Paparan Dlhk.pptx

ARAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Disampaikan oleh : Kepala Dinas LHK Prov. Kepri

Ir. Yerri Suparna, MM Batam, Maret 2019

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENGANTAR

 Tantangan lingkungan hidup yang paling berat dialami oleh umat manusia di muka bumi saat ini adalah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim  Pemanasan global adalah resultan dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (diantaranya karbon dioksida) di atmosfer bumi

 Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya laju kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia yang secara alami menyerap gas CO2 untuk proses fotosintesis

REHABILITASI HUTAN DAN DAN LAHAN LAHAN REHABILITASI HUTAN PENGANTAR



Penyebab terjadinya Degradasi Hutan dan Lahan diantaranya : - Illegal logging - Penjarahan hutan - Alih fungsi lahan - Perambahan kawasan - Kebakaran hutan - dan tindak kejahatan hutan



Dengan angka laju deforestasi sebesar ±1,17 juta hektar per tahun, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya pemanasan global.

REHABILITASI HUTAN DAN DAN LAHAN LAHAN REHABILITASI HUTAN PENGANTAR

 Pola iklim mengalami perubahan akibat dari kenaikan suhu permukaan bumi.  Akibatnya, ada bagian bumi yang curah hujannya berlebihan, ada pula yang berkurang.  Kenaikan curah hujan akan meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir, makin banyak erosi, dan makin banyak tanah longsor. Kekeringan yang panjang dan fluktuasi musim yang semakin sulit diprediksi, akan mengancam ketersediaan pangan dan air. Sehingga rawan terjadinya kekurangan pangan dan kelaparan.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENGANTAR

 Sejak terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau, pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya sangat pesat sehingga laju pemanfaatan lahan semakin tinggi.  Hal ini berimplikasi terhadap terjadinya kerusakan lahan dan hutan dan hal ini akan berpengaruh terhadap iklim mikro.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENGANTAR

 Salah satu upaya umat manusia untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperbanyak pohon dan tanam-tanaman.  Oleh karena itu diperlukan upaya mempertahankan keutuhan ekosistem hutan dan melakukan rehabilitasi hutan pada lokasi yang terdegradasi.

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENGANTAR  Rehabilitasi Hutan merupakan salah satu upaya untuk memulihkan atau memperbaiki kembali hutan yang tidak produktif dan kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan pengatur tata air yang baik serta mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan.  Penciptaan lingkungan yang sehat merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu partisipasi dan swadaya masyarakat yang didukung oleh pemerintah sebagai fasilitator sangat menentukan.

MANFAAT MANFAAT REHABILITASI REHABILITASI HUTAN HUTAN DAN DAN LAHAN LAHAN PENGANTAR

 Manfaat penanaman pohon adalah : 1. Manfaat Estetis (Keindahan) Pohon memiliki berbagai macam bentuk tajuk yang khas, sehingga menciptakan keindahan tersendiri. Oleh karena itu bila disusun secara berkelompok dengan jenis yang sama pada masing-masing kelompok akan menciptakan keindahan atau suasana yang nyaman. Struktur bangunan tanpa diimbangi dengan pohon-pohon akan terasa gersang, sebaliknya bila sekitarnya ditanam pohon serta ditata dengan baik akan nampak hijau dan asri. 2. Manfaat Orologis Akar pohon dengan tanah merupakan satu kesatuan yang kuat sehingga mampu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Inilah yang disebut manfaat orologis.

MANFAAT REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENGANTAR

3. Manfaat Hidrologis Dalam hal ini dimaksudkan bahwa tanaman-tanaman pada dasarnya akan menyerap air hujan. Dengan demikian banyaknya kelompok pohon-pohon akan menjadikan daerah sebagai daerah persediaan air tanah yang dapat memenuhi kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. 4. Manfaat Klimatologis Dengan banyaknya pohon akan menurunkan suhu setempat, sehingga udara di sekitarnya menjadi sejuk dan nyaman. Jadi secara klimatologis kehadiran kelompok pohon-pohon pelindung sangat besar artinya.

MANFAAT REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENGANTAR

5. Manfaat Ekologis Lingkungan yang baik adalah yang seimbang antara struktur buatan manusia dan struktur alam. Kelompok pohon atau tanaman, air, dan binatang adalah bagian dari alam yang dapat memberikan keseimbangan lingkungan.

6. Manfaat Protektif Manfaat protektif adalah karena pohon dapat memberikan perlindungan, misalnya terhadap teriknya sinar matahari, angin kencang, penahan debu, serta peredam suara. Disamping juga melindungi mata dari cahaya silau.

MANFAAT REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PENGANTAR

7. Manfaat Hygienis Adalah sudah menjadi sifat pohon pada siang hari menghasilkan O2 (Oksigen) yang sangat diperlukan manusia, dan sebaliknya dapat menyerap CO2 (Karbondioksida) yaitu udara kotor hasil gas buangan sisa pembakaran. Jadi secara hygienis, pohon sangat berguna untuk kehidupan manusia. 8. Manfaat Edukatif Berbagai macam jenis pohon yang ditanam di kota merupakan laboratorium alam, karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar mengenal tanaman dari berbagai aspeknya.

PAYUNG HUKUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

 Payung hukum pelaksanaan RHL tahun 2019 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan RHL - Tata cara Pelaksanaan RHL - Kegiatan Pendukung - Pemberian Insentif - Pembinaan dan Pengendalian - Pembiayaan Pelaksana Anggaran

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI AREAL PERHUTANAN SOSIAL  Sasaran lokasi di HL dan HP dapat dilaksanakan pada lokasi PS, kecuali pada area IUPHHK HTR, dengan ketentuan : - usulan lokasi berasal dari kelompok masyarakat - lokasi tidak tumpang tindih dengan kegiatan penanaman lainnya - lokasi yang diusulkan belum pernah menerima bantuan atau fasilitasi kegiatan sejenis

 Tahapan - pengajuan permohonan - verifikasi permohonan - penetapan lokasi dan pengelola penanaman

CAPAIAN IZIN PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU S.D TAHUN 2018

PERAN PEMANGKU KAWASAN (KPH) DALAM KEGIATAN RHL  Bersama BPDASHL, Dinas Provinsi dan/atau Perguruan Tinggi “menyusun rancangan kegiatan penanaman RHL” (Pasal 6).  Reboisasi pada HL dan HP diutamakan pada areal yang telah terbentuk KPH dan memiliki RPHJP dan/atau RPHJPd (Pasal 14).  Bersama BPDASHL, Dinas Provinsi, BPSKL “melaksanakan verifikasi permohonan kegiatan RHL pada areal Hutsos” (Pasal 21).  KPH/Dinas Provinsi menerima hasil kegiatan RHL dari Menteri cq Dirjen PDSHL (Pasal 45).  Menjadi salah satu (anggota) Tim Pembina Provinsi untuk kegiatan RHL yang tugasnya antara lain bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, koordinasi, pelaporan (Pasal 65).  Menjadi salah satu Tim Pengendali RHL yang tugasnya antara lain dalwas, memastikan pelaksanaan RHL sesuai ketentuan, memastikan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai tata waktu, pelaporan bulanan (Pasal 67).  Selaku pihak terkait RHL, mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lokasi RHL (Pasal 50).  Selaku pihak terkait RHL, melaksanakan pengamanan dan perlindungan tanaman melalui kegiatan patroli, pembuatan sekat bakar dan penyuluhan (Pasal 51).

PEMBINAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

 Pembinaan berupa pemberian : pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi  Tugas Pembina Tingkat Provinsi : - Memberikan arahan penyelenggaraan dan teknis kegiatan RHL tk. provinsi - Memberikan bimtek penyelenggaraan RHL - Memberikan pelatihan terkait pelaksanaan RHL - Melaksanakan supervisi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan RHL tk. provinsi - Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait - Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan RHL kepada Gubernur

KENDALA DAN HARAPAN

1.   

KENDALA Anggaran Sumber Daya Manusia Kewenangan : terkait dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mana pelaksanaan rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan berada pada pemerintah pusat, sementara pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan berada pada pemerintah provinsi.

2.   

HARAPAN Tersedianya Anggaran (APBN & APBD) Pemenuhan Sumber Daya Manusia Diharapkan adanya perubahan kewenangan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang diatur di UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Save Our FOREST