KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM
: Program Perencanaan Pembangunan Daerah
KEGIATAN
: Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
ANGGARAN
: Rp. 5.782.560.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
--------------------------------------------------------------------A.
LATAR BELAKANG Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan
masyarakat
menuju
keadaan
yang
semakin
sejahtera.
Dalam
pelaksanaannya pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis dan terpadu antara Pusat dan Daerah melalui berbagai forum dan mekanisme perencanaan. Perwujudan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, fokus sasaran serta program dan kegiatan guna mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, proses Pembangunan Daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah. B.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif. Adapun tujuan dari Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah adalah : a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
b. Meningkatkan keterpaduan perencanaan sektoral dan perwilayahan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat. c.
Memantapkan
fasilitasi
perumusan
kebijakan
dan
strategi
perencanaan
pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen
perencanaan
yang
telah
ditetapkan
guna
pencapaian
target
pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual. C.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kegiatan Perencanan Umum Pembangunan Daerah adalah untuk fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan : 1. Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD 2019 melalui : a. Konsinyering Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019; b. Pembukaan Masa Musrenbang RKPD dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019; c. Pra Forum OPD; d. Forum OPD; e. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil); f. Rembugan Bareng Gubernur di 6 (enam) eks Karesidenan sebagai rangkaian Musrenbangwil; g. Pra Musrenbangprov; h. Musrenbang Provinsi; i. Konsinyering Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019; j. Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif; k. Penetapan RKPD Tahun 2019. 2. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018. 3. Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 a. Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Tahun 2018 – 2023; b. Pembahasan Penjabaran Visi Misi Gubernur terpilih; c. Konsinyering Perumusan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018 – 2023; d. Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018 – 2023 setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; e. Nota Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan; f. Konsinyering Perumusan Rancangan RPJMD Tahun 2018 – 2023; g. Musrenbang Provinsi RPJMD Tahun 2018 – 2023; h. Konsinyering Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018 – 2023; i. Penyusunan Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023; j. Penyampaian Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023 kepada DPRD;
k. Pansus Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023; l. Evaluasi Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023 oleh Mendagri; m. Konsinyering penyempurnaan hasil evaluasi Mendagri; n. Penyampaian hasil penyempurnaan Raperda kepada Mendagri; o. Penetapan Perda RPJMD Tahun 2018 – 2023. 4. Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018 – 2023 a. Sosialisasi Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018 – 2023; b. Verifikasi Renstra OPD Tahun 2018 – 2023; c. Penetapan Renstra OPD Tahun 2018 – 2023. 5. Keikutsertaan dan pembahasan dalam : a. Musrenbang kabupaten/kota; b. Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus); c. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas); e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa – Bali. 6. Rapat koordinasi Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. 7. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), insidental. D.
SASARAN Sasaran Kegiatan Perencanan Umum Pembangunan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi serta antara Pusat dan Daerah di Jawa Tengah.
E.
LOKASI KEGIATAN Kegiatan Perencanan Umum Pembangunan Daerah dilaksakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pusat dan Provinsi yang berbatasan.
F.
JADWAL PELAKSANAAN Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanan Umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD 2018 melalui : a. Konsinyering Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 pada Minggu IV Januari 2018; b. Pembukaan Masa Musrenbang RKPD dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 pada Minggu I Februari 2018; c.
Pra Forum OPD pada Minggu III Februari 2018;
d. Forum OPD pada Minggu IV Februari 2018; e. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) pada Minggu I Maret 2018; f.
Rembugan Bareng Gubernur di 6 (enam) eks Karesidenan sebagai rangkaian Musrenbangwil pada Minggu II – IV Maret 2018;
g. Pra Musrenbangprov pada Minggu I April 2018;
h. Musrenbang Provinsi pada Minggu II April 2018; i.
Konsinyering Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019 pada Minggu III April 2018;
j.
Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif pada Minggu I Mei 2018;
k. Penetapan RKPD Tahun 2019 pada Minggu III Mei 2018. 2. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018 pada bulan Juni 2018. 3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Perubahan 2018 pada bulan Juni 2018. 4. Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 a. Penyusunan Naskah Akademis (NA) RPJMD Tahun 2018 – 2023 bulan Januari 2018; b. Pembahasan Penjabaran Visi Misi Gubernur terpilih pada Juni 2018; c.
Konsinyering Perumusan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada Juni 2018;
d. Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018 – 2023 setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan Agustus 2018; e. Nota Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan pada
bulan September
2018; f.
Konsinyering Perumusan Rancangan RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada bulan September 2018;
g. Musrenbang Provinsi RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada bulan September 2018; h. Konsinyering Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018 – 2023 bulan Oktober 2018; i.
Penyusunan Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023 bulan Oktober 2018;
j.
Penyampaian Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023 kepada DPRD bulan Oktober 2018;
k. Pansus Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada bulan November 2019; l.
Evaluasi Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023 oleh Mendagri pada bulan Desember 2018;
m. Konsinyering penyempurnaan hasil evaluasi Mendagri pada bulan Desember 2018; n. Penyampaian hasil penyempurnaan Raperda kepada Mendagri pada bulan Januari 2019; o. Penetapan Perda RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada bulan Januari 2019. 5. Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018 – 2023 a. Sosialisasi Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018 – 2023 pada bulan Agustus 2018; b. Verifikasi Renstra OPD Tahun 2018 – 2023 pada bulan Agustus 2018; c.
Penetapan Renstra OPD Tahun 2018 – 2023 pada bulan Februari 2019.
6. Keikutsertaan dan pembahasan dalam : a. Musrenbang kabupaten/kota pada bulan Maret 2018; b. Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus) tiap triwulan tahun 2018; c.
Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan April 2018;
d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada bulan April 2018; e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa – Bali pada bulan November 2018. 7. Rapat koordinasi Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), insidental pada Bulan Februari – April 2018. G.
KELUARAN 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. 3. Usulan program dan kegiatan dari Kabupaten/Kota berupa Usulan 7 Sektoral dan Bantuan Keuangan untuk Kabupaten/Kota. 4. Raperda RPJMD 2018-2023. 5. Rancangan Akhir Renstra PD 2018-2023. 6. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). 7. Hasil Evaluasi dan Kesepakatan Kerjasama Pembangunan di wilayah regional Jawa dan Bali.
H.
RENCANA ANGGARAN BELANJA Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Perencanan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 5.782.560.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian terlampir.
I.
PENUTUP Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Perencanan Umum Pembangunan Daerah ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik. Semarang,
Maret 2017
Kabid Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Drs. Edi Wahyono, M.Si Pembina NIP. 19670722 199603 1 003