Pemberdayaan Masyarakat.docx

of 62

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8 Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8 1. 1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN 2. 2. Pengertian Pemberdayaan Upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Upaya memberikan dayaPemberdayaan (Empowerment) atau kekuatan (Strength). 3. 3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Segala upaya yang bersifat non instruktif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan masyarakat agar mampu

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

mengidentifikasi,merencanakan dan melakukan pemecahan masalah dg memanfaatkan potensi dan fasilitas yg ada setempat 4. Gerakan Pemberdayaan (Empowerment) Proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran serta proses membantu sasaran agar sasaran berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge) dari tahu menjadi mau (aspek attitude) dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yg diperkenalkan (aspek practice) 5. PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN kemampuan masy Menumbuhkembangkan       Menumbuhkembangkan peran serta masy Mengembangkan semangat gotong royong Bekerja bersama masy Menggalang kemitraan dgn berbagai pihak Penyerahan pengambilan keputusan pd masy Pengorganisasian masyarakat (community organization) atau pembangunan masyarakat (community development). 6. UNSUR-UNSUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Aksesibilitas Informasi Keterlibatan atau Partisipasi Akuntabilitas Kapasitas Organisasi Lokal 7. PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT        Menumbuhkembangkan Potensi Masyarakat Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Mengembangkan Gotong Royong Bekerja Bersama Masyarakat KIE berbasis masyarakat Kemitraan dengan LSM dan Ormas lain Desentralisasi 8. CIRI-CIRI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. COMMUNITY LEADERS KEPEMIMPINAN MASYARAKAT : KADER, TOKOH MASY 2. COMMUNITY ORGANIZATIONS PENGORGANISASIAN MASYARAKAT : POSYANDU, POSKESDES, LEMBAGA LAIN 3. COMMUNITY FUND DANA MASYARAKAT : DANA SEHAT, DASOLIN, TABULIN 4. COMMUNITY MATERIAL BAHAN/SARANA MASYARAKAT : AMBULAN DESA, PASIR, BATU, DLL 9. 5. COMMUNITY KNOWLEDGE PENGETAHUAN MASYARAKAT LOMBA BAYI SEHAT, MENU SEIMBANG, DSB. 6. COMMUNITY TECHNOLOGY TEKNOLOGI TEPAT GUNA TEST YODIUM DENGAN CARA MASYARAKAT SENDIRI, PENYARINGAN AIR SEDERHANA, DLL. 7. COMMUNITY DECISION MAKING PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT. 10. 1.TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN UMUM Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan Keluarga dalam bidang Kesehatan sehingga Masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. 2. TUJUAN KHUSUS a. Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat dalam bidang Kesehatan b. Terciptanya Kelembagaan Upaya Masyarakat dalam Bidang Kesehatan c. Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 11. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Me 2. Me kesadaran masy ttg pentingnya kes kesadaran masy utk memanfaatkan fasilitas yankes yg ada 3. Mengembangkan bbg cara utk menggali sumber daya masy utk pemb. Kes. 4. Mengembangkan bbg btk keg pemb kes yg sesuai sos budaya masy 5. Mengembangkan manajemen sbr daya yg dimiliki masy scr terbuka/transparan 12. POKOK-POKOK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARKAT A. METODE 3 A / 3 T: 1. ASSESMENT atau TELAAH 2. ANALYSIS atau TINJAUAN 3. ACTION atau TINDAKAN 13. POKOK-POKOK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARKAT B. PENDEKATAN PKMD: • • • • • Pertemuan Tingkat Desa (PTD) Forum Kesehatan Masy. Desa (FKMD) SMD (Survei Mawas Diri) MMD (Musyawarah Masy Desa) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknik PKMD ini yang digunakan dalam Pengembangan GMDS (Desa Siaga) 14. Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi, agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk hidup sehat, berdasar potensi yang dimilikinya Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat adalah tumbuh dan berkembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 15. Wujud Pemberdayaan Masyarakat Sumber Daya Manusia UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) Pendanaan Masyarakat

16. 16. Sumber Daya Manusia Pemimpin (formal dan non-formal), Tokoh masyarakat dll. Kader Posyandu Kader Poskesdes Kader Posyandu Lansia Kader Kesehatan Lingkungan Saka Bhakti Husada Santri Husada Dokter Kecil dll. 17. 17. PENDANAAN MASYARAKAT Dana Sehat Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) Tabungan Masyarakat (Tabumas) Jimpitan Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS) Kolekte dll 18. 18. WUJUD UKBM Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelompok Pemakai Air (Pokmair) Pos Obat Desa (POD) Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) SBH (Saka Bhakti Husada) Posyandu Usila Bina Keluarga Balita (BKB) Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD) dll 19. 19. DESA SIAGA (GMDS) ADALAH DESA YG MEMILIKI KESIAPAN SUMBER DAYA DAN KEMAMPUAN UNTUK MENCEGAH DAN MENGATASI MASALAH2 KESEHATAN (BENCANA & KEGAWATDARURATAN KESEHATAN) SECARA MANDIRI, DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DESA SEHAT DI = KELURAHAN = = GERAKAN KAMPUNG) SEHAT (GMDS)Catatan: DESA SIAGA (DESA PROVINSI LAMPUNG PEKON = MENUJU DESA 20. 20. TUJUAN DESA SIAGA TUJUAN UMUM: TERWUJUDNYA DESA DG MASYARAKAT YG SEHAT, PEDULI & TANGGAP THD MASALAH2 KES (BENCANA & KEGAWATDARURATAN KES) DI DESANYA TUJUAN KHUSUS: • MENINGKATNYA PENGETAHUAN & KESADARAN MASY DESA TTG PENTINGNYA KES & MELAKSANAKAN PHBS • MENINGKATNYA KEMAMPUAN & KEMAUAN MASY DESA UTK MENOLONG DIRINYA SENDIRI DI BIDANG KES • MENINGKATNYA KEWASPADAAN & KESIAPSIAGAAN MASY DESA THD RISIKO & BAHAYA YG DPT MENIMBULKAN GANGGUAN KES (BENCANA, WABAH PENYAKIT, DSB) • MENINGKATNYA KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA • MENINGKATNYA DUKUNGAN & PERAN-AKTIF STAKEHOLDERS DLM MEWUJUDKAN KES MASY DESA 21. 21. PENDEKATAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA (GMDS) UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ATAU PENGGERAKAN PERAN-AKTIF MASYARAKAT MELALUI PROSES PEMBELAJARAN YG TERORGANISASI DG BAIK (PENGORGANISASIAN MASY – FASILITASI MENGIDENTIFIKASI MASALAH, PENYEBAB & SB DAYA (SURVEI MAWAS DIRI) MEMANTAU & EVALUASI UTK BINA KELESTARIAN FASILITASI PKMD) PROSES PEMBELAJARAN MASY DESA (SPIRAL PEMECAHAN MASALAH) FASILITASI DIAGNOSIS & RUMUS KAN ALTERNATIF2 PEMECAHAN MENETAPKAN & MELAKSANAKAN PEMECAHAN FASILITASI 22. 22. AWAL SIKLUS Pertemua n Desa (Pembent ukan FKMD Dukungan pemantauan bimbinga SMD SIKLUS PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN DESA Pelaks keg gerakan masy MMD 23. 23. SIKLUS SELANJUTNYA Eva pemecahan masalah yg sdh dilakukan Dukungan pemantauan bimbingan SIKLUS PEMECAHAN MASALAH DLM FKMD Pelaks keg gerakan masy Analisis & prioritas masalah (masalah lama/baru) Alternatif & penetapan cara pemecahan masalah 24. 24. Pertemuan Tingkat Desa (PTD) Merupakan langkah awal dr keg pembinaan di Tk Desa 1. 2. 3. Tujuan: - Dikenalnya konsep Desa Siaga (GMDS) & Poskesdes - Dukungan Pamong & Toma dlm pelaksanaan Desa Siaga - Disadari pentingnya SMD - Tersusunnya kelompok kerja SMD & jadwal survei Tempat dan waktu : di Desa, waktu menyesuaikan Peserta : a. Peserta Tk Kec : Camat/stafnya; Ka. Pusk. & staf; Depag, Deptan dll b. Peserta Tk Desa : Kades/Lurah, Bidan Desa, Kader, Pimp LSM, Tokoh Masy 25. 25. 4. Pokok bahasan Pertemuan: - Pembukaan pertemuan oleh Kades - Sambutan Camat Penjelasan masalah kesehatan & pentingnya GMDS oleh Bidan Desa - Persiapan SMD (rincian keg & peralatan) & rencana jadwal MMD 26. 26. SURVEI MAWAS DIRI (SMD)   Pengertian : Keg. Pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kes. oleh sekelompok masy setempat. Tujuan : 1. Masy mengenal, mengumpulkan data, mengkaji masalah kes yg ada 2. Menumbuhkan minat & kesadaran masy untuk mengetahui masalah kes & pentingnya Desa Siaga (GMDS) 27. 27. Siapa pelaksananya? Kader yg telah dilatih tentang apa SMD,cara pengumpulan data (menyusun daftar pertanyaan sederhana), cara pengamatan, cara pengolahan/analisa data

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

sederhana & cara penyajian Tokoh masyarakat di desa Bagaimana melaksanakan SMD? a. Pengamatan langsung: - observasi partisipatif - Berjalan bersama masy mengkaji lapangan (Transection walk) b. Wawancara dgn kunjungan rumah atau c. Wawancara mendalam (DKT/FGD) secara kelompok 28. Langkah-langkah SMD 1. Persiapan a) Menyusun daftar pertanyaan      Berdasarkan prioritas masalah yg ditemui di Puskesmas dan Desa (data sekunder) Dipergunakan utk memandu pengumpulan data Pertanyaan harus jelas, singkat, padat dan tdk bersifat mempengaruhi responden Kombinasi pertanyaan terbuka, tertutup dan menjaring Menampung juga harapan masyarakat b) Menyusun lembar observasi (pengamatan) Utk mengobservasi rumah, halaman rumah, lingkungan sekitarnya. c) Menentukan Kriteria responden, termasuk cakupan wilayah dan jumlah KK 29. 2.   3.    Pelaksanaan: Pelaksanaan interview/wawancara terhadap Responden Pengamatan terhadap rumah-tangga dan lingkungan Tindak lanjut Meninjau kembali pelaksanaan SMD Merangkum, mengolah & menganalisis data yg telah dikumpulkan Menyusun laporan SMD, sbg bahan utk MMD 30. 4. Pengolahan data  Setelah data diolah, sebaiknya disepakati:     Masalah yang dirasakan oleh masy. Prioritas masalah Kesediaan masy utk ikut berperan serta aktif dalam pemecahan masalah Ada 3 macam cara penyajian data: • • • Secara Tekstular (mempergunakan kalimat) Secara Tabular (menggunakan tabel) Secara Grafikal (menggunakan grafik) 31. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 1. Pengertian  Musyawarah yg dihadiri oleh perwakilan masyarakat (FKMD) utk membahas masalah-masalah (terutama yg erat kaitannya dgn kemungkinan KLB, Kegawatdaruratan & Bencana) yg ada di desa & merencanakan penanggulanggannya.  Topik yg dibahas fokus kepada hasil SMD yg telah diperoleh. 32. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 2. Tujuan : Agar masy. mengenal masalah Kes. yg dihadapi dan dirasakan diwilayahnya Agar masy. sepakat untuk bersama-sama menanggulangi Tersusunnya rencana kerja utk Penanggulangan masalaha yg disepakati bersama 33. 3. Peserta:           Para kader pelaksana SMD Kepala Desa & perangkat Desa Tokoh Masy setempat formal & non-formal PKK Karang Taruna, Saka Bhakti Husada PMR Beberapa KK yg di SMD Pimpinan Puskesmas & staf Lintas Sektor Kecamatan (Bangdes, BKKBN, Agama, dll) Ketua Organisasi Masy (NU, Muhammadiyah, Perempuan, Pemuda, Partai) 4. Tempat : Kantor Kelurahan 34. 5. Pola penyelenggaraan a) Susunan tempat duduk: Sebaiknya berbentuk lingkaran (round table), tdk ada peserta membelakangi peserta yg lainnya, komposisi jangan seperti diruangan kelas! Pimpinan pertemuan duduk sederetan, setara dan berada diantara para peserta, tidak memisah atau duduk dikursi istimewa Duduk tidak harus selalu dikursi, boleh juga dilantai diatas tikar/permadani/matras 35. b) Suasana MMD: Ciptakan suasana kekeluargaan yg akrab Jangan ciptakan suasana formal dengan meja yg ditata seperti dimeja persidangan. c) Waktu: Mulailah tepat waktu, sesuai dgn rencana & jadwal, jangan sampai peserta menunggu Yg mengundang hadir terlebih dahulu, jangan terlambat! 36. d) Peran Ketua MMD:  Mengarahkan pembicaraan agar jangan menyimpang dari arah yg ditetapkan.  Menjadi penengah jika terjadi perselisihan pendapat dlm pembicaraan.  Mengatur lalu-lintas pembicaraan diantara sesama peserta Ketua harus selalu berusaha memotivasi setiap peserta  Ketua jangan terlalu banyak berbicara, ketua sebaiknya lebih banyak memandu, Ketua harus sabar, tidak emosional bila ada hal-hal yg menjengkelkan 37. Ketua harus jeli, cerdik & segera bisa menangkap apa yg dimaksud oleh peserta, Setiap pendapat harus dihargai, jangan memaksakan kehendak utk disetujui, semua keputusan berdasarkan musyawarah, bukan paksaan, harus Ketua harus selalu memantau kepada

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

bahasa tubuh, ekspresi, gerak-gerik peserta, apakah mereka kelihatan bosan/jengkel mendengarkan, bila perlu diselingi dgn gurauan utk mencairkan, Bila ada hal-hal teknis yg kurang jelas, terutama ttg masalah/info yg berkaitan dgn kesehatan, dpt meminta kejelasan & penjelasan dari dokter Puskesmas/stafnya. 38. PENGEMBANGAN DESA SIAGA Setiap desa: memiliki potensi untuk mengembangkan Desa Siaga Setiap desa, umumnya memiliki UKBM UKBM yang mandiri, entry point pengembangan Desa Siaga UKBM Mandiri (contoh: Posyandu): - Jumlah kader = minimal 5 orang - Frekwensi buka Posyandu = > 8 kali - Cakupan program = > 50% - D/S = >50% Memiliki program tambahan - Memiliki dana sehat 39. UKBM APA SAJA YANG SELAYAKNYA ADA DI DESA SIAGA? 1. UKBM dalam Pemeliharaan Kesehatan: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Pos UKK Pos Kesehatan Pesantren Dana Sehat Tabulin, Jambulin, Dasolin Ambulan Desa, Suami Siaga Kelompok Donor Darah Kader Dokter Kecil 40. UKBM APA SAJA YANG SELAYAKNYA ADA DI DESA SIAGA? 2. UKBM di bidang Kesehatan Ibu & Anak BKB (Bina Kesehatan Balita) KP-KIA (Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) GSI (Gerakan Sayang Ibu) 41. UKBM APA SAJA YANG SELAYAKNYA ADA DI DESA SIAGA? 3. UKBM di Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan:         Pokmair (Kelompok Pemakai Air) DPKL (Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan) Jumantik Kader Kesehatan Lingkungan Kelompok Siaga Bencana Kelompok Pengelola Sampah dan Limbah Kelompok Pengamat (Surveilans) dan Pelaporan dll 42. UKBM APA SAJA YANG SELAYAKNYA ADA DI DESA SIAGA? 4. UKBM di Bidang Gizi dan Farmasi: Posyandu Posyandu Usila Warung Sekolah POD/WOD Taman Obat Keluarga (TOGA) Kader: Posyandu, Usila, POD 43. POS KESEHATAN DESA SUATU UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN2 MINIMAL PENGAMATAN EPIDEMIOLOGIS PENYAKIT MENULAR & YG BERPOTENSI MENJADI KLB SERTA FAKTOR2 RISIKONYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR & YG BERPOTENSI MENJADI KLB SERTA KEKURANGAN GIZI KESIAPSIAGAAN & PENANGGULANGAN BENCANA & KEGAWATDARURATAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA 44. POSKESDES SBG PELAKSANA PENGEMBANGAN/REVITALISASI UKBM2 SEKALIGUS SBG KOORDINATOR UKBM-UKBM PUSKESMAS POS KESDES POS KESDES POS YANDU WAR OBAT DESA DLL POS YANDU WAR OBAT DESA DLL 45. SUMBERDAYA POSKESDES MINIMAL 1 (SATU) ORANG BIDAN & 2 (DUA) ORANG KADER FISIK BANGUNAN, PERLENGKAPAN & PERALATAN ALAT KOMUNIKASI KE MASYARAKAT & KE PUSKESMAS 46. INDONESIA SEHAT PROVINSI SEHAT KAB SEHAT KOTA SEHAT KEC SEHAT PROVINSI SEHAT KAB SEHAT KEC SEHAT KOTA SEHAT KAB SEHAT KAB SEHAT KEC SEHAT KEC SEHAT DESA SEHAT DESA SEHAT DESA SEHAT DESA SEHAT DESA SIAGA DESA SIAGA DESA SIAGA DESA SIAGA DI PROVINSI LAMPUNG = GERAKAN MENUJU DESA SEHAT (GMDS)Catatan: DESA SIAGA 47. INDIKATOR KEBERHASILAN POSKESDES KELUARAN (OUTPUT) MASUKAN (INPUT) Jumlah kader aktif Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia Tersedianya sarana (alat dan obat) Tersedianya tempat pelayanan masyarakat Tersedianya dana operasional Poskesdes Tersedianya data/catatan (jumlah bayi di imunisasi, jumlah kematian, dll) Cakupan ibu hamil (K4) Cakupan persalinan (Linakes) Cakupan kunjungan rumah (KN2) Cakupan BBLR yang dirujuk Jumlah bayi & anak Balita BB tidak naik (T) ditangani Jumlah Balita Gakin umur 6-24 bulan yang mendapat MP-ASI Cakupan imunisasi Cakupan pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo 24 jam Cakupan keluarga punya jamban Cakupan keluarga yang dibina sadar gizi Cakupan keluarga menggunakan garam beryodium Tersedianya data kes. lingkungan

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

(jumlah jamban, air bersih dan SPAL) Jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular Peningkatan perkembangan UKBM yang dibina 48. INDIKATOR KEBERHASILAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA (GMDS) • INDIKATOR MASUKAN (INPUT): - ADA/TIDAKNYA FORUM KES. MASYARAKAT DESA ADA/TIDAKNYA POSKESDES & SARANANYA ADA/TIDAKNYA TENAGA KESEHATAN (MINIMAL BIDAN) ADA/TIDAKNYA UKBM LAIN • INDIKATOR PROSES (PROCESS): - FREKUENSI PERTEMUAN FORUM KES. MASYARAKAT DESA BERFUNGSI/TIDAKNYA POSKESDES BERFUNGSI/TIDAKNYA UKBM YG ADA BERFUNGSI/TIDAKNYA SISTEM KESIAPSIAGAAN & PENANGGULANGAN KEGAWATDARURATAN & BENCANA - BERFUNGSI/TIDAKNYA SISTEM SURVEILANS (PENGAMATAN & PELAPORAN) - ADA/TIDAKNYA KUNJUNGAN RUMAH UTK KADARZI & PHBS (OLEH NAKES & KADER) 49. INDIKATOR KEBERHASILAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA (GMDS) • INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT): - CAKUPAN YANKES POSKESDES - CAKUPAN PELAYANAN UKBM2 YANG ADA - JML KASUS KEGAWATDARURATAN & KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) YG DILAPORKAN/DIATASI - CAKUPAN RUMAH TANGGA YG MENDPT KUNJUNGAN RUMAH UTK KADARZI & PHBS • INDIKATOR DAMPAK (OUTCOME): - JML JML JML JML JML YG MENDERITA SAKIT (KESAKITAN KASAR) YG MENDERITA GANGGUAN JIWA IBU MELAHIRKAN YG MENINGGAL DUNIA BAYI & BALITA YG MENINGGAL DUNIA BALITA DENGAN GIZI BURUK 50. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • MENGEMBANGKAN ALAT FORMAT EVALUASI DIRI, SEJAUHMANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAMPU MEMANDIRIKAN MEREKA. CONTOH: PADA POSYANDU, PHBS DSBNYA ADA STRATIFIKASI. • STUDI BANDING KE DAERAH YANG LEBIH MAJU, AKAN MEMACU SEMANGAT UNTUK LEBIH MAJU. • MENELAAH “KISAH SUKSES” ANTAR DAERAH, TUKAR MENUKAR PENGALAMAN. • FASILITASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DARI TINGKAT ADMINISTRASI DIATAS. 51. PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Getting to know the lokal community Mengetahui kakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masy desa yang satu dengan yang lainnya 52. Gathering knowledge about the lokal community Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tsb merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status sosial ekonomi termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan kebiasaan serta faktor kepemimpinan baik formal/informal 53. Identifying the lokal leader Mengindentifikasi pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk faktor ini keterlibatan tokoh masyarakat harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat 54. Stimulating the community to realize that it has problems Didalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu perlu pendekatatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi 55. Helping people to discuss their problem Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan 56. Helping people to identifying their most pressing problems Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya 57. Fostering self confidence Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya ini merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya

58. 58. Deciding on a program action Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan dengan menetapkan skala prioritas, prioritas tertinggi perlu didahulukan 59. 59. Recognition of strengtht and resources Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatankekuatan dan sumbersumber yang dapat dimobilisasi untuk memcahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya 60. 60. Helping people to countinue to work on solving their problems Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu 61. 61. Increasing peoples ability for self help Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu menolong diri sendiri, untuk itu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya 62. 62. SYUKURLAH DESA KITA SUDAH SEHAT SECARA MANDIRI TAPI KITA HARUS TERUS BERJUANG

1 of 36

Pemberdayaan masy dlm phbs 1,576 views  

   

M. Muqouwis A Temenggung , Promkes at DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Pemberdayaan masy dlm phbs 1. 1. Oleh :M. Muqouwis. ATDinas Kesehatan Provinsi LampungDi Sajikan dalam rangkaOrientasi PHBS bagi PKK Tingkat Provinsi LampungBandar Lampung, Mei 2013 2. 2. BiodataM. Muqouwis. ATPerum Nusantara Permai Blok B.8/35Kel. Nusantara, Kec. Sukabumi,Bandar LampungDinas Kesehatan Provinsi Lampung(seksi Promosi Kesehatan & PM)HP. 081369448844M. Muqouwis A Temenggung 3. 3. VSPreventif & Promotif Kuratif 4. 4. Tujuan Pembangunan Kesehatan• Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuanhidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajatkesehatan masyarakat yang optimal;• Dilakukan secara menyeluruh, berjenjang danterpadu;• Salah satu upaya adalahpemberdayaanmasyarakat 5. 5. Pemberdayaan Masyarakat• Pada dasarnya adalah memfasilitasi prosespembelajaran sehingga masyarakatmemiliki akses terhadap informasi,mengemukakan pendapat, serta terlibatdalam pengambilan keputusan pemecahanmasalah kesehatan yang dialami/terjadinyapada individu, kelompok dan masyarakat diwilayahnya 6. 6. Pemberdayaan MasyarakatUpaya peningkatan kemampuan masyarakatuntuk berpartisipasi, bernegosiasi,mempengaruhi dan mengendalikankelembagaan masyarakatnya secarabertanggung jawab demi Upaya memberikan daya(Empowerment)perbaikankehidupannya.Pemberdayaan atau kekuatan (Strength). 7. 7. Pemberdayaan Masyarakat• Dalam promosi kesehatan, pemberdayaan(empowerment) merupakan proses di manamasyarakat “diposisikan” mempunyai peranyang besar dalam pengambilan keputusandan menetapan kegiatan/tindakan yangmempengaruhi kesehatan mereka. (HealthPromotion Glossary, WHO, 1998)• Pemberdayaan didefinisikan pula sebagai: a) To give power or authority(memberikan kekuasaan, mengalihkankekuatan, atau mendelegasikan otoritaske pihak lain); b) To give ability to orenable (upaya untuk memberikan kemampuanatau keberdayaan) 8. 8. Penggerakan dan PemberdayaanMasyarakat• Segala upaya fasilitasi yangbersifat persuasif dan tidakmemerintah yang bertujuanmeningkatkan pengetahuan,sikap, perilaku dan kemampuanmasyarakat dalam menemukan,merencanakan dan memecahkanmasalah menggunakan sumberdaya/potensi yang mereka miliki 9. 9. Prinsip PengembanganMasyarakat• Program ditentukan oleh danbersama masyarakat.• Program harus disesuaikan dengankemampuan setempat• Dalam pelaksanaan kegiatan harusselalu diberi bimbingan, pengarahandan dorongan agar dari satukegiatan dapat menghasilkankegiatan lain• Selama proses ini petugas harus 10. 10. Kategori Masyarakat menurutkecepatan menerima inovasiKategori Proporsi (%)Innovator 2,5Early adopter 13,5Early majority 34,0Late majority 34,0Laggards 16,0 11. 11. Pola intervensi rekayasa manusiadan sosialInnovatorEarly AdoterEarly MajorityLate MajorityLaggardRekayasamanusiaRekayasasosial 12. 12. Rekayasa Manusia• Ditujukan kepada kelompok innovator danearly adopter, yang relatif mempunyaiwawasan luas, tingkat pendidikan danpengetahuan yang lebih baik, kelompok inimerupakan pengambil keputusan yangberpengaruh ..> perlu didekati secarainterpersonal 13. 13. Rekayasa Sosial• Rekayasa sosial dimaksudkan menggerakankelompok early majority. Kelompok ini merupakankelompok besar yang tidak mungkin

dilakukanrekayasa manusia karena membutuhkan tenagadan waktu yang lama.• Pada kelompok ini digunakan rekayasa sosialberupa pengorganisasian masyarakat yaitupembentukan berbagai Upaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat (UKBM) 14. 14. Pemberdayaan MasyarakatBidang Kesehatan• adalah proses menumbuhkan dan meningkatkanpengetahuan, kemauan dan kemampuanindividu, keluarga dan masyarakat untukmemecahkan masalah kesehatannya denganmenggunakan sumber daya sendiri. Khususnyadalam upaya pencegahan penyakit,meningkatkan kesehatan diri, menciptakanlingkungan sehat serta berperan aktif dalampenyelenggaraan setiap upaya kesehatan. 15. 15. Gerakan Pemberdayaan Masyarakat• Proses menfasilitasi individu,kelompok dan masyarakat agarmampu berperilaku hidup sehatserta berperan aktif dalampembangunan kesehatan. 16. 16. Prinsip - prinsipPemberdayaan Masyarakat• Menumbuhkembangkan kemampuan masy• Menumbuhkembangkan peran serta masy• Mengembangkan semangat gotong royong• Bekerja bersama masy• Menggalang kemitraan dgn berbagai pihak• Penyerahan pengambilan keputusan pd masy• Pengorganisasian masyarakat (communityorganization) atau pembangunan masyarakat(community development). 17. 17. BukanStimulanSekedar MendorongIntervensi dalampemberdayaan masyarakat BagianTidak Menimbulkan KetergantunganMerupakan komponen yang dominan Prosesdari enabling process (Proses membinakemampuan dari masyarakat). Partisipasi Bukan MobilisasiOrientasi Proses Bukan Hanya HasilBelajar 18. 18. Unsur-unsur pemberdayaanmasyarakat• Aksesibilitas Informasi• Keterlibatan atau Partisipasi• Akuntabilitas• Kapasitas Organisasi Lokal 19. 19. Upaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat• Upaya kesehatan yang dilakukan dari, oleh, danuntuk masyarakat, melalui pengorganisasianmasyarakat dalam suatu wadah/lembaga• Pembentukan sebuah kelompok UKBM hendaknyadidasari pada suatu kebutuhan untuk mengatasisuatu persoalan kesehatan masyarakat di suatuwilayah 20. 20. Sekumpulan perilaku yang di Praktikanatas dasar kesadaran sebagai hasilpembelajaran yang menjadikanseseorang atau keluarga dapatmenolong dirinya sendiri di bidangkesehatan dan berperan aktif dalammewujudkan kesehatan masyarakatnya.22 21. 21. PHBSBIDANG GIZI& FARMASIPHBSBIDANG KIA& KBPHBS BIDANGPENYAKIT& KESLINGPHBS BIDANGPEMEL. KES.MISAL:- MAKAN DG GIZISEIMBANG-MINUM TABLET FESELAMA HAMIL- MEMBERI BAYI ASIEKSKLUSIF- MENGONSUMSIGARAM BERYODIUMMISAL:MEMERIKSAKANKEHAMILAN- MELAHIRKAN DITOLONG OLEHTENAGA KESEHATAN- MENIMBANG BALITASETIAP BULAN DI POSYANDUMENGIMUNISASILENGKAP BALITAMISAL:- MENGHUNI RUMAHSEHATPUNYA PERSEDIAANAIR BERSIH-PUNYA PEMBUANGANLIMBAH- PUNYA AKSESJAMBANMISAL:- PUNYA JAMINANPEMELIHARAAN KESEHATANAKTIF SEBAGAI KADER KESEHATANMEMANFAATKANPUSKESMAS/SARANAKESEHATAN LAINPHBS 22. 22. 24Meningkatkan pengetahuan, kesadaran,kemauan dan kemampuan masyarakat agarhidup bersih dan sehat, serta meningkatkanperan serta aktif masyarakat termasuk swastadan dunia usaha, dalam upaya mewujudkanderajat kesehatan yang optimal.Tujuan PHBS

23. 23. Rumah Tangga yang mampu menjaga,meningkatkan dan melindungi kesehatan setiapanggota rumah tangga dari gangguan ancamanpenyakit dan lingkungan yang kurang kondusifuntuk hidup sehat25 24. 24. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 25. 25. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 26. 26. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 27. 27. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 28. 28. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 29. 29. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 30. 30. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 31. 31. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat 32. 32. Terima Kasih

1 of 12

Suplemen Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif 1. yangtercermin dari kesadaran dan keaktifan Forum Desa danKelurahan.2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader KesehatanDesa dan Kelurahan Siaga Aktif.3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatandasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari.4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) survailansberbasis masyarakat, (b) kedaruratan kesehatan danpenanggulangan bencana, (c) penyehatan lingkungan.5. Tercakupnya pendanaan untuk pengembangan Desa danKelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atauKelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha.6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatandalam kegiatan kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.7. Peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengaturtentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga AKtif.8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RumahTangga.5. Apa saja kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?8 Kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yaitu:Mempercepat terwujudnya Kecamatan Sehat.Meningkatkan citra Pemerintah Kecamatan.nnnnnn 2. 5. DesadanKelurahanSiagaAktifSuplemen 2 | 2011 5KRITERIAPERTAHAPAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIFPRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI1. Forum Desa/KelurahanAda, tetapibelum berjalanBerjalan ,tetapi belumrutin setiaptriwulanBerjalansetiapTriwulanBerjalan setiapbulan2. KPM/KaderKesehatanSudah adaminimal 2orangSudah ada 3-5orangSudah ada6-8 orangSudah ada 9orang ataulebih3. KemudahanSkses PelayananKesehatan DasarYa Ya Ya Ya4. Posyandu &UKBM lainnyaaktifPosyandu ya,UKBM lainnyatidak aktifPosyandu & 2UKBM lainnyaaktifPosyandu& 3 UKBMlainnya aktifPosyandu & 4UKBM lainnyaaktif5. Dukungan danauntuk kegiatankesehatandi Desa danKelurahan :- PemerintahDesa danKelurahan- Masyarakat- Dunia usahaSudah adadana dariPemerintahDesa danKelurahan sertabelum adasumber danalainnyaSudah adadana dariPemerintahDesa danKelurahanserta satusumber danalainnyaSudah adadana daripemerintahDesa danKelurahanserta duasumber danalainnyaSudah ada danasari pemerintahDesa danKelurahan sertadua sumberdana lainnya6. Peran sertamasyarakatdan OrganisasiKemasyarakatanAda peran aktifmasyarakat dantidak ada peranaktif ormasAda peran aktifmasyarakatdan peran aktifsatu ormasAda peranaktifmasyarakatdan peranaktif duaormasAda peran aktifmasyarakatdan peran aktiflebih dari duaormas7. PeraturanKepala Desa atauperaturanBupati/WalikotaBelum ada Ada, belumdirealisasikanAda, sudahdirealisasikanAda , sudahdirelaisasikan8. Pembinaan PHBSdi Rumah TanggaPembinaanPHBS kurangdari 20%rumah tanggayang adaPembinaanPHBS minimal20 % rumahtangga yangadaPembinaanPHBSminimal 40% rumahtangga yangadaPembinaanPHBS minimal70 % rumahtangga yangadaDalam bentuk matriks, pentahapan perkembangan Desa/Kelurahan SiagaAktif tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 3. 6. Suplemen 2 | 201167. Kapan pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sesungguhnya sudahdimulai pada tahun 2006 dengan nama Desa Siaga. Landasanhukumnya Keputusan Menteri Kesehatan No 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.Kemudian program ini direvitalisasi guna mengakselerasi pencapaiantarget Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Landasan hukumnyaKeputusan Menteri Kesehatan No 1529/Menkes/SK/X/2010 tentangPedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.Program Desa dan Kelurahan Siaga

Aktif diluncurkan dalamrangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untukmencapai itu, pembangunan kesehatan perlu mendapat prioritas.Upaya Pemerintah dimulai dengan gerakan PembangunanKesehatan Masyarakat Desa (PKMD) pada era 1970an1980an. Masakejayaan tersebut hendak diulang dan dibangkitkan kembali melaluigerakan pengembangan dan pembinaan Desa Siaga yang sudah dimulaipada tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Kesehatan No 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan PengembanganDesa Siaga. Sampai dengan tahun 2009 tercatat 42.295 desa dankelurahan (56,1%) dari 75.410 desa dan kelurahan yang ada diIndonesia telah memulai sebuah proses mewujudkan Desa Siaga danKelurahan Siaga.Untuk mencapai target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015,dilakukanlah revitalisasi. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) BidangKesehatan di Kabupaten dan Kota dan Keputusan Menteri KesehatanNo 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar PelayananMinimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten dan kota, Pemerintahmenetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa telah menjadiDesa dan Kelurahan Siaga Aktif.6. Mengapa ada Desa dan Kelurahan Siaga Aktif? 4. 7. DesadanKelurahanSiagaAktifSuplemen 2 | 2011 78. Di mana saja diadakan Desa dan KelurahanSiaga Aktif?Pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilakukandi seluruh desa dan kelurahan di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia. Untuk saat ini jumlah desa dan kelurahan tidakkurang dari 75.410.Kepala Desa/Lurah bersama Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Perangkat Desa/Kelurahan, serta lembaga kemasyarakatanyang ada harus mendukung pengembangan Desa dan KelurahanSiaga Aktif. Kegiatannya berupa langkah-langkah memfasilitasi sikluspemecahan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat yang dapatdigambarkan sebagai berikut:9. Bagaimana langkah-langkah pengembanganDesa dan Kelurahan Siaga Aktif?1. PENGENALANKONDISI DESA/KELURAHAN2. IDENTIFIKASIMASALAHKESEHATAN & PHBS3. MUSYAWARAHDESA/KELURAHAN4. PERENCANAANPARTISIPATIF5. PELAKSANAANKEGIATAN6. PEMBINAANKELESTARIANFASILITATOR/KPM/KADERKESEHATANUpaya pemecahan suatu masalah dilestarikan &masalah berikutnya dipecahkan, dstDesadanKelurahanSiagaAktif 5. 8. Suplemen 2 | 20118Pengenalan kondisi Desa atau Kelurahan oleh KaderPemberdayaan Masyarakat (KPM), lembaga kemasyarakatan,dan Perangkat Desa/Kelurahan, dilakukan dan hasil analisissituasi perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yangsudah dapat atau belum dapat dipenuhi oleh Desa atauKelurahan yang bersangkutan.Pengenalan Kondisi Desa/KelurahanIdentifikasi Masalah Kesehatan dan PHBSDengan mengkaji Profil/Monografi Desa/Kelurahan, dan hasilanalisis situasi kesehatan melalui Survai Mawas Diri (SMD). SMDmerupakan pengumpulan data oleh kader, tokoh masyarakat,anggota Forum Desa yang terlatih dengan menggunakan daftarpertanyaan yang sudah disepakati Forum Desa. Melalui SMD,dapat diidentifikasi:Musyawarah Desa/Kelurahan Masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dan prioritaspenanganannya. Penyebab masalah kesehatan dan perilaku masyarakat. Potensi yang dimiliki desa/kelurahan UKBM yang ada dan harus diaktifan kembali/dibentuk baru. Bantuan/dukungan yang diharapkan: apa bentuknya, berapabanyak, dari mana kemungkinan didapat (sumber),danbilamana dibutuhkan. Musyawarah Desa/Kelurahan dapat dilakuan secaraberjenjang dengan terlebih dulu

menyelenggarakanMusyawarah Dusun atau Rukun Warga. Musyawarah Desadiselenggarakan dengan menyajikan hasil analisis data hasilkajian Profil Desa/Kelurahan dan atau hasil SMD. Musyawarah Desa/Kelurahan bertujuan:• Menyosialisasikan masalah kesehatan yang dihadapi.• Mencapai kesepakatan urutan prioritas.nnn 6. 9. DesadanKelurahanSiagaAktifSuplemen 2 | 2011 9• Mencapai kesepakatan tentang UKBM yang dibentukbaru atau diaktifkan kembali.• Memantapkan data potensi desa untuk sumberbantuan/dukungan yang diperlukan.• Menggalang semangat dan partisipasi warga untukmendukung pengembangan Desa dan Kelurahan SiagaAktifPerencanaan Partisipatif Setelah diperoleh kesepakatan dari warga, KPM danlembaga kemasyarakatan mengadakan pertemuan gunamenyusun rencana pengembangan Desa dan KelurahanSiaga Aktif untuk dimasukkan ke dalam RencanaPembangunan Desa/Kelurahan. Rencana pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktifmencakup:• UKBM yang akan dibentuk baru atau diaktifkan kembali.• Sarana yang akan dibangun baru atau direhabilitasi(misalnya Poskesdes, Polindes, sarana air bersih, jambankeluarga, dll).• Kegiatan yang akan dilaksanakan dan biaya operasionalnya.• Hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan swadayamasyarakat dan atau bantuan dari donatur (misalnyaswasta), disatukan dalam dokumen tersendiri. Sedangkanhal-hal yang memerlukan dukungan Pemerintahdimasukkan ke dalam dokumen Musrenbang Desa atauKelurahan untuk diteruskan ke Musrenbang Kecamatandan Kabupaten/Kota.n 7. 10. Suplemen 2 | 201110Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan yang mendapat dukungan dana dari pemerintahmemerlukan proses Musrenbang. Kegiatan dapat dimulai dengan membentuk UKBM-UKBM,menetapkan kader-kader pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan yang tidak memerlukan biayaoperasional seperti promosi kesehatan melalui Dasawisma,pertemuan Rukun Tetangga, pertemuan Rukun Warga/Dusun, atau forum-forum kegiatan kemasyarakatan dankeagamaan. Tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab mengenairealisasi fisik, keuangan, dan administrasi kegiatan yangdilakukan, sesuai dengan rencana, Apabila dibutuhkan barang berupa bahan dan alat yangtidak dapat disediakan/dilakukan sendiri oleh masyarakat,maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat membantumasyarakat untuk menyediakan barang/jasa tersebut. Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilaksanakan sesuaidengan petunjuk teknis dari Kemendagri. Pelatihan teknis, termasuk kursus-kursus penyegaran,bagi para kader pelaksana UKBM menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan dibantuoleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakannya,dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dibuat olehKemendagri dan Kemenkes. Pembinaan kelestarian Desa/Kelurahan Siaga Aktif tugasdari KPM, Kepala Desa/Lurah, Pemerintah Daerah danPemerintah Pusat. Pertemuan berkala dan kursus penyegaran bagi parakader, termasuk KPM, juga dikembangkan cara lain melaluiprogram Kelompencapir dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.n 8. 11. DesadanKelurahanSiagaAktifSuplemen 2 | 2011 11 Pembinaan kelestarian juga dilaksanakan terintegrasidengan penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahanyang diselenggarakan setiap tahun ke tingkat Nasional. Pembinaan kelestarian juga diselenggarakan pencatatandan pelaporan perkembangan Desa dan Kelurahan SiagaAktif yang berjalan secara berjenjang dan terintegrasidengan Sistem Informasi Pembangunan Desa yangdiselenggarakan oleh Kemendagri.Pelaksanaan KegiatanKesuksesan program ini juga ditentukan oleh persiapan yangmatang, penyelenggaraan yang terorganisasi dan dilakukanEvalusi secara berkala. Ke depan

semoga program Desadan Kelurahan Siaga Aktif yang mulia ini dapat didukungoleh semua komponen. Dengan kesamaan pemahamandiharapkan akan terjadi sinkronisasi dan kerja samayang baik dalam rangka mengupayakan tercapainya desadan kelurahan yang sehat, peduli, tanggap, dan mampumengenali, mencegah serta mengatasi permasalahankesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajatkesehatannya meningkat

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UKBM Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada di desa. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan. Survailans berbasis masyarakat adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: 1. Pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, 2. Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat, 3. Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan, serta 4. Pelaporan kematian. Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upayaupaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: 1. Bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi, 2. Promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah, 3. Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lain-lain) di tempat pengungsian, 4. Penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor darah, dan 5. Pelayanan kesehatan bagi pengungsi. Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) Promosi tentang pentingnya sanitasi dasar, (2) Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih,

jamban, pembuangan sampah dan limbah, dan lain-lain), dan (3) Bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 199 secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lemba 2. Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa 3. Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan b mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangk 4. Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas 5. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberda-yaan Masyara

a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. (Penjelasannya adalah bahw masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh stakholders pemberdayaan masyarakat).

b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah : “mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untu - Peningkatan keswadayaan masyarakat. - Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat. - Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. - Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat adalah : “Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh a - Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. - Pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat. - Pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat. - Pemberdayaan Masyarakat perkotaan dan pedesaan. - Berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat. - Pendekatan lintas sektor dan program. - Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. A. SEKRETARIAT 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Pro

3. Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 52 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bada B. BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

1. Keputusan Presiden RI Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa at

2. Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan did

3. Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-A 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa/Kelurahan.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelur

6. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Pelatihan Pemberd

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdaya

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberd

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Mutu Pos Pelayanan Terpadu

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaa

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustak

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TN C. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nom

2. Keputusan Presiden RI Nomor : 124 Tahun 2001 jo Nomor : 8 Tahun 2002 jo Nomor : 34 Tahun 2002 tent

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pe

4. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 412.21/748/BPM tanggal 3 Juli 2001 tentang P

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/1824/PMD tanggal 12 Desember 2000 Tindak Lanjut Program D D. BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

1. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknolo 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 Petunjuk Teknis Operasional P 4. Surat Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas Nomor : 2874/D.IV/06/2001 tanggal 5 Ju

PROGRAM STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TA A. BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT. 1. Program Perlombaan Desa/Kelurahan :

Dalam rangka penilaian terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, p Kabupaten/Kota dan Propinsi. Untuk meme-lihara kualitas pembangunan desa/kelurahan dilakukan pemantau 2. Program Penguatan Organisasi Masyarakat :

Untuk memperkuat peran dan fungsi LKMD atau sebutan lain sesuai Kepres No 49 Tahun 2001 dilakukan ke 3. Program Penguatan Manajemen Pembangunan Partisipatif :

Sebagai upaya peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, sehingga setiap prog planning), maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat tentang Perencanaan Partisipatif Pemb 4. Program Penguatan Data Dasar Profil / Tipologi Desa/Kelurahan :

Dalam rangka penguatan sistim pendataan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan, perlu dilakukan penyusunan pr Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

5. Program TNI Polri Manunggal Masuk Desa : Dalam rangka meningkatkan kemitraan masyarakat dengan TNI Polri dalam pembangunan desa/kelurahan, d 6. Program Pemberdayaan dan Kesejahte-raan Keluarga (PKK):

Dalam rangka pemberdayaan keluarga dilakukan kegiatan-kegiatan dukungan terhadap pelaksanaan 10 progr sosialisai dan pemantauan (TOT Damas, BKB/Keaksaraan fungsional); Pemantauan dan pemantapan Revitali 7. Program Pembinaan Desa Binaan P2WKSS.

a. Membina 28 Desa/Kel lokasi binaan P2WKSS di 14 Kab/Kota. b. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan P2WKSS pada 14 Kab/Kel unggulan Kab/Kota untuk penent 8. Program PMT-AS. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program PMT-AS dan pemanfaatan 9. Program Pendidikan Luar Sekolah.

Pengembangan Perpustakaan Desa dengan memberikan bimbingan serta pembinaan terhadap pengelola perpu 10. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Sebagai upaya pelestarian dan pengem-bangan kebudayaan termasuk kebudayaan lokal dalam memperkuat ko penguatan kohesi masyarakat adat sebagai dasar dalam pelaksanaan demokrasi di desa melalui wadah Badan

11. Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga telah dik dan pelatihan kader. 12. Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat. Pengembangan Sumber Daya Alam dengan memberikan bimbingan dan pembinaan KPM di 50 Desa/Kel. 13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. a. Memberi bimbingan dan pembinaan ke 50 Desa/Kel lokasi pelaksanaan P2WKSS. b. Memberikan stimulan berupa bibit dan obat memberantas hama kuman tanaman berupa pestisida. B. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT. 1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa/CERD.

Dalam rangka penguatan kapasitas lembaga masyarakat, penyediaan dana kredit modal usaha bagi masyaraka dilokasi sasaran program. 2. Program Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan pokok keuarga miskin dila Konpensasi Pengurang-an Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BPM) dan Identifikasi data penduduk miskin 3. Program Penanggulangan Pekerja Anak.

Dalam rangka mengembalikan para pekerja anak untuk mengikuti program pendidikan dasar 9 tahun, dimana penyediaan dana pendukung dan bea siswa dengan dukungan dana APBD. 4. Program Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan :

Dalam rangka meningkatkan pengelola-an usaha ekonomi produktif perdesaan, dilaksanakan kegiatan identif 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan :

Dalam rangka meningkatkan koordinasi instansi terkait dan meningkatkan pengeta-huan dan ketrampilan pen pembinaan dan pelatihan penanggulangan kemiskinan. 6. Dana Pembangunan Desa/Kelurahan :

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksa-naan dana pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan sasaran dilaks 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penguatan Institusi Pasar :

Dalam rangka pengembangan dan penguatan Lembaga Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD agropolitan dan pemantauan pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi BBM.

C. BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TTG. 1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) :

Dalam rangka meningkatkan dan melestarikan keberhasilan Program PPK di Propinsi Kalimantan Tengah tel 2. Program Pengembangan Prasarana Perdesaan :

a. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih layak konsumsi bagi keluarga miskin dialiran DAS dan Pas sebesar Rp.1. 140.000.000,b. Untuk meningkatkan ke 15 Kecamatan lokasi P2D di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Ka

3. Program Desiminasi Informasi Teknologi.

Dalam rangka pengembangan Posyantekdes, Wartekdes dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna serta Pen APBD Propinsi sebesar Rp. 30.000.000,- dan mengikuti Pameran/Gelar TTG Tingkat Nasional di Propinsi Ja

NO

1 1.

PROGRAM

2 Penguatan Fungsi LKMD/LPM

TARGET

3 20 Desa/Kel

REALISASI

MASALAH

4 6 16 Desa/Kel -

5 Anggota LKMD banyak yang kurang aktip.

- Tingkat pengetahuan dan ketrampilan pengurus LKMD masih kurang.

- Perlun Kader

- Perlu -

- LPM masing-masing Kabupaten/ Kota belum terbentuk.

Sege paling

- Perlu Tehni Pengetahuan Teknis Pengelola sebagian Posyandu kurang memadai. Pokja Posyandu 2.

14 Kali

14 Kali Sebagian Desa/Kel berlaku.

Kab.yang mengikuti lomba belum sesuai dengan yang

Perlombaan Desa 3.

28 Desa/Kel

28 Desa/Kel

Kurangnya pembinaan lebih lanjut setelah pasca kegiatan Manunggal TNI Masuk Desa.

Perlu melaks berjenj Kec/Ka mendor

Perlu b sehingg dilanjut untuk p

Manunggal TNI Masuk Desa 4.

3 Desa/Kel

3 Desa/Kel

Data yang disampaikan masih belum akurat.

dari



Pe tata



M Sist



P Des



P bar Des



Per



Per



B me



Per



Pe dila

Kab/Kota

Profil/Tripologi Desa.

5.

1 Paket

1 Paket.

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

250 Desa/Kel

170 Desa/Kel

Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sebagian pengurus PKK Desa/Kel masih kurang memadai.

Penataan dan Pembinaan PKK. 6.

NO 1 7.

PROGRAM 2 Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

TARGET 3 20 Desa/Kel

REALISASI 4 15 Desa/Kel

MASALAH 



 Perbaikan Gizi Masyarakat/PMT-AS 8.

150 Desa/Kel

50 Desa/Kel



5 Jumlah KPM masing-masing Desa/Kel kurang. KPM yang bukan Pengurus Kelembagaan Desa kurang aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Perlu diberikan stimulan baik berupa barang/uang untuk menunjang kegiatan PKK Desa/Kel. Ketrampilan Pelaksanaan Pengadaan Kudapan masih kurang memadai.

P2WKSS

9.

28 Desa/Kel

20 Desa/Kel

Pemantapan NilaiNilai Sosial Adat dan Budaya Masyarakat.



Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan Pelaksana Program P2WKSS tingkat Desa masih kurang.



Sarana Prasarana Pendukung serta kelembagaannya belum tertata dengan baik.





14 Kab/Kota

dilapangan

pela



Pe Pela



Pe diti dala lebi



Pe pen



Pe ada

Kurangnya Perhatian Masyarakat tentang Lingkungan Sehat dan Bersih.

12 Desa/Kel

Lingkungan Sehat Prilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.

11.

Koordinasi Pelaksanaan kurang terpadu.

28 Desa/Kel

Pendidikan Luar Sekolah dengan kegiatan Perpustakaan Desa. 10.



14 Desa/Kel

Kurangnya aspirasi masyarakat terutama generasi muda terhadap nilai-nilai budaya lokal.



Ada Mis Bud

12.

14 Kab/Kota

14 Desa/Kel

NO 1 13.

PROGRAM

TARGET

REALISASI

2 Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, dengan kegiatan :

3

4

MASALAH



 Penyediaan Alat Penjernih Air Ber-sih Sederhana. 

Penyediaan Alat/ Tabung Pengolah Arang Aktif

 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Pra-sarana Pedesaan (P2D).

2.300 Unit

1.800 Unit

12 Unit

12 Unit

15 Kec

15 Kec

5 Belum sepenuhnya masyarakat pedesaan khususnya ditepian sungai mengkonsumsi air bersih dengan menggunakan alat penjernih air sederhana.

Program Desiminasi Informasi Teknologi, dengan kegiatan :

 Mengikuti Pameran/Gelar TTG Tingkat Nasional Tahun 2003. 14.

 Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) Warung Teknologi Desa (Wartekdes) dan Pemasyarakatan TTG.

Belum seluruhnya kecamatan lokasi P2D membentuk Kelompok Peman-faat dan Pemeliharaan Program P2D (KPP).

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

 Sebagian Kab/Kota belum menye-diakan dana untuk kegiatan Gelar TTG 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan kegiatan:

70 Desa/Kel

40 Desa/Kel

3 Kec

23 Kec

Belum seluruhnya Posyantekdes/ Wartekdes yang ada berfungsi.

Belum seluruhnya kapasitas kelem-bagaan unit pengelola keuangan diKecamatan berfungsi dengan baik sebagai lembaga

 Pembinaan dan Monitoring

keuangan mikro dan Prasarana/Sarana yang telah dibangun terpelihara dengan baik.

15. Pembinaan, Monito-ring dan Evaluasi Program CERD.

2 Kab

2 Kab

3 Kab

2 Kab

Belum sinkronnya kegiatan Pembinaan antara Propinsi dan Kab lokasi Program CERD dan laporan Paket A,B,C sering terlambat diterima oleh Propinsi.

NO

PROGRAM

TARGET

REALISASI

MASALAH

1

2

3

4

5

17. Pengendalian dan Monitoring DPD/K ke 14 Kabupaten/Kota.

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Pengembangan Perkreditan

Belum seluruhnya Kab/Kota menyediakan dana DPDK sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ada Kabupaten (hasil pemekaran) yang belum menyediakan dana pada APBD TA. 2003 untuk DPD/K.

18.



Tingkat Pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih rendah.



Sistem Pengelolaan Keuangan Usaha Perkreditan Desa/Kelurahan belum dilakukan secara efektif dan benar.



19.

Program penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin (RASKIN).

Masyarakat miskin pangan, masyarakat KS 1

1. Kota P. Raya

4. Kab. Kobar 5. Kab. Barut 6. Kab. Barsel



M ma me me kre yan



Un aga nom pet tan dan tah 412 ten



Me ses



Me me me me

Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menjadi anggota usaha perkreditan di desa/kelurahan.



Belum berkembangnya usaha-usaha produktif di tiap desa/kelurahan. Penyelewengan kuantitas beras.



Tidak tersedianya subsidi dari titik distribusi bagi masyarakat penerima manfaat.



Terjadinya penurunan mutu beras.



Adanya penyimpangan dalam penyaluran yang tidak disetorkan.

2. Kab. Kapuas 3. Kab. Kotim

Diharap menyed

Kurangnya Koordinasi lebih lanjut setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis, Sinkronisasi dan Pengendalian Program dari Tingkat Kabupaten/Kota ke Tingkat Propinsi.

Perlu a sikan k Kota d dapat m

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis, Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat. 20.

2 Paket

2 Paket