Modul_akuntansi Pemerintah Daerah Bab I

OVERVIEW: AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 1

1

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

2

2

BAB I OVERVIEW: AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mempelajari materi akuntansi keuangan pemerintahan daerah ini, peserta secara garis besar akan memahami dasar-dasar akuntansi yang menjadi pedoman pelaksanaan akuntansi di daerah.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mempelajari materi dasar-dasar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, peserta secara khusus akan memahami Definisi Akuntansi; Dasar-dasar dan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah; Jenis-jenis Transaksi di Pemda; Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; Jenis-jenis Akuntansi; Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah.

A. PENDAHULUAN Mengacu pada siklus pengelolaan keuangan daerah, fase pertama dari siklus tersebut adalah perencanaan fundamental yang menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya disusun perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fase kedua merupakan tahap perencanaan operasional, selanjutnya eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didukung oleh rencana kerja (Renja) SKPD dan PPKD.

3

3

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

Dokumen perencanaan ini selanjutnya menjadi acuan pada fase ketiga yaitu penganggaran. Pada fase keempat, merupakan tahapan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Pada fase inilah akuntansi keuangan daerah memainkan peranannya. Fase kelima merupakan tahapan terakhir, yaitu pelaporan dan umpan balik. Dari tahapan pelaporan ini akan dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; yang dapat memberikan umpan balik bagi fase-fase sebelumnya. Karena tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan secara garis besar akuntansi keuangan pemerintah daerah, maka dapat dijelaskan bagaimana kedudukan dan peran akuntansi di pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. APBN dan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut. Definisi anggaran menurut The National Committee on Governmental Accounting (NCGA) adalah “Rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut”. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, selain informasi mengenai Laporan Realisasi APBN/APBD. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 24 Tahun 2005. Selanjutnya dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan

4

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

B. DEFINISI AKUNTANSI Definisi akuntansi menurut Accounting Principles Board (1970) adalah “Suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan”. Definisi akuntansi menurut American Accounting Association (1966) adalah “Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. Pengertian ini juga dapat melingkupi analisis atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa: 1. Peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang ’entitas’ ekonomi. 2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik. Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan: 1. Alokasi sumber daya ekonomi 2. Pelayanan publik 3. Kinerja Organisasi sektor publik 4. Penilaian kemampuan likuiditas 5. Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi

C. DASAR-DASAR DAN TEKNIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH C.1. Pembukuan Tunggal (Single Entry) dan Pembukuan Berpasangan (Double Entry) C.1.1. Pembukuan Tunggal (Single Entry) Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan

5

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Di Pemerintah Daerah selama hampir 3 dekade, pencatatan ini dipraktikkan, contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut akuntansi.

C.1.2. Pembukuan Berpasangan (Double Entry) Sistem pencatatan double entry juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan (double= berpasangan, entry= pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana.

C.2. Siklus Akuntansi Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Apabila digambarkan sebagai berikut:

6

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

PROSES AKUNTANSI POKOK Dokumen

Catatan

Laporan Ditetapkan Dewan

APBD Jenis-jenis transaksi keuangan Pemda

Realisasi APBD Pencatatan & Penggolongan

Peringkasan

Dokumen Sumber : - SP2D - SPJ - Bukti Memorial

Buku Jurnal

Pelaporan

Buku Besar

Buku Pembantu

̇ Bukti Penerimaan Kas ̇ Bukti Pengeluaran Kas ̇ Bukti Memorial

̇ Buku Jurnal Penerimaan Kas

̇ Buku Jurnal Pengeluaran Kas

̇ Buku Jurnal Umum

Laporan Keuangan

Kertas Kerja

Kumpulan Rekening (Ringkasan & Rincian)

̇

Laporan Realisasi Anggaran

̇ Laporan Arus Kas ̇ Neraca Daerah ̇ CALK

Kebijakan Akuntansi

C.2.1 Persamaan Akuntansi Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN - BELANJA

ASET + BELANJA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

ASET + BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN =

1

Keterangan :

KEWAJIBAN + EKUITAS DANA + PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk

akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan satu sampai tiga. Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi di

7

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

Keterangan: Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan satu sampai tiga. Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi di atas adalah sebagai berikut: Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas dana lancar. Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Diagram Persamaan Akuntansi

Persamaan Akuntansi Umum Debit/Dr (Sisi Kiri)

Credit/Cr (Sisi Kanan)

Aset

1.2.2.2 Konsep Debit dan Kredit Ekuitas Dana bertambahnya aktiva akan dicatat Suatu transaksi= yang berakibat

Aset

pada sisi Debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva = Kewajiban + Ekuitas Dana

akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk = Kewajiban+ Ekuitas Dana + (Pendapatan - Belanja) belanja. Aset + Belanja = Kewajiban + Ekuitas Dana + Pendapatan Aset

Hal yang sebaliknya dilakukan untuk ekuitas+ dana, dan = Kewajiban + Ekuitas Danautang, + Pendapatan Aset + Belanja (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan) pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan Aset + Belanja bertambahnya =utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi Kewajiban + Ekuitas Dana akan + Pendapatan + Pengeluaran + Penerimaan Pembiayaan Kredit, jika mengakibatkan berkurangnya utang, pencatatan Pembiayaan dilakukan pada sisi Debit. Cara yang sama dilakukan untuk

8

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

C.2.2. Konsep Debit dan Kredit Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi Debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit/kreditnya. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya kewajiban, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, jika mengakibatkan berkurangnya kewajiban, pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit/kreditnya.

C.2.3. Penjurnalan (Journalizing) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi berpasangan (double entry system). Dalam sistem ini, dikenal istilah penjurnalan. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi). Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening/akun (account) dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke dalam rekening/akun. Oleh karena itu, jurnal sering disebut sebagai the books of original entry (catatan akuntansi permanen yang pertama). Dengan adanya jurnal, pencatatan ke rekening/akun menjadi lebih mudah, sebab jurnal memilah-milah transaksi pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening/akun yang bersangkutan. Penjurnalan harus menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Di bawah ini ditunjukkan format jurnal yang umumnya dijumpai di dalam sistem akuntansi. Contoh: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SKPD SKPD SKPD Kode Organisasi Tanggal

Kode Rek.

: : : :

JURNAL UMUM

Uraian

Hal. ………. Hal. ………. Hal. ………. Ref.

Debit

Kredit

(Rp)

(Rp)

9

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

C.2.4. Buku Besar Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account). Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, rekening/akun merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Untuk kelompok aktiva, SKPDakan dijumpai rekening/akun : misalnya, Kas untuk mencatat Hal. kas,………. rekening Piutang untuk mencatat piutang pajak, piutang retribusi, dan lain-lain, dan rekening Tanah untuk mencatat tanah. Dalam kelompok Utang akan dijumpai rekening seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang pada Bank A, dan seterusnya. Dalam kelompok Ekuitas Dana akan dijumpai antara lain rekening Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Transaksi ekonomi mula-mula dicatat menggunakan jurnal. Kemudian jurnal tersebut diposting ke rekening-rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke tiap-tiap rekening/akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan). Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan the books of final entry. Bentuk rekening Buku Besar yang paling sederhana adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR SKPD

:

KODE ORGANISASI

:

NAMA AKUN/ REKENING

:

KODE REKENING

:

Tanggal

Uraian

Hal. ……….

Ref.

Debit

Kredit

Saldo

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Format rekening dapat pula berbentuk menyerupai aksara T sehingga kerap disebut bentuk T. Rekening berbentuk T tampak sebagai berikut:

10

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR SKPD

:

KODE ORGANISASI

:

NAMA AKUN/REK

:

KODE REKENING

:

Tanggal

Uraian

Hal. ……….

Ref.

Debit

Tanggal

Uraian

Ref.

Kredit

(Rp)

(Rp)

C.2.5. Saldo Normal Seperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep Debit dan Kredit, sisi kiri atau Debit digunakan untuk mencatat kenaikan saldo rekening aktiva, belanja, dan pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya sisi kanan atau Kredit digunakan untuk mencatat kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan. Apabila dihubungkan dengan persamaan dasar akuntansi, hal ini dapat digambarkan dalam rekening bentuk T seperti gambar berikut: (1)

(2)

Aset Aset

+

(3)

Belanja Belanja

+

(4)

Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

=

(5)

Kewajiban Kewajiban

+

(6)

Ekuitas Dana Ekuitas Dana

+

(7)

Pendapatan Pendapatan

+

Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

+

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

+

Berdasarkan gambar di atas, penjelasan Debit dan Kredit dapat dirinci sebagai berikut: (1) Saldo normal rekening kelompok Aset bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit; (2) Saldo normal rekening kelompok Belanja bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit; (3) Saldo normal rekening kelompok Pengeluaran Pembiayaan bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit; (4) Saldo normal rekening kelompok Kewajiban bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit;

11

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

(5) Saldo normal rekening kelompok Ekuitas Dana bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit; (6) Saldo normal rekening kelompok Pendapatan bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit; (7) Saldo normal rekening akun Penerimaan Pembiayaan bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit, sedangkan saldo normal rekening akun Pengeluaran Pembiayaan bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit. Dengan kata lain, saldo normal rekening kelompok Aset, Belanja, dan Pengeluaran Pembiayaan adalah Debit, sedangkan saldo normal rekening kelompok Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, dan Penerimaan Pembiayaan adalah Kredit.

C.2.6 Laporan Keuangan Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 2. Neraca Adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 3. Laporan Arus Kas Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Disajikan secara sistematis sesuai dengan Stándar Akuntansi Pemerintahan, di mana setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

12

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapanungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

D. JENIS-JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain, yaitu transaksi Non-Kas Pemda, dan transaksi Rekening Antar-Kantor (RAK), yaitu antara PPKD-SKPD. Rekening Antar-Kantor akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III. Di samping itu, berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi ke dalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD.

D.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

D.2. Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi: Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

D.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan

13

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman daerah.

D.4. Transaksi selain Kas Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas.

D.4.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar; sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

D.4.2. Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker (lihat pada Akuntansi Belanja). Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya (lihat pada Akuntansi Belanja). Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.

D.4.3. Depresiasi Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila diperlukan).

D.4.4. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment).

D.4.5. Hibah selain Kas Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi nonkas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.

14

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

E. STRUKTUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (Home Office – Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu akun Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD. Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. Akun “Rekening Koran-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). Saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun “Rekening KoranPPKD” dapat dibagi menjadi: -

Rekening Koran-PPKD Kas Rekening Koran-PPKD Piutang Rekening Koran-PPKD Persediaan Rekening Koran-PPKD Aset Tetap Rekening Koran-PPKD Aset lainnya Rekening Koran-PPKD Belanja Rekening Koran-PPKD Utang

Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah Debit (Dr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD ini rekening resiprokal-nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr). Akun “Rekening KoranSKPD” dapat dibagi menjadi: -

Rekening Koran-SKPD Kas

-

Rekening Koran-SKPD Piutang

15

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

-

Rekening Koran-SKPD Persediaan

-

Rekening Koran-SKPD Aset Tetap

-

Rekening Koran-SKPD Aset lainnya

-

Rekening Koran-SKPD Belanja

-

Rekening Koran-SKPD Utang

Akun Rekening Koran-SKPD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-SKPD, sehingga saldonya adalah Kredit (Cr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

F. JENIS-JENIS AKUNTANSI F.1. Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary based Accounting) Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Istilah ‘akuntansi anggaran’ mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Sistem akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit tadi. Keseimbangan rekening memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan. Kendala utama perhitungan sistem akuntansi anggaran adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan ini, maka dilakukan pembandingan yang sistematik dan berkelanjutan antar-angka aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sehingga, laporan keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan penerimaan dan pengeluaran aktual, tetapi juga perbandingannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Praktik ini berbeda di perusahaan swasta. Anggaran tidak termasuk laporan yang dipublikasi. Sedangkan di pemerintahan, anggaran adalah laporan utama yang harus menjadi dokumen publik.

F.2. Akuntansi Berbasis Kas (Cash based Accounting) Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.

16

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

F.3. Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual based Accounting) Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban.

F.4. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (Cash Toward Accrual based Accounting) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

F.5. Ilustrasi Perbedaan antara Basis Kas (Cash Basis) dengan Basis Akrual (Accrual Basis) Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar 10.000 tanpa memiliki kekayaan lainnya. Neraca awal, baik berbasis kas maupun berbasis akrual, akan terlihat sama dalam contoh di bawah ini. KAS

10.000

EKU ITAS DANA

10.000

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di tiap-tiap basis. Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

17

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

Dr. Belanja Kendaraan

Rp 3.000,00

Cr. Kas

Rp 3.000,00

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun KAS saja di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS. NERACA BERBASIS KAS

KAS

7.000

EKU ITAS DANA

7.000

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kendaraan

Rp 3.000,00

Cr. Kas

Rp 3.000,00

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan (Aset Tetap) selain KAS di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap 10.000. Hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap. NERACA BERBASIS AKRUAL

KAS

7.000

MOBIL

3.000 EKU ITAS DANA

18

10.000

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun mobil yang tidak diakui pada neraca berbasis kas. Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan (7.000 pada neraca berbasis kas dan 10.000 pada neraca berbasis akrual). Ketika sebuah entitas pemerintah harus memilih salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya adalah, informasi ekuitas dana yang mana yang lebih baik? Informasi tentang ekuitas dana yang disampaikan oleh Neraca berbasis akrual diyakini memberikan informasi yang lebih komprehensif karena merepresentasikan seluruh sumberdaya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga menghendaki pelaporan ekuitas dana seperti yang tercantum dalam neraca berbasis kas kerena benarbenar menunjukkan jumlah ketersediaan kas yang dimiliki pemerintah, sebuah informasi yang berguna dalam pengendalian anggaran sekaligus menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengeksekusi program-program jangka pendeknya. Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis Akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya (all resources). Dengan ilustrasi transaksi yang sama, transaksi pembelian kendaraan dalam basis kas modifikasi akan dicatat sebagai transaksi belanja dan mengurangi ekuitas dana menjadi 7.000.

Dr. Belanja Kendaraan

Rp 3.000,00

Cr. Kas

Rp 3.000,00

Namun, fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan dalam neraca sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua kekayaan yang dimiliki ditampilkan di neraca. Akibatnya, pelaporan ekuitas dana juga tidak lagi 7.000 tetapi menjadi 10.000, padahal berdasarkan transaksi seharusnya nilai ekuitas dana hanya 7.000.

Maka, dalam basis kas modifikasi, dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui mobil dan melakukan penyesuaian pada ekuitas dana sebagai berikut:

Dr. Kendaraan

Rp 3.000,00

Cr. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp 3.000,00

19

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

Sehingga basis kas modifikasi akan menghasilkan neraca seperti contoh di bawah ini. NERACA BERBASIS KAS MODIFIKASI

KAS

7.000

MOBIL

3.000 EKU ITAS DANA Ekuitas Dana y ang Diinvestasikan dalam Aset Tetap

7.000 3.000

Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun basis akrual. Bagian ekuitas dana selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi kekayaan yang berupa aset tetap. Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negaranegara yang menggunakan multidana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. Akuntansi pemerintahan di Amerika misalnya, menggunakan basis akrual modifikasi untuk pencatatan di General Fund. Maka, General Fund akan mencatat transaksitransaksinya tidak semata-mata berdasarkan kas, seperti halnya basis akrual tetapi neraca yang diterbitkan hanya memuat sumber daya lancar saja. Transaksi-transaksi yang terkait dan atau menghasilkan aset tetap/utang jangka panjang akan dicatat dalam fund tersendiri. Di Amerika, fund tersebut disebut sebagai Account Group, yang terdiri atas General Capital Asset untuk melaporkan transaksi aset tetap dan General Long Term Liabilities untuk melaporkan transaksi utang jangka panjang.

G. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, masalah pengakuan. Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Kedua, masalah pengukuran. Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. Ketiga, masalah pengungkapan (disclosure).

20

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

G.1. Pengakuan Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu: a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan, b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

G.2. Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

G.3. Pengungkapan (Disclosure) Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

21

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurangkurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: 1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 7. Daftar dan skedul. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: •

Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi di mana entitas tersebut beroperasi

•

Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

•

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

22

BAB I OVERVIEW: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

PENUTUP Setelah mempelajari mengenai konsep akuntansi keuangan pemerintahan daerah secara umum, diharapkan peserta dapat memahami dasar-dasar akuntansi yang menjadi pedoman pelaksanaan akuntansi di setiap pemerintah daerah. Di samping itu secara spesifik diharapkan peserta juga mampu memahami: 1. Definisi Akuntansi; 2. Dasar-dasar dan Teknis Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; 3. Jenis-jenis Transaksi di Pemda; 4. Struktur akuntansi keuangan Pemda; 5. Jenis-jenis Akuntansi; 6. Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi keuangan daerah.

23

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah

24