Mini Riset Koordinasi Pembangunan.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni tercipatanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan Pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari pada aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan pembangunan yang ada disuatu daerah guna menggalakkan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan.Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis. Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan.

1

Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan manajemen sasaran. Kebutuhan akan pembangunan bagi suatu daerah sudah jelas, yaitu introspeksi yang obyektif, keterusterangan mengenai kekurangan, dan kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua bela pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32/2004, tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaanya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, dengan cara ini akan mampu menyerap partisipasi masyarakat hingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Keinginan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan agar lebih memberdayakan masyarakat dalam pembangunan secara umum telah diatur melalui intruksi mentri dalam Negeri No. 4/1981 tentang mekanisme pengendalian program pembangunan masuk desa serta peraturan menteri dalam Negeri No. 9/1982 tentang pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah (P5D), menurut peraturan tersebut penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap yang pada prinsipnya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up planning) melalui sistem ini diharapkan terjadi peningkatan mutu perencanaan yang komprehensif dan terpadu serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam koridor pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan, dengan mengangkat judul pelaksanaan koordinasi dalam rangka menunjang pembangunan ( Studi di Kecamatan Medan Amplas, kota Medan).

2

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana

Pelaksanaan

Koordinasi

dalam

menunjang

keberhasilan

dalam

pembangunan pada Kecamatan Medan Amplas Kota Medan? 2. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan pada Kecamatan Medan Amplas Kota Medan? 3. Apa permasalahan tentang

Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Medan

Amplas Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam menunjang keberhasilan dalam pembangunan pada Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 2. Pelaksanaan Pembangunan pada Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 3. Permasalahan tentang Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

1. Defenisi Koordinasi Dalam berbagai literatur dapat dijumpai berbagai arti koordinasi dimana disebutkan bahwa koordinasi bersumber pada bahasa latin coordination berarti “ kombinasi atau interaksi yang harmonis”. Interaksi yang harmonis diantara para pegawai suatu organisasi, baik dalam hubungannya cecara timbal balik maupun secara horizontal diantara para pegawai secara timbal balik pula. Demikian pula interaksi antara pimpinan organisasi, apakah ini manajer tingkat tinggi(top manager) atau manajer tingkat menengah (middle manager) dengan masyarakat luar organisasi (Effendi, 1992:116). Adapun pengertian koordinasi menurut Saydam (1997:141) adalah usaha untuk menyatukan dan menyelaraskan kegiatan-kegiata dalam suatu unit kerja atau perusahaan, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran atau keberlawanan antar berbagai kegiatan. Menurut Mulia Nasution (1996:225) bahwa koordinasi adalah proses penyelarasan untuk mencapai tujuan dan diaplikasikan dalam seluruh aktivitas-aktivitas dari unit kerja yang terpisah pada organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Manusia sebagai inti dari sumberdaya organisasi, mengadakan kerjasama yang harmonis, rasional dan formal, dalam koordinasi dan integrasi tinggi guna mencapai sasaran dan tujuan bersama ( individual, kelompok dan organisasi) melalui mekanisme kerja, pembagian tugas dan fungsi yang telah ditetntukan dan disepakati bersama sebelumnya. Suatu oraganisasi akan berhasil mencapai tujuan organisasinya apabila terdapat koordinasi kerja yang baik antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam organisasi. tampa adanya organisasi maka akan terjadi peran yang saling tumpang tindih dalam organisasi tersebut yang akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

2. Unsur-unsur Koordinasi Pada dasarnya suatu organisasi adalah merupakan pula suatu sistem yang bagianbagianya ialah unit-unit. Setiap unit walaupun mempunyai tugas dan fungsi tersendiri , namun setiap unit tak dapat melepaskan diri dari unit-unit lainnya.demikian halnya karena suatu unit tak mungkin berfungsi dengan baik tampa dibantu unit lainnya,serta tiap unit berkewajiban membantu pelaksanaan fungsi unit lainnya bila seluruh organisasi ingin

4

bergerak dengan lancar dan efektif melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi adalah: 1. Unit kerja atau organisasi-organisasi adalah kelompok kerja didalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda; 2. Sumberdaya ( potensi) adalah tenaga kerja, pengalaman tenaga kerja,perlengkapan produksi,anggaran, dan fasilitas kerja lainya; 3. Kesatu paduan: merupakan hubungan yang terdapat antara satu unit kerja sehingga dapat diwujudkan aktifitas yang terintegrasi atau aktifitas satu kesatuan yang terpadu; 4. Gerakan aktifitas: merupakan daya gerak aktifitas yang dilakukan menejer, supervisior dalam melakukan tugasnya guna mencapai tujuan organisasi; 5. Keserasian: merupakan urutan dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah tersusun dengan baik,dan dilakukan pada waktu yang bersamaan akan tetapi tanpa menimbulkan pertentangan walupun pada unit kerja yang sama atau berbeda; dan 6. Arah yang sama (sasaran): hal ini ditetapkan sebagai pedoman sasaran yang telah ditentukan. Saluran sumber daya yang diarahkan pada sasaran yang satu, sehingga tidak terjadi penyimpangan. 3. Jenis-jenis Koordinasi Menurut Malayu Hasibuan (2005:87) Koordinasi dibedakan menjadi : 1. Koordinasi Vertikal yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini mencakup kesatuan tindakan, pemahaman prosedur kerja, penyelesaian konflik, pelaksanaan tugas, peningkatan kerja sama, dan peningkatan produktivitas kerja. Koordinasi vertikal mengkoordinasikan kegiatan indifidu dan kelompok sepanjang hirarki kewenangan, koordiansi, koordinasi vertikal mencakup rantai komando tentang pengawasan, delegasi dan masalah sentralisasi dan desentralisasi. Makin berbeda fungsi yang diawasi tentang pengawasan berkurang, makin jauh jarak antara fungsi yang diawasi, makin kurang tentang pengawasan. Makin perlu koordinasi semakin sempit tentang pengawasan dan makin perlu perencanaan makin sempit pula tentang pengawasan. 2. Koordinasi

Horizontal

yaitu

mengkoordinasikan

tindakan.-tindakan

atau

kegiatankegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh para pegawai terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. organisasi horizontal dimana kegiatan dipadukan pada peringkat yang sama, diperoleh dengan cara membentuk tim, satuan

5

tugas dan penghubung. Dengan ini muncul wewenang fungsional dan hubungan antara organisasi dan staf. Menurut peraturan pemerintah RI no. 6 tahun 1988: 1. Koordinasi fungsional adalah koordinasi antara dua atau lebih instansi bersangkutan yang mempunyai program yang berkaitan era; 2. Koordinasi instansional adalah koordinasi terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan; dan 3. Koordinasi teritori adalah kordinasi terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu. 4.

Fungsi dan Manfaat Koordinasi Sebagai salah satu fungsi admnistrasi, koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Koordinasi yang baik akan mengakibatkan terlaksananya tugas-tugas organisasi secara efisien dan efektif. Koordinasi adalah akibat logis dari adanya prinsip pembagian tugas, dimana setiap satuan unit kerja hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang lebih baik diperlukan kerja sama antar astuan kerja organisasi. Menurut Hasibuan (2005:88) beberapa manfaat yang diperoleh apabila suatu organisasi menjalankan fungsi koordinasi, yakni sebagai berikut : a. Koordinasi dapat menghindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satua organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi; b. Koordinasi dapat menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa organisasinya atau pejabatnya merupakan yang paling penting; c. Koordinasi dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya sebutan fasilitas atau pertentangan antar satuan organisasi atau antar pribadi; d. Koordinasi dapat menghindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu yang lama; e. Koordinasi dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap sebuah aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para anggotanya; f. Koordinasi dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekeosongan terhadap pengerjaan tugas oleh para anggotanya; g. Koordinasi dapat menumbuhkan kesadaran diantara sesama anggota yang ada dalam satuan organisasi yang sama untuk saling memberitahukan masalah; dan h. Koordinasi dapat menjamin kesatuan langkah, tindakan, dan sikap serta kebiajaksanaan di antara para anggotanya. 6

B. Konsep Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan yang berencana, dimana adanya suatu kenyataan fisik dan keadaan jiwa yang diupayakan oleh masyarakat sebagai subjek dari pembangunan yang dilaksanakan melalui suatu kombinasi sebagai suatu proses sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik. Pembangunan bukan saja sebagai perubahan dalam bentuk fisik semata juga meniti beratkan pada perubahan spiritual sehingga diharapkanterjadi keselarasan atau keseimbangan. Sedangkan Siagian (2006:67) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha perubahan dari keadaan dari kondisi masyarakat tertentu, kepada suatu keadaan dan kondisi masyarakat yang dianggap lebih baik. Selanjutnya Kamarsya (2001) mengatakan bahwa pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu mencakup: pertama, kecukupan dan kemandirian lahiriah seperti pangan, sandang, papan pendapatan yang layak dan sebagainya. Kedua,kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, kerukunan sosial, ketentraman beragama dan sebagainya. Ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh masyarakat sebagaimana tercermin dalam perbaikan kesejahteraan hidup yang berkeadilan. Kemudian Siagian (2001) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara ataupun pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

pembangunan desa

diharapkan

mampu

membulatkan tekad dan memadukan potensi sumberdaya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat desa/kelurahan, maka pembangunan desa/kelurahan melekat sifat multi sektor yang mengharuskan desa/kelurahan secara terintegrasi dan terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga optimasi dari pada pembangunan tersebut dapat dicapai, berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan adalah meningkatkan taraf penghidupan masyarakat desa/kelurahan dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari pada masyarakat desa/kelurahan berdasarkan asas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa/kelurahan dan serta asas pemufakatan antara angota-angggota masyarakat desa/kelurahan dengan bimbingan suatu keseluruhan atau kebulatan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.

7

Sehubungan dengan hal tersebut Tjokroamidjojo (2002) mengatakan bahwa metode pembangunan masyarakat desa/kelurahan menghasilkan 3 hal yaitu: a. Kesatuan pikiran dan tindakan antara instansi serta badan yang menggerakan atau mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat dan badan swasta; b. Perubahan cara berpikir dan cara hidup sosial ekonomi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan; c. Pengembangan wilayah berdasarkan tujuan ganda. C. Kerangka Berfikir

Koordinasi adalah kegiatan mengkoordinasikan segenap kegiatan individu dan kelompok sepanjang hirarki kewenangan. Koordinasi mencakup rantai komando tentang pengawasan, delegasi dan masalah sentralisasi dan desentralisasi. Makin berbeda fungsi yang diawasi tentang pengawasan berkurang, makin jauh jarak antara fungsi yang diawasi, makin kurang tentang pengawasan. Makin perlu koordinasi semakin sempit tentang tentang pengawasan dan makin perlu perencanaan makin sempit pula tentang pengawasaan.

8

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Medan Amplas, Pada tanggal 21 Februari 2019. Observasi Kekantor Camat memakan waktu selama 1 hari. Lalu minggu berikutnya kami lakukan untuk menuyusun laporan kami. B. Informan Penelitian Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 3 (Tiga) orang Kepala Seksi dan 5 (lima) orang Staff, maka kami menetapkan Camat Medan Amplas sebagai informan kunci (key informan).

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian ini adalah suatu penelitian kualitatif yaitu untuk penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial yang dimaksudkan dalam pertanyaan penelitian. Dalam pengambilan data digunakan tiga teknik sebagai upaya memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, saya mengambil data para pegawai di Kantor Camat Medan Amplas. Dari para pegawai tersebut kami mendapatkan data dan informasi mengenai sistem kerja yang dilakukan dikantor tersebut.. Adapun instrumen yang digunakan adalah : 1. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah: 1. Camat Medan Amplas sebagai informan kunci (key informan) 2. Sekretaris Camat. 3. Tiga orang Kepala Seksi dan 4. Tiga Orang Staff 2. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka. 3. Kaji Dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung Jawab masing-masing aparat.

D. Analisis Data Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti

9

melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

10