Pemerintah Bantah Intervensi Bank Dunia

Tugas Mandiri Geografi Sumber Daya Alam Oleh Fikriyah, 0706265415

Pemerintah Bantah Intervensi Bank Dunia dalam UU Sumber Daya Air Jakarta, Kompas - Pemerintah yang diwakili Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan, keterlibatan Bank Dunia dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air hanya karena terkait dengan pelaksanaan agenda Water Resources Adjustment Program. "Bank Dunia hanya sebatas mendorong diselesaikannya program yang telah diagendakan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan," kata Djoko Kirmanto saat membacakan tanggapan pemerintah mengenai hak uji Undang-Undang (UU) No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), Selasa (1/2). Ia menjelaskan, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) SDA diawali dengan adanya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap UU No 11/1974 tentang Pengairan yang dimulai sejak tahun 1992. Gagasan perubahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian seminar, lokakarya, dan diskusi yang diadakan sejak tahun 1994, yang di antaranya telah merekomendasikan beberapa konsep perubahan dibidang kelembagaan, peraturan, dan sistem pengelolaan SDA. Rekomendasi untuk melakukan reformasi dalam bidang pengairan dilandasi pertimbangan yang secara garis besar mencakup tiga hal, yakni penurunan kondisi air dan SDA, kebutuhan untuk mendukung ketahanan pangan secara terus- menerus, serta peraturan dan sistem kelembagaan yang sudah tidak memadai. Saat proses penyusunan RUU SDA sedang berjalan, terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Hal ini mengakibatkan pemerintah perlu dana untuk mengisi kekurangan kas pembangunan negara melalui sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Beberapa lembaga keuangan internasional, di antaranya Bank Dunia, menyatakan minatnya untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan bahwa pemerintah konsisten dengan percepatan proses reformasi.(VIN) Sumber Issue : Media Cetak KOMPAS, Politil dan Hukum terbit Sabtu 05 Februari 2005

Tanggapan : Sumberdaya air sebagai bagian dari sumberdaya alam (natural resources), di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 disebutkan diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. Dewasa ini, air tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai barang sosial (social goods), namun seiring dengan kaberadaannya yang semakin langka (scarcity), maka air perlu dipandang sebagai barang ekonomis (economic goods) tanpa harus melepaskan fungsi sosialnya. Kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah, keragaman penggunaan air yang bervariasi – pertanian, air baku domestik dan industri, pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan pemeliharaan lingkungan – selain iklim, musim (waktu) serta sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi demografi (jumlah dan penyebaran) serta apresiasi (persepsi) tentang air. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sumberdaya air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi hidup dan kehidupan mahluk serta sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional sehingga harus dikelola secara terpadu, bijaksana dan profesional.

Topik : Issue Sumber Daya Alam

Tugas Mandiri Geografi Sumber Daya Alam Oleh Fikriyah, 0706265415

Topik : Issue Sumber Daya Alam