Nambah Ilmu Tentang Analisis Kebijakan Publik

A. Kebijakan, Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik 1. Kebijakan Pengertian kebijakan memiliki makna hampir sama dengan Peraturan/ Perundangan atau Politik/Kekuasaan, Keputusan Pemerintah, Program atau Model.

1)

Arti kata “ Kebijakan” atau “Kebijaksanaan” dalam

kamus bahasa Inggris-Indonesia (Williem Kehelay-Michael Andres, 1993) berarti “Wisdom”.

2)

, tetapi dalam Ilmu Pemerintahan atau ilmu politik,

Kebijakan dapat disamakan artinya dengan “Policy”. Sedangkan “Policy” secara lebih mendalam tidak dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia,

sebab

“Policy”

tidak

sama

dengan

Kebijakan

atau

Kebijaksanaan, “Policy” mempunyai sifat yang sangat positif, sedangkan Kebijakan atau Kebijaksanaan mempunyai sifat dapat positif dan dapat negatif. Kebijakan/Kebijaksanaan didefinisikan sebagai pengambilan keputusan oleh kekuasaan atau yang berwenang yang dipengaruhi oleh sistem politik tertentu dan akan menjadi pedoman dalam sistem atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian “Policy” menurut para ahli antara lain : 1)

1

2

a.

H. Heclo (1972) menyebutkan Policy bukan istilah yang jelas

dengan sendirinya, Policy adalah tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja.

b.

D. Easton (1953), Policy terdiri dari serangkaian keputusan-

keputusan dan tindakan-tindakan yang mengandung nilai.

c.

W.I. Jenkin (1978), Policy merupakan serangkaian keputusan-

keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuantujuan dan cara-cara mencapainya dalam situasi tertentu. Bila dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia, kebijakan merupakan respon sistem politik terhadap kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya.

12)

Kekuatan lingkungan dalam hal ini mempunyai pengaruh

terhadap munculnya suatu kebijakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem politik adalah adalah sejumlah lembaga atau aktivitas politik di masyarakat yang berfungsi mengubah in-put (demand, support dan resources) menjadi kebijakan yang otoritatif bagi masyarakat (out-put). 3) Demand (tuntutan) akan timbul jika individu/kelompok setelah memperoleh

respon

oleh

adanya

peristiwa

di

lingkungan

yang

3

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Support (dukungan) dan resources (sumber daya) diperlukan untuk menunjang demand. Jika sistem politik berhasil membuat kebijakan yang sesuai dengan demand, maka implementasi keputusan mudah dilakukan. Selanjutnya dijelaskan bahwa wujud dari pemberian dukungan yaitu menerima keputusan dan melaksanakan serta mematuhi peraturan perundang-undangannya. 3) Sedangkan out-put dari aktivitas politik adalah suatu bentuk dan kegiatan apa yang pemerintah inginkan atau tidak diinginkan melakukan sesuatu secara otoritas akan dialokasikan pada semua anggota masyarakat.

3)

Selanjutnya dijelaskan bahwa, pengalokasian keputusan

kepada anggota masyarakat selalu ada dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif (intended) memang yang diharapkan, dimana kebijakan itu bermanfaat dan dilaksanakan oleh anggota

masyarakat.

Sedangkan

dampak

negatif

(unintended)

merupakan dampak yang tidak diharapkan tetapi muncul baik disadari maupun tidak oleh pembuat kebijakan. 2. Kebijakan Publik Sebelum lebih jauh membahas tentang kebijakan publik, terlebih dahulu diuraikan kata: “Publik”. Kata : “Publik” atau “Public”, menurut Kamus Inggris-Indonesia (Williem Kehelay-Michael Andres, 1993, hal. 334), “Public”, berarti : (1) umum, (2) rakyat. Kata “Publik” diterjemahkan sebagai: “umum”, “rakyat” sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. 2) Kebijakan Publik atau Kebijakan Negara didefinisikan oleh beberapa ahli antara lain : 1)

4

a.

Parker (1975) menyebutkan bahwa, Kebijakan Publik (Public

Policy) atau Kebijakan Negara adalah : suatu tujuan/serangkaian asas/ tindakan tertentu yang dilaksanakan pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu obyek atau respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

b.

Thomas R. Dye (1978) menyebutkan bahwa, Kebijakan

Negara adalah semua pilihan / tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu).

c.

Nakamura

dan

S.

Wood

(1990)

mengatakan

bahwa,

Kebijakan Negara adalah serentetan instruksi / perintah dari pembuat kebijakan Negara yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Dari ketiga definisi yang dikemukakan, definisi tentang “Kebijakan” bervariasi dan ketiganya mempunyai persamaan, tetapi dari ketiganya yang mendekati kesempurnaan adalah menurut Nakamura dan S. Wood

5

yang menyebutkan kata kuncinya adalah : adanya instruksi/perintah, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan adanya unsur tujuan, sehingga dapat diambil catatan penting tentang sebuah Kebijakan (Policy) Negara yaitu :

a.

Policy (kebijakan) sulit dirumuskan dan diberi makna tunggal.

b.

Sulit menentukan / mengidentifikasikan “kapan” policy dibuat.

c.

Ruang lingkup policy “jauh lebih luas” dari pada keputusan.

6

d.

Policy tidak dapat dipisahkan begitu saja dari administrasi dan

manajemen.

e.

Policy mencakup perilaku dan harapan-harapan.

f.

Policy mempunyai tujuan / hasil akhir yang akan dicapai.

g.

Policy muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang

waktu. Saat ini kebijakan publik merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembang cukup pesat sejalan dengan kebutuhan masyarakat khususnya di sektor publik dan merupakan cabang studi yang bersifat

7

multidisiplin dan membutuhkan kontribusi ilmu-ilmu lain dalam kenyataan sehari hari.4) Sejalan dengan perkembangan ini, setidak-tidaknya ada 3 hal/ dasar yang secara signifikansi dalam studi kebijakan publik yaitu, 4)

a.

Kenyataan tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan

beragam memerlukan suatu kajian berupa research and development sebelum kebijakan publik ditetapkan. Hal ini yang kemudian menimbulkan disiplin analisis kebijakan yang diyakini sebagai salah satu kunci dasar dalam pembuatan kebijakan publik.

b.

Dibutuhkannya kemampuan mendalam bagi para pengambil

kebijakan publik (Policy Makers), analisis kebijakan publik (policy analyst) dan juga penasehat kebijakan publik (policy advisers) mendorong arti penting studi dan pemahaman mengenai kebijakan publik. c. Perkembangan

global

yang

bermuara

pada

kompetisi

dan

implementasi model pasar yang berkembang pesat membutuhkan perlunya kebijakan publik disusun secara strategik dalam rangka menghadapai berbagai persoalan yang melingkupi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 2. Analisis Kebijakan Publik

8

a. Pengertian Menurut Teguh Yuwono (2003), analisis kebijakan publik adalah sebuah seni di dalam memahami sebuah rencana kebijakan publik yang akan diterapkan oleh sebuah otoritas publik.

13)

Pengertian

ini memerlukan uraian data, informasi, dan berbagai alternatif yang mungkin dilakukan untuk menentukan sebuah kebijakan publik. Seorang analis kebijakan yang profesional dapat memberikan sebuah diskripsi atau uraian yang runtut, jelas dan lengkap serta menimbang berbagai kemungkinan yang terjadi jika sebuah alternatif kebijakan diambil. 4) Perlu diketahui bahwa analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, tetapi lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang harus dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga alternatif-alternatif rencana kebijakan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan kepada pembuat kebijakan. 4 Menurut Teguh Yuwono dan Abdulkahar Badjuri (2002), setidak-tidaknya ada 5 (lima) argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yaitu : 4)

1)

Dengan analisis kebijakan publik, maka pertimbangan

yang scientific, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik, artinya bahwa kebijakan

9

publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif,

bukan

semata-mata

petimbangan

sempit

seperti

misalnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu.

2)

Analisis

kebijakan

yang

baik

dan

komprehensif

memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (Public Welfare). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan pada visi dan misi yang jelas yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib sosial menuju masyarakat yang sejahtera.

3)

Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena

persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini, maka pihak analis kebijakan mestinya berupa sebuah Tim yang multidisiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (expertise).

10

4)

Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan

yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, hal ini disebabkan analis kebijakan mencakup 2 (dua) hal yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal yang bersifat strategik yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.

5)

Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar

untuk meningkatkan partisipasi publik, hal ini karena dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme seperti melalui konsultasi publik, debat publik, curah pikir bersama dengan berbagai pihak terkait (Stakeholders), deliberasi publik dan sebagainya.

b.

Tahapan-Tahapan dalam Analisis Kebijakan

11

Menurut Teguh Yuwono dan Abdulkahar Badjuri (2002), dalam tahapan analisis kebijakan setidak-tidaknya meliputi 5 (lima) langkah, yaitu : 1) Memformulasikan masalah kebijakan Hal ini merupakan langkah pertama dalam sebuah analisis kebijakan. Memformulasikan masalah merupakan hal yang sangat prinsipil dan krusial, karena bila memformulasi masalah yang salah, dengan sendirinya penerapan kebijakan publik pun salah. Penelitian dan pengkajian yang sangat mendalam diperlukan agar dapat menghasilkan formulasi masalah yang tepat dan akurat.

2) Menentukan tujuan dan sasaran kebijakan Setelah masalah diformulasikan kemudian menentukan tujuan dan sasarannya. Tahapan ini sangat penting karena akan menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah. Penentuan sasaran dan tujuan ini penting karena juga akan menentukan panduan arah tindakan dalam implementasi dan evaluasi kebijakan publik. 3) Mengidentifikasi parameter kebijakan Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan proposal kebijakan.

12

4)

Mencari alternatif-alternatif

Tahapan ini membutuhkan penelitian yang serius dan mendalam, tujuannya adalah mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon yang mungkin dilakukan. Beberapa masukan yang dapat dijadikan dasar atau metode mencari alternatif adalah :

a)

Mempelajari kebijakan yang sedang berlangsung saat

ini baik yang terjadi di daerah lain, di Indonesia atau mungkin di negara lain. b) Mempelajari penemuan internasional mengenai permasalahan yang relevan dengan sebuah proposal kebijakan. c) Mempelajari berbagai informasi, review, laporan, atau seminar yang berkaitan dengan isu kebijakan.

13

d)

Mempelajari jurnal-jurnal akademik terbaru yang

berkaitan dengan persoalan-persoalan kebijakan.

e)

Melakukan curah pikir, diskusi dengan para ahli baik

yang berada dalam struktur pemerintahan maupun non pemerintahan, seperti Perguruan Tinggi atau Pusat Studi dan Pusat Kajian lain yang berkompeten.

f)

Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang

akan terkena kebijakan dalam rangka mendalami masalah dan mengidentifikasi respon atau alternatif yang dilakukan.

5)

Menentukan

alternatif

pilihan

mana

yang

mungkin

sebaiknya dilakukan. Hal ini merupakan tahap akhir dalam analisis kebijakan. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang

harus

dilakukan

setelah

tahapan

mencari

alternatif

14

dilakukan. Ini artinya bahwa hasil dari analisis kebijakan sudah didapatkan yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Rekomendasi kebijakan tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu, agar pihak pengambil keputusan dapat menimbang hal mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masingmasing alternatif tentunya sangat diharapkan. c. Tiga Model Dasar Analisis Kebijakan Publik Ada 3 (tiga) model dalam analisis kebijakan publik yaitu : 1) Model Rasional Komprehensif Teori ini menekankan teknik pengambilan keputusan/ kebijakan yang diambil secara rasional dan menyeluruh dengan memperhitungkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif yang ada.

5)

Hasil dari proses tersebut adalah keputusan yang rasional,

yaitu keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Unsur-unsur utama teori ini adalah : a) Identifikasi masalah-masalah yang ada.

b) atau

Penetapan ranking/prioritas atas tujuan-tujuan, nilai

sasaran

secara

jelas

sesuai

dengan

urutan

kepentingannya. c) Penentuan berbagai alternatif pemecahan masalah yang harus diteliti secara seksama.

15

d) Akibat-akibat yang ditimbulkan (analisis biaya dan manfaat) yang ditimbulkan dari setiap alternatif yang ada. e) Membandingkan setiap alternatif yang ada.

f)

Memilih

alternatif

yang

terbaik

yang

dapat

memaksimasi tercapainya tujuan yang diharapkan. 2) Model Inkremental Teori

ini

mencerminkan

suatu

teori

pengambilan

keputusan yang menghindari banyak masalah dan alternatif yang harus dipertimbangkan.

5)

Model ini dipengaruhi sangat

kuat oleh konsep administrative man, dimana menyadari tentang keterbatasan seorang pimpinan/manager atau administrator publik dalam menjalankan fungsi publiknya.

4)

Oleh karena

kebijakan publik selalu berkaitan dengan keterbatasan waktu, keahlian dan biaya, maka tidak mungkin membuat keputusan yang rasional dan komprehensif. Dengan demikian alternatif yang realistik adalah memperbaiki dan meningkatkan kebijakan publik yang sudah ada agar lebih baik, lebih efektif dan efisien. Pokok-pokok teori ini antara lain : 5) a) Pemilihan tujuan dan sasaran serta analisis tindakan empiris yang diperlukan dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat terkait.

16

b)

Pembuat

keputusan

hanya

mempertimbangkan

beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah dan alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental (sedikit-sedikit) dan marjinal. c) Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi.

d)

Redefinisi secara teratur masalah-masalah yang

dihadapi. Pertimbangan pada analisis sarana (cara)-tujuan dan tujuan-sarana (cara) sehingga masalah lebih dapat ditanggulangi. e) Kenyataan

bahwa

tidak

ada

keputusan

atau

cara

pemecahan yang benar-benar tepat bagi tiap masalah. Keputusan

yang

baik

terletak

pada

keyakinan

dan

kesepakatan yang ada. f)

Pembuatan keputusan inkremental pada hakekatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan diarahkan pada perbaikan ketidaksempurnaan (modifikasi).

keputusan

yang

ada

sebelumnya

17

g)

Keputusan inkremental dapat mengurangi resiko

dan biaya yang ditimbulkan oleh suasana ketidakpastian yang ada.

h)

Karakteristik dari inkrementalisme adalah bahwa

keputusan terjadi dalam bentuk langkah-langkah kecil dan karenanya tidak terlalu jauh dari status quo. Keputusan diperoleh dari hasil bargaining yang melelahkan dan persuasif melalui perdebatan ataupun negosiasi. Pandangan

inkremental

adalah

model

pembuatan

keputusan yang membuahkan hasil yang terbatas, praktis dan dapat diterima. Pada prinsipnya setiap pengambil keputusan seringkali bersikap pragmatis, yaitu tidak selalu berusaha menemukan satu-satunya cara yang terbaik untuk pemecahan masalah, namun selalu berusaha menemukan cara pemecahan masalah yang mungkin dapat dilaksanakan.

3)

Model Campuran (Mixed Scanning Model)

18

Model ini timbul berdasarkan pada analisis kelebihan dan kekurangan dari model rasional komprehensif dan inkremantal. Model ini mendasarkan aplikasi pembuatan kebijakan dengan menggunakan kedua model secara fleksibel tergantung dari 4)

masalah dan konteks yang dihadapi.

Dalam kondisi yang

menuntut kebijakan berdimensi luas ke depan, model rasional komprehensif akan dipakai, sedang jika membutuhkan kebijakan yang

meningkat

secara

bertahap

menggunakan

model

inkremental. Pendekatan rasional komprehensif diperlukan untuk mendapatkan

keputusan-keputusan

dasar

dan

strategis,

sedangkan untuk keputusan-keputusan operasional di lapangan digunakan pendekatan inkremental.

5)

Menurut teori yang

dikembangkan oleh Amitai Etzioni, tiap-tiap elemen dalam mixed scanning dapat saling membantu mengurangi kekurangan pihak yang lain. Inkrementalis mengurangi aspek yang tidak realistik pada rasionalisme, sebaliknya rasionalisme mengurangi keputusan cepat yang konservatif dari inkrementalisme dengan melakukan eksplorasi dari berbagai alternatif. d. Proses Pengambilan Keputusan / Kebijakan Pengambilan keputusan merupakan salah satu kegiatan yang paling dasar dalam aktivitas manajemen yang dapat ditemukan pada setiap jenjang organisasi formal (bahkan juga informal). Pengambilan keputusan juga selalu ada pada tiap-tiap proses manajemen, antara lain dalam proses penetapan tujuan,

19

perencanaan,

organizing,

controlling,

staffing,

directing

dan

supervising. Batasan proses pengambilan keputusan adalah suatu proses dengan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan dengan sengaja dalam penentuan atau pemilihan (pilihan) akhir dari berbagai alternatif yang tersedia. 5) Sebagai suatu proses, pengambilan keputusan disusun melalui 4 tahapan atau phase, yaitu : 5)

1)

Intelligence Phase, tahap ini didasarkan pada :

a)

Latar

belakang

sejarah

dan

trend

atau

kecenderungannya b) Perlaku orang lain dan atau organisasi c) Rencana dan tujuan yang dimiliki d) Harapan e) Kebutuhan pengambil keputusan dan tata nilai yang diyakini. 2) Design Phase / Design of Alternative Phase

20

Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan antara lain : a) Pencarian alternatif b) Memodifikasi alternatif c) Membuat pola / desain alternatif yang dibutuhkan 3) Selection Phase Tahap ini meliputi kegiatan memilih atau menentukan suatu alternatif tertentu dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini pengambil keputusan harus mengevaluasi tiap-tiap alternatif yang ada dengan menentukan beberapa kriteria :

a)

Keuntungan / profit yang diperoleh.

b)

Biaya / cost yang dikeluarkan

c) Kualitas produk / hasil yang ada. 4) Implementation Phase

21

Tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan adalah tahap pelaksanaan. Keberhasilan dan kesuksesan dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh alternatif yang dipilih, tetapi lebih

pada

bagaimana

efektivitas

dari

pilihan

tersebut

diimplementasikan. Ada 2 pengaruh dasar dalam kesuksesan pengambilan keputusan yaitu : a) Kualitas Keputusan Merujuk pada adekuat atau tidak suatu keputusan dalam mempengaruhi / memecahkan masalah yang ada. b) Implementasi Keputusan Lebih menekankan pada aktivitas dalam menerapkan keputusan sehingga keputusan-keputusan tersebut dapat “bekerja”

dengan

baik.

Beberapa

isu

krusial

yang

berhubungan dengan fase implementasi antara lain : (a) Kewenangan yang berlaku. (b) Komitmen tertentu yang terjamin pada semua level atau tingkatan manajer. (c) Waktu pelaksanaan. Menurut William N. Dunn ada 5 komponen dalam suatu proses pembuatan kebijakan yang juga merupakan komponen proses pengambilan keputusan yaitu :5) Penentuan masalah, Penentuan alternative, Tindakan / action, Hasil Keputusan dan Pola Pelaksanaan (performance). Dari kelima komponen tersebut, dapat disimpulkan secara praktis pada skema di bawah ini : 5)

22

METODE FORECASTIN G

1 PENENTUAN MASALAH

METODE MONITORING

METODE REKOMENDA SI

3 TINDAKAN

2 PENENTUAN ALTERNATIF

METODE EVALUASI

4 HASIL KEPUTUSAN

5 POLA PELAKSANAAN

FEED-BACK HASIL EVALUASI PROBLEM STRUCTURING

PRACTICAL INFERENCE / KESIMPULAN PRAKTIS

Skema 1 : Proses Pengambilan Keputusan oleh William N Dunn. Oleh Dunn juga dijelaskan antara komponen (1) dan (2) terdapat metode perkiraan / forecasting, yang berarti bahwa untuk memecahkan masalah perlu menggunakan metode perkiraan yang akan

menghasilkan

alternatif

keputusan

untuk

memecahkan

masalah. Antara komponen (2) dan (3) digunakan metode rekomendasi untuk memilih suatu alternatif terbaik yang dianggap sebagai suatu keputusan. Antara (3) dan (4) diperlukan metode

23

pemantauan / monitoring yang cermat untuk mengetahui apakah suatu keputusan yang diimplementasikan tersebut sudah tepat atau tidak. Antara (4) dan (5) atau kembali pada (2) perlu diadakan evaluasi dengan menggunakan cara dan teknik yang tepat. Bila hasil evaluasi menunjukkan ketidakberhasilan implementasi yang terpilih, maka dilakukan proses kembali ke komponen (2) untuk mencari alternatif lainnya. B. Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan kebijakan. Kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana

sebuah

desain

kebijakan

mampu

merumuskan

secara

komprehensif aspek pelaksanaan sekaligus metode evaluasi yang akan dilaksanakan.

4)

Pemahaman ini harus ditekankan agar dalam pelaksaanaan

dan evaluasi kebijakan nantinya akan terjadi suatu aliran proses yang mengalir dan setidak-tidaknya dapat dievaluasi secara baik pada akhir prosesnya. Oleh karena itu tugas seorang analis atau penasehat kebijakan publik juga termasuk menyediakan identifikasi berbagai hal yang ditemui pada tahap implementasi, problem-problem yang ditemui, dan juga strategi apa yang mungkin dilakukan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. 4) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik itu dari internal maupun eksternal. Menurut Howlet dan Ramesh (1995, hal. 154-155) dalam bukunya Badjuri dan Yuwono, menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : 4) 1. Pangkal tolak permasalahan

24

Bila pangkal tolak permasalahan jelas, maka implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan lancar. Artinya bahwa dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berdomain sosial, politik, ekonomi, atau kebudayaan akan lebih memudahkan pelaksanan kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2.

Tingkat keakutan masalah yang dihadapi Pemerintah

Semakin akut persoalan yang dihadapi sebuah kebijakan, maka akan membutuhkan waktu penyelesaian yang semakin lama dan pengorbanan sumber daya yang semakin banyak. 3. Ukuran kelompok yang ditargetkan Semakin kecil targeted groups yang dituju dari sebuah kebijakan publik, tentunya akan semakin mudah dikelola dari pada kelompok target yang besar dan mempunyai ruang lingkup yang luas. 4. Dampak perilaku yang diharapkan Jika dampak yang diinginkan semata-mata kuantitatif, maka akan lebih mudah menanganinya dari pada jika dampak yang diinginkan berdimensi kualitatif yang membutuhkan waktu yang lama. Selain

beberapa

faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan

implementasi di atas, juga ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi kesuksesan implementasi sebuah kebijakan publik. Dalam bukunya Badjuri

25

dan Yuwono (Turner & Hulme 1997, Bridgman & Davis 2000, Alm, Aten & Bahl 2001, Yuwono 2001b) menyatakan bahwa ada beberapa kondisi yang mempengaruhi kesuksesan sebuah implementasi kebijakan yaitu : 4)

1.

Ada tidaknya keterbatasan-keterbatasan eksternal yang parah,

maksudnya jika terdapat penolakan yang besar dari kalangan eksternal organisasi publik, maka jelas implementasi kebijakan akan gagal. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya konstruktif agar konstrain-konstrain eksternal dapat diminimalisir. 2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup. Jika implementasi kebijakan tidak didukung dengan waktu dan sumber daya (manusia dan uang) yang cukup, maka tidak banyak berharap akan berhasilnya implementasi sebuah kebijakan. 3. Adanya dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap

tahap

implementasi

kebijakan. Artinya

adanya

kontinuitas

dukungan sumber daya dalam setiap tahap implementasi yang dipersiapkan secara baik dan matang. 4. Analisis kausalitas akan banyak mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan.

5.

Perlunya sebuah lembaga koordinator yang diperlukan untuk lebih

dominan mengelola tahapan-tahapan implementasi kebijakan. Jika tidak

26

ada lembaga koordinator, maka jelas tidak ada mekanisme akuntabilitas dan

kontinuitas

yang

berkesinambungan

dari

sebuah

proses

implementasi kebijakan publik. 6. Pada tahap awal implementasi, harus ada kejelasan dan kesepakatan mengenai tujuan dan sasaran. Ini sangat penting agar terjadi kejelasan dan kesatupaduan gerak dan langkah dari masing-masing lembaga yang terlibat.

7.

Adanya

pembagian

kerja

yang

jelas

dalam

tiap

tahap

implementasi, sehingga menghasilkan kejelasan hak dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga pelaksana. 8. Adanya koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antar lembaga pelaksana kebijakan.

9.

Adanya kepatuhan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam koordinasi implementasi. Hal ini sangat berkaitan dengan konsistensi dan komitmen antara apa yang tertulis dan apa yang dilaksanakan dalam tahapan implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

27

1.

Suryoputro, Antono, dr, MPH. Modul Administrasi dan Kebijakan

Kesehatan FKM Undip, Semarang, 2004

2.

Kehelai, Williem dan Andres, Michael. Kamus Bahasa Inggris-

Indonesia dan Indonesia-Inggris. 1993

3.

Ratna, Lusia, SH, MKes. Modul Administrasi dan Kebijakan

kesehatan FKM Undip, Semarang, 2004

4.

Yuwono, Teguh dan Badjuri Abdulkahar. Kebijakan Publik konsep dan

strategi, Undip Semarang, cetakan II, 2003

5.

Sriatmi, Ayun, Dra, Mkes. Hand-Out Perencanaan dan Evaluasi

Kesehatan FKM Undip, Semarang, 2003.