Paparan Permasalahan Tanah Divre Ii New.pptx

PERMASALAHAN PEMBELIAN TANAH PERUNTUKAN DIVISI REGIONAL II Jl. Tuanku Tambusai Ujung, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Propinsi Riau

Departemen Hukum. Jakarta, Januari 2017

Ir. Gandung Warsono

Sertifikat Hak Milik a.n. Asri Janahar SHM No. 1112 (Luas 1710 m2) dan SHM No. 5963 (Luas 1105 m2)

Asri Janahar

harga tanah adalah sebesar Rp 6.474.500.000,-

JUAL BELI

BPJS Kesehatan Divisi Regional II

PENGECEKAN LEGALITAS TANAH NO

TANGGAL

PIHAK

KETERANGAN

1

31 Oktober Notaris H. 2014 Benizon, S.H.

Menyatakan telah melakukan pengecekan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terhadap sertifikat SHM No. 1112/Delima dan SHM No. 5963/Delima dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak bermasalah dan bisa dilakukan transaksi peralihan hak

2

28 November 2014

Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ulang dengan hasil peta verifikasi tanggal 28 November 2014, terdapat catatan bahwa bidang tanah tersebut ada indikasi overlap dengan NIB No. 01593

Notaris Neni Sanitra, S.H.

PENGECEKAN LEGALITAS TANAH (Cont.) NO

TANGGAL

3

4

4 Desember 2014

PIHAK

KETERANGAN

konsultan penilaian publik KJPP Toto Suharto dan KJPP TohaOkky dan Heru

menyatakan bahwa aset tanah yang akan dibeli dilengkapi dengan dokumen yang berlaku dan sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini. Aset yang dinilai seolah-olah bebas dan bersih dibawah tanggung jawab pemilik yang namanya tercantum dalam fotokopi dokumen kepemilikan

Hasil verifikasi ulang terhadap buku tanah tercatat Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Tanah di Kantor Pertanahan

AKTA-AKTA

Akta Pengikatan Jual Beli No. 51

Akta Pelepasan Hak No. 52

• tanggal 22 Desember 2014 • antara saudara Benjamin Saut Parulian Simanjuntak (mewakili BPJS Kesehatan) dengan saudara Asri Janahar (pemilik tanah) • di depan notaris Neni Sanitra, S.H.,. Akta tersebut berlaku pula sebagai tanda penerimaan uang (kwitansi)

• tanggal 22 Desember 2014 • Oleh Asri Janahar • menyatakan bahwa tanah tersebut dilepaskan oleh Asri Janahar dalam keadaan bebas dari semua dan segala ikatan serta pemberatan, bebas dari penggadaian, bebas dari Hak Tanggungan, serta bebas dari hak-hak kebendaan lainnya, dan pula dijamin bebas dari segala sitaan dan sengketa

PROSES BALIK NAMA

BPJS KESEHATAN

Dalam surat No. 416/N-PPAT/PKU/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Notaris Neni Sanitra, S.H. melaporkan Progres Pekerjaan bahwa sertifikat tanah sedang dalam proses balik nama dan proses balik nama mengalami keterlambatan dikarenakan ada persyaratan tambahan dari BPN Kota Pekanbaru yang harus dipenuhi, yaitu tanda tangan sempadan tanah dan aplikasi balik nama di BPN Kota Pekanbaru yang belum dapat diakses

PEMBLOKIRAN PERMOHONAN PERALIHAN HAK SHM Pada saat pengurusan proses balik nama sertifikat tanah terdapat Pemblokiran Permohonan Peralihan Hak SHM No. 1112/Delima dari Nuriman, S.H., M.H. melalui surat No. 04/NG-S/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dari Renawatie Setiawan.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA NO

TANGGAL

PIHAK

KETERANGAN

1

25 Februari 2016

BPJS Kesehatan Divisi Regional II

mengajukan permintaan legal opini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau melalui surat No. 211/Divre-II/0216

2

1 Maret 2016

BPJS Kesehatan Divisi Regional II

Permohonan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk mengkuasakan penyelesaian permasalahan ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

3

22 Maret 2016

JPN, BPN Kota Pekanbaru

Rapat mediasi

4

28 Maret 2016

JPN, BPJS Kesehatan Divisi Regional II, BPN Kota Pekanbaru, Asri Janahar, Hadi, Neni Sanitra, S.H., dan Kuasa Renawati

Mediasi

5

6 April 2016

JPN, BPJS Kesehatan dengan Renawatie dan kuasanya Nuriman, S.H., M.H., dan Asri Janahar

Mediasi  Surat Pernyataan tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh Asri Janahar untuk menyelesaikan permasalahan tanah sampai dengan akhir April 2016

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA NO

TANGGAL

PIHAK

KETERANGAN

6

26 Mei 2016

7

13 Oktober 2016

JPN

Somasi/Peringatan Pertama kepada Asri Janahar untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan

8

11 November 2016

JPN

Somasi/Peringatan Kedua kepada Asri Janahar untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan

9

7 Desember 2016

BPJS Kesehatan Divisi Regional II

Surat BPJS Kesehatan Divisi Regional II kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau No. 1542/Divre-II/1216 hal Permohonan Permintaan Bantuan Hukum;

JPN, BPJS Kesehatan, dan Mediasi  Surat Pernyataan tanggal 26 Mei Asri Janahar 2016 yang ditandatangani oleh Asri Janahar untuk perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan masalah tanah, jika tidak dapat diselesaikan akan mengembalikan uang BPJS Kesehatan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA NO

TANGGAL

PIHAK

10

02 Feruari 2017

JPN, BPJS Kesehatan Divisi Regional II, Grup Hukum, Regulasi dan Kepatuhan

11

07 Juli 2017

KETERANGAN Ekspose/pemaparan

Direktur Kepatuhan, Melakukan konsultasi hukum dengan Kapolda Hukum dan HAL bersama Riau  akan ditindaklanjuti dan dilakukan tim Kedeputian Bidang investigasi oleh Tim Polda Riau Kepatuhan dan Pelayanan Hukum, Tim Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi

Terdapat rekomendasi informal dari Jaksa Pengacara Negara agar permasalahan ini diteruskan kejalur litigasi mengingat sudah beberapa kali dilakukan mediasi namun tidak menemukan solusi

Terima Kasih

Kartu Indonesia Sehat Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id

@BPJSKesehatanRI

BPJS Kesehatan

Fanpage: BPJS Kesehatan

@bpjskesehatan_ri

BPJS Kesehatan

bpjskesehatan