Penerapan Community Based Development Pada Proyek Rehabilitasi Pemukiman Kumuh Mumbai

  • Uploaded by: Muhamad Khairul Bahri
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Penerapan Community Based Development Pada Proyek Rehabilitasi Pemukiman Kumuh Mumbai as PDF for free.

More details

  • Words: 1,830
  • Pages: 10
Penerapan Community Based Development pada Proyek Rehabilitasi Pemukiman Kumuh Mumbai

Disusun oleh M. Khairul Bahri (Bappeda Kota Mataram – Alumni Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung)

I. Latar Belakang Persoalan 1.2 The Slum Upgrading: The Case of Mumbai Mumbai adalah salah kota bisnis terpenting di India, merupakan pusat perekonomian (dekat dengan pantai) dan pusat perfilman India. Di Mumbai ada sekitar 6.6 juta manusia tinggal dikawasan kumuh. Meski jumlah penduduk yang tinggal dikawasan kumuh mencapai 55% dari total populasi, namun kawasan kumuh tersebut hanya mencakup sekitar 20% dari total luas tanah. Ada sekitar 4000 kantong permukiman kumuh di Mumbai yang bagian terbesarnya menempati tanah milik pemerintah (pusat & daerah) dan swasta. Penghuni kawasan kumuh ini tinggal di trotoar, pinggiran rel kereta api dan pinggiran airport. Permukiman kumuh ini ditandai dengan kurangnya akses atas air, infrastruktur dan sistim pembuangan limbah. Target Program The Slum Upgrading: The Case of Mumbai mencakup penyediaan sekitar 1.000.000 rumah untuk penghuni permukiman kumuh di Mumbai Island City, Suburbs dan Dharavi. Termasuk diantaranya penyediaan infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, sistim pembuangan limbah, penerangan dan fasilitas umum lainnya. Slum upgrading juga mencakup legalisasi kepemelikan bangunan (land tenure).

II. Kajian Kasus The Slum Upgrading: The Case of Mumbai 1. Yang memberi sumbangan terhadap (peluang) keberhasilan atau kegagalan dari proyek. Apapun tujuannya, program CBD akan mempunyai peluang keberhasilan yang besar jika memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berbasis komunitas (Bank, The World 2002&2007). Semakin terpenuhi prinsip-prinsip pembangunan berbasis komunitas, maka semakin besar peluang program tersebut untuk sukses. Prinsip-prinsip pembangunan berbasis komunitas yang dipenuhi oleh The Slum Upgrading:The Case of Mumbai antara lain (peluang keberhasilan):

a. Adanya lingkungan kondusif melalui pengaturan kebijakan dan institusi (Establish an Enabling Environment Through The Relevant Institutional and Policy Reform); Program pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah selaku regulator, seperti: Perda, UU dan regulasi lain yang mendukung partisipasi komunitas dan kolaborasi antara LSM/fasilitator, pemerintah dan masyarakat. Inisiatif badan legislatif yang mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh; Mendirikan SRA (Slum Rehabilitation Agency) yang mempunyai otoritas penuh dalam penanganan masalah permukiman kumuh. SRA juga merupakan gabungan berbagai unsur seperti pemerintah, developer, dan organisasi kemasyarakatan) Kebijakan Slum Rehabilitation Scheme (SRS) untuk mendukung program. SRA menyediakan rumah gratis bagi penghuni kawasan kumuh Mumbai yang dilindungi hukum (Land Tenure). b. Memfasilitasi komunitas untuk akses Informasi (Facility Community to Acces Information) Mengikutsertakan komunitas dalam pengambilan keputusan tidak cukup. Komunitas harus diberi informasi mengenai manfaat dari proyek. Memberi informasi kepada komunitas melalui program Housing Exhibition. Melalui progam ini komunitas mendapat informasi lebih jelas mengenai manfaat program; Penyediaan Area Resource Centres (ARC) sebagai tempat komunikasi diantara komunitas dan dengan stakeholder lainnya (Pemerintah, CBO dan developer). c. Mekanisme partisipasi yang memberikan komunitas kuasa untuk mengatur arah program dan adanya mekanisme pelibatan setiap pemangku kepentingan (stakeholder involvement); Melalui SPARC (The Society for the Promotion of Area Resource Centres ), komunitas memberikan suaranya dalam penentuan kebijakan program; Adanya Area Resource Centres untuk tempat bertemunya para stakeholder dalam mendiskusikan program penataan kawasan kumuh-Mumbai dan pembentukan SRA (Slum Rehabilitation Agency) yang tugasnya memfasilitasi (dalam bentuk kebijakan) keterlibatan tiap stakholders; Program Housing Exhibition merupakan suatu wacana untuk memberikan komunitas peran dalam penentuan model rumah susun dan fasilitas umum yang akan dibangun; Program “Daily Saving”. Melalui program ini dapat diketahui keinginan warga per individu secara kontinu/harian. d. Kapasitas Komunitas Lokal Kapasitas komunitas lokal disini diartikan kemampuan komunitas untuk bekerja sama, mengorganisasi dan memobilisasi sumber daya komunitas untuk mencapai tujuan bersama.

SPARC (The Society for the Promotion of Area Resource Centres ) dan Mahila Milan (selaku Community Based Organization), menjalankan program Daily Saving, Housing Exhibition dan Area Resource Centres untuk meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam mengorganisasikan dan memobilisasi komunitas secara bersama-sama untuk memahami manfaat dan mendukung proyek. e. Tersedianya aturan main yang sederhana, proses monitoring & evaluasi dan sistem reward. Dengan aturan main sederhana akan memudahkan komunitas untuk mengakses sumber daya program, termasuk akses informasi terhadap dana, teknologi yang digunakan. Area Resource Center (ARC), program Daily Savings dan Housing Exhibition adalah prosedur sederhana bagi komunitas untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan proyek, termasuk diantaranya mengenai program pembiayaan, legalisasi tanah dan bangunan; Prosedur sederhana diatas (Area Resource Center, Daily Savings, Housing Exhibition ) dapat digunakan komunitas untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi program; Insentif bagi developer dalam bentuk pemberian lahan. Dalam proyek ini developer diberikan tanah untuk setiap bangunan yang dibangun developer. Dengan cara ini komunitas mendapat rumah gratis tanpa pemerintah perlu mengeluarkan dana/subsidi untuk rehabilitasi permukiman kumuh Mumbai. Sedangkan peluang kegagalan (ancaman) dalam proyek ini antara lain: Manipulasi data penghuni permukiman kumuh. Ini diakibatkan kurang memadai-nya data administrasi kependudukan permukiman kumuh. Diatasi dengan mengikutsertakan komunitas dalam proses administrasi kependudukan (enumeration, mapping dan survey). Volatilitas pasar Real Estate. Harga tanah dan bangunan di Mumbai mengalami fluktuasi, sehingga periode implementasi program lebih lama dari yang direncanakan. Karena program ini bersifat timbal balik, dimana setiap swasta (developer) yang merehabilitasi permukiman kumuh mendapat imbalan tanah kosong, maka fluktuasi harga tanah dan bangunan akan mengganggu feasibilitas proses rehabilitasi dari sisi pandang developer. Aspek Legalitas Tanah Di kawasan kumuh Mumbai juga timbul sengketa tanah (diantaranya ada yang berakhir di pengadilan) sehingga menunda proses rehabilitasi kawasan kumuh. Ini menunda implementasi proyek. 2. Peran dan kedudukan sector public (nasional dan atau local) dalam kegiatan proyek serta implikasinya atau sumbangannya terhadap “hasil” proyek bersangkutan Peran dan kedudukan institusi sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan peran komunitas dalam pembangunan guna menunjang kesuksesan program.

Beberapa institusi yang terlibat dalam program ini antara lain: a) . SPARC (The Society for the Promotion of Area Resource Centres ) - Bertugas menjembatani kepentingan (organisasi komunitas lokal) dengan pemerintah. Termasuk diantaranya mengajukan proposal program penataan kawasan kumuh Mumbai. - Menyediakan Area Resource Center sebagai tempat berkomunikasi dan memberikan informasi program melalui Housing Exhibition. b)

Mahila Milan - Memobilisasi komunitas melalui program Daily Saving. Program Daily Saving juga digunakan untuk menggali keinginan komunitas.

c) .Federasi Slum Nasional India (National Slum Dwellers Federation) - Merupakan organisasi untuk memotivasi dan memobilisasi komunitas dari permukiman kumuh. d) SRA (Slum Rehabilitation Agency) Merupakan badan yang mempunyai otoritas penuh dalam rehabilitas permukiman kumuh. Anggotanya terdiri dari unsur developer, instansi pemerintah dan CBO. Kebijakan yang dikeluarkan diantaranya Slum Rehabilitation Scheme, yang memberikan komunitas rumah gratis (dengan memberi tanah kosong bagi developer yang merehabilitasi kawasan kumuh Mumbai). 3. Peran dan kedudukan komunitas dalam kegiatan proyek serta implikasinya atau sumbangannya terhadap “hasil” proyek bersangkutan a. Peran komunitas sangat beragam, mulai dari melakukan enumeration, mapping dan survey. Tujuan dari kegiatan ini ialah memberi pengajaran kepada komunitas untuk mengenali diri dan komunitas mereka sendiri, dengan lebih mengenali diri mereka maka komunitas akan mampu mengidentifikasi masalah mereka sendiri serta mampu mengusulkan solusi permasalahan yang terbaik. b. Selain itu melalui kegiatan Daily Saving dan pertemuan di Area Resource Center, komunitas akan membangun rasa saling percaya satu sama lain. Dengan meningkatnya rasa saling percaya satu sama lain akan terbangun rasa kebersamaan untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. c. Melalui kegiatan Housing Exhibition , komunitas dapat memberi masukan mengenai model rumah yang mereka inginkan kepada pemerintah dan developer. Peningkatan peran komunitas dalam proses pembangunan berbasis komunitas (seperti poinpoin diatas), akan meningkatkan sense of ownernship komunitas terhadap aset dan hasil pembangunan, sehingga sustainabilitas dan efektifitas hasil pembangunan juga semakin tinggi.

4. Peran CBD di masa mendatang dalam penghapusan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia Dimensi Kemiskinan di Indonesia Menurut Bank Dunia (Bank, The World. 2007), Indonesia mempunyai 3 dimensi kemiskinan di Indonesia yaitu: a. Dimensi kemiskinan dari segi pendapatan; Pada term ini kemiskinan didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai daya beli kurang dari US$ 1/hari. b. Dimensi kemiskinan dari segi non-pendapatan Kemiskinan didefinisikan sebagai kumpulan orang yang tidak mempunyai akses memadai atas fasilitas perumahan, kesehatan dan air bersih. c. Dimensi dari segi kesenjangan antar daerah Di pedesaan, terdapat sekitar 57 persen dari orang miskin di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban Peranan CBD dlm pengentasan & pemberdayaan masyarakat miskin: a.

CBD menempatkan komunitas marjinal (kaum miskin) untuk mengambil peran lebih dalam pengambilan keputusan, penentuan arah pembangunan. Karena itu, komunitas dapat memenuhi kebutuhan fisik akan rumah, sanitasi, transportasi dan kesehatan melalui program pembangunan yang menempatkan komunitas sebagai subyek/aktor pembangunan.

b. CBD memberikan sumbangan dalam bentuk peningkatan Capacity Building. Melalui CBD kaum miskin bisa meningkatkan ketrampilan diberbagai bidang sehingga mempunyai kesempatan dalam menikmati hasil pembangunan. c. CBD adalah program yang menjamin kepentingan kelompok marjinal untuk mendapatkan alokasi sumber daya pembangunan ( contohnya modal usaha, sistim irigasi). Melalui CBD, komunitas dijamin kesempatannya untuk mendapatkan akses atas sumber daya pembangunan seperti akses terhadap air minum, teknologi, bantuan modal dan kesempatan-kesempatan lain untuk berusaha. Dalam kasus The Slum Upgrading: The Case of Mumbai, komunitas mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar atas perumahan, sanitasi, dan pendidikan. CBD mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin.

Gambar 1. Peran CBD dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Bank, The World, 2002 ). LESSONS LEARNED The Slum Upgrading (The Case of Mumbai) mempunyai banyak features yang menarik sebagai berikut : a. Strategi-strategi mobilisasi komunitas, seperti Area Resource Center, Daily Saving dan Housing Exhibition; b. Pembiayaan perumahan yang inovatif dengan Slum Rehabilitation Scheme. Contoh aplikasi Slum Rehabilitation Scheme. Area Rehabilitasi 1500 m2 Insentif Floor Space Index (1:1) untuk rehab 1500 m2 1500 m2 + Total FSI (Floor Space Index) generated 3000 m2 Developer hanya boleh membangun di lokasi rehab seluas 2500 m2 (kurangi Total FSI generated dengan 2.500m2) 2500 m2 deduct FSI in the form of TDR (iii - iv) 500 sq.metres Dengan demikian dikawasan kumuh, developer bertanggung jawab membangun rumah susun diatas area 1.500 m2 dan mendapat insentif sebesar 3000 m2. Tapi insentif tersebut dibagi dua 2.500 m2 diarea permukiman dekat mumbai sedangkan 500 m2 sisanya diberikan dikawasan lain.

c. Organisasi berbasis komunitas (CBO=community based organization) yang sangat solid dan mempunyai bargaining power yang kuat. Meliputi SPARC, Mahila Milan dan NSDF, ketiganya dikenal dengan nama The Alliance. d. Dukungan pemerintah yang memadai dalam berbagai kebijakan dan adanya desentralisasi dengan dibentuknya SRA (Slum Rehabilitation Agency). Kesimpulan : 1. Kesuksesan CBD dimulai dari dukungan pemerintah, masyarakat dan CBO; 2. Keberhasilan CBD tidak hanya tergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip pembangunan berbasis komunitas tapi juga bergantung pada inovasi para stakeholders, seperti inovasi pembiayaan program dan inovasi mobilisasi komunitas; 3. CBD mempunyai peran sangat penting dalam pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin, meliputi akses atas kebutuhan dasar (perumahan, sanitasi dan kesehatan), peningkatan kapasitas komunitas dan kesempatan akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan;

DAFTAR PUSTAKA – THE SLUM UPGRADING: THE CASE OF MUMBAI Alliance, The Cities.2006. Analytical Perspective of Pro-poor Slum Upgrading Frameworks. United Nations Human Settelements Program. Bank, The World. 2007. “Ikhtisar Baru Kemiskinan di Indonesia”. Online Paper dari www.indopov.org. Bank, The World. “ Empowerment and Poverty Reduction”. The World Bank Sourcebook. http://www.worldbank.org/oed/cbdcdd Bank, The World. “ World Bank Guidance on Key Design Principles for CDD”. Appendix C of The Effectivenes of The World Bank Support for Community Based and Driven Development. http://www.worldbank.org/oed/cbdcdd Sundar, Burra. 2003. Guidelines for The Revision of The Regulations for Urban Upgrading. Torjman, Sherry.1998. “Can Communities Reduce Poverty?”.Caledon, Institute of Social Policy.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Related Documents


More Documents from "Neha Arjunsmamma Karvir"