Pancasila Kelomp.1 (repaired) Terbaru (1).docx

MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Letkol Laut (S) Ceppi Hilmansyah,SE.,S.Sos.,M.AB “LANDASAN PANCASILA DI INDONESIA”

Disusun oleh:

Kelompok1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anisa Nur Hafifah Endah Rohaniah.M.D Indaka Yulma Wijaya Kurnia Rahayu 4. 5.Mia Farkhatus .S Yesty Pinkan

12161009 12161015 12161020 12161022 12161024 12161040

DIII Keperawatan tingkat 1 angkatan 28 STIKes PERTAMINA BINA MEDIKA JL.Bintaro Raya No.10,Tanah Kusir-Kebayoran Lama Utara –Jakarta Selatan No Telphone: (021) 7234122,7207184,Fax:(021) 7234126 Website:www.stikes-pertamedika.ac.id Email:[email protected] TAHUN AJARAN 2016/2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “ LANDASAN PANCASILA DI INDONESIA”. Kami berterima kasih kepada Bapak Letkol(s) Ceppy Hilmansyah SE, S.Sos, M.AB selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.Oleh karena itu kami mengharapkan segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

Jakarta, September 2016

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………..… DAFTAR ISI……………………………………………………..……

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………….….. B. Maksud dan Tujuan Penulisan……………………………… C. Ruang Lingkup Masalah……………………………………. BAB II LANDASAN TEORI A.

BAB III PEMBAHASAN A.

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………… B. Saran………………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Lahirnya pancasila dilatar belakangi oleh sejarah masuknya agama besar di nusantara (islam, hindu, budha) menjadi landasan hidup beragama dan bermasyarakat. Selain itu juga didasari atas pergerakan Indonesia yang dimulai sejak masa hindu budha yakni pada masa kerajaan majapahit. Perumusan pancasila sendiri dimulai saat Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 april 1945, karena hal itu dengan berdirinya sebuah negara maka harus memiliki landasan atau dasar bagi negara itu sendiri maka dirumuskanlah Pancasila. Isi dari pancasila tertuang dalam isi pidato Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 mei 1945, yaitu : pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan pri kesejahteraan. Proklamasi juga memiliki hubungan yang erat dengan lahirnya pancasila karena proklamasi merupakan titik berat dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan, selain itu proklamasi juga dianggap sebagai hasil dariperjuangan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan menyamakan kedudukannya dengan bangsa lain. Selain itu proklamasi juga menyebarkan pemberitaan tentang kedaulatan atau kemerdekaan terhadap bangsa lain. Pancasila sebagai sistem nilai, sistem secara sederhana yang dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan nilai yaitu salah satu cara atau tolak ukur dalam suatu objek yang bersifat abstrak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pemikiran seseorang atau sebagai besar anggota masyarakat. Pancasila juga dapat bersifat objektif dan subjektif.bersifat objektif artinya nilai – nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara – negara lain, tentunya tidak dengan nama pancasila. Sedangkan bersifat subjektif artinya bahwa nilai – nilai pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri yaitu masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai pancasila itu sendiri merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia menjadi landasan , dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari – hari dan dalam kehidupan kenegaraan.

B. Maksud dan Tujuan Penulisan Dari uraian pada latar belakang didapat tujuan penulisan makalah ini, yaitu : 1. Memahami pengertian ladasan pancasila 2. Memahami sejarah dan filsafat pancasila 3.

C. Ruang Lingkup Masalah Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam masalah ini yaitu : 1. 2. 3.

BAB II LANDASAN TEORI A. PENGERTIAN LANDASAN Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat di mulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Fondasi merupakan bagian terpenting untuk mengawali sesuatu. Adapun menurut S. Wojowasito, (1972: 161), bahwa landasan dapat diartikan sebagai alas, ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman dan sumber.1

B. PENGERTIAN PANCASILA Secara etimologi istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki arti yaitu : Panca artinya lima Syila artinya batu sendi, alas/dasar Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 and tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun.II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pandangan hidup suatu bangsa adalah masalah pilihan, masalah putusan suatu bangsa mengenai kehidupan bersama yang dianggap baik.Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, mayarakat dan alam semesta. Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur oleh UUD 1945. 2 C. PENGERTIAN LANDASAN PANCASILA Landasan pancasila adalah fondasi atau pedoman dari dasar Negara ini, berarti bahwa nilai –nilai yang terkandung dalam pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan mengatur sikap dan tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubunganya dengan tuhan, masyarakat dan alam semesta.3

1 2

http://ineusintiawati.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-landasan.html

http://galenicafarmasi2014.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-landasan-dantujuan.html

3

Landasan Pancasila Menurut kelompok Kami

D. SEJARAH PANCASILA DI INDONESIA Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara dari kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketemtuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari NKRI. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada Pembukaan Alenia IV. Secara historis pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan 4 1.Filsafat Pancasila Sebagai suatu paham filosofis, pemahaman terhadap Pancasila pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara. Secara etimologis kata ”filsafat“ berasal dari bahasa Yunani “philosophia” yang berarti “cinta kearifan” kata philosophia tersebut berasal dari kata“philos” (pilia, cinta) & “sophia” (kearifan). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti juga cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga bermakna “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga filsafat dapat juga bermakna cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof, kata ini mulamula dipakai oleh Herakleitos. Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran, orang,

yang mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah oreang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berpikir sedalam-dalamnya) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidaktidaknya mendekati kesempurnaan.5

4

https://takberhentiberharap.wordpress.com/2011/05/11/sejarah-pancasila-sebagai-dasarnegara/ 5

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/07/pancasila-sejarah-dasar-negarapengertian-makna-lambang-nilai-ideologi.html

BAB III PEMBAHASAN A. LANDASAN PANCASILA Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, khususnya di Perguruan Tinggi memiliki landasan yang sangat kuat baik berupa landasan historis, landasan kutural, landasan yuridis, maupun landasan filosofis. Landasan-landasan tersebut secara lengkap tersebut dalam uraian di bawah ini. 1. Landasan Historis Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri seja kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu yaitu Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri negara pada saat akan mendirikan negara Indonesia merdeka telah berhasil merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian diformulasikan dan disistematisasikan dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nama tersebut untuk pertama kalinya diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas saran an petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Dengan demikian kiranya jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, sejak resmi disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini dan Insya Allah untuk selama-lamanya. 2. Landasan Kultural Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya,

terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri dengan memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat mengadaptasikan dirinya dengan dan terhadap perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya terutama dalam meraih keunggulan IPTEK tanpa kehilangan jati dirinya. 3. Landasan Yuridis Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah, benar dan otentik sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin olrh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. 4. Landasan Filosofis Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia.Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sunber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 6

6

http://galenicafarmasi2014.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-landasan-dantujuan.html

B. Urgensi dan Tujuan Pendidikan Pancasila Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pada era reformasi, MPR periode 1999-2004 telah membulatkan tekad sebagai kesepakatan dasar dalam rangka amandemen UUD1945 untuk tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat (sila-sila) Pancasila Dasar Negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi tegak dan kokohnya kekuasaan dengan berlindung dibalik legitimasi ideologi Pancasila. Dalam kedudukan yang seperti ini berarti Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia tetapi direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Pada era reformaasi, kenyataan tersebut kemudian diupayakan dikembalikan pada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang direalisasikan melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Pencambutan P-4 dan asas tunggal Pancasila ternyata membawa dampak yang sangat serius yaitu munculnya anggapan dari banyak elit politik dan sebagian masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru, sehingga mengkaji dan mengembangkan Pancasila dianggap sebagai upaya mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis itu tentu saja dapat berakibat sangat fatal yakni melemahnya peranan ideologi Pancasila pada era reformasi yang disebabkan karena melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara, dan dijaga. Di tengah-tengah proses reformasi dewasa ini, sesungguhnya masih banyak tokoh serta elit politik yang kurang memahami Pancasila sebagai filsafat hidup serta pandangan hidup bangsa Indonesia namun bersikap seolah-olah sangat memahaminya. Hingga saat ini

masih berkembang pengertian kebebasan memilih ideologi di Negara Indonesia dan selanjutnya pemikiran apapun yang dipandang menguntungkan demi kekuasaan dan kedudukan dipaksakan untuk diadopsi ke dalam sistem kenegaraan Indonesia. Dengan mengatasnamakan pelaksanaan HAM banyak pula gerakan massa yang secara arogan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku memaksakan kehendak bahkan dengan menggunakan cara kekerasan dan pengrusakan. Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka mengkaji dan mendalami Pancasila bagi setiap orang Indonesia merupakan sesuatu yang sangat urgen (mendesak) bagi tetap tegak, berwibawa, dan berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara umum mempelajari Pancasila mengandung 3 tujuan yaitu : 1. untuk

mengenathui

Pancasila

yang

benar,

yaitu

yang

dapat

dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara obyektifilmiah.

Secara yuridis konstitusional, karena Pancasila adalah

dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelengarakan pemerintahan negara. Secara obyektif-ilmiah, karena Pancasila adalah suatu paham filsafat (philosophical way of thinking atau philosophical system), sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. 2. untuk mengamalkan Pancasila (yang benar secara yuridis konstitusional dan obyektif-ilmiah) sesuai dengan fungsinya; 3. untuk mengamankan agar jiwa dan semangatnya, perumusan,dan sistematikanya yang sudah tepat benar itu tidakdiubah-ubah, apalagi dihapuskan atau diganti dengan paham yang lain. Pada dasarnya, tujuan Pendidikan Pancasila merupakan realisasi dari sebagian tujuan Pendidikan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dalam UUD NRI 1945 Alinea IV ditentutkan tujuan nasional Negara Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) SK. Dirjen DIKTI No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian di Perguruan Tinggi adalah “menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan : 1. megambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya; 2. mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; 3. mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan IPTEKS; 4. memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.7

7

http://gietastrory.blogspot.co.id/2011/01/pendidikan-pancasila.html

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan Pancasila dan Agama Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan local geniusbangsa Indonesia (Ayathrohaedi dalam Kaelan, 2012). Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998: 36). Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2012: 47), asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan (Kausa Materialis) yang menyatakan bahwa “bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pacasila, yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan serta nilainilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia”.Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaan) negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh Kristen (Latif, 2011: 57). Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda (Hartono, 1992: 5). Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan (Latif, 2011: 67). Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh founding fathers

negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (philosophische grondslag) yang menyatakan, “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia berTuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitabkitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan” (Zoelva, 2012).Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. Pertama pengakuan akan eksistensi agamaagama di Indonesia yang, menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang sebaikbaiknya”. Kedua, posisi negara terhadap agama, Ir. Soekarno menegaskan bahwa “negara kita akan berTuhan”. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Ir. Soekarno mengatakan, “Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudarasaudara menyetujui bahwa Indo nesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini relevan dengan ayat (1) dan (2) Pasal 29 UUD 1945 (Ali, 2009: 118).Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu (meskipun istilah prima causa tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya), sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus-shifat dan tauhidul-af’al, dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia (Thalib dan Awwas, 1999: 63). Prinsip ke-Tuhanan Ir. Soekarno itu didapat dari -atau sekurangkurangnya diilhami oleh uraian-uraian dari para pemimpin Islam yang berbicara mendahului Ir. Soekarno dalam Badan Penyelidik itu, dikuatkan dengan keterangan Mohamad Roem. Pemimpin Masyumi yang terkenal ini menerangkan bahwa dalam Badan Penyelidik itu Ir. Soekarno merupakan pembicara terakhir; dan membaca pidatonya orang mendapat kesan bahwa pikiranpikiran para anggota yang berbicara sebelumnya telah tercakup di dalam pidatonya itu, dan dengan sendirinya perhatian tertuju kepada (pidato) yang terpenting. Komentar Roem, “Pidato penutup yang bersifat menghimpun pidatopidato yang telah diucapkansebelumnya” (Thalib dan Awwas, 1999: 63).Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa sama maknanya dengan kalimat “Tiada Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa”. Di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya.Prinsip dasar pengabdian adalah tid

a. b.

c. d.

ak boleh punya dua tuan, hanya satu tuannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah yang menjadi misi utama tugas para pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdi kepada satu Tuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa . Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari negara didefinisikan melalui Pancasila. Ini penting untuk dicatat karena Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme yang secara jelas menyerukan untuk memisahkan agama dan politik atau menegaskan bahwa negara harus tidak memiliki agama. Akan tetapi, hal-hal tersebut terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya oleh negara dan dari komitmennya terhadap masyarakat yang plural dan egaliter. Namun, dengan hanya mengakui lima agama (sekarang menjadi 6 agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu) secara resmi, negara Indonesia membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga negara. Pandangan yang dominan terhadap Pancasila sebagai dasar negara In donesia secara jelas menyebutkan tempat bagi orang yang menganut agama tersebut, tetapi tidak bagi mereka yang tidak menganutnya. Pemahaman ini juga memasukkan kalangan sekuler yang menganut agama tersebut, tapi tidak memasukkan kalangan sekuler yang tidak menganutnya. Seperti yang telah ditelaah Madjid, meskipun Pancasila berfungsi sebagai kerangka yang mengatur masyarakat di tingkat nasional maupun lokal, sebagai individu orang Indonesia bisa dan bahkan didorong untuk memiliki pandangan hidup personal yang berdasarkan agama (An-Na’im, 2007: 439). Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Selanjutnya Kiai Achamd Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran yang datang dari dua arah (Zada dan Sjadzili (ed), 2010: 79). hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2012: 215-216): Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berKetuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masingmasing. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.

e.

Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil peksaan bagi siapapun juga. f. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. g. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggatakan negara harus sesuai dengan nilainilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. h. Negara pda hakikatnya adalah merupakan “…berkat rahmat Allah yang Maha Esa”. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila (Wahyudi (ed.), 2009: 58), dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini, secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA 1

http://ineusintiawati.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-landasan.html

2

http://galenicafarmasi2014.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-landasan-dantujuan.html 3

Landasan Pancasila Menurut kelompok Kami

4

https://takberhentiberharap.wordpress.com/2011/05/11/sejarah-pancasila-sebagai-dasarnegara/ 5

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/07/pancasila-sejarah-dasar-negarapengertian-makna-lambang-nilai-ideologi.html 6

http://galenicafarmasi2014.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-landasan-dantujuan.html 7

http://gietastrory.blogspot.co.id/2011/01/pendidikan-pancasila.html