Mysterious Death.docx

MYSTERIOUS DEATH 1. Bagaimana penerapan prinsip dasar bioetik kedokteran pada kasus ini? 2. Mengapa ke 4 prinsip dasar tersebut wajib di aplikasikan oleh seorang dokter? 3. Apa itu informed consent dan apa tujuannya? 4. Apa dampak bagi dokter ahli forensic tersebut jika tidak melakukan informed consent? 5. Bagaimana bentuk visum et repertum? Apa semua contentnya? Jawab 1. Beneficence(tindakan berbuat baik):  Untuk mengetahui identitas jasad.  Untuk mengetahui penyebab kematian. Non maleficence (tidak merugikan): 

Tidak melakukan otopsi sebelum mendapat persetujuan dari keluarga pasien berdasarkan skenario apabila dalam keadaan darurat tidak ada keluarga dari jenazah selama 2x24 jam maka tubunya dapat langsung di otopsi.

Autonomy : 

Dalam kasus ini menyerahkan keputusan kepada pasien,namun pada skenario korban telah meninggal sehingga menurut peraturan pemerintah RI No.18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia bab 2 pasal 2 bagian c,yang berisi bahwa bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut, tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat apabila dalam jangka 2x24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dan ia datang ke rumah sakit.

Justice(keadilan) 

Dalam skenario ini tidak adanya pembedaan dalam melakukan otopsi. 2. Sebagai pedoman untuk seorang dokter dalam melakukan standar profesi pelayanan seorang dokter dalam situasi menghadapi kasus konkrit di klinik,serta pembuatan keputusan klinis pada situasi dilematis atau

menghadapi ancaman etikoligal,dan sebagai pegangan pembenaran moral bagi dokter. 3. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan. Tujuannya,agar seorang dokter mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,untuk mengetahui kejelasan tentang semua tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter. 4. Pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.585/MENKES/PER/IX/1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK Bab VI sanksi pasal 13 terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktiknya. 5. 1. Apa itu visum et repertum? Jawab: Visum Et Repertum adalah keterangan (laporan) tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan penyidik tentang apa yang dilihat dan ditemukan terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya untuk kepentingan peradilan. Pengertian Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan tentang orang yang luka atau terhadap mayat yang merupakan keterangan tertulis. (R. Atang Ranoemihardja, 1991: 18) 2. Apa saja jenis-jenis visum? Jawab: Adapun jenis-jenis visum et repertum, antara lain sebagai berikut. Visum pada orang hidup Visum yang diberikan untuk korban luka-luka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, psikiatri dan lain-lain. Berdasarkan waktu pemberiannya visum untuk korban hidup dapat dibedakan atas: 1.Visum seketika adalah visum yang dibuat seketika oleh karena korban tidak memerlukan tindakan khusus atau perawatan dengan perkataan lain korban mengalami luka - luka ringan 2.Visum sementara adalah visum yang dibuat untuk sementara berhubung korban memerlukan tindakan khusus atau perawatan. Dalam hal ini dokter membuat visum tentang apa yang dijumpai pada waktu itu

agar penyidik dapat melakukan penyidikan walaupun visum akhir menyusul kemudian 3.Visum lanjutan adalah visum yang dibuat setelah berakhir masa perawatan dari korban oleh dokter yang merawatnya yang sebelumnya telah dibuat visum sementara untuk awal penyidikan. Visum tersebut dapat lebih dari satu visum tergantung dari dokter atau rumah sakit yang merawat korban. (Idries: 2009) Visum et repertum orang hidup dapat terdiri dari luka : 1. Luka yang paling banyak terjadi adalah luka mekanis, biasanya luka ini bisa karena a. Luka benda tumpul b. Luka benda tajam c. Luka tembakan senjata api 2. Kemudian luka akibat kekerasan fisis diantaranya adalah a. Luka akibat suhu tinggi atau luka bakar b. Luka akibat listrik. 3. Luka akibat zat kimia terdiri dari a. Luka akibat asam kuat b. Akibat basa kuat (Abdussalam: 2006) Visum pada Jenazah yang akan dimintakan visum et repertumnya harus diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan, diikatkan pada ibu jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Pada surat permintaan visum et repertum harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar (pemeriksaan jenazah) atau pemeriksaan dalam/autopsi (pemeriksaan bedah jenazah). Jenis visum et repertum pada orang mati atau mayat. Pemeriksaan luar jenazah yang berupa tindakan yang tidak merusak keutuhan jaringan jenazah secara teliti dan sistematik. Pemeriksaan dalam atau bedah jenazah, pemeriksaan secara menyeluruh dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul.

Kadangkala dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti pemeriksaan histopatologi, toksikologi, serologi, dan sebagainya. (M. Rintongga: 2011) 3. Siapa saja yang berhak meminta dan membuat visum? Yang berhak membuat visum 1.Petugas yang membuat visum et repertum Visum et repertum oleh dokter forensik, dokter umum, dokter spesialis, dokter sipil, militer, dokter pemerintah/swasta agar memperoleh bantuan yang maksimal maka perlu diperhatikan dua hal yaitu: spesialis perlu disesuaikan kasusnya dan fasilitasnya. (LKUI: 1980) 1.

Berdasarkan KUHAP Pasal 133 ayat 1 yang berhak membuat visum yaitu Ahli kedokteran kehakiman Dokter atau ahli lainnya Hal tersebut sesuai dengan pasal 133 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (Dedi Afendi: 2010)

Yang berhak meminta visum Adapun Pejabat yang Berhak mengajukan Permintaan Visum Et Repertum 1.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang- kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (P.P.R.I. No.27 Th 1983) 2.Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik 3. Penyidik Pembantu adalah :

4.Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu sekurang kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi 5. Dalam perkara perdata, hakim perdata dapat minta sediri 6. Dalam perkara agama, hakim agama dapat minta sendiri (undang-undang No.1 Th 1970 pasal 10) 7. Dalam hal orang yang luka atau mayat itu seorang anggota ABRI maka untuk meminta Visum Et Repertum hendaknya menghubungi polisi militer setempat dari kesatuan si korban (instruksi Kapolri No.Pol:Ins/P/20/IX/74 Menurut Ahmad Rahmawan, 2009, yang berhak meminta visum adalah sebagai berikut. (1)Penyidik, sesuai dengan pasal I ayat 1, yaitu pihak kepolisian yang diangkat negara untuk menjalankan undang-undang (2)Di wilayah sendiri, kecuali ada permintaan dari Pemda Tk II. (3)Tidak dibenarkan meminta visum pada perkara yang telah lewat. (4)Pada mayat harus diberi label, sesuai KUHP 133 ayat C

4. Apa landasan hukum yang mengatur tentang visum? Jawab: Dasar Hukum Visum et Repertum diatur dalam: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 133 (2) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (1)Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara 1 tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. 2.KUHAP pasal 6 1.Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

2.Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 3.Staatsblad Tahun 1937 no. 350 Visa reperta seorang dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waku menamatkan pelajaran di Negeri Belanda atau di Indonesia, maupun atas sumpah khusus dalam pasal 2, mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana, selama Visa reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa. 4.KUHAP pasal 184 Alat bukti yang sah adalah: a.Keterangan saksi. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: a. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. b. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2)KUHAP. e. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP. b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa 5. KUHAP Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan 6. KUHAP Pasal 187 Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

5. Bagaimana prosedur permintaan visum? Jawab: Tahapan-tahapan dalam membuat Visum et Repertum pada korban hidup a)Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik b)Penerimaan surat permintaan keterangan para ahli/Visum et Repertum c)Pemeriksaan korban secara medis d)Pengetikan surat keterangan ahli/Visum et Repertum e)Penandatanganan surat keterangan ahli/Visum et Repertum f)Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa. g)Penyerahan surat keterangan ahli/Visum et Repertum 6. Bagaimana peranan dan fungsi visum? Jawab: Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP, visum et repertum turut berperan dalam: proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang pemeriksaan hasil medik yang terdapat di bagian pemberitaan yang dianggap sebagai pengganti barang bukti visum et repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dapat membaca visum et repertum visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hail pemeriksaan edik tersebut tertuang di dalam kesimpulan 7. Bagaimana bentuk dan isi visum? Jawab: Bentuk dan isi visum et repertum ( Idries, 1997) 1.Pro justisia, pada bagian atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis, pengganti materai.

2.Visum et repertum menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti barang bukti 3.Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa pembuat,visum et repertum, identitas peminta visum et repertum, saat dan tempat dilakukanya pemeriksaan dan identitas barang bukti (manusia), sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan visum et repertum dari pihak penyidik dan lebel atau segel 4.Pemberitaan atau hasil pemeriksaan 1. memuat segala sesuatu yang di lihat dan ditemukan pada barang bukti yang di periksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium), yakni bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu