Pengalihan Jamkesmas Ke Bpjs Kesehatan

PENGALIHAN JAMKESMAS KE BPJS KESEHATAN

EMIL HANDKO.SE KA.BIDANG JAMINAN SARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

OUTLINE 1. PENDAHULUAN 2. TUJUAN PENGALIHAN 3. PENGALIHAN KEPESERTAAN 4. PENGALIHAN PROVIDER 5. PENGALIHAN KLAIM YANKES DASAR 6. PENGALIHAN VERIFIKASI KLAIM YANKES LANJUTAN 7. PENGATURAN PASIEN RITL LINTAS TAHUN 8. PENGALIHAN VERIFIKASI INDEPENDEN 9. PENGALIHAN SISTEM IT 10. SOSIALISASI

1. PENDAHULUAN (I) TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM PADA 2013

• Jamkesmas • Askes PNS • JPK Jamsostek • TNI • Polri

PT ASKES (Calon BPJS Kesehatan), sejumlah 111,6 juta jiwa

1. PENDAHULUAN (II) LANGKAH2 TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM • • • • •

Pembuatan PKS Pembuatan Pedoman Teknis Pengalihan Pengalihan data kepesertaan Pengalihan aset dan liabilitas Sosialisasi

1. PENDAHULUAN (III) SEBELUM 1 JANUARI 2014

Jamkesmas dikelola oleh Kemenkes (+ PT Askes), mengelola peserta Jamkesmas sejumlah 86,4 juta jiwa

MULAI 1 JANUARI 2014

Ex Jamkesmas menjadi peserta PBI dikelola oleh BPJS Kesehatan, mengelola peserta PBI (86,4 juta) dan non PBI sejumlah 111,6 juta jiwa

2. TUJUAN PENGALIHAN Agar pengalihan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014 sesuai peraturan perundangan yang berlaku termasuk menjamin eks peserta Jamkesmas

3. PENGALIHAN KEPESERTAAN • peserta yang dialihkan ke BPJS Kesehatan adalah peserta dengan kartu (kuota) berjumlah 86,4 juta jiwa (by name by address) • pengalihan kepesertaan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kepada PT Askes (Persero) Kantor Pusat dengan cara penyerahan database kepesertaan Jamkesmas 2013 • PT Askes (Persero) mendapatkan data kuota kabupaten/kota dan kartu peserta sudah diterima oleh peserta • PT Askes (Persero) membantu melakukan advokasi kepada pemerintah daerah kabupaten / kota dalam rangka melaksanakan updating data peserta yang belum mendapatkan kartu

4. PENGALIHAN PROVIDER • Fasilitas kesehatan (faskes) dalam program Jamkesmas akan otomatis menjadi provider JKN (dibuat PKS baru antara faskes dengan BPJS Kesehatan) • Faskes tersebut meliputi faskes primer dan faskes lanjutan • Mekanisme Pengalihan data Fasilitas Kesehatan dilakukan bertahap dan tersentralisasi berupa data Faskes per wilayah kabupaten/kota. Penyerahan data dilakukan pada bulan September 2013.

5. PENGALIHAN KLAIM YANKES DASAR • Untuk pengalihan klaim Jamkesmas dasar tidak dilakukan bersama dengan PT Askes • Dinas Kesehatan Kab/Kota diwajibkan menyelesaikan klaim yankes Jamkesmas dasar yang dilakukan Puskesmas dan Bidan, RB, Dokter Praktek • Akan diberikan dispensasi penyelesaian klaim Jamkesmas dasar pada bulan Januari (SE Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu) • Sisa dana dan jasa giro/bunga bank wajib disetor ke kas negara • Mulai 1 Januari 2014 faskes primer dikontrak oleh BPJS dan dibayar dengan kapitasi dan cara pembayaran lain

6. PENGALIHAN VERIFIKASI KLAIM YANKES LANJUTAN (I) • Kementerian Kesehatan mengalihkan tugas verifikasi kepada BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan klaim Jamkesmas bln Oktober, November, Desember yang belum diverifikasi oleh Verifikator Independent. • Pengajuan klaim oleh Rumah Sakit ke BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan bulan Oktober 2013 diajukan paling lambat tanggal 10 bulan Januari 2014 2. Pelayanan bulan November 2013 diajukan paling lambat tanggal 10 bulan Februari 2014 3. Pelayanan bulan Desember 2013 diajukan paling lambat tanggal 10 bulan Maret 2014

• Klaim pelayanan bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 diajukan paling lambat bulan Maret 2014, pengajuan klaim setelah bulan Maret 2014, verifikasinya tidak menjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan

6. PENGALIHAN VERIFIKASI KLAIM YANKES LANJUTAN (II)

• Dalam rangka melakukan verifikasi, BPJS Kesehatan dapat mengakses dokumen pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan meminta keterangan kepada tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit. • Kementerian Kesehatan dan PT Askes (Persero) secara bersama-sama bertanggungjawab dalam menyampaikan ketentuan verifikasi klaim Jamkesmas pada tahun 2014 • Hasil verifikasi klaim dari BPJS Kesehatan akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.

7. PENGATURAN PASIEN RITL LINTAS TAHUN (I) • Pasien yang masuk rawat inap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan dan terhitung mulai 1 Januari 2014 menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. • Dasar pertanggungan pembayaran adalah proporsional antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dengan perhitungan jumlah hari rawat peralihan tahun 2013 dan 2014 masing-masing kasus. • Pembayaran klaim menggunakan tarif Ina CBG’s yang diberlakukan pada BPJS Kesehatan

7. PENGATURAN PASIEN RITL LINTAS TAHUN (II) • Mekanisme pengaturan pertanggungan pembayaran adalah sebagai berikut: Kementerian Kesehatan menanggung biaya yang dihitung berdasar jumlah hari rawat terhitung mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan 31 Desember 2013 dibagi total hari rawat dikalikan total biaya.

• BPJS Kesehatan akan menanggung sisa biaya, yaitu sebagaimana setelah dikurangi biaya yang telah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

8. PENGALIHAN VERIFIKATOR INDEPENDEN (I) • VI Jamkesmas akan didayagunakan oleh BPJS Kesehatan melalui proses rekruitmen dan seleksi • Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai yang bersumber dari Verifikator Independen tahun 2013 dilaksanakan di masing-masing Kantor Divisi Regional dan Kantor Cabang PT Askes (Persero) yang terletak di Ibukota Propinsi. Setiap proses tes menggunakan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut : Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk mengecek kelengkapan dan keabsahan administrasi calon peserta tes. Tes Pengetahuan Umum dan Bidang Tugas Tes Pengetahuan Umum dan Bidang Tugas dimaksudkan untuk menilai wawasan dan pengetahuan setiap peserta tes tentang Program Jamkesmas, BPJS Kesehatan dan tugasnya sebagai Verifikator Jamkesmas

8. PENGALIHAN VERIFIKATOR INDEPENDEN (II) • Tes Komputer Peserta tes akan diuji kemampuannya dalam menggunakan program komputer. Disamping itu setiap peserta akan diuji dalam melakukan entry dan verifikasi sampai dengan keluar hasil verifikasi.

• Psikotes Psikotes dilakukan untuk untuk mengetahui gambaran individu mulai dari kemampuan kognitif, kondisi emosi, kecenderungan sikap dan hal-hal yang mempengaruhi kecenderungan tersebut. Psikotes pada proses rekrutmen dan seleksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) di setiap propinsi.

8. PENGALIHAN VERIFIKATOR INDEPENDEN (III) • Wawancara Wawancara dilakukan oleh Tim dari Kantor Pusat dan Tim Daerah yang bertujuan untuk mengetahui kepribadian pelamar, menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan serta mendapatkan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

• Tes Kesehatan Tes kesehatan merupakan tes terakhir yang dilakukan melalui kerjasama dengan Rumah Sakit yang ada di setiap Provinsi/ Kota dan Kabupaten dimana peserta berada.

Jadwal rekruitmen dan seleksi mulai Agustus s/d Desember 2013

9. PENGALIHAN IT DAN SISTEM PELAPORAN • IT Aplikasi yang dialihkan kepada PT Askes adalah aplikasi verifikasi klaim, sedangkan aplikasi Ina-CBG’s tetap dikelola Kementerian Kesehatan (NCC)

• Sistem Pelaporan Dalam rangka kesinambungan sistim pelaporan jamkesmas pada BPJS Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan akan memberikan set data pelaporan. Apabila diperlukan pengembangan sistim pelaporan, maka BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan kementerian kesehatan

10. SOSIALISASI (I) Sosialisasi Tingkat Pusat yaitu Kemenkes RI dan PT Askes (Persero) bersama-sama melakukan pencanangan sosialisasi di tingkat pusat kepada : • Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (representasi Pemda dan Faskes Primer) • Asosiasi rumah sakit (PERSI, ARSADA, ARVI dll)  faskes tingkat lanjutan • Direktur Rumah Sakit Narasumber : Kemenkes dan PT Askes Materi : • Pengalihan Program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan • Progress Penyiapan Pelaksanaan JKN

10. SOSIALISASI (II) Sosialisasi dilakukan di Tingkat Daerah yaitu PT Askes (Persero) Divisi Regional/Cabang dan Dinas Kesehatan Propinsi bersama-sama melakukan sosialisasi di tingkat daerah kepada : • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (faskes tingkat pertama) • Direktur RS yang melayani peserta Jamkesmas (faskes tingkat lanjutan) Materi : • Pengalihan Program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan • Progress Penyiapan Pelaksanaan JKN

TERIMA KASIH