Independensi Bank Sentral

SISTEM INOVASI & PEMBANGUNAN

Oleh: M. Khairul Bahri Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung 2008

Aspek Inovasi: Independensi Tugas BI sebagai otoritas moneter. Isu spesifik : Independensi Tugas BI dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Masa Orde Lama

Masa Orde Baru Presiden

Presiden

Bank Indonesia Kebijakan Moneter

Bank Indonesia

Dewan Moneter

Kebijakan Moneter

Pada masa Orde Lama, presiden Sukarno memerintahkan BI untuk mencetak uang sebanyakbanyaknya untuk membiayai Ganefo (sebagai event olahraga tandingan olimpiade). Akibatnya pada era tahun 1960-an inflasi sempat meroket mencapai 600%/thn. Sedangkan pada masa Orde Baru, Gubernur BI termasuk pejabat setingkat menteri dan menjadi anggota Dewan Moneter yang bertanggung jawab kepada presiden. Dengan kedekatan pengusaha dengan penguasa membuat para pengusaha perbankan mudah memanipulasi laporan supervisi perbankan dan mudah pula untuk mendapat kredit BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Padahal nilai aset yang dimiliki pengusaha tersebut jauh dibawah nilai BLBI yang diberikan. Akibat pemberian BLBI yang tidak prudent, inflasi 1997-1998 mencapai 80% dan nilai tukar rupiah merosot tajam. 7 August 2009

2
















Sejarah juga menunjukkan non-independensi BI dalam menjalankan tugasnya telah menyulitkan Indonesia untuk memelihara kestabilan makroekonomi yang langgeng. Masa Orde Lama ditandai tingkat inflasi yang sangat tinggi karena adanya kebiasaan “cetak uang lagi, jika kita perlu”. Sedangkan semasa Orde Baru, Tugas supervisi Bank Indonesia tidak berjalan baik ditandai pemberian kredit yang tidak prudent. Independensi BI sangat penting ditinjau dari aspek a) besaran modal yang dimiliki Bank Indonesia (UU 23 tahun 1999: modal minimum BI 2 triliun); b) tanggung jawab moneter yang sangat strategis, mencakup pengawasan atas bank-bank di Indonesia c) mengandung hajat hidup orang banyak, kestabilan nilai tukar, suku bunga akan mempengaruhi kesejahteraan segala lapisan masyarakat. Tujuan dibentuknya independesi BI adalah pertama, sesungguhnya independensi itu, bukanlah tujuan yang hendak dicapai, tetapi jalan untuk mencapai tujuan independensi bank sentral dalam menjalankan tugasnya. BUKAN INDEPENDENSI YANG SEMAUNYA. Dengan adanya status independen tidak serta merta berarti bahwa bank sentral itu akan mampu mencapai tujuannya. Tidak berarti pula bank sentral itu akan menjadi transparan dan konsisten dengan sendirinya. Mutlak diperlukan suatu strategi dan program yang terencana untuk membangun bank sentral yang diharapkan. Kedua, independensi berarti tanggungjawab yang jelas (clear accountability). Artinya Bank Indonesia sebagai bank sentral diberi tanggungjawab yang jelas untuk mengendalikan ekonomi moneter negara. Bank Indonesia diberi tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan untuk mencapai target tersebut (instrument independent).

7 August 2009

3

Dibentuk-lah tim panel ahli yang merumuskan naskah hukum mengenai independensi tugas BI yang kemudian menjadi dasar pembentukan UU No. 23 Tahun 1999 sebagai dasar hukum independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. (INISIASI SISTEM INOVASI : SISTEM SCIENCE DAN OTORITAS) Hasil kolektif/agregat Independensi BI yang dicirikan dengan kebebasan dalam melakukan kebijakan moneter dan pengangkatan dewan gubernur oleh usul presiden dan persetujuan DPR. Namun juga terjadi independensi BI yang kurang terkontrol dengan kasus aliran dana BI ke DPR dan bantuan hukum untuk pejabat BI. Ini menunjukkan bahwa independensi BI tidak di imbangi dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Pembentukan Badan Supervisi yang ditujukan untuk menelaah laporan keuangan Bank Indonesia. Laporan hasil telaah yang dilakukan Badan Supervisi BI tidak boleh diumumkan kepada publik (hanya diberikan untuk DPR). Ini menyebabkan berkurangnya aspek transparansi dan dengan sendirinya karena tidak transparansi, pertanggungjawaban independensi BI pun menjadi lemah. Aspek keadilan tidak terpenuhi dimana masyarakat dan pelaku ekonomi tidak dapat mengetahui kinerja dan akuntabilitas Bank Indonesia

7 August 2009

4

Analisa:
Inisiasi Independensi BI
Independensi BI diprakarsai oleh sistem kewenangan (pemerintah) dan sistem science. Sistem otoritas-nya mencakup pemerintah dan DPR dan sistem science mencakup tim ahli IMF.


Sistem Pemerintah

Sistem Science

7 August 2009

5

Financial dan Proffesional incentives

Badan Supervisi diberikan gaji dan fasilitas kantor. Namun financial incentives ini tidak sinkron dengan proffessional insentives yaitu: dorongan untuk membangun kerangka yang mendukung independensi BI yang transparan dan akuntabel. Pembatasan tugas Badan Supervisi hanya diberikan melakukan telaah atas laporan keuangan BI dan “diwajibkan” memberikan hasil telaah tersebut hanya kepada DPR.

Proponen vs Opponent -- Advantages vs Disadvantage

Pengalaman krisis moneter 1997 dan kasus BLBI telah menyadarkan banyak pihak akan pentingnya independensi BI demi kepentingan semua kalangan masyarakat. Dengan otoritas moneter yang independen, maka kebijakan moneter akan lepas dari pengaruh kebijakan lain yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi. Stabilitas nilai tukar dan suku bunga serta inflasi yang rendah akan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

Public Private Partnership

Dalam kemitraan publik dan swasta, peran swasta dibatasi dengan tiadanya akses masyarakat terhadap kinerja Bank Indonesia. Informasi yang diberikan kepada masyarakat terbatas dan tidak mencakup mengenai laporan penggunaan anggaran BI. Bahkan Badan Supervisi yang diberikan tugas melakukan telaah atas laporan triwulan dan tahunan BI “hanya diwajibkan” memberikan hasil telaah tersebut hanya kepada DPR. Keterbatasan Tugas Badan Supervisi (hanya menelaah) dan tidak menilai kinerja Bank Indonesia membuat independensi BI tidak seimbang dengan akuntabilitasnya. Aspek keadilan tidak terpenuhi dimana masyarakat dan pelaku ekonomi tidak dapat mengetahui kinerja dan akuntabilitas Bank Indonesia. Padahal kinerja Bank Indonesia akan mempengaruhi tidak saja kehidupan ekonomi anggota DPR tapi juga masyarakat pelaku ekonomi di Indonesia

7 August 2009

6






Kesimpulan ◊ Independensi telah memperlihatkan manfaat dalam peningkatan stabilitas makroekonomi yang meliputi peningkatan cadangan devisa, pengendalian inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah.




◊ Independensi Tugas BI belum diimbangi dengan aspek transparansi dan akuntabilitas yang seimbang. Kasus aliran dana BI ke DPR mencakup bantuan bagi pejabat BI yang terlibat kasus hukum dan pemberian uang legislasi kepada sejumlah anggota DPR. Ini telah terjadi sejak tahun 2004, tapi baru terungkap tahun 2008. Menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap Bank Indonesia.




◊ Karena belum diimbangi dengan aspek transparansi dan akuntabilitas, maka independensi tugas BI telah “kebablasan”. Dalam artian, BI telah melakukan penggunaan anggaran yang diluar independensi yang di inginkan semula (independensi yang transparan dan akuntabel).

7 August 2009

7










Rekomendasi: Pelibatan Sistem Market: Kinerja otoritas moneter mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Karena itu pelibatan unsur market dalam pengawasan/pembentukan independensi BI yang akuntabel (dan transparan) menjadi tak terelakkan. Memperkaya keanggotaan Badan Supervisi dengan dunia usaha (termasuk MNC) dan akademik untuk memenuhi aspek keadilan. Artinya masyarakat dunia usaha (dan bukan dunia usaha) dapat mengawasi kinerja BI yang mana baik-buruk kinerja BI dapat mempengaruhi kesejahteraannya. Nilai tukar rupiah (tugas utama BI ) erat kaitannya dengan pasar valas Pelaku pasar yang terlibat aktif dalam pasar valas antara lain perusahaan multinasional yang bertindak sebagai eksportir/importir (MNC), fund managers, brokers, foreign exchange dealers dari bank devisa maupun bank sentral. Unsur perusahaan multinasional kita harapkan dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan kebijakan moneter yang dapat memberikan rasa aman kepada MNC sehingga mereka tidak melakukan capital outflow.

Dari segi independensinya dipandang penting untuk memperluas keanggotaan dan kewenangan Badan Supervisi. Tugasnya ditambah dengan menilai kinerja Dewan Gubernur, mengusulkan calon dewan gubernur BI kepada presiden. Perluasan kewenangan Badan Supervisi ini penting karena otoritas moneter perlu dimintai pertanggungjawaban tidak saja penggunaan anggaran, tapi juga penilaian aspek kinerja perekonomian (sasaran inflasi, suku bunga dan nilai tukar). Aspek penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar efisiensi operasi moneter (yang juga penggunaan anggaran) dalam mencapai sasaran makroekonomi yang ingin dicapai BI. Dengan kata lain perluasan kewenangan Badan Supervisi untuk mengimbangi independensi tugas BI dengan aspek transparansi dan akuntabilitas.

a. b.

c.

d.

Aspek-Aspek yang terpenuhi dengan memperluas kewenangan dan keanggotaan Badan Supervisi Bank Indonesia: Aspek keadilan, dimana masyarakat tahu transparansi- akuntabilitas kinerja BI; Sinergi insentif, dimana professional dan insentif finansial menyatu. Dengan perluasan kewenangan Badan Supervisi BI, insentif dalam menilai kinerja, akuntabilitas dan transparansi BI (yang independen) menyatu dengan insentif finansial yang diberikan kepada Badan Supervisi; From single to multi purpose, perluasan kewenangan Badan Supervisi akan mengimbangi aspek independensi BI dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan transparansi dan akuntabilitas, independensi BI menjadi “terbatas”. Berkembangnya pengetahuan, tentang bagaimana cara meningkatkan kinerja Bank Indonesia yang juga berarti menjaga stabilitas ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 7 August 2009 9

Dalam pengusulan Gubernur BI, kadangkala terjadi terbatasnya pilihan yang disediakan pemerintah sebagai cagub BI. Bertambahnya unsur keanggotaan Badan Supervisi BI yang diperkaya dengan unsur masyarakat (akademisi, kalangan usaha) badan ini dapat digunakan sebagai tempat “pembibitan” calon Dewan Gubernur BI.

Sistem Pemerintah

Sistem Science

Sistem Pemerintah

Sistem Science

Sistem Market

Kondisi Awal: dimana sistem kewenangan (presiden bersama DPR) melakukan sistem inovasi independensi BI berdasarkan usulan tim panel ahli IMF. Yang muncul protes atas transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran BI.

Kondisi yang diinginkan: independensi BI yang transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab Badan Supervisi BI. Badan Supervisi diperluas dengan mencakup unsur dunia usaha, perbankan dan MNC . Badan ini juga dapat menjadi tempat pembibitan calon Dewan Gubernur BI.

10

Public

Private

Pemerintah (dan DPR) menjamin adanya kontrol independensi BI dengan UU. Disisi lain pemerintah juga harus menjamin transparansi dan akuntabilitas BI melalui peningkatan wewenang Badan Supervisi.

Masauknya unsur sistem market dalam pengawasan independensi BI melalui keanggotaan di Badan Supervisi.

Perluasan keanggotaan Badan Supervisi yang mencakup sistem market akan mengakomodasi kepentingan sistem market dalam memperluas perannya dalam perekonomian.

Jika aspek independensi terkontrol maka tercipta suatu ekspektasi ekonomi yang forward looking. Maksudnya ialah masyarakat percaya bahwa BI adalah bank sentral yang independen dan kredibel/mampu menjamin kestabilan nilai tukar, suku bunga dan laju inflasi. Ekspektasi yang forward looking akan memudahkan BI dalam mencapai tujuannya dan menghemat biaya operasi moneter.

7 August 2009

11

Lampiran Tugas Independen Bank Indonesia

Orde Baru Presiden

DPR Bank Indonesia

Dewan Moneter

Presiden s

MA

BSBI

B. Indonesia

Menteri

Kebijakan Moneter dan Operasi Moneter Kebijakan Moneter

Modal BI &Dana Perbankan

Operasi Moneter

Usulan

Keadaan kini bahwa: Independensi BI yang diamanatkan ialah independensi dalam melaksanakan Tugasnya sebagai Bank Sentral telah di salah artikan. Misalnya pemberian bantuan dana bagi pejabat BI yang terlibat skandal hukum dan dana aliran BI. Perluasan kewenangan Badan Supervisi seperti yang penulis usulkan dalam halaman sebelumnya ditujukan agar independensi BI tetap pada independensi Tugasnya sebagai Bank Sentral (otoritas moneter) bukan dalam artian boleh menggunakan dana/anggaran tanpa pertanggungjawaban. Independensi BI harus independensi yang bertanggung jawab.

7 August 2009

12

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.