Jaminan Persalinan: Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi Sumatera Utara 2012

Jaminan Persalinan Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi Sumatera Utara 2012

1

Definisi Program Jaminan Persalinan adalah : Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

2

Latar belakang • Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1), ” bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan • Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang pempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

3

Latar belakang • AKI dan AKB yang masih tinggi • Capaian target RPJMN 2014 dan MDGs 2015 terhadap penurunan AKI dan AKB • Inpres No 1 dan No 3 tahun 2010 tentang percepatan pembangunan dengan fokus kepada pengentasan kemiskinan dan pencapaian MDGs • Masih ada disparitas pelayanan, K1, K4, PN, KN, Kf dan KB pasca persalinan. • Untuk menghilangkan hambatan finansial persalinan. 4

8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN 1. Peningkatan KIA & KB 2. Perbaikan gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling 4. Pemenuhan SDM Kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/ makanan dan santifikasi jamu 6. Jamkesmas 7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN 1. Revitalisasi pelayanan kesehatan; 2. Ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu SDM; 3. Ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat, vaksin, alkes; 4. Jaminan kesehatan masyarakat; 5. Keberpihakan pada DTPK dan DBK; 6. Reformasi birokrasi; 7. World class health care

Relevansi Fokus Prioritas dan Reformasi Pembangunan Kesehatan

RENSTRA 2010 - 2014

MDGs 2015

VISI

MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

Kebijakan Jampersal PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2562/MENKES/PER/XII/2011

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

6

TUJUAN 1. Tujuan Umum Meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB Pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten. b. Meningkatnya cakupan pelayanan : a. b. c.

Bayi baru lahir Keluarga Berencana pasca persalinan Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalinan, nifas, dan bayi baru lahir, KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 8

Sasaran Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah : 1. Ibu hamil 2. Ibu bersalin 3. Ibu Nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) 4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)

Kebijakan Operasional

1)

• Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas • Kepesertaan Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas. • Peserta program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan.

10

Kebijakan Operasional

2)

• Peserta Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan Faskes tingkat pertama dan tingkat lanjutan (RS) di kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota. • Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). • Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan. • Untuk persalinan tingkat pertama di faskes pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) dan Faskes swasta yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. 11

Kebijakan Operasional

4)

• Pada daerah lintas batas, Faskes yang melayani persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepada Tim Pengelola/Dinas Kesehatan setempat dan bukan pada daerah asal ibu hamil tersebut. • Faskes seperti Bidan Praktik, Klinik Bersalin, Dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya.

12

Kebijakan Operasional

5)

• Pelayanan Jampersal diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dengan demikian jaminan persalinan tidak mengenal batas wilayah • Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi dana antar kabupaten/kota, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhan daerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada secara nasional.

13

RUANG LINGKUP JAMINAN PERSALINAN A. Pelayanan persalinan tingkat Pertama B. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan C. Pelayanan Persiapan Rujukan Untuk memastikan bahwa pasien yang dirujuk dalam kondisi aman sampai dengan penanganannya di tingkat lanjutan, selama pelayanan harus memperhatikan syarat-syarat sbb :

1. Stabilitasi keadaan umum : a. b. c. d. e.

Tekanan darah stabil/terkendali Nadi teraba Pernafasan teratur dan jalan nafas longgar Terapasang infus Tidak terdapat kejang/kejang sudah terkendali 14

2. Perdarahan terkendali a. tidak terdapat perdarahan aktif, atau b. Perdarahan terkendali c. Terpasang infus dengan aliran lancar 20-30 tetes per menit

3. Tersedia kelengkapan ambulansi pasien : a. Petugas kesehatan yang mampu mengawasi dan

antisipasi

kedaruratan b. Cairan infus yang cukup selama proses rujukan (1 kolf untuk 4-6 jam) atau sesuai kondisi pasien c. Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) emergensi yang cukup untuk proses rujukan.

15

Paket Manfaat Jaminan Persalinan1) 1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan ANC selama hamil sebanyak 4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan: a. 1 kali pada triwulan pertama b. 1 kali pada triwulan kedua c. 2 kali pada triwulan ketiga

Penatalaksanaan Komplikasi Kehamilan Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus, missed abortion, mola hidatidosa, hiperemesis gravidarum, kehamilan ektopik terganggu, hipertensi,pre eklamsi dan eklamsi, perdarahan, decompensatio cordis, pertumbuhan janin terhambat, dan penyakit lain sebagai komplikasi kehamilan yang mengancam nyawa. 16

Paket Manfaat Jaminan Persalinan1) 2. Persalinan a. Persalinan per vaginam b. Persalinan per abdominam c. Penatalaksanaan komplikasi kehamilan, persalinan & nifas

Penatalaksanaan Komplikasi Kehamilan Abortus imminen, abortus imkompletus, missed abortion, mola hidatidosa, hiperemesis gravidarum, Kehamilan Ektopik Terganggu, Hipertensi, pre eklamsi, eklamsi, perdarahan, Decompensatio cordis (gagal jantung).

Penatalaksanaan Komplikasi Nifas Perdarahan, Sepsis, Eklamsi, Asfiksia, Ikterus, BBLR, Kejang, Abses/Infeksi diakibatkan oleh komplikasi pemasangan alat kontasepsi.

17

Paket Manfaat Jaminan Persalinan1)

d. Penatalaksanaan neonatus & bayi Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir 1. Perawatan esensial neonates atau bayi baru lahir 2. Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi (asifiksia, BBLR, Infeksi, ikterus, Kejang RDS)

18

Paket Manfaat Jaminan Persalinan

2)

3. Pelayanan selama masa Nifas (PNC) Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan pasca keguguran Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif Penanganan rujukan pasca keguguran

4. Tatalaksana asuhan pascanatal: Pemeriksaan pascanatal rutin Pemeriksaan pasca tindakan pervaginam & perabdominam Pelayanan bayi baru lahir normal

Pemeriksaan pascanatal khusus Konseling

19

Paket Manfaat Jaminan Persalinan

3)

4. Pelayanan Neonatus Pemeriksaan neonatus (s.d 28 hari) menggunakan formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Pelayanan rujukan neonatus bermasalah. 5.

Motivasi KB (Kontap) Bagi ibu yang memanfaatkan program ini.

20

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1)

Faskes Pemerintah dan Swasta degan PKS Jenis Pelayanan dan Tempat Pelayanan : a. Faskes Pemeriksaan kehamilan tanpa penyulit, kehamilan non-risti, persalinan normal, dan PNC dilakukan di: ◦ Puskesmas Rawat Inap ◦ Bidan Desa-Polindes ◦ Bidan praktik ◦ Rumah Bersalin Swasta ◦ Klinik Swasta

Persalinan dengan Penyulit, emergensi, dan komplikasi berdasarkan rujukan, diberikan di: Puskesmas dg fasilitas PONED RS dg fasilitas PONEK dan RS lainnya

21

Juga adanya perubahan Tarif pada Pelayanan Dasar Jampersal No

Jenis Pelayanan

Frek

Tarif (Rp.) Tahun 2011

Tarif (Rp.) Tahun 2012

Ket

1

ANC

4 kali

10.000

20.000

2

Persalinan Normal

1 kali

350.000

500.000

3

Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir

4 kali

10.000

20.000

4

Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal

1 kali

100.000

100.000

5

A.

Pelayanan Pasca keguguran, persalinan pervaginam dgn tindakan emergensi dasar

1 kali

500.000

650.000

Dilakukan di Puskesmas PONED

B.

Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit

1 kali

-

Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku

Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan

C.

Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan(misal Manual Plasenta)

1 kali

-

150.000

6

KB Pasca Persalinan : 1. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB): a. IUD dan Implat b. Suntik 2.

7

Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan

Transport Rujukan

Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu.

a. 1 kali

b. -

60.000 10.000

1 Kali

-

100.000

Setiap kali (PP)

-

Besaran biaya transport sesuai standar biaya umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku didaerah

Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBG’s

Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikelurkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah daerah

22

Tatalaksana Program & Pembiayaan • •

Secara umum tatalaksana program tetap mengacu pada pedoman pogram Kesehatan Ibu & Anak (KIA) Pengelolaan keuangan mengikuti tatakelola keuangan dan manajemen Jamkesmas: - Faskes Dasar melalui Dinkes Kab/kota berdasarkan POA ; dimungkinkan uang muka pada Faskes Pemerintah - Faskes rujukan berdasarkan luncuran dengan paket INA DRG/CBGs.

23

Mekanisme Klaim

1)

Di Faskes Tingkat Pertama

1. Puskesmas :

◦ Puskesmas mengajukan rencana biaya ANC, PNC, persalinan normal, & persalinan dengan penyulit pada Puskesmas PONED dengan membuat POA berdasarkan estimasi proyeksi jumlah ibu hamil sasaran di wilayah kerjanya yang diajukan ke TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan. ◦ Setelah pemberian layanan persalinan Puskesmas mengajukan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota dengan melengkapi bukti-bukti pelayanan.

24

Mekanisme Klaim

2)

– Bukti pelayanan pertolongan persalinan (Fotokopi KTP atau identitas lainnya/ fotokopi kartu jamkesmas, Fotokopi tembusan/surat rujukan, partograf, buku KIA, kartu ibu, kohort) harus di tanda tangani pasien (ibu hamil, bersalin, dan nifas) – TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi untuk keabsahan pertanggungjawaban yang diajukan oleh Puskesmas dengan memperhitungkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

25

Mekanisme Klaim3) 2. Klinik, RB Swasta, dan Polindes – Klinik, RB Swasta, dan Polindes memberikan pelayanan terlebih dahulu – Setelah pemberian layanan persalinan, maka Klinik, RB Swasta, dan Polindes mengajukan klaim kepada TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota dengan melengkapi bukti2 pelayanan. – Bukti pelayanan pertolongan persalinan (partograf, buku KIA, kartu ibu, kohort) harus di tanda tangani pasien (ibu hamil, bersalin, dan nifas) – TP Jamkesmas Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan dan membayarkan tagihan klaim. 26

Mekanisme Klaim

4)

Mekanisme Klaim di Faskes Tingkat Lanjutan • Proses klaim pelayanan di RS dilakukan melalui mekanisme klaim Jamkesmas • Persyaratan pengajuan klaim: Surat rujukan, identitas resmi ibu hamil Partograf, buku KIA, kartu ibu, kohort • Klaim yang diajukan diverifikasi oleh VI Jamkesmas • Besaran biaya ANC penyulit & risti, persalinan dengan penyulit, emergensi, & komplikasi di RS berdasarkan tarif paket INA-DRG/CBGs

27

• Terimakasih