Pembiayaan Fix.docx

HALAMAN JUDUL PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN ”Aspek hukum pembiayaan dan penganggaran kesehatan serta pencegahan korupsi”

OLEH : OLEH KELOMPOK 7 ERICK APRIANSYAH FAUZI (J1A117200) SUKAENA MAS’UD (J1A117139) ARLIANI BAHTIAR (J1A117185) NUR AULIA NISSA (J1A117096) ROSMALADEWI K (J1A117125) EKA PURNAMA SARI (J1A117198) INDAH ASRIANI (J1A117222)

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNUVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehinggah kami bisa menyelesaikan makalah PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN’. Dengan pembuatan makalah yang berjudul “aspek hukum Pembiayaan dan penganggaran Kesehatan” ini pembaca diharapkan dapat lebih mengenal tentang apa yang dimaksud dengan apa saja defenisi biaya, teori biaya, defenisi pembiayaan kesehatan dan sumber pembiayaan kesehatan di indonesia. Makalah ini dibuat semata-mata karena ingin menyelesaikan tugas sekaligus memberikan contoh yang baik. Selain itu, makalah ini juga dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi pembacanya. Saya tahu bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari Dosen pembimbing, teman-teman, dan atau siapa saja. Saran dan kritikan yang diberikan akan saya terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama pada diri saya sendiri. Akhir kata , saya ucapkan banyak terima kasih.

Kendari,

Februari 2019

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................... Error! Bookmark not defined. DAFTAR ISI ..........................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG................................................................................................. 1 B. RUMUSAN MASALAH ............................................................................................ 2 C. TUJUAN ..................................................................................................................... 2 BAB II TINJAUAN TEORI .................................................................................................. 3 A. Aspek Hukum Pembiayaan Dan Penganganggaran Di Indonesia .............................. 3 B. Jenis Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan.......................................................................................................................... 10 C. Definisi tindak pidana korupsi .................................................................................. 14 D. Konsep Pencegahan Korupsi..................................................................................... 15 BAB III PENUTUP .............................................................................................................. 17 B. KESIMPULAN ............................................................................................................ 19 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 20

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan (health economy). Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya

kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Azrul

A,

1996).

Pembiayaan

kesehatan

harus

kuat,

stabil,

berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan

dan

selalu

(adequacy),

pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), dan efektifitas (effectiveness) pembiayaan kesehatan itu sendiri. Penganggaran ( budgeting) dapat di definisikan sebagai proses melalui mana rencana organisasi diwujudkan dalam bentuk nilai mata uang (rupiah). Ekspresi kuantitatif rencana organisasi ini adalah merupakan produk akhir proses perencanaan dan cukup membutuhkan penanganan khusus pada sebagaian besar organisasi pelayanan kesehatan.

1

B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa aspek hukum pembiayaan dan penganggaran di indonesia ? 2. Apa

jenis-jenis

peraturan

yang

berhubungan

dengan

pembiayaan

dan

penganggaran kesehatan ? 3. Apa definisi tindak pidana korupsi ? 4. Apa Akibat Serius dari Tindak Pidana Korupsi ? 5. Bagaimana Konsep Pencegahan Korupsi ? 6. Bagaimana Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi ?

C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Untuk mengetahui lebih luas tentang Aspek hukum pembiayaan dan penganggaran kesehatan serta pencegahan korupsi 2. Tujuan Khusus 1) Untuk mengetahui aspek hukum pembiayaan dan penganggaran di indonesia 2) Untuk

mengetahui

jenis-jenis

peraturan

yang

berhubungan

dengan

pembiayaan dan penganggaran kesehatan 3) Untuk mengetahui definisi tindak pidana korupsi 4) Untuk mengetahui Akibat Serius dari Tindak Pidana Korupsi 5) Untuk mengetahui Konsep Pencegahan Korupsi 6) Untuk mengetahui Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

2

BAB II TINJAUAN TEORI A. Aspek Hukum Pembiayaan Dan Penganganggaran Di Indonesia 1. Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur : 

Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.



Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.



Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.



Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.



Tidak menarik dana secara langsung.



Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jenis – jenis bidang usaha dalam Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut:

3

a.

Sewa Guna Usaha (Leasing) Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu berasal dari kata lease (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee.

b.

Modal Ventura Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden.

4

Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut (venture capitalist) adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura dan perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau (investee company). Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. c.

Anjak Piutang Anjak Piutang (Factoring) menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien). Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan

5

luar negeri. Dari definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu : 

Perusahaan Factoring (factoring company), atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;



Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada faktor;



Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah klien (client) dan nasabah (customer) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer.

d.

Kartu Kredit Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai

6

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran. 2. Pembiayaan Konsumen Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company). Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya: 

Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok.



Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok.



Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.

3. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen  Perjanjian Pembiayaan antara Pihak Perusahaan Pembiayaan (Kreditur) dengan Konsumen Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya), adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada

7

kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian fidusia.  Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Pihak Konsumen dengan Pemasok Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti, bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara supplier dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.  Perjanjian Jual Beli antara Perusahaan Pembiayaan (Pemberi Biaya) dengan Pemasok. Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam

8

perjanjian jual beli antara pihak pemasok dengan konsumen. Oleh karena itu apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat antara pemasok dengan konsumen akan batal, sehingga konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana atas wanprestasinya

9

B. Jenis Peraturan Yang Berhubungan Dengan Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 Pasal 1 Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaku perencana kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah), dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit daerah.

Pasal 2 Ruang lingkup Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan meliputi

perencanaan

dan

penganggaran

yang

menggunakan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber dana dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN), Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (P/HDN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk yang digunakan untuk dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus.

2. Menurut UUNo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun, hingga saat ini kualitas perencanaan dan penganggaran masih perlu terus ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi oleh 10

para perencana setiap tahun antara lain adalah sinkronisasi dan koordinasi antar unit serta waktu perencanaan yang terkesan singkat atau tergesa-gesa. Pasal 170 1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. 2) Unsu-unsur pemiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. 3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Pasal 171 1) Besar anggaran kesehatan pemerintah di alokasikan minimal sebesar

5%

(lima persen) dari anggaran pendapat dan belanja Negara di luar gaji. 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokaskan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapat dan belanja daerah di luar gaji. 3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayaan public yang besaranya sekurangkurangnya 2/3 (dua petiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

11

aPasal 172 1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 ayat (3) di tunjukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan public, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dann anak terlantar. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 173 1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang besumber dari swasta sebagaimana dmaksud dalam pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui system jaminan social nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial. 2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan system jamina social nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan. 3. Menurut uu No. 29 tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 65 1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai olch pemerintah dan atau masyarakat. 2) Pemerintah membantu upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, terutama upaya kesehatan bagi masyarakat rentan. Pasal 66 1) Pemerintah

mengembangkan,

membina,

dan

mendorong

jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara, yang dijadikan landasan

12

setiap penyerlenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara praupaya, berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan. 2) Jaminan

pemeliharaan

kesehatan

masyarakat

merupakan

cara

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya, edikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan olch setiap penyclenggara. 3) Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional serta kepesertaannya bersifat aktif. 4) Ketentuan mengenai penyclenggaraan jaminan pemeliharaan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

13

kesehatan

C. Definisi tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamakan dengan White Collar Crime yaitu kejahatan

yang dilakukan oleh orang-orang yang

berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo,pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya. Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. (“No Title,” 2009)

14

D. Konsep Pencegahan Korupsi Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsitimbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002): 90

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no ‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari

pernyataan

menghubungkan

ini

dapat

dipahami

bahwa

strategiatau

upaya

pemberantasan

sangat

korupsi

penting dengan

untuk melihat

karakteristik dari berbagai pihak yangterlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban,konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyakstrategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakatmaupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat mapun organisasi harus mencaricara mereka sendiri untuk

15

menemukan solusinya.Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsiadalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawabanyang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian? (Dasar, Bahasan, & Bahasan, n.d.)

16

E. Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi Melihat dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemebrantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilainilai kebenaran dan keadilan.di sini berati bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu terdapat sisi yang penting yaitu peran serta masyarakat, yang kemudian disebut sebagai kontrol sosial.

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian,lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihinggapi oleh tanggung jawab yang hilang. Jadi tak berlebihan jika James C. Scoot memiliki pendirian bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri,oleh karenanya diperlukan kontrol sosial.

Kontrol sosial menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutantuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang

17

menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilaipenyimpangan pelakunya. jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Emile Durkheim, kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masingmasing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Jadi dengan demikian menurut Emile Durkheim kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Secara tegas Reiss mendefinisikan kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembagalembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

18

BAB III PENUTUP B. KESIMPULAN

19

DAFTAR PUSTAKA

Permenkes No. 48 Tahun 2017.Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Bidang

Kesehatan.

Dasar, K., Bahasan, P., & Bahasan, S. P. (n.d.). Upaya pemberantasan korupsi, 87–118. (2009). Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (2002), Corruption, Integrity and Law Enforcement, dalam Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (ed), (2002), Corruption, Integrity and Law Enforcement, The Hague: Kluwer Law International.

20