Marketing Barangjasa.docx

MANAJEMEN PEMASARAN “Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pemerintahan”

Kelompok 9: 1. Azka Aurellia Irawan (C1B017069) 2. Ardiani 3. Ilham M. Tihar 4. Viary Bonanza

I.

Latar Belakang Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunujang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah lebih rumit karna berhubungan dengan APBN/APBD yang digunakan untuk pembayaran barang atau jasa tersebut. Dan juga terdapat beberapa aturan yang mengatur prosesnya, yaitu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II.

Tujuan 1. Mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa pada kantor pemerintah 2. Memenuhi tugas Manajemen Pemasaran

III.

Metode Penelitian Metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan metode wawancara bersama panitia bidang Pengadaan Barang dan Jasa di kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Bengkulu.

IV.

Pembahasan Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan, ada beberapa istilah lagi yang harus diketahui agar tidak menimbulkan ambiguitas, beberapa diantaranya adalah: Pelaku pengadaan barang Barang/Jasa yang diatur dalam Pasal 8 Perpres no 16 tahun 2018 terdiri atas: 1. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang wewenang penggunaan anggaran. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambik keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibarkan pengeluaran anggaran belanja 4. Unit Keja Pengadaan adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan Pengaadan Barang/Jasa 5. Kelompok Kerja Pemilihan adalah SDM yang ditetapkan oleh pimpinan untuk mengelola pemilihan Penyedia 6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing 7. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 8. Peyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan Swakelola

9.

Pengelola pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Perlu diketahui juga untuk semua proses Pengadaan Barang/Jasa diwajibkan mengikuti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan jika ada 1 rangkaian yang terlewatkan atau tidak dilalui itu ada resiko hukumnya tersendiri. Untuk proses Pengadaan dengan nilai dibawah Rp 200.000.000 itu dilakukan Pengadaan Langsung yaitu dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepadapenyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut harus menggunakan bentuk kontrak/ bukti pembelian sebagaimana diatur dalam pasal 28, yaitu: 1. Bukti Pembelian/pembayaran untuk Pengadaan dengan nilai paling Banyak Rp. 10.000.000 2. Kuitansi untuk Pengadaan dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000 3. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000 4. Surat Perjanjian untuk Pengadaan dengan nilai paling sedikit Rp. 200.000.000 5. Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000 dilaksanakan lelang melalui Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), prosesnya ialah melalui seleksi (tender atau lelang elektronik) dan dilakukan kepada panitia atau kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa yang telah memenuhi persyaratan terhadap pekerjaan yang dilakukan serta harus mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk nilai lelang yang diisyaratkan. Mengenai waktu Pengadaan Barang/Jasa itu sudah terdapat jadwal yang disepakati misalnya untuk memasuki penawara diatur melalui tata cara lelang (pelaksanaan melalui tender).Pelaksanaan Pemilihan Penyedia diatur dalam Pasal 50 yaitu: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.

Jika yang masuk tidak memenuhi syarat lelang yang telah ditetapkan maka dianggap gagal dan diumumkan lagi dari awal pada website, kalau website/portal dibengkulu itu LPSE.bengkulukota.go.id disana terdapat spesifikasi lengkap mengenai barang tersebut. Tender/Seleksi yang gagal diatur dalam pasal 51 yaitu: (1) Prakualifikasi gagal dalam hal: a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidaksehat; g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK. (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. (4) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA. (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segeramelakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yanglulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. (6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan: a. evaluasi penawaran ulang; b. penyampaian penawaran ulang; atau c. Tender/Seleksi ulang. (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.

(9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i. (10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi. Lelang dilakukan melalui E-purchasing misalnya seperti pengadaan barang elektronik, pembelian alat kesehatan, Mobil dan transportasi lainnya oleh pejabat pengadaan, belanja melalui E-purchasing ini sudah terdapat katalog barang dan sudah ada standar tersendiri untuk semua produk nya, dan harga yang terdapat dalam katalog itu bersifatnya nasional yang artinya sama semua se-Indonesia. Untuk memilih barang yang akan dibeli tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, tugas memilih ini hanya boleh dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Ketika instansi membutuhkan barang membeli melalu E-purchasing yang terdapat pada E-katalog yang sudah ter-registrasi oleh LKPP. Kita berikan contoh misalnya Instansi PU Kota Bengkulu ingin membeli Motor dengan harga Rp15.000.000 (harga sudah memperhitungkan pajak) dengan TKDN 30% dan sisanya ekspor, pada ecatalog terdapat banyak sekali pilihan motor, Pejabat pengadaan harus memilih sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan. Berikut adalah website e-katalog, bisa dibuka di e-katalog.lkpp.go.id

Bisa dilihat terdapat banyak sekali pilihan-pilihan, tetapi Pejabat pengadaan hanya bisa meng-klik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan tidak boleh lebih. Bagaimana dengan perencanaan darurat? Perencanaan “darurat” dilakukan jika terjadi bencana alam, ketika sudah terjadi kuasa PA/PPK langsung menunjuk penyedia yang berkompetensi di negara itu dan harus bisa dilakukan secara langsung. V.

Kesimpulan Setelah mengetahui seluk beluk mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerinah beserta pihak-pihak yang terkait didalamnya, kita dapat mengambil nilai dan informasi yang dibutuhkan, tidak hanya mengenai peraturan yang berubah dan problem terbesar dalam pengadaan barang dan jasa, kita pun dapat memahami kinerja dan proses dilakukan dalam memenuhi kebutuhan instansi tersebut. Dengan tantangan dan dinamikanya sendiri, instansi dan penyedia jasa telah membangun sebuah hubungan yang tergantung satu sama lain dan membuat sebuah rangkaian yang menyambung mampu menghidupi orang di lingkaran tersebut. Terlepas dari pentingnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sungguh akan lebih baik jika kedepannya proses dilakukan lebih efisien dan transparan.