Mpkt A.docx

Alysha Lalita Aryanti

Kesehatan Lingkungan

Sejarah Korupsi di Indonesia Sejak Orde Baru Sampai Sekarang A. Pendahuluan Kata korupsi sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Korupsi pada masa kini semakin banyak, dan korupsi dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah sampai masyarakat menengah ke atas. Padahal korupsi merupakan tindakan yang sangan berdosa dan dilarang untuk dilakukan dalam semua agama. Menurut KBBI korupsi adalah penyelewe kepentngan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi sendiri sudah banyak diberitakan dalam berbagai media baik media elektronik atau media cetak, dan karena tindakan korupsi yang sangat banyak itu, Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia dan peringkat 1 di Asia Tenggara sebagai Negara terkorup.

B. Penjelasan 1. Orde Baru Pada orde ini korupsi semakin banyak dan sering terjadi. Pada saat itu tindakan pemberantasan korupsi hanya retorika politik saja, dan retorika ini diawali pada tanggal 16 Agustus 1967 yang diawali dengan pidato presiden (Soeharto) di depan DPR/MPR yang dimana presiden menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar – akarnya. Karena pernyataan itu dibentuklah TPK (Tim Pemberantasan Korupsi), ternyata sesuai dengan perkataan masyarakat yaitu bahwa tim ini tidak dapat memberantas korupsi karena mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan oermasalahan korupsi hngga akar – akarnya. Dan hingga pada akhirnya terjadinya demonstrasi oleh mahasiswa secara besar – besaran pada tahun 1970 yang bertujuan untuk menuntut dan mendesak Soeharto untuk memenuhi janjinya yaitu untuk lebih serius dalam memberantas korupsi, tutama di Pertamina, Bulog dan Departemen Kehutanan. Dari hal tersebut, terbentuklah lembaga “komite empat” dan ternyata komite ini juga tidak dapat menjalankan tugasnya sehingga

pemerintah Orde Baru menggerakan operasi yang diberi nama “OPSTIB” (Operasi Tertib) yang dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Kegagalan dalam memberantas korupsi terus menerus terjadi. Hal itu disebabkan karena terdapat peraturan perundang – undangan yang sengaja dibuat untuk melindungi tindakan para koruptor agar dari jeratan hukum. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Baru secara nyata juga mencerminkan belum adanya strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif, sehingga penanganan yang dipraktekkan seakan – akan tidak memiliki nilai yang akan mencegah potensi terjadinya korupsi. Lebih dari itu, strategi pemberantasan korupsi yang dibuat tidak didasarkan pada kebijakan yang jelas, yaitu kebijakan yang menitikberatkan upaya pencegahan potensi terjadinya korupsi, tetapi lebih di dominasi untuk kepentingan politik jangka pendek. 2. Era Reformasi – Sekaran Berdasarkan pengalaman pemberatasan korupsi pada Orde lama dan Orde baru, pemerintah di era reformasi didesak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih serius. Pada era ini sudah mulai dibentuk dengan lebih serius badan – badan yang memberantas korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kinerja KPK sangat menonjol bahkan sudah mulai membawa efek jera, sampai akhir tahun 2006 banyak penjabat yang korup di seret ke meja hijau. Tetapi walaupun KPK sudah banyak memberantas korupsi masih banyak juga orang – orang yang korupsi, berarti hal ini tidak dapar dikatakan berhasil secara keseluruhan dalam memberantas korupsi.

C. Penutup Tindakan korupsi masih banyak terjadi sejak dahulu hingga sekarang, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh badan – badan pemberantas korupsi tetapi tidak dapat memberantas secara keseluruhan korupsi yang ada di Indonesia. Tetapi terdapat juga tindakan korupsi di hubngkan dengan hal – hal yang menguntungkan dalam berpolitik. Karena belum menunjukan hasil yang gemilang, hal ini muncul kewajaran apabila korupsi dikaitkan dengan system politik dan birokrasi yang korup, sehingga dapat membentuk budaya di tengah masyarakat yang menganggap korupsi adalah masalah

biasa bukan sebagai kejahatan yang harus segera diselesaikan dan di hilangkan. Tetapi upaya kesadaran korupsi sejak era reformasi tahun 1998 dengan di sahkannya undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN.

Referensi: Suraji. 2008. Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasnnya. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Available at: https://journal.ugm.ac.id [Aksess: 14 November 2018]