Kebijakan Pemerintah Otonomi Daerah

Kebijakan Pemerintah PELAKSANAAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA BIDANG PERMUKIMAN DI ERA OTONOMI DAERAH. Oleh: Sri Sultan Hamengkubuwono Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Disampaikan Pada Acara Rakernas “ Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Di Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Otorita" Jakarta, 9 Desember 2003 I. PENGANTAR Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan Daerah, Kabupaten dan Kota adalah daerah otonom yang mempunyai semua wewenang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal, serta agama. Dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini khususnya di bidang permukiman ternyata masih belum berjalan sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan. Berbagai kondisi seperti belum lengkapnya peraturan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol dan peraturan perundangan lainnya sebagai pendukung pelaksanaan UU tersebut muncul sebagai hambatan. Selain itu berbagai peraturan perundangan yang sudah dihasilkan untuk mendukung UU tersebut ternyata belum sejiwa dengan semangat UU tersebut. Otonomi daerah yang dimaksud ingin mengedepankan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilan serta potensi dan keragaman daerah. Bahkan juga muncul beberapa tanggapan yang negatif karena beberapa UU dan PP terkait dianggap telah mengurangi peran dan kewenangan kabupaten/kota oranggg yogyakarta punyaaa hobi ngurusinnn urusan orang dikantor bikin rusuhhhhhhhhh hrd sama personalia. Karena itu diperlukan upaya untuk melihat kembali berbagai kebijakan pembangunan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan daerah di kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt otorita guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. II. LATAR BELAKANG

A. Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Sebagai Basis Pembangunan Permukiman Kompleksitas persoalan permukiman terlihat jelas pada pengertian tentang permukiman sebagaimana tedapat dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman maupun PP Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Pengertian mengenai kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman adalah kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt budi daya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt lindung, baik yang berupa kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pengertian di atas secara jelas menunjukkan bahwa basis Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 2 pembangunan permukiman adalah pembangunan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yang mengacu pada tata ruang. Oleh karena itu, rencana tata ruang kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt sangat diperlukan untuk mencapai keserasian pertumbuhan antara kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yang satu dengan lainnya. B. Sistem Pengembangan Permukiman Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan permukiman serta perencanaan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt/ wilayah agar terjadi keserasian perkembangan dan pertumbuhan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Dengan demikian pemahaman terhadap hubungan antara penyelenggaraan permukiman dengan perencanaan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt/ wilayah yang fungsional dan responsif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapi diharapkan dapat melahirkan keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt sekitarnya/ perdesaan. Keseimbangan yang selaras dan saling mendukung tersebut diharapkan dapat ikut mengendalikan terjadinya urbanisasi, sehingga mutu

dan daya dukung kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt/ lingkungan perkotaan dapat lebih terjaga. Dengan demikian pembangunan permukiman memerlukan koordinasi yang baik agar semua pelaku dan sektor yang terkait sehingga dapat terjalin kerja sama secara optimal untuk mewujudkan lingkungan yang serasi, harmonis dan produktif. Dalam pengertian tersebut juga terindikasi pentingnya peran dan fungsi Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol, baik pusat maupun daerah dalam pengaturan, pembinaan, pelayanan, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. III. ISU DAN PERMASALAHAN A. lsu Strategis Penyelenggaraan Permukiman Secara garis besar isu strategis penyelenggaraan permukiman berkaitan dengan kesenjangan pelayanan, degradasi lingkungan serta manajemen pembangunan. Kesenjangan pelayanan khususnya dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah akibat kepranataan dan instrumen penyelenggaraan permukiman yang belum berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sementara isu lingkungan muncul berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali di samping kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan untuk memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan permukiman baik secara fisik maupun fungsional. Sedangkan isu manajemen pembangunan muncul karena keterbatasan kinerja tata Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan khususnya pada tingkat lokal yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam pengendalian dan implementasi kebijakan nasional dalam pembangunan permukiman. Selanjutnya seberapa jauh Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten / kota dapat menjawab tantangan strategis tersebut sangat tergantung pada kapasitas finansial, kelembagaan dan teknis sesuai kondisi yang ada di daerahnya masingmasing. B. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pembangunan Permukiman Permasalahan pembangunan permukiman pada umumnya berkaitan dengan belum terlembaganya sistem penyelenggaraan permukiman, rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau serta penurunan kualitas lingkungan permukiman. Permasalahan-permasalahan Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 3 tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dan mempengaruhi dalam hubungan yang kompleks. Di satu sisi, sistem penyelenggaraan permukiman yang belum mantap akibat belum lengkapnya sistem peraturan dan perundangannya dan diperburuk oleh belum mantapnya sistem manajemen pertanahan, khususnya yang memberi akses bagi kelompok masyarakat

miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi yang belum mantap tersebut juga terlihat pada sistem pasar perumahan formal yang belum efisien. Sementara itu permasalahan-pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau selain karena belum mantapnya sistem penyelenggaraan juga muncul akibat tingginya kebutuhan akan perumahan yang dikombinasikan dengan rendahnya kemampuan masyarakat miskin dan berpengasilan rendah untuk memenuhi kebutuhannya. Situasi tersebut juga dipicu oleh kelangkaan dana untuk pembangunan permukiman termasuk pengembangan sistem dan mekanisme subsidi perumahan dan permukiman. Permasalahan permukiman terakumulasi pada rendahnya kualitas lingkungan permukiman akibat belum terpenuhinya standar pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dalam skala kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Kondisi tersebut berakibat pada rendahnya tingkat kemampuan dan daya dukung permukiman dalam mendukung kehidupan dan penghidupan penghuninya. IV. KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERMUKIMAN A. Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Kebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman (KSNPP) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua BKP4N No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002. KSNPP tersebut merupakan penjabaran operasional yang antara lain mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan Daerah, Program Pembangunan Nasional, serta mempertimbangkan lingkungan strategis yang ada pada saat ini dan kecenderungan perkembangan ke depan (Tahun 2020). Rumusan kebijakan dan strategi tersebut bersifat sangat struktural sehingga secara nasional diharapkan dapat berlaku dalam rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai ragam kontekstual masing-masing daerah, dan dapat memudahkan penjabaran yang sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, baik dalam bentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi sebagai berikut : 1. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama melalui strategi : a) pengembangan peraturan perundangan, b) pemantapan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman, dan c) fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman yang transparan dan partisipatif. 2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar dengan menitikberatkan kepada masyarakat berpenghasilan miskin/ rendah,

melalui strategi : a) pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaKebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 4 an pasar perumahan, b) pengembangan perumahan melalui swadaya dan pembangunan perumahan skala besar, c) pengembangan berbagai skim dan mekanisme subsidi perumahan, d) pemberdayaan masyarakat miskin berbasis Tridaya, dan e) pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman dampak bencana alam dan kerusuhan sosial. 3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produktifitas masyarakat melalui strategi: a) peningkatan kualitas kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman kumuh, b) peningkatan prasarana dan sarana dasar lingkungan, dan c) penerapan tata lingkungan permukiman yang responsif. Secara tegas, KSNPP juga telah menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilakukan melalui pendekatan multi-sektor dan penyelenggaraan yang terdesentralisasi. Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan peluang sangat besar bagi peran Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol lokal untuk secara aktif mewujudkan permukiman yang produktif dan berkelanjutan. Dengan ditekankannya aspek multisektoral tersebut, maka koordinasi dan kerja sama antar pelaku menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini peran Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten dan kota sebagai koordinator penyelenggaraan menjadi penting karena Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah kabupaten/ kota yang lebih mengenal aspirasi, potensi dan karakter sumber daya lokal bagi pembangunan perumahan dan permukiman di daerahnya. Fungsi koordinasi dan fasilitasi menjadi penting karena UU Nomor 4 Tahun 1992 menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman harus diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah dengan mempertimbangkan aspek yang terkait. B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Pengembangan permukiman juga ditujukan secara seimbang bagi permukiman yang telah terbangun, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas permukimannya, melindungi nilai-nilai spesifik, unik,

tradisional, dan bersejarah yang telah tercipta sepanjang umur kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt, dan untuk meningkatkan kinerja kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt sehingga dapat melampaui ukuran indeks minimal keberlanjutan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. RP4D merupakan arahan utama sehingga pada setiap kurun waktu tertentu para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja keberhasilan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di daerah yang bersangkutan. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) sebagai pedoman perencanaan, pemrograman, pembangunan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan atau jangka panjang yang harus diupayakan dapat melembaga di daerah. lmplementasinya perlu dikukuhkan melalui peraturan daerah, yang untuk realisasinya harus dipantau dan dikendalikan dari waktu ke waktu, serta dikelola dengan tata Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan yang baik dan melibatkan secara sinergi kemitraan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol, dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 5 C. Pengembangan Permukiman Skala Besar Dalam PP Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba-BS) disebutkan bahwa Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar (antara 3.000 - 10.000 unit rumah) yang terbagi dalam satu Lisiba atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana dan sarana lingkungan sesuai rencana tata ruang lingkungan dan memenuhi syarat pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. Pengertian dari Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri (kapasitas antara 1.000 - 3.000 unit rumah) yang telah dipersiapkan dan telah dilengkapi dengan prasarana lingkungan serta sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan. Adapun Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba BS) adalah Lisiba yang bukan bagian dari Kasiba yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh fungsifungsi lain. Selain itu PP ini juga mengatur beberapa hal yang terkait dengan

pengembangan permukiman skala besar termasuk aspek pengelolanya. Pembangunan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman skala besar melalui Kasiba dan Lisiba pada dasarnya merupakan upaya untuk menyediakan perumahan sekaligus upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Dengan pendekatan ini diharapkan arah pertumbuhan, struktur kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt, serta kualitas lingkungan permukiman akan lebih terkendali. Disamping itu, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi semua kelompok masyarakat akan terwujud. Penerapan pembangunan perumahan berbasis kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt ini sesungguhnya telah sejalan dengan ketetapan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan peluang untuk mengembangkan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt-kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt khusus termasuk bagi kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman dengan tetap menghindarkan terjadi eksklusivitas kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Pengembangan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman melalui Kasiba dan Lisiba-BS diharapkan menciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman melalui iklim pembangunan yang kondusif yang didukung sinergi peran antara Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat, provinsi dan kabupaten/kota oranggg yogyakarta punyaaa hobi ngurusinnn urusan orang dikantor bikin rusuhhhhhhhhh hrd sama personalia. D. Pengembangan Satu Juta Rumah Upaya pemenuhan kebutuhan penyediaan perumahan yang layak huni bagi semua orang di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mampu menghuni rumah yang layak. Sementara itu pada saat ini pemenuhan kebutuhan perumahan yang ada masih sangat terbatas baik melalui pasar perumahan, subsidi Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol, maupun oleh swadaya masyarakat sendiri. Kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan rata-rata sebesar 800.000 unit rumah baru per-tahun. Jumiah tersebut belum termasuk kesenjangan rumah yang belum terpenuhi sebelumnya yang pada akhir tahun 2003 masih mencapai sekitar 5,93 juta unit. Apabila pemenuhan backlog tersebut difasilitasi selama 17 tahun sampai dengan tahun 2020, maka rata-rata setiap tahun terdapat 1,150 juta unit yang perlu difasilitasi. Di samping itu, pada tahun 2000 masih terdapat sebanyak 14,5 juta unit (28,22%) rumah-yang kualitasnya tidak layak huni.

Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 6 Berangkat dari latar belakang kondisi permasalahan dan kebutuhan akan perumahan yang ada, maka bertepatan dengan peringatan Hari Habitat Dunia 2003 Presiden RI telah mencanangkan Gerakan Nasional Pengembangan Satu Juta Rumah Dan Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Pada 1.500 Desa Per Tahun. Untuk sektor perumahan dan permukiman, program pengembangan satu juta rumah per tahun tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2004 - 2020. Sasaran pengembangannya meliputi: a). 200.000 unit melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat-RsH) Bersubsidi dan Pengembangan Rumah Susun Serhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 3.000 unit yang diharapkan akan meningkat 10 % per tahun sampai dengan tahun 2020; b). 600.000 unit melalui pengembangan perumahan swadaya yang akan meningkat 2,5 % per tahun sampai dengan tahun 2020; dan 3). 200.000 unit melalui peningkatan kualitas perumahan yang akan meningkat 15 % per tahun sampai dengan tahun 2020. Gerakan nasional tersebut merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Penjabaran secara teknis dan operasional oleh para pelaku, masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol maupun para pelaku lainnya melalui kegiatan penyiapan perangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengelolaan pembangunan perlu dilakukan secara menyeluruh, terencana dan terpadu secara sinergis di semua tingkatan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan, baik di Pusat maupun di daerah provinsi, kabupaten dan kota. Guna menyukseskan Gerakan Nasional Pengembangan Satu Juta Rumah, perlu dukungan peran Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah untuk beberapa hal sebagai berikut: a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui : i) kemudahan perijinan dan insentif bagi pengembangan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman dan ii) meninjau kembali peraturan-peraturan daerah yang menghambat industri perumahan. b. Memberikan secara optimal dukungan penyediaan lahan perumahan dan permukiman termasuk dukungan prasarana dan sarana dasar lingkungannya sesuai dengan arahan RUTR daerah masing-masing yang dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat .

c. Menyelenggarakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam penyediaan akses terhadap sumber pembiayaan perumahan yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. d. Menyelenggarakan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik/ tahunan terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan nasional tersebut. Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 7 V. FUNGSI DAN PERANAN KABUPATEN/ KOTA DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI ERA OTONOMI DAERAH. A. Pengendali Perkembangan Permukiman Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Kabupaten/ Kota di bidang permukiman dikonsepsikan mempunyai fungsi: (1) mengarahkan dan mengendalikan perkembangan permukiman sesuai dengan perkembangan kota, sehingga dapat diwujudkan pelayanan kota yang efisien; (2) Menciptakan suasana kehidupan sosial yang kohesif dan mencegah terjadinya eksklusivitas; (3) Memberikan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perkotaan; (4) Menjamin terselenggaranya hak dan keamanan masyarakatnya dalam bermukim. Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat pada akhirnya akan lebih pada upaya pengaturan, pembinaan, serta fasilitasi nasional dalam berbagai program yang mendorong berfungsinya sistem dan proses penyelenggaraan permukiman di tingkat daerah kabupaten maupun kota. Di samping itu, fasilitasi dari Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat dalam bidang permukiman, dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol lokal dalam menyusun rencana dan program pembangunan permukimannya. B. Penyelenggara Pembangunan Permukiman Sesuai dengan kewenangan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, seharusnya Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah kabupaten/kota oranggg yogyakarta punyaaa hobi ngurusinnn urusan orang dikantor bikin rusuhhhhhhhhh hrd sama personalia berperan secara aktif mengendalikan petumbuhan permukiman di daerahnya. Peran tersebut diselenggarakan melalui pengaturan tata ruang, pengembangan jaringan prasarana dan sarana dasar dan pengendalian dampak lingkungan termasuk sistem pengelolaan pertanahan dan

manajemen pembangunan permukiman yang berbasis kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Peran dan fungsi Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kota/kabupaten tersebut sangat penting karena merupakan institusi pengendali yang paling dekat dengan aktivitas pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan permukiman perlu diarahkan pada permukiman skala besar. Untuk itu perlu dilakukan dengan penentuan lokasi, membangun prasarana kota, prasarana permukiman dan berbagai fasilitas umum sesuai dengan perkembangan kota. Oleh karena itu, Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten/ kota perIu mempunyai perencanaan yang baik yang didukung dengan kajian kelayakan yang memadai. C. Peningkatan Kualitas Permukiman Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yang ditetapkan, baik sebagai kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt perumahan maupun sebagai kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman yang berkelanjutan. Masih terdapat banyak kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan secara terbatas, fasilitas sosial dan fasilitas umum, disamping masih adanya keterbatasan di bidang prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Sebagai dampaknya adalah munculnya perkembangan permukiman yang sporadis atau tidak teratur dan cenderung menjadi permukiman kumuh. Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 8 Permukiman kumuh pada umumnya tumbuh terutama karena lemahnya pengendalian. Permukiman kumuh di satu pihak dianggap sebagai solusi untuk mengakomodasi masyarakat miskin, namun di lain pihak juga dianggap sebagai permasalahan kota. Kondisi permukiman tersebut upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dan tidak teratur ini harus menjadi perhatian Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah otonom. Oleh karena itu Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah otonom perlu mempunyai kebijakan penanganannya. Dalam hal ini

Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat dapat memberikan dukungan insentif dan bantuan teknis sesuai kondisi permasalahannya. D. Peningkatan Keterpaduan dan Keserasian Kota Salah satu sasaran dalam pembangunan nasional di bidang permukiman adalah terdorongnya pertumbuhan wilayah dan keserasian lingkungan antar wilayah melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, saling mendukung dan terpadu secara sosial, ekonomi, dan lingkungan baik di perkotaan maupun di perdesaan, serta kesalingterkaitan antar kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Penyelenggaraan yang berkelanjutan juga agar dicapai dengan pendayagunaan yang optimal dari sumberdaya pendukung perumahan dan permukiman. Oleh karena itu arah perkembangan permukiman perlu dikendalikan secara terpadu agar tidak terjadi eksklusivitas baik pada kasus permukiman kumuh, permukiman mewah, maupun permukiman tidak teratur lainnya. Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten/ kota perlu menanganinya agar perkembangan permukiman yang ada dapat menjadi aset dan tidak menjadi beban kota. VI. REKOMENDASI BAGI PELAKSANAAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah terkait dengan pembangunan permukiman maka perlu kiranya segera direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Peran Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten/ kota dikonsepsikan mempunyai fungsi: (a) Pengendali Perkembangan Permukiman; (b) Penyelenggara Pembangunan Permukiman; (c) Peningkatan Kualitas Permukiman; (d) Peningkatan Keterpaduan dan Keserasian Kota. Untuk itu peraturan perundangan yang belum sejiwa dengan semangat UU yang mengedepankan kewenangan daerah otonom perlu kiranya segera disempurnakan dan dikembangkan secara berkelanjutan. 2. Perlu segera diatasi adanya kendala masih terbatasnya kapasitas Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah sebagai koordinator pembangunan di daerahnya, terutama dalam mengorganisir semua potensi pembangunan permukiman di daerahnya. Untuk itu dipandang penting untuk segera dilakukan peningkatan kapasitas daerah melalui dukungan fasilitasi nasional dari Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat untuk mendorong berfungsinya sistem dan proses penyelenggaraan permukiman di tingkat daerah kabupaten maupun kota.

3. Adanya kecenderungan pengembangan permukiman yang tidak teratur dan kurang serasi dengan lingkungannya, akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena itu kebijakan pembangunan permukiman harus diarahkan pada pengembangan permukiman yang berbasis kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. 4. Dalam rangka mewujudkan keserasian pendayagunaan ruang dan lahan tersebut, maka perlu terus ditingkatkan fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman yang transparan dan partisipatif.