Nambah Ilmu Tentang Desa Siaga

1. Pengertian Desa Siaga*) Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan desa sehat.3) Desa Siaga dapat dikatakan merekonstruksi atau membangun kembali berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Pengembangan Desa Siaga juga merupakan revitalisasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) sebagai pendekatan edukatif yang perlu dihidupkan kembali, dipertahankan, dan ditingkatkan. Desa Siaga juga dapat merupakan pengembangan dari konsep Siap-Antar-Jaga, sehingga diharapkan pada gilirannya akan menjadi Desa Siaga dan selanjutnya Desa Sehat yang dilengkapi komponenkomponen yaitu dikembangkannya pelayanan kesehatan dasar dan UKBM, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kalangan masyarakat, diciptakannya

kesiapsiagaan

masyarakat

dalam

menghadapi

kegawatdaruratan dan bencana, serta sistem pembiayaan kesehatan yang berbasis masyarakat. Kerangka pikir pertama adalah bahwa Desa Siaga akan dapat terwujud apabila manajemen dalam pelaksanaan pengembangannya diselenggarakan

secara

paripurna

oleh

berbagai

pihak

(unit-unit

kesehatan dan pemangku kepentingan lain yang terkait). Sebagaimana

diketahui,

secara

elementer

komponen

dari

manajemen adalah 3 P, yaitu P1 - Perencanaan (terdiri atas Persiapan, Pembentukan

Tim,

Penyusunan

Pedoman,

Penerbitan

Peraturan

Perundang-undangan, Penganggaran. dan Iain-Iain). P2 - Penggerakan Pelaksanaan (terdiri atas Pemilihan Desa, Pengadaan SDM, Pengadaan Sarana, Pelaksanaan Kegiatan). dan P3 - Pemantauan, Pengawasan dan Penilaian. Kesemuanya itu harus tertampung sebagai tugas/peran dari jajaran kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait *)

SUTOPO PATRIA JATI

(sesuai dengan kewenangan menurut Otonomi Daerah). Dengan demikian, maka pelaksanaan konsep dan kebijakan Desa Siaga akan berjalan dengan sukses. MANAJEMEN KONSEP DAN KEBIJAKAN DESA SIAGA

P1

P2

P3 TIM PEMILIHAN DESA PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN SDM PERATURAN/ PEMANTAUAN PELAKSANAAN PER-UU-AN EVALUASI KEGIATAN PENGANGGARAN

TUGAS/PERAN MASINGMASING UNIT KES DAN STAKEHOLDERS LAIN SESUAI TK ADMINISTRASI (MEMPERTAHANKAN UU PEMERINTAHAN DAERAH)

PELAKSANAAN KONSEP DAM KEBIJAKAN DESA SIAGA

Sumber : Kebijakan Pengembangan Desa Siaga

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pencapaian Desa Siaga (1) 1)

Kerangka pikir kedua merupakan lanjutan dari kerangka pikir pertama. yaitu bagaimana cara membagi tugas/peran di antara jajaran kesehatan dan pemangku kepentingan lain yang terkait. Kerangka pikir ini berawal dari pertanyaan: Apa yang semestinya ada dan terjadi di desa? Bila hal ini sudah dapat dirumuskan, maka yang perlu diuraikan dulu tugas/perannya adalah mereka yang ada di garis depan, yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jika garda depan ini sudah dapat diuraikan tugas/perannya, kemudian diuraikan tugas/peran Dinas Kesehatan Propinsi Departemen Kesehatan (Pusat), dan Pemangku Kepentingan Lain.

2

Seluruh Desa menjadi DESA SIAGA Apa yang harus ada dan terjadi di Desa?

RUMAH SAKIT Apa peran RS untuk mendukung Desa Siaga

DINKES KAB/KOTA Apa peran Dinkes Kab/ Kota untuk mendukung Desa Siaga, Puskesmas, dan RS

PUSKESMAS Apa peran puskesmas untuk mendukung Desa Siaga?

DINKES PROVINSI Apa peran Dinkes Prov untuk mendukung Dinkes Kab/Kota untuk mendukung

Apa peran Stakeholders lain?

DEPKES: Apa peran Depkes untuk mendukung RS, Prov dan Kab/Kota Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Badan Badan Set Rt Jen Binkesmas Yanmed P2PL Binfar PPSDM Litbang Jen Sumber : Kebijakan Pengembangan Desa Siaga

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Pencapaian Desa Siaga (2) 1) 2. Tujuan Desa Siaga Pengembangan Desa Siaga bertujuan :2) a. Tujuan Umum Terwujudnya masyarakat desa yang sehat serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. b. Tujuan Khusus (1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan. (2) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan

kesehatan

seperti

bencana,

wabah,

kegawatdaruratan, dan sebagainya.

3

(3) Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. (4) Meningkatnya kemandirian masyarakat desa dalam pembiayaan kesehatan. (5) Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan. (6) Meningkatnya dukungan dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa.

3. Sasaran Pengembangan Desa Siaga Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa Siaga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :2) (1) Semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya. (2) Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut,

seperti

tokoh masyarakat,

termasuk tokoh agama; tokoh perempuan dan pemuda; kader desa; serta petugas kesehatan.

(3) Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan Iain-Iain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait, swasta, para donatur, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Kriteria Desa Siaga Sesuai dengan pengertian Desa Siaga, maka Kriteria dari Desa Siaga adalah :1) a. Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos Kesehatan Desa). b. Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa. dan Iain-Iain). c. Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat. d. Memiliki

sistem

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan

kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat.

4

e. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. f.

Memiliki lingkungan yang sehat.

g. Masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Adapun penjelasan singkat untuk masing-masing kriteria tersebut di atas adalah sebagai berikut : 2) a. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Poskesdes adalah sarana kesehatan yang dibentuk di desa yang tidak memiliki akses terhadap Puskesmas/Pustu dalam rangka menyediakan/mendekatkan

pelayanan

kesehatan

dasar

bagi

masyarakat desa. Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, tenaga gizi dan sanitarian) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Sasarannya adalah Ibu, bayi, anak balita, wanita usia subur, usila, dan masyarakat lainnya. b. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UKBM merupakan wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan petugas Puskesmas. lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. UKBM dapat berupa antara lain :

1)

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberikan kemudahan kepada masyarakat, utamanya dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

2)

Posyandu Usila Posyandu Usila merupakan wahana pelayanan bagi kaum usia lanjut (usila), yang dilakukan dari, oleh dan untuk kaum usila.

5

Titik berat pelayanannya pada upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

3)

Pondok Bersalin Desa (Polindes) Polindes adalah salah satu UKBM yang dibentuk dalam upaya

mendekatkan

dan

memudahkan

masyarakat

untuk

memperoleh pelayanan profesional Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Keluarga Berencana (KB), yang dikelola oleh Bidan Di Desa (BDD) dan pamong desa.

4)

Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD) POD atau WOD adalah wahana edukasi dalam rangka alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader kepada masyarakat, guna memberikan kemudahan dalam memperoleh obat yang bermutu dan terjangkau. Sasarannya adalah: kelompok masyarakat yang masih rendah keterjangkauannya dalam hal obat dan pengobatan.

5)

Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) Pos

UKK

pemeliharaan

adalah

kesehatan

wadah

dari

pekerja.

serangkaian

diselenggarakan

upaya oleh

masyarakat pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha yang sama dalam meningkatkan produktivitas kerja.

6)

Saka Bhakti Husada (SBH) SBH adalah wadah pengembangan minat, pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan bagi generasi muda, khususnya anggota Gerakan Pramuka, untuk mernbaktikan dirinya kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

7)

Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Poskestren merupakan wahana dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pondok pesantren dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren,

6

yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.

c. Surveilans Berbasis Masyarakat

1)

Pengertian Surveilans berbasis masyarakat adalah pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi atau menyebabkan masalah-masalah tersebut. Pemantauan ini dilakukan melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan interpretasi data secara sistematik dan terus menerus. Selanjutnya

hasil

pemantauan

oleh

masyarakat

diinformasikan kepada petugas kesehatan atau unit yang bertanggung

jawab

untuk

dapatnya

diambil

tindakan

penanggulangan secara efektif dan efisien. Kegiatan surveilans yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap ancaman muncul atau berkembangnya penyakit/masalah kesehatan yang disebabkan antara lain oleh status gizi, kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Beberapa contoh penyakit dan masalah kesehatan yang sering muncul di masyarakat dan cenderung menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah: diare, demam berdarah dengue, malaria, campak, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), dan keracunan makanan.

Sedangkan faktor-faktor

risikonya dapat berupa gizi buruk, perilaku yang merugikan kesehatan, dan lingkungan yang tidak sehat.

2)

Tujuan Secara umum tujuan dari surveilans berbasis masyarakat adalah terciptanya sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan

7

masalah-masalah

kesehatan

yang

akan

mengancam

dan

merugikan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan

secara

khusus,

surveilans

berbasis

masyarakat bertujuan agar :

a) Masyarakat mengetahui secara dini tanda-tanda akan timbulnya penyakit atau masalah-masalah kesehatan lain, dan melaporkannya kepada petugas kesehatan. b) Masyarakat

mengetahui

secara

dini

tanda-tanda

akan

timbulnya masalah lingkungan di wilayahnya sebagai faktor risiko

(yaitu

misalnya

tentang

persediaan

air

bersih,

pembuangan air limbah, jamban, pengelolaan sampah, dan perumahan yang meliputi ventilasinya, pencahayaannya, kepadatan huninya, dan Iain-Iain). c) Masyarakat

mengetahui

secara

dini

tanda-tanda

akan

timbulnya masalah gizi sebagai faktor risiko. d) Masyarakat mengetahui secara dini berkembangnya perilaku hidup di kalangan warga yang merugikan kesehatan. baik perorangan, keluarga maupun masyarakat, sebagai faktor risiko.

3)

Kegiatan Diharapkan

masyarakat

melaporkan

segera

kepada

petugas kesehatan atau unit terkait bila ditemukan kasus penyakit, masalah gizi, masalah lingkungan atau penyimpangan perilaku yang terjadi pada masyarakat di wilayahnya. Setelah laporan disampaikan oleh masyarakat kepada petugas kesehatan atau unit terkait, tindakan penanggulangan segera dilakukan oleh yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, surveilans berbasis masyarakat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a) Sosialisasi kepada masyarakat b) Advokasi kepada pengambil kebijakan c) Identifikasi kasus laporan dari masyarakat

d) Pengolahan, analisis dan interpretasi data e) Penyebaran informasi kepada masyarakat dan unit terkait

8

f) Rekomendasi dan penyampaian alternatif tindak lanjut. g) Tindak lanjut.

d. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kegawatdaruratan dan Bencana Berbasis Masyarakat

1)

Pengertian Kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kegawatdaruratan sehari-hari dan bencana, melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

2)

Tujuan Secara

umum

penanggulangan

tujuan

keadaan

dari

darurat

kesiapsiagaan dan

bencana

dan adalah

masyarakat mampu mengenali, mengurangi, mencegah, dan menanggulangi keadaan darurat sehari-hari dan bencana serta faktor-faktor yang dapat menimbulkan keadaan tersebut.

3)

Kegiatan Titik berat dari konsep kesiapsiagaan masyarakat adalah kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan. Kesiapsiagaan masyarakat harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan saling mendukung antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Masing-masing unsur harus berperan dengan pembagian tugas sebagai berikut: a) Masyarakat (1) Mengenali, mengurangi dan mencegah faktor-faktor yang dapat

menimbulkan

masalah

kesehatan

maupun

kegawatdaruratan sehari-hari. (2) Meningkatkan kesehatan,

kemampuan khususnya

mengatasi

masalah

masalah

kegawatdaruratan

sehari-hari dan bencana.

9

(3) Mengenai kondisi lingkungan di desa/kelurahan. Misal: lokasi sekolah, lokasi peternakan, dan Iain-Iain. (4) Mengenal kondisi yang dapat menimbulkan masalah kesehatan di desa/kelurahan. Misal: sampah pasar yang berserakan, saluran air limbah yang tersumbat, sungai yang tercemar, sumur yang tidak mempunyai bibir, dan lain-lain.

(5) Melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan. Misal: pembuatan bibir sumur, pembuatan jamban keluarga, pembersihan lingkungan, dan lain-lain.

(6) Melakukan kegiatan yang bersifat promosi terhadap kesehatan. Misal: penyuluhan kebersihan lingkungan, pemanfaatan tanaman obat, bahaya obat terlarang, membiasakan diri pola hidup sehat dan Iain-Iain.

(7) Peningkatan

kemampuan

di

bidang

penanganan

kegawatdaruratan sehari-hari. Misal: pelatihan P3K, penanganan anak sakit, pembuatan dan pemanfaatan oralit, tata cara perbaikan kualitas air bersih, sanitasi, pembuangan kotoran, tata cara pencegahan. dan pemberantasan penyakit, dan lain-lain.

(8) Melaporkan masalah kesehatan yang ada kepada petugas

kesehatan.

Misal:

kematian,

kelahiran,

kecelakaan, dan Iain-Iain. b) Tenaga Kesehatan Dukungan tenaga kesehatan, khususnya Puskesmas, dapat dilakukan melalui :

(1) Penyediaan informasi dan konsultasi kesehatan. (2) Pelatihan Kader. (3) Pelayanan kegawatdaruratan sehari-hari. (4) Upaya pemulihan kesehatan. (5) Pembiayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat. Secara umum terdapat dua bentuk sumber pendanaan dari masyarakat yang dapat digali untuk

10

digunakan dalam peningkatan upaya kesehatan, yaitu dana

masyarakat

yang

bersifat

aktif

dan

dana

masyarakat yang bersifat pasif. a) Dana Masyarakat yang Bersifat Aktif Dana masyarakat yang bersifat aktif adalah dana yang secara khusus digali atau dikumpulkan oleh masyarakat yang digunakan untuk membiayai upaya kesehatan. Sering disebut dengan Dana Sehat. Dana Sehat merupakan suatu upaya dari, oleh, dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan azas gotong-royong dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan anggotanya, melalui usaha perhimpunan dana secara praupaya guna menjamin pemeliharaan kesehatan. Pada dasarnya, pengertian dana sehat mencakup tiga hal pokok : (1) Adanya

kesepakatan

berdasarkan

prinsip

gotong-royong dari sekelompok masyarakat guna mengumpulkan sejumlah dana untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. (2) Adanya upaya pengembangan suatu bentuk pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan dan dapat memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut. (3) Adanya sistem pengelolaan dari dana yang terkumpul,

sehingga

mampu

menjamin

pemeliharaan kesehatan bagi anggotanya secara berkesinambungan. Dalam pengembangannya, pengelolaan Dana Sehat dapat dikaitkan dengan suatu usaha tertentu. Persentase tertentu dari hasil usaha disisihkan untuk digunakan dalam meningkatkan upaya kesehatan bagi anggotanya.

11

Berbagai cara pengumpulan dana masyarakat yang bersifat aktif antara lain :

(1)

luran, yaitu pengumpulan sejumlah uang atau benda dari masyarakat secara berkala atas dasar kesepakatan masyarakat. Pengumpulan dilakukan oleh

kelompok

masyarakat

yang

ditunjuk.

Pengumpulan iuran dalam bentuk uang dapat dilakukan

secara

langsung

atau

bersamaan

dengan pembayaran rekening listrik, telepon, PBB atau pada saat pembuatan KTP.

(2)

Sumbangan, yaitu berupa pemberian sukarela dari perorangan, kelompok, lembaga masyarakat, badan sosial, dan perusahaan yang berbentuk uang atau modal, benda tak bergerak (tanah, bangunan)

atau

sarana

yang

dibutuhkan.

Sumbangan dapat juga dikumpulkan melalui penjualan kupon/karcis sumbangan.

(3)

Jimpitan, yaitu pengumpulan bahan makanan pokok (biasanya beras) dari masyarakat dalam jumlah tertentu dan biasanya diambil secara harian. Hasil jimpitan yang telah terkumpul dijual agar diperoleh uang untuk membiayai upaya kesehatan.

(4)

Arisan, yaitu pengumpulan sejumlah uang atau barang untuk upaya kesehatan (seperti jamban keluarga, sumur. rumah sehat, dan Iain-lain) oleh peserta arisan secara berkala sesuai dengan kesepakatan. Selain itu ada pula pengumpulan dengan pola Artamas (Arisan Tabungan Amal Sehat; yaitu menyisihkan sebagian dana arisan untuk membiayai upaya kesehatan.

(5)

Penyisihan hasil usaha, yaitu pengumpulan sejumlah

uang

hasil

usaha

atau

hasil

12

pertanian/peternakan

oleh

masyarakat

dalam

waktu tertentu untuk membiayai upaya kesehatan. Berbagai

bentuk

dana

sehat

yang

telah

berkembang di masyarakat antara lain :

(1)

Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin). yaitu dana simpanan

ibu

hamil

atau

keluarga

untuk

persalinan yang disimpan/dititipkan kepada bidan daiam bentuk uang maupun barang.

(2)

Arisan Jamban Keluarga, yaitu pengumpulan dana untuk pembelian dan pemasangan jamban keluarga secara bergiliran.

(3)

Jambulin (Jaminan Ibu Bersalin) yaitu iuran ibu hamil/keluarga untuk pemeliharaan kesehatan ibu selama hamil, melahirkan, hingga perawatan bayi. Jambulin dikelola oleh warga yang ditunjuk bekerjasama

dengan

bidan

dan

puskesmas

selaku pemberi pelayanan kesehatan.

(4)

Dasolin (Dana Sosial Ibu Bersalin) yaitu dana yang dikumpulkan dari dan oleh masyarakat untuk membantu biaya persalinan dan atas kesepakatan dapat digunakan untuk biaya kesehatan lain.

(5)

Artamas (Arisan Tabungan Amal Sehat) yaitu sejenis

arisan,

menyisihkan

di

mana

sebagian

penerima

arisan

pendapatannya

untuk

tabungan kesehatan, yang disimpan di bank dan digunakan untuk membantu biaya pengobatan peserta

arisan.

Atas

kesepakatan

bersama,

tabungan ini dapat juga digunakan untuk bukan anggota.

(6)

Dana Sehat Kelompok Usaha Bersama, yaitu penyelenggaraan

dana

sehat

yang

iurannya

diambil dari sisa hasil usaha atau keuntungan kelompok usaha bersama. Kelompok Usaha

13

Bersama adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, merupakan usaha bersama dari. kelompok beberapa-keluarga (biasanya Dasa Wisma) yang mendapat dana stimulan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

b) Dana Masyarakat Yang Bersifat Pasif Dana masyarakat yang bersifat pasif adalah pemanfaatan dana yang sudah ada di masyarakat untuk membiayai upaya kesehatan. Salah satu bentuk dana pasif adalah dana sosial keagamaan, yaitu misalnya dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, wasiat, hibah, waris, dana kolekte, dana persembahan, dana diakonia, dana aksi puasa, dana punia, dan dana paramita yang dikelola dan didistribusikan sesuai ajaran agama. Saat ini pemanfaatan dana sosial keagamaan

untuk

pelayanan

kesehatan

telah

dilakukan oleh berbagai pengelola dana masingmasing, baik dari agama Islam, maupun Katolik, Protestan,

Hindu,

pemanfaatannya

masih

dan

Budha.

terbatas

pada

Namun upaya

bantuan untuk berobat sewaktu sakit (kuratif) serta bakti sosial, sehingga dirasakan belum optimal. Bentuk dana pasif lain adalah penyisihan dana sosial kemasyarakatan yang telah terkumpul di masyarakat untuk membiayai upaya kesehatan. Salah satu contoh dana sosial kemasyarakatan adalah dana rareongan sarumpi yang pernah dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Dana

masyarakat

yang

terkumpul

dapat

dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang mendukung terselenggaranya Desa Siaga. Beberapa

14

kegiatan yang dapat memanfaatkan dana masyarakat antara lain: 1) Pembangunan

Poskesdes

dan

pengembangan

UKBM.

2) Upaya pemberdayaan masyarakat seperti kemitraan antara bidan dengan dukun bayi, lokakarya mini dengan

tokoh

masyarakat

dalam

mengembangkan

komponen

upaya

pemberdayaan

masyarakat, dan Iain-Iain. 3) Upaya promotif seperti pelatihan kader, penyuluhan kesehatan

dan

gizi,

perlombaan

di

bidang

kesehatan, dan lain-lain. 4) Upaya

preventif

masyarakat,

seperti

kesiapsiagaan

kegawatdaruratan

surveilans desa

kesehatan,

berbasis

menghadapi pemeriksaan

kesehatan berkala termasuk pemeriksaan ibu hamil dan

balita,

imunisasi,

penyehatan

lingkungan,

pemberantasan nyamuk. dan Iain-Iain. 5) Upaya kuratif dan rehabilitatif seperti pengobatan kesehatan

dasar,

pertolongan

persalinan,

dan

rujukan kasus ke Puskesmas. 6) Upaya

lain

seperti

biaya

transportasi

untuk

mengantar warga ke sarana pelayanan kesehatan atau

memanggil

petugas

kesehatan,

biaya

transportasi pendamping ibu bersalin, biaya hidup keluarga pasien yang tidak mampu, dan Iain-Iain.

c) Lingkungan Sehat Pengembangan lingkungan yang sehat di desa diarahkan kepada terciptanya lingkungan yang tertata dengan baik. bebas dari pencemaran, sehingga menjamin kesehatan bagi warga/masyarakat desa. Adapun aspek-aspek yang perlu dicakupi dalam rangka pengembangan lingkungan sehat ini antara Iain adalah sebagai berikut :

15

(1) Perumahan: mengupayakan terciptanya rumah-rumah penduduk yang sehat (rumah sehat) dengan lingkungan permukiman yang nyaman, aman. dan sehat.

(2) Udara: menjaga agar udara di desa tetap segar dan bersih, bebas dari polusi udara seperti asap knalpot, asap pabrik, partikel-partikel debu, dan Iain-Iain.

(3) Air menjaga agar mata air, air sungai dan sumber air lain bersih dan bebas dari polusi seperti buangan limbah pabrik, sampah, pestisida/pupuk, dan Iain-Iain. Selain itu juga mengupayakan adanya penyediaan air bersih yang layak minum bagi penduduk desa.

(4) Limbah Padat. mengupayakan agar pembuangan sampah rumah tangga dikelola dengan baik. sehingga tidak mencemari lingkungan, Demikian juga sampah dari tempat-tempat lain seperti pasar pabrik, dan IainIain.

(5) Limbah Cair. mengupayakan agar limbah cair dari rumah tangga, pabrik. dan pusat-pusat kegiatan lain dikelola

dengan

baik,

sehingga

tidak

mencemari

lingkungan.

(6) Tempat Umum: mengupayakan agar tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, sekolah, dan lain-lain memenuhi

syarat-syarat

kesehatan

serta

dikelola

dengan baik dan benar. e. Pengembangan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 1) Pengertian Pengembangan kadarzi adalah pengembangan keluarga yang berperilaku gizi seimbang, serta mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Perilaku gizi seimbang. adalah perilaku yang dilandasi pengetahuan

dan

sikap

yang

sesuai,

meliputi

perilaku

mengkonsumsi makanan seimbang serta perilaku hidup bersih dan sehat. Makanan seimbang, adalah pilihan makanan keluarga

16

yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan masingmasing anggota keluarga dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari pencemaran. 2) Sasaran Sasaran pengembangan kadarzi adalah keluarga, karena: a) Pengambilan keputusan dalam bidang pangan, gizi dan kesehatan dilaksanakan terutama di tingkat keluarga. b) Sumber daya dimiliki dan dimanfaatkan di tingkat keluarga. c) Masalah gizi yang terjadi di tingkat keluarga erat kaitannya dengan perilaku keluarga, tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan dan ketidaksediaan pangan. d) Kebersamaan antar keluarga yang merupakan wujud dari pemberdayaan

dapat

memobilisasi

masyarakat

untuk

memperbaiki keadaan gizi dan kesehatan. 3) Tujuan Secara umum tujuan pengembangan kadarzi adalah memandirikan

keluarga

berperilaku

gizi

seimbang,

untuk

mencapai keadaan gizi optimal. Secara khusus tujuan pengembangan kadarzi adalah: a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga tentang gizi seimbang. b) Meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengenali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. c) Meningkatkan keadaan gizi keluarga. 4) Kegiatan

a) Di Tingkat Keluarga (1) Keluarga mencari informasi gizi yang tersedia secara terus-menerus.

(2) Tukar pengalaman antar keluarga serta pendampingan oleh tokoh masyarakat dan petugas.

(3) Memanfaatkan

fasilitas

rujukan

kompeten

secara

berjenjang yang terjangkau (Posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit).

17

b) Di Tingkat Masyarakat: (1) Pembentukan kelompok masyarakat yang mendukung upaya menuju Kadarzi (LSM, organisasi keagamaan, organisasi

kepemudaan,

organisasi

wanita.

PKK).

Setiap kelompok memiliki akses terhadap informasi gizi dan informasi sistem pelayanan gizi.

(2) Rekruitmen kader (minimal terdapat seorang kader di masing-masing kelompok).

(3) Setiap Kelompok aktif menyediakan/menyebarluaskan informasi dan sumber daya tentang kesehatan dan gizi. f.

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) 1) Pengertian Perilaku

Hidup

Bersih

dan

Sehat

(PHBS)

adalah

sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan serta dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. PHBS dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok. Di luar PHBS di bidang Gizi yang telah dicakup dalam pengembangan keluarga sadar gizi terdapat :

a) Kelompok PHBS bidang Obat dan Farmasi, yaitu misalnya: tidak menyalahgunakan NAPZA, memelihara taman obat keluarga, dan Iain-Iain. b) Kelompok

PHBS

memeriksakan

bidang

kehamilan

KIA &

KB,

secara

yaitu

misalnya:

teratur,

meminta

pertolongan tenaga kesehatan untuk persalinan, menjadi akseptor KB, dan Iain-Iain.

c) Kelompok

PHBS

bidang

Penyakit

dan

Kesehatan

Lingkungan, yaitu misalnya: menghuni rumah sehat, memiliki persediaan air bersih, memberantas jentik nyamuk, dan IainIain.

18

d) Kelompok PHBS bidang Pemeliharaan Kesehatan, yaitu misalnya: memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, aktif dalam UKBM, memanfaatkan Puskesmas. dan Iain-Iain. PHBS merupakan tujuan yang akan dicapai oleh Program Promosi Kesehatan. 2) Sasaran Di

Desa

Siaga,

Program

Promosi

Kesehatan

dilaksanakan untuk menciptakan PHBS di tatanan rumah tangga. Prioritas kedua, PHBS di tatanan institusi pendidikan (sekolah dan madrasah). Kelompok sasaran di tatanan rumah tangga adalah:

a) Pasangan usia subur. b) Ibu hamil dan atau Ibu menyusui. c) Bayi/anak di usia di bawah lima tahun (Balita). d) Tenaga kerja laki-laki dan perempuan. e) Remaja laki-laki dan perempuan, termasuk pelajar. f) Penduduk berusia lanjut (usila). Sedangkan sasaran di tatanan institusi pendidikan adalah:

1) Pengelola/pemilik institusi pendidikan. 2) Pendidik (guru). 3) Murid (siswa). 4) Lain-lain (misalnya pemilik warung/kantin). 5) Kegiatan. Promosi

Kesehatan

dalam

rangka

Desa

Siaga

dilaksanakan dengan strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh bina suasana dan advokasi. Pelaksana

pemberdayaan

masyarakat

adalah

para

petugas Puskesmas, yaitu melalui tiga cara:

a) Konseling terhadap individu pasien. b) Kunjungan rumah. c) Pengorganisasian masyarakat.

19

Bina suasana dilakukan oleh Puskesmas dengan dibantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu dengan cara:

a) Mendayagunakan pengaruh tokoh-tokoh masyarakat. b) Mendayagunakan

pengaruh

kelompok-kelompok

dalam

masyarakat (PKK, majelis taklim, dan Iain-Iain) c) Mendayagunakan media, baik media cetak (poster, leaflet, dan lain-lain) maupun media elektronik (radio, televisi. dan Iain-Iain). Advokasi juga-dilakukan oleh Puskesmas dengan dibantu Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota.

yaitu

dalam

rangka

.mendapatkan dukungan (kebijakan, pengaturan. dana. dan IainIain) untuk terciptanya PHBS masyarakat.

5. Tahapan Perkembangan Desa Siaga Ketujuh kriteria tersebut di atas tentu tidak mungkin diciptakan sekaligus. Oleh karena itu, pengembangan Desa Siaga dilaksanakan secara bertahap. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ditetapkan adanya empat tingkatan Desa Siaga, yaitu: a. Desa Siaga Pratama, bila telah memenuhi tiga kriteria, yaitu: 1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki

akses

ke

Puskesmas/Pustu,

dikembangkan

Pos

Kesehatan Desa. 2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa, dan Iain-Iain). 3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktorfaktor risiko yang berbasis masyarakat. b. Desa Siaga Madya, bila telah memenuhi empat kriteria, yaitu: 1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos Kesehatan Desa).

2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu. Pos/Warung Obat Desa. dan Iain-Iain).

20

3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktorfaktor risiko yang berbasis masyarakat. 4) Memiliki

sistem

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan

kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat. c. Desa Siaga Purnama, bila telah memenuhi lima kriteria, yaitu: 1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki

akses

ke

Puskesmas/Pustu,

dikembangkan

Pos

Kesehatan Desa). 2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa, dan Iain-Iain). 3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktorfaktor risiko yang berbasis masyarakat. 4) Memiliki

sistem

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan

kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat. 5) Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. d. Desa Siaga Mandiri. bila telah memenuhi semua kriteria, yaitu: 1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki

akses

ke

Puskesmas/Pustu,

dikembangkan

Pos

Kesehatan Desa). 2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa, dan lain-lain). 3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktorfaktor risiko yang berbasis masyarakat. 4) Memiliki

sistem

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan

kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat. 5) Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat 6) Memiliki lingkungan yang sehat. 7) Masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan sehat. 6. Langkah-langkah Pengembangan Desa Siaga Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan dengan membantu/ memfasilitasi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus

atau

spiral

pemecahan

masalah

yang

terorganisasi

21

(pengorganisasian masyarakat). Yaitu dengan menempuh tahap-tahap :5) (1) mengidentifikasi masalah, penyebabnya, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah, (2) mendiagnosis masalah dan (3)

merumuskan menetapkan

merencanakan

alternatif-alternatif alternatif

dan

pemecahan

melaksanakannya.

pemecahan masalah serta

(4)

masalah.

yang

layak,

memantau,

mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan.

22

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ATAU PENGEMBANGAN PERAN AKTIF MASYARAKAT MELALUI PROSES PEMBELAJARAN YANG TERORGANISASI DENGAN BAIK (PENGORGANISASIAN MASYARAKAT-PKMD)

MENGIDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB DAN SUMBR DAYA (SURVEI, MAWAS DIRI)

FASILITASI

MEMANTAU & EVALUASI UNTUK BINA KELESTARIAN

FASILITASI

Proses Pembelajaran Masyarakat Desa (Spiral Pemecahan Masalah)

FASILITASI

DIAGNOSIS & RUMUSKAN ALTERNATIF2 PEMECAHAN

MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN PEMECAHAN

FASILITASI

Gambar 2.3. Pendekatan Pengembangan Desa Siaga Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaannya, namun secara garis besarnya langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: a. Pengembangan Tim Petugas Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatankegiatan

lainnya

dilaksanakan.

Tujuan

langkah

ini

adalah

mempersiapkan para petugas kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan para petugas ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

23

Keluaran atau output dari langkah ini adalah para petugas yang memahami tugas dan fungsinya, serta siap bekerjasama dalam satu

tim

untuk

melakukan

pendekatan

kepada

pemangku

kepentingan dan masyarakat. b. Pengembangan Tim Di Masyarakat Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan para petugas, tokoh masyarakat, serta masyarakat, agar mereka tahu dan mau bekerjasama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga. Dalam langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, baik berupa kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau sumber daya lain, sehingga pengembangan Desa Siaga dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk- opini publik guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa Siaga. Jadi dukungan yang diharapkan dapat berupa dukungan moral,

dukungan

kesepakatan

finansial

dan

atau

persetujuan

dukungan

material,

sesuai

masyarakat

dalam

rangka

pengembangan Desa Siaga. Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah-wadah kegiatan masyarakat

di

bidang

Kecamatan

atau

kesehatan

Badan

seperti

Penyantun

Konsil

Puskesmas,

Kesehatan Lembaga

Pemberdayaan Desa, PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, hendaknya

lembaga-lembaga

ini

diikutsertakan

dalam

setiap

pertemuan dan kesepakatan. c. Survei Mawas Diri Survei mawas diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau Community Self Survey (CSS) bertujuan agar masyarakat dengan bimbingan petugas mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya.

Survei

ini

harus

dilakukan

oleh

pemuka-pemuka

masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan

24

demikian, diharapkan mereka menjadi sadar akan permasalahan yang dihadapi di desanya, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari solusinya. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi mereka Keluaran atau output dari SMD ini berupa identifikasi masalah-masalah kesehatan serta daftar potensi di desa yang dapat didayagunakan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut. d. Musyawarah Masyarakat Desa Tujuan penyelenggaraan musyawarah atau lokakarya desa ini adalah mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan hasil SMD dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Di samping itu, juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga. Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari para

tokoh

masyarakat

yang

telah

sepakat

mendukung

pengembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah adalah tokohtokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh perempuan dan generasi muda setempat. Bahkan sedapat mungkin dilibatkan pula kalangan dunia usaha yang bersedia mendukung pengembangan Desa Siaga dan kelestariannya (untuk itu diperlukan upaya advokasi). Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disajikan, utamanya adalah daftar masalah kesehatan, data potensi, serta

harapan

dimusyawarahkan

masyarakat. untuk

Hasil

penentuan

pendataan

prioritas,

tersebut

dukungan

dan

kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh masing-masing individu/institusi yang diwakilinya, serta langkah-langkah solusi untuk pengembangan Desa Siaga. Dalam hal ini, seyogianya masyarakat difasilitasi untuk sampai kepada kesimpulan tentang pentingnya halhal yang disebutkan sebagai kriteria Desa Siaga. Musyawarah masyarakat desa dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 1) Tahap I:

25

a) Memahami masalah-masalah kesehatan dan menyusun masalah-masalah kesehatan tersebut berdasar prioritas

b) Mendiagnosis penyebab masalah kesehatan prioritas pertama,

mempertimbangkan

pendayagunaan

potensi-

potensi yang ada untuk mengatasinya, merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan, dan menetapkan alternatif yang paling layak untuk dilaksanakan. 2) Tahap II: a) Menyusun rencana jangka panjang Pengembangan Desa Siaga. b) Menyusun

rencana

operasional

pemecahan

masalah

prioritas pertama. c) Rencana yang disusun hendaknya lengkap dengan waktu dan

tempat

penyelenggaraan,

pelaksananya

dan

pembagian tugasnya serta sarana dan prasarana yang diperlukan. e. Pelaksanaan Kegiatan Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Pemilihan Pengurus dan Kader Desa Siaga Pemilihan pengurus dan kader Desa Siaga dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah & mufakat. sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh Puskesmas. 2) Orientasi/Pelatihan Kader Desa Siaga Sebelum melaksanakan tugasnya. kepada pengelola dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau

pelatihan.

Orientasi/pelatihan

dilaksanakan

oleh

Puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi/pelatihan yang berlaku. Materi orientasi/pelatihan mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa

26

Siaga

(sebagaimana

telah

dirumuskan

dalam

Rencana

Operasional). Yaitu antara lain pengelolaan Desa Siaga secara umum, pembangunan dan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar seperti Poskesdes (jika diperlukan). pengelolaan UKBM. Serta hal-hal lain seperti kehamilan dan persalinan sehat, SiapAntar-Jaga,

Keluarga

Sadar

Gizi.

posyandu,

kesehatan

lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP). kegawatdaruratan sehari-hari, kesiapsiagaan bencana. kejadian luar biasa, warung obat desa (WOD), diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan Iain-Iain. 3) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan UKBM Dalam

hal

ini,

pembangunan

Poskesdes

(jika

diperlukan) bisa di-kembangkan dari UKBM yang sudah ada, khususnya Polindes. Apabila tidak ada Polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan dalam rencana kerja pembangunan Poskesdes. Dengan demikian sudah diketahui bagaimana pelayanan membangun

kesehatan baru

dasar

dengan

tersebut fasilitas

akan dari

diadakan– Pemerintah,

membangun baru dengan bantuan dari donatur, membangun baru dengan swadaya masyarakat, mengembangkan bangunan Polindes yang ada, atau memodifikasi bangunan lain yang ada. Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, kegiatan dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan dan belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi yang sudah ada tetapi kurang/tidak aktif.

4) Penyelenggaraan Kegiatan Desa Siaga Dengan telah adanya pelayanan kesehatan dasar dan UKBM yang diperlukan, maka desa yang bersangkutan telah dapat ditetapkan sebagai Desa Siaga Pratama. Setelah Desa Siaga resmi dibentuk. dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga secara rutin sesuai dengan

27

kriteria Desa Siaga, yaitu pengembangan sistem surveilans berbasis

masyarakat,

penanggulangan penggalangan

pengembangan

kesiapsiagaan

kegawatdaruratan

dana.

dan

pemberdayaan

dan

bencana,

masyarakat

menuju

kadarzi, serta penyehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan dasar melalui Poskesdes (bila ada) dan pelayanan UKBM seperti Posyandu dan Iain-Iain digiatkan dengan berpedoman kepada panduan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan di Desa Siaga utamanya dilakukan oleh

kader

kesehatan

yang

dibantu

tenaga

kesehatan

profesional (bidan, perawat, tenaga gizi, dan sanitarian). Secara berkala kegiatan Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas,

yang

hasilnya

dipakai

sebagai

masukan

untuk

perencanaan dan pengembangan Desa Siaga selanjutnya secara lintas sektoral. 7. Pembinaan Dan Peningkatan Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk memajukan Desa Siaga perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Perwujudan dari pengembangan jejaring Desa Siaga dapat dilakukan melalui Temu Jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri atau Temu Jejaring antar Desa Siaga (minimal sekali dalam setahun). Upaya ini selain untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat menyediakan wahana tukar-menukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jejaring lintas sektor,

khususnya dengan program-program

pembangunan.

yang

bersasaran Desa. Salah satu kunci keberhasilan dan kelestarian Desa Siaga adalah keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu dikembangkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan para kader agar tidak drop out. Kader-kader yang memiliki motivasi memuaskan kebutuhan sosial-psikologisnya harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitasnya. Sedangkan kader-kader yang

28

masih dibebani dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya harus dibantu untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya dengan pemberian gaji/insentif atau difasilitasi agar dapat berwirausaha. Untuk dapat melihat perkembangan Desa Siaga. perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berkaitan dengan itu, kegiatan-kegiatan di Desa Siaga perlu dicatat oleh kader, misalnya dalam Buku Register UKBM (contohnya: kegiatan Posyandu dicatat dalam buku Registrasi Ibu dan Anak Tingkat Desa atau RIAD dalam Sistem Informasi Posyandu). 8. Peran Jajaran Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Terkait a. Peran Jajaran Kesehatan

1) Peran Puskesmas Dalam rangka Pengembangan Desa Siaga, Puskesmas merupakan ujung tombak dan bertugas ganda. yaitu sebagai penyelenggara

PONED dan penggerak masyarakat Desa.

Namun demikian, dalam menggerakkan masyarakat Desa, Puskesmas akan dibantu oleh Tenaga Fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah dilatih di Provinsi. Adapun peran Puskesmas adalah sebagai berikut. a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, termasuk Pelayanan Obstetrik & Neonatal Emergensi Dasar (PONED). b) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. c) Memfasilitasi pengembangan Desa Siaga. d) Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan Desa Siaga.

2) Peran Rumah Sakit Rumah Sakit memegang peran penting sebagai sarana rujukan dan pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu: dalam hal ini peran Rumah Sakit adalah: a) Menyelenggarakan pelayanan rujukan, termasuk Pelayanan Obstetrik & Neonatal Emergent Komprehensif (PONEK). b) Melaksanakan bimbingan teknis medis, khususnya dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa Siaga.

29

c) Menyelenggarakan promosi kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana.

3) Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sebagai penyelia dan pembina Puskesmas dan Rumah Sakit, peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi: a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga. b) Merevitalisasi Puskesmas dan jaringannya sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik, termasuk PONED, dan pemberdayaan masyarakat. c) Merevitalisasi

Rumah

Sakit

sehingga

mampu

menyelenggarakan pelayanan rujukan dengan baik, termasuk PONEK, dan promosi kesehatan di Rumah Sakit. d) Merekrut/menyediakan calon-calon fasilitator untuk dilatih menjadi Fasilitator Pengembangan Desa Siaga. e) Melakukan kepentingan)

advokasi tingkat

ke

berbagai

kabupaten/kota

pihak

(pemangku

dalam

rangka

pengembangan Desa Siaga. f)

Bersama puskesmas melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.

g) Menyediakan

anggaran

dan

sumber

daya

lain

bagi

kelestarian Desa Siaga.

4) Peran Dinas Kesehatan Provinsi Sebagai penyelia dan pembina Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Provinsi berperan: a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga. b) Membantu

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

mengembangkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan manajemen, pelatihan-pelatihan teknis, dan cara-cara lain. c) Membantu

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

mengembangkan kemampuan Puskesmas dan Rumah Sakit di bidang konseling, kunjungan rumah, dan pengorganisasian

30

masyarakat

serta

promosi

kesehatan

dalam

rangka

pengembangan Desa Siaga.

d) Menyelenggarakan pelatihan Fasilitator Pengembangan Desa Siaga dengan metode kala karya (interrupted training). e) Melakukan

advokasi

ke

berbagai

pihak

(pemangku

kepentingan) tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga. f)

Bersama

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

melakukan

pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga. g) Menyediakan

anggaran

dan

sumber

daya

lain

bagi

kelestarian Desa Siaga.

5) Peran Departemen Kesehatan Unit-unit di Departemen Kesehatan harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menyukseskan upaya pengembangan Desa Siaga. Secara terinci dapat disebutkan tugas dari setiap unit di Departemen Kesehatan tersebut sebagai berikut. a) Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat: (1) Melanjutkan

upaya

revitalisasi

Puskesmas

dan

jaringannya, revitalisasi Posyandu, serta pembinaan UKBM lain. (2) Membantu pengembangan kemampuan Puskesmas dalam PONED. (3) Membangun Poskesdes di desa-desa yang tidak terjangkau pelayanan Puskesmas atau Pustu. (4) Memfasilitasi

pengembangan

dan

pembinaan

kelestarian Desa Siaga. (5) Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan bimbingan terhadap provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka penyelenggaraan Desa Siaga b) Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan

31

(1) Memfasilitasi

pengembangan

surveilans

berbasis

masyarakat serta kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa Siaga. (2) Memfasilitasi pengembangan lingkungan sehat di Desa Siaga. (3) Memfasilitasi

pengembangan

dan

pembinaan

kelestarian Desa Siaga. (4) Melaksanakan pemantauan. supervisi dan bimbingan terhadap provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka penyelenggaraan Desa Siaga c) Ditjen Bina Pelayanan Medik (1) Membantu Rumah Sakit mengembangkan kemampuan rujukan, termasuk PONEK. (2) Memfasilitasi

pengembangan

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan kedaruratan dan bencana berbasis masyarakat di Desa Siaga. (3) Memfasilitasi

pengembangan

dan

pembinaan

kelestarian Desa Singa. (4) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan bimbingan terhadap Rumah Sakit, provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka penyelenggaraan Desa Siaga d) Ditjen Bina Farmasi & Alat Kesehatan (1) Melanjutkan

pengembangan

Warung

Obat

Desa

(WOD). (2) Memfasilitasi

pengembangan

dan

pembinaan

kelestarian Desa Siaga. (3) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan bimbingan terhadap provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka penyelenggaraan Dosa Siaga e) Badan Litbang Kesehatan

(1) Mengembangkan model public-private partnership di berbagai tingkat administrasi. (2) Mengembangkan model-model upaya pelestarian Desa Siaga.

32

(3) Menyelenggarakan evaluasi tahunan perkembangan Desa Siaga. (4) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan bimbingan terhadap rumah sakit, provinsi, kabupaten, dan kota. f)

Badan PPSDM

(1) Menyusun konsep dan pendanaan serta melaksanakan pelatihan bagi pelatih (TOT) manajemen dalam rangka revitalisasi

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

dan

RSUD. (2) Menyusun konsep dan pendanaan serta memfasilitasi pelatihan kader Desa Siaga. (3) Menyusun konsep dan perencanaan tenaga kesehatan yang diperlukan di berbagai unit/tingkat administrasi dalam rangka pengembangan Desa Siaga. (4) Mengupayakan agar Desa Siaga masuk ke dalam kurikulum pendidikan tenaga Kesehatan. (5) Bersama

unit-unit

Departemen

Kesehatan

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan dalam rangka pengembangan Desa Siaga (penyusunan kurikulum, modul, dan lain-lain).

(6) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan bimbingan terhadap rumah sakit: provinsi, kabupaten, dan kota g) Sekretariat Jenderal (Pusat-Pusat) (1) Pusat Data dan Informasi a) Mendukung penyiapan data dan informasi untuk penyelenggaraan Desa Siaga. b) Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang dapat menjangkau & dijangkau sampai tingkat desa. c) Melaksanakan evaluasi triwulanan perkembangan Desa Siaga. (2) Pusat Promosi Kesehatan a) Bersama pelatihan

Badan bagi

PPSDM pelatih

menyelenggarakan (TOT)

Fasilitator

33

Pengembangan

Desa

Siaga

(tenaga-tenaga

provinsi). b) Bersama

Dinas

Kesehatan

menyelenggarakan

pelatihan

Provinsi Fasilitator

Pengembangan Desa Siaga di Provinsi. c) Menyusun

konsep

dan

pendanaan

serta

melaksanakan pengembangan UKBM-UKBM yang diperlukan di Desa Siaga (Tabulin/Daselin, Pokmair, dan Iain-Iain). d) Menyusun

konsep

dan

pendanaan

serta

melaksanakan pengembangan PUBS dan sistem surveilansnya. e) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

supervisi

rumah

sakit,

dan

provinsi,

kabupaten, dan kola. (3) Pusat Komunikasi Publik a) Melaksanakan

komunikasi

dan

koordinasi

komunikasi kebijakan publik tentang Desa Siaga dan hal-hal yang berkaitan. b) Mengelola umpan-balik dari masyarakat berkaitan dengan

pengembangan,

penyelenggaraan,

dan

kelestarian Desa Siaga. c) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi sakit,

dan

provinsi.

kabupaten, dan kota. (4) Pusat Sarana Kesehatan a) Membantu unit-unit Departemen Kesehatan dalam pembangunan sarana untuk Desa Siaga, termasuk Poskesdes dan UKBM-UKBM lainnya. b) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi sakit,

dan

provinsi,

kabupaten, dan kota. (5) Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan

34

a) Melaksanakan

kajian-kajian

berkaitan

dengan

kebijakan Desa Siaga, UKBM, dan hal-hal lain yang terkait. b) Mengkoordinasikan Departemen

masukan

Kesehatan

untuk

dalam

Pimpinan

pengambilan

keputusan berkaitan dengan pengembangan Desa Siaga. c) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi sakit.

dan

provinsi,

kabupaten, dan kota. (6) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan a) Membantu Ditjen Bina Pelayanan Medik dan unitunit lain dalam pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa Siaga. b) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi sakit,

dan

provinsi,

kabupaten, dan kota. (7) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan a) Bersama

unit-unit

Departemen

Kesehatan

mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. b) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi sakit,

dan

provinsi,

kabupaten, dan kota. h) Sekretariat Jenderal (Biro-Biro) (1) Biro Perencanaan & Anggaran a) Menyusun

rencana

pelaksanaan

dan

pengembangan,

anggaran

untuk

pembinaan,

dan

supervisi

dan

peningkatan Desa Siaga. b) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

sakit,

provinsi,

kabupaten. dan kota. (2) Biro Kepegawaian

35

a) Bersama instansi-instansi terkait dan pembina kepegawaian

daerah

melaksanakan

sistem

mengembangkan kepegawaian

dan

kesehatan

untuk mendukung Desa Siaga. b) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi

dan

sakit,

provinsi,

dan

berbagai

kabupaten, dan kota. (3) Biro Hukum & Organisasi a) Mengupayakan

payung

hukum

peraturan perundang-undangan lain dalam rangka Desa Siaga. b) Memberikan masukan tentang pengorganisasian Desa Siaga, Poskesdes, dan UKBM lain dalam pengembangan Desa Siaga. c) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi sakit,

dan

provinsi,

kabupaten. dan kola. (4) Biro Keuangan a) Mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi negara dalam rangka pengembangan, pembinaan dan peningkatan Desa Siaga. b) Melaksanakan bimbingan

pemantauan,

terhadap

rumah

supervisi sakit,

dan

provinsi,

kabupaten, dan kola. (5) Biro Umum a) Bersama Pusat Promosi Kesehatan mengupayakan display-display di gedung Departemen Kesehatan dalam rangka sosialisasi Desa Siaga. i)

Inspektorat Jenderal (1) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Desa Siaga.

b. Peran Pemangku Kepentingan Terkait Pemangku kepentingan lain, yaitu para pejabat Pemerintah Daerah, pejabat lintas sektor, unsur-unsur organisasi/ikatan profesi,

36

pemuka

masyarakat,

tokoh-tokoh

agama,

PKK,

LSM,

dunia

usaha/swasta dan lain-lain, diharapkan berperan-aktif juga di semua tingkat administrasi. 1) Di tingkat Kecamatan dan Desa a) Camat, selaku penanggung jawab wilayah kecamatan (1) Mengkoordinasikan

pengembangan

dan

penyelenggaraan Desa Siaga. (2) Memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan, terutama dalam rangka pembinaan kelestarian kader. (3) Melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan kinerja Desa Siaga, antara lain melalui fasilitasi atau membantu

kader

berwirausaha,

pemberian

penghargaan terhadap kader Desa Siaga. b) Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain: (1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Desa Siaga.

(2) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan

pelayanan

Puskesmas/Pustu/

Poskesdes dan berbagai UKBM yang ada (Posyandu, Polindes, dan Iain-Iain). (3) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan UKBM yang ada. (4) Menindaklanjuti hasil kegiatan Desa Siaga bersama LKMD/LPM/LKD atau sebutan lainnya. (5) Melakukan

pembinaan

untuk

terselenggaranya

kegiatan Desa Siaga secara teratur dan lestari. c) Tim Penggerak PKK (1) Berperan

aktif

dalam

pengembangan

dan

penyelenggaraan UKBM di Desa Siaga (Posyandu dan Iain-lain).

37

(2) Menggerakkan

masyarakat

untuk

mengelola,

menyelenggarakan dan memanfaatkan UKBM yang ada.

d) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan kadarzi Tokoh Masyarakat/Konsil Kesehatan Kecamatan (apabila telah terbentuk) (1) Menggali

sumber

daya

untuk

kelangsungan

penyelenggaraan Desa Siaga. (2) Menaungi dan membina kegiatan Desa Siaga. (3) Menggerakkan

masyarakat

untuk

berperan

aktif

dalam kegiatan Desa Siaga.

(4) Organisasi Kemasyarakatan/ LSM / Dunia Usaha / Swasta (5) Bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam penyelenggaraan Desa Siaga. (6) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga. Organisasi-organisasi

masyarakat

seperti

Aisyiyah, Fatayat, dan Iain-Iain yang giat membina desa, diharapkan

dapat

mengintegrasikan

atau

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dalam rangka pengembangan Desa Siaga. 2) Di tingkat Kabupaten/Kota: a) Berperan serta dalam Tim Pengembangan Desa Siaga Tingkat Kabupaten/Kota. b) Berperan

serta

menggerakkan

masyarakat

Desa

dan

daya

mengembangkan Desa Siaga. c) Memberikan

dukungan

kebijakan

sumber

(manusia, dana, dan Iain-Iain) untuk pengembangan dan kelestarian Desa Siaga, serta revitalisasi Puskesmas dan Rumah Sakit. 3) Di tingkat Provinsi: a) Berperan serta dalam Tim Pengembangan Desa Siaga Tingkat Provinsi.

38

b) Memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya (manusia, dana. dan lain-lain) untuk pengembangan dan kelestarian Desa Siaga, serta revitalisasi Puskesmas. Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4) Di tingkat Pusat a) Berperan serta dalam Tim Pengembangan Desa Siaga Tingkat Pusat.

b) Memberikan dukungan sumber daya (manusia, dana, dan lain-lain

untuk

pelaksanaan

peran

Pusat

dalam

pengembangan Desa Siaga. 9. Indikator Keberhasilan Pengembangan Desa Siaga Keberhasilan upaya Pengembangan Desa Siaga dapat dilihat dari empat kelompok indikatornya, yaitu: (1) indikator masukan, (2) indikator proses, (3) indikator keluaran, dan (4) indikator dampak. a. Indikator Masukan Indikator masukan adalah indikator untuk mengukur seberapa besar masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator masukan terdiri atas hal-hal berikut.

1) Ada atau tidaknya Forum Masyarakat Desa 2) Ada atau tidaknya sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi desa yang tidak memiliki akses Puskesmas/Pustu: Ada/tidaknya Poskesdes dan sarana bangunannya).

3) Ada atau tidaknya UKBM yang dibubuhkan masyarakt 4) Ada atau tidaknya tenaga kesehatan. 5) Ada atau tidaknya dana untuk kesehatan masyarakat desa. b. Indikator Proses Indikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa aktif upaya yang dilaksanakan di suatu Desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator proses terdiri atas hal-hal berikut.

1) Frekuensi pertemuan Forum Masyarakat Desa.

39

2) Berfungsi atau tidaknya pelayanan kesehatan dasar/Poskesdes. 3) Berfungsi atau tidaknya UKBM yang ada. 4)

Berfungsi

atau

tidaknya

Sistem

Kegawatdaruratan

dan

Penanggulangan Kegawatdaruratan dan Bencana.

5) Berfungsi atau tidaknya Sistem Surveilans berbasis masyarakat. 6) Ada atau tidaknya kegiatan promosi kesehatan untuk kadarzi dan PHBS. c. Indikator Keluaran Indikator Keluaran adalah indikator untuk mengukur seberapa besar hasil kegiatan yang dicapai di suatu Desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator keluaran terdiri alas hal-hal berikut.

1) Cakupan pelayanan kesehatan dasar/Poskesdes 2) Cakupan pelayanan UKBM. 3) Jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang dilaporkan 4)

Cakupan rumah tangga yang memperoleh penyuluhan kadarzi dan PHBS

d. Indikator Dampak Indikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa besar

dampak

dari

hasil

kegiatan

di

desa

dalam

rangka

pengembangan Desa Siaga. Indikator proses terdiri atas hal-hal berikut:

1) Jumlah Penduduk yang menderita sakit 2) Jumlah penduduk yang menderita gangguan jiwa 3) Jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia 4) Jumlah bayi dan balita yang meninggi dunia 5) Jumlah balita dengan gizi buruk.

40

DAFTAR PUSTAKA

1. Depkes RI, Kebijakan Pengembangan Desa Siaga, Jakarta,.2006 2. Depkes RI, Pedoman Pengembangan Desa Siaga, Jakarta, 2006.

41