Manajemen Sdmk Di Puskesmas: Tarsi Jelalu Wi Upt Latnakes Kupang

1

MANAJEMEN SDMK DI PUSKESMAS

Tarsi Jelalu WI UPT Latnakes Kupang

2

TUJUAN PEMBELAJARAN TUJUAN UMUM Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan mampu memahami manajemen SDMK di Puskesmas TUJUAN KHUSUS Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan mampu : 1. Menjelaskan perencaaan SDMK di Puskesmas 2. Menjelaskan pengorganisasian SDMK di Puskesmas 3. Menjelaskan pengembangan komptensi SDMK di Puskesmas

3

4

UU NO. 36 / 2009 TENTANG KESEHATAN

Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan (pasal 21 ayat 1 UU Nakes) 

UU NO. 36 /2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN



Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes) Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes)

PERMENKES NO.33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK

5

PERENCANAAN SDMK DI PUSKESMAS

6

PENGERTIAN PERENCANAAN SDM  Mondy dan Noe :Perencanaan SDM merupakan proses yg secara sistematis mengkaji keadan SDM utk memastikan bahwa jenis, jumlah dan kualitas dgn keterampilan yg tepat, akan tersedia pd saat mereka dibutuhkan  Perencanaan SDMK : Proses yg sistemats dlm upaya menetapkan, jumlah dan kualifikasi SDMK yg dibutuhkan sesuai dgn kondsi suatu wilayah dlm rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK - Merekapitulasi hasil Renbut Prov (Agregat) - Mengevaluasi hasil Rekap Rennbut SDMK Prov

- Menetapkan kebijakan Renbut SDMK Nas - Sosialisasi & Advokasi Kebij Renbut SDMK - Menetapkan kebijakan Prov - Sosialisasi dan advokasi - Memfasilitasi Metode Renbut SDMK

- Menghitung Renbut SDMK Institusi / UPTD Proviinsi - Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK

Institusi / Faskes

- Menghitung Renbut SDMK

- Memfasilitasi Metode

Institusi/ Faskes

Renbut SDMK kpd Institusi dan Faskes -

Menghitung Renbut SDMK Menyusun Renbut SDMK

Institusi Kab/Kota - Merekapitulasi hasil perhitungan Renbut SDMK Faskes dan Institusi

8

METODE PERENCANAAN SDMK

JENIS METODE

Metode Secara Institusi Meode Secara Wilayah

ABK Standar Ketenagaan Minimal Rasio Penduduk

9 …….lanjutan METODE PERENCANAAN SDMK

ABK  Pengajuan formasi CPNS,  sebagai bahan untuk penataan SDMK

Standar Ketenagaan Minimal

 Pemenuhan Nakes secara temporary,  untuk proses akreditasi  pendirian faskes baru

DIPAKAI PUSKESMAS UTK PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM

Rasio Penduduk

Menghitung kecukupan nakes dibadingkan jumlah penduduk secara global (Provinsi dan Nasional)

10

PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK DENGAN METODE ABK

Analisis Beban Kerja (ABK) Kesehatan

11

menghasilkan perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan riil di tingkat institusi baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun non Fasyankes sesuai dengan beban kerja organisasi dan kompetensi jabatan yang dipegangnya

Latar Belakang SE MENPAN NO 6 TAHUN 2012  Point 5a no 1  Perhitungan beban kerja dlm rangka penyusunan formasi PNS ditindaklanjuti dengan pedoman perhitungan tenaga kesehatan yang dikeluarkan Menkes

12

Langkah-langkah perencanaan SDMK dengan Metode ABK 1 2

3

Menetapkan Faskes dan Jenis SDMK Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) Menetapkan Komponen Beban Kerja dan Norma Waktu

4

Menghitung Standar Beban Kerja (SBK)

5

Menghitung Standar Tugas Penunjang (STP)

6

Menghitung Kebutuhan SDMK

LANGKAH 1 Menetapkan Faskes dan Jenis Jabatan No. 1

Faskes Puskesmas “A”

13

Jenis Jabatan

Dokter Dokter gigi Perawat Bidan … … … … dst Acuan : 1. UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas Catatan : Kolom 1, 2 dan 3 di atas utk Dinkes (Puskesmas hanya gunakan kolom 1 dan 3)

LANGKAH 2 Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) DALAM 1 TAHUN

14

Jam Kerja Instansi Pemerintah 37,5 jam/minggu(5 hari kerja /minggu maupun 6 hari kerja/minggu)

WKT

Waktu yang digunakan oleh SDMK untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam kurun waktu 1 tahun

Kepres No.68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintahan Permen PAN-RB No. 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah

Jam Kerja Efektif (JKE) sebesar 1.200 jam/tahun atau 72.000 menit/tahun

15 KODE

KOMPONEN

KETERANGAN

RUMUS

JUMLAH

SATUAN

A

B

C

D

E

F

1

5 hari kerja/minggu

52 (mg)

5x52 =260

hari/thn

6 hari kerja/minggu

52 (mg)

6x52 = 312

hari/thn

A

Hari Kerja

3

B

Cuti Pegawai

Peraturan Kepeg.

12

hari/thn

4

C

Libur Nasional

1 tahun (kalender)

19

hari/thn

5

D

Mengikuti Pelatihan

Rata2 (1 tahun)

5

hari/thn

6

E

Absen (sakit, dll)

Rata2 (1 tahun)

12

hari/thn

7

F

Waktu kerja (1 mg)

Kepres No.68/1995

37,5

jam/mg

8

G

Jam Kerja Efektif (JKE)

Permen PAN-RB 26/2011

70% x 37,5

26,25

jam/mg

5 hari kerja/minggu

E8/5

5,25

jam/mg

WK

Waktu Kerja : ……. Jam/ hari

6 hari kerja/minggu

E8/6

4,375

jam/mg

Waktu Kerja Tersedia : …… hari/thn

5 hari kerja/minggu

E1-(E3+E4+E5+E6)

212

hari/thn

6 hari kerja/minggu

E2-(E3+E4+E5+E6)

264

hari/thn

Waktu Kerja Tersedia : …… jam/thn

5 hari kerja/minggu

E1-(E3+E4+E5+E6)xE9

1113

jam/thn

6 hari kerja/minggu

E2-(E3+E4+E5+E6)xE10

1155

jam/thn

2

9 10 11 12

13 14

WKT

 WKT dibulatkan dlm jam : 1.200 jam/tahun WKT dibulatkan dalam menit : 1.200 jam x 60 menit = 72.000 menit/tahun

Langkah 3 Menetapkan Komponen Beban Kerja dan Norma Waktu KOMPONEN BEBAN KERJA

NORMA WAKTU

Jenis tugas/uraian tugas yg secara nyata dilaksnakan oleh jenis SDMK tertentu sesuai dengan TUPOKSI yang ditetapkan (uraian tugas pokok dan tugas penunjang  Rata-rata waktu yg dibutuhkan oleh seorang SDMK untuk melaksanakan suatu kegiatan (lihat uraian tugas) secara normal sesuai dengan standar pelayanan yg berlaku pada suatu faskes (SOP), baik tugas pokok maupun tugas penunjang)  Kebutuhan waktu dapat bervariasi antara Faskes, tergantung : SOP, Sarpras, kompetensi teknis SDMK bersangkutan  Rata-rata waktu berdasarkan anjab (kalau ada), pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan ditetapkan bersama

17

 Mulai langkah 3 s/d langkah 6 harus diuraikan per jenis Tenaga pada langkah 1  Contoh : penetapan komponen beban kerja dan norma waktu untuk Bidan NO

1

2

Jenis Tugas

Kegiatan

1. Yan. ANC (K1-4) 2. Pertolongan Persalinan 3. Yan. Ibu Nifas (KF1-3) Tugas Pokok 4. Yan. BBL (KN1-3) 5. Yan. Gadar Obs 6. Yan Gadar Neot 7. Yan Bayi (1-4)

Tugas Penunjang

1. Melaksanakan RR 2. Melaksanakan KR 3. Memberikan Yan Posyandu 4. Melaksanakan Keg.UKS 5. Mengikuti pertemuan bulanan

Norma waktu

Satuan

30 600 60 60 60 60 30

menit/ps menit/ps mnt/psn menit/ps menit/ps menit/ps menit/ps

20 2 2 2 2

Mnt/hr Jam/mg Jam/bln Jam/bln Jam/bln

LANGKAH 4 Menetapkan Standar Beban Kerja (SBK)

SBK

Volume kerja dalam 1 tahun utk setiap SDMK (hanya tugas pokok)

Waktu Kerja Tersedia (WKT) SBK = Norma Waktu Per Kegiatan Pokok

18

19

Contoh : penetapan SBK untuk Bidan (INGAT….BUATKAN UTK SEMUA TENAGA)

NO

Jenis Tugas

Kegiatan

Norma Waktu (menit)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Yan. ANC (K1-4)

30

menit/ps

72000

2400

2. Pertolongan Persalinan

600

menit/ps

72000

120

3. Yan. Ibu Nifas (KF1-3)

60

mnt/psn

72000

1200

60

menit/ps

72000

1200

60

menit/ps

72000

1200

6. Yan Gadar Neot

60

menit/ps

72000

1200

7. Yan Bayi (1-4)

30

menit/ps

72000

2400

1

Tugas Pokok 4. Yan. BBL (KN1-3) 5. Yan. Gadar Obs

Satuan mnt/Ps

WKT menit

SBK (6)/(4)

20

LANGKAH 5 Menetapkan Standar Tugas Penunjang (STP)

STP

Proporsi waktu yg digunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan dlm uraian kegiatan penunjang(menit) per satuan waktu (hari, minggu, bulan, semester)

LANGKAH-LANGKAH MENETAPKAN STP: 1. Tentukan Waktu kegiatan untuk setiap kegiatan penunjang yg tercantum pada langkah 3 (komponen beban kerja dan norma waktu untuk kegiatan penunjang) : …….. menit/tahun Contoh : 1). Melaksanakan RR (record & Report) : 20 menit/hari Waktu kegiatan yg dibutuhkan : 20 menit x 260 hari = 5.200 menit/tahun 2). Melaks Kunj Rumh (KR) : 120 menit/minggu Waktu kegiatan yg dibutuhkan : 120 menit x 52 minggu = 6.240 menit/thn

21

……lanjutan LANGKAH-LANGKAH MENETAPKAN STP:

2. Menentukan Faktor Tugas Penunjang (FTP) Waktu Kegiatan FTP =

WKT

X 100

3. Menetapkan Standar Tugas Penunjang (STP)

STP =

1 (1-FTP/100)

22

NO

Jenis Tugas

Kegiatan

Rata-rata waktu

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Waktu Keg (mnt/th) (6)

1. Melaksanakan RR

20

mnt/hr

2. Melaksanakan KR

120

3.Yan Posyandu

2

Tugas Penunjang

WKT mnt/th

FTP %

(7)

(8)

5200

72000

7.3

mnt/mg

6240

72000

8.7

180

mnt/bln

2160

72000

3.0

4. Melaks Keg.UKS

180

mnt/bln

2160

72000

3.0

5. Pertemuan bln

240

mnt/bln

2880

72000

4.0

20

mnt/hr

5280

72000

7.3

7. Mini Lokakarya

120

mnt/bln

1440

72000

2.0

8. Penyul.ASI ekskl

120

mnt/mg

6240

72000

8.7

6. Pengob.Sederhn

Faktor Tugas Penunjang (Jumlah FTP semua kegiatan) dalam % Standar Tugas Penunjang (STP) =(1/(1 – FTP/100))

55.0 2.22

LANGKAH 6 Menghitung Kebutuhan SDMK DATA DAN INFORMASI YG DIBUTUHKAN UNTUK HITUNG JUMLAH SDM CONTOH : BIDAN

 Standar Beban Kerja (SBK) : diambil dari data SBK pd langkah 4  Standar Tugas Penunjang (STP) : diambil dari hasil perhitungan langkah 5  Data Capaian(cakupan tugas Pokok dan Kegiatan) : diambil dari data cakupan kegiatan selama 1 tahun terakhir  Contoh : Pelayanan ANC selama 1 tahun = 845 Bumil

23

24

Lajutan langkah 6

Langkah-langkah Perhitungan Kebutuhan SDMK 1. Hitung cakupan setiap tugas pokok : berdasarkan data cakupan masing-masing kegiatan pokok dalam 1 tahun (misal : Kegiatan pelayanan ANC : cakupannya 845 Bumil 2. Hitung kebutuhan tenaga pada setiap kegiatan tugas pokok untuk dapat melaksnakan setiap kegiatan tugas pokok, dgn Rumus : Cakupan SBK 3. Hitung Jumlah kebutuhan Tenaga Tugas Pokok (JKT) untuk melaksanakan seluruh tugas pokok : Jumlah total kebutuhan tenaga dari semua kegiatan pokok pd angka 2 di atas. 4. Hitung Total kebutuhan SDMK (utk laksanakan tugas pokok dan tugas penunjang), dgn Rumus : JKT X STP

25

Contoh : Perhitungan Kebutuhan SDMK (Bidan) Pusk "A”Th 2014 Jenis Tugas

Kegiatan

(1)

(2)

A. Tugas Pokok

Capaian (1 th)

SBK

Kebutuhan SDMK (Bidan)

(3)

(4)

1. Yan. ANC (K1-4)

845

2400

0.35

2. Pertolongan Persalinan

197

120

1.64

3. Yan. Ibu Nifas (KF1-3)

342

1200

0.29

4. Yan. BBL (KN1-3)

326

1200

0.27

5. Yan. Gadar Obstetri

35

1200

0.03

6. Yan. Gadar Neonatus

31

1200

0.03

7. Yan Bayi (1-4)

452

2400

0.19

B. Tugas Penunjang

(5)

=(3)/(4)

JKT = Jumlah Kebutuhan Tenaga Tugas Pokok (Bidan)

2.79

Standar Tugas Penunjang (hasil dari Langkah 5)

2.22

Total Kebutuhan SDMK (Bidan)=

(JKT x STP)

Pembulatan

6.21

6

26

DENGAN MELAKSANAKAN LANGKAH 1 S/D 6 MAKA DILAKUKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA BERDASARKAN ABK UNTUK MASING-MASING TENAGA

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA SDM PUSKESMAS ……….TAHUN 2018 No.

Jenis Ketenagaan

1

Dokter

2

4

-2

Kurang 2

2

Dokter gigi

1

2

-1

Kurang 1

3

Perawat

12

13

-3

Kurang 3

4

Bidan

10

10

0

Sesuai

5

Sanitarian

2

3

-1

Kurang 1

6

Apoteker

1

2

-1

Kurang 1

7

Asisten Apoteker

1

3

-2

Kurang 2

8

dll

1

1

0

Sesuai

30

38

-10

Jumlah

Jumlah saat Jumlah yg ini dibutuhkan

Kesenjangan

Ket.

28

Rekapitulasi Kebutuhan SDMK BIdan Dengan Metode ABK Di Kabupaten/Kota “X” Tahun 2018 No

Puskesma s

(1) (2) 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G 8 H 9 I Kab/kota “X”

Juml.SDMK (Bidan) saat ini (4) 4 8 9 8 16 10 8 5 15 126

Kebutuhan SDMK Kesenjang (Bidan) an seharusnya (6)=(4)-(5) (5) (6) 6 -2 8 0 11 -2 7 +1 16 0 8 +2 7 +1 6 -1 14 +1 138 -12

Keadaan

(7) Kurang Sesuai Kurang Lebih Sesuai Lebih Lebih Kurang Lebih Kurang

Demikian juga utk rekapitulasi Kebutuhan SDMK lainya……

30

31

Metode Standar Ketenagaan Minimal tepat digunakan untuk Pendirian Faskes Baru sebagai persyaratan ijin pendirian, dan Peningkatan Status / Kelas Faskes (RS, RSK, Puskesmas, RS Swsta, UPT / UPTD)  Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (sumber: Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit dan Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas)

32

1. Hasil perhitungan rencana kebutuhan SDMK dapat digunakan untuk melaksanakan redistribusi SDMK DI FASKES

2. Hasil perhitungan rencana kebutuhan SDMK DENGAN STANDAR KETENAGAAN MINIMAL tdk dapat diusulkan untuk alokasi formasi ke Kementerian PAN-RB melalui BKD kabupaten/kota atau BKD provinsi atau langsung ke Kemen PAN-RB

Kemenkes  direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan secara temporary  penugasan khusus individu, WAJIB KERJA SUKARERELA dr. Spesialis

33

1. Informasi Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 2. Data jenis, jumlah, dan kualifikasi SDMK sebagai data kondisi saat ini atau tahun terakhir untuk dibandingkan dengan Standar Kebutuhan Minimal (sumber data: Sekretariat rumah sakit atau Puskesmas atau sekretariat Dinkes Kabupaten/kota).

34

LANGKAH-LANGKAH METODE STANDAR KETENAGAAN MINIMAL LANGKAH-01 Penetapan Standar Ketenagaan Minimal Faskes :

• Standar Ketenagaan Minimal SDMK Puskesmas menurut Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas LANGKAH-02 Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK di Puskesmas  Membandingkan antara jumlah standar dengan jumlah SDMK yang ada di puskesmas sehingga terlihat apakah SDMK yang ada sudah sesuai dengan standar atau belum. Output dari perhitungan dengan menggunakan standar ini bisa berupa : Perhitungan Kebutuhan SDMK Puskesmas: i. Puskesmas Kawasan Perkotaan ii. Puskesmas Kawasan Pedesaan iii. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

35

Standar Ketenagaan Puskesmas Berdasarkan Permenkes 75/2014

No. Jenis Tenaga

Puskesmas Kawasan Perkotaan

Puskesmas Kawasan Pedesaan

Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

Non RI

RI

Non RI

RI

Non RI

RI

1

Dokter / dokter layanan primer

1

2

1

2

1

2

2

Dokter gigi

1

1

1

1

1

1

3

Perawat

5

8

5

8

5

8

4

Bidan

4

7

4

7

4

7

5

Tenaga Kesmas

2

2

1

1

1

1

6

Tenaga kesling

1

1

1

1

1

1

7

Ahli teknologi Lab. medic

1

1

1

1

1

1

8

Tenaga gizi

1

2

1

2

1

2

9

Tenaga kefarmasian

1

2

1

1

1

1

10

Tenaga Adminintrasi

3

3

2

2

2

2

11

Pekarya

2

2

1

1

1

1

22

31

19

27

19

27

Jumlah

36

 BUAT ANALISIS BERDASARKAN KETENAGAAN MINIMAL  BUAT RENCANA KEBUTUHAN SDMK

SDMK STANDAR

PEMENUHAN

37

PENGORGANISASIAN SDMK DI PUSKESMAS

38

PENGERTIAN PENGORGANISASIAN

 Pengorganisasian adalah langkah utk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang utk dapat mencapai tujuan organisasi  Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yg mempunyai peranan penting seperti fungsi manajemen lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi

39

MANFAAT PENGORGANISASIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Adanya kelompok orang yg bekerjasama Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai Adanya pekerjaan yang akan dikerjakan Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan Adanya wewenang dan dan tanggung jawab Adanya pendelegasian wewenang

40

PENGORGANISASIAN STAF PUSKESMAS OLEH KEPALA PUSKESMAS  Mengatur seluruh staf puskesmas untuk dapat melaksnakan tugas pokok dan fungsi puskesmas dalam rangka mencapai tujuan Puskesmas.  Melakukan penggolongan kerja (Tata usaha,UKM dan UKP)  Melakukan pembagian kerja (Uraian tugas)  Membuat struktur oraganisasi dan menempatkan orang dalam struktur organisasi

41

PENGEMBAGAN KOMPETENSI SDMK DI PUSKESMAS

42

Pengertian kompetensi  Kompetensi merupakan kewenangan dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu jabatan yg diembannya  Untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan maka perlu ada standar kompetensi  Standar kompetensi sebagai acuan untuk menempatkan seseorang pada tempat yang tepat

KOMPETENSI MELIPUTI:

Kompetensi Teknis

Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja

Kompetensi Manajerial

Diukur dari tingkat pendidikan , pelatihan struktural /manajemen dan pengalaman kepemimpinan

Kompetensi Sosial Kultural Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan

44

Langkah-langkah pengembanagan kompetensi 1. Menetapkan standar kompetensi setiap jabatan (struktural dan fungsional) 2. Melakukan pemetaan standar kompetensi 3. Melakukan analisis kompetensi 4. Menyusun rencana pengembangan kompetensi 5. Melaksanakan kegiatan pengemabangan kompetensi sesuai rencana 6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi

45

Bentuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi

 Pendidikan formil  Pelatihan  Magang  Workshoop  Seminar  dll

46

• • • • •

• •

• • • •

UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 19 TAHUN 2011 TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI PAN RB, DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2014, NOMOR 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014, NOMOR 68 TAHUN 2014

47

TERIMA KASIH