Makalh Bu Asih.docx

Jumat, 08 Januari 2016 Makalah Etika Profesi Kebidanan BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup

kegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, agar dapat diterima di masyarakat bidan juga harus memiliki etika yang baik sebagai pedoman bersikap/ bertindak dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pelayanan kebidanan. Agar mempunyai etika yang baik dalam pendidikannya bidan dididik etika dalam mata kuliah Etika profesi namun semuanya mata kuliah tidak ada artinya jika peserta didik tidak mempraktekannya dalam kehidupannya di masyarakat. Pada masyarakat daerah, bidan yang di percaya adalah bidan yang beretika. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan baik bidan yang mempunyai etika yang baik karena akan mudah mendapatkan relasi dengan masyarakat sehingga masyarakat juga akan percaya pada bidan. Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama diberbagai tempat, dimana sering terjadi karena kurang pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika. Pelayanan kebidanan adalah proses yang menyeluruh sehingga membutuhkan bidan yang mampu menyatu dengan ibu dan keluarganya. Bidan harus berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada ibu sejak konseling pra konsepsi, skrening antenatal, pelayanan intrapartum, perawatan intensif pada neonatal, dan postpartum serta mempersiapkan ibu untuk pilihannya meliputi persalinan di rumah, kelahiran seksio sesaria, dan sebagainya. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntibilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based ( Fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimna kedekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Dari uraian diatas, makalah ini akan membahas tentang “Etika Profesi Bidan” dalam masyarakat agar pembacanya dapat termotivasi dan terpacu untuk menjadi bidan yang beretika, profesional dan berdedikasi tinggi di kalangan masyarakat yang dapat dipelajari dalam kode etik bidan dan etik profesi. B.

Rumusan Masalah

1.

Prinsip etika dalam pelayanan kebidanan

2.

Etika moral dan nilai dalam praktik kebidanan

3.

Hak dan kewajiban bidan dan pasien

4.

Pelayanan Kebidanan

5.

Issue etik dalam pelayanan kebidanan

6.

Peran, fungsi dan Profesionalisme bidan Indonesia

C.

Tujuan

Tujuan Umum : Agar pembaca bisa mengerti dan memahami : 1.

Prinsip etika dalam pelayanan kebidanan

2.

Etika moral moral dan nilai dalam praktik kebidanan

3.

Hak dan kewajiban bidan dan pasien

4.

Pelayanan Kebidanan

5.

Issue etik dalam pelayanan kebidanan

6.

Peran, fungsi dan Profesionalisme bidan Indonesia

Tujuan Khusus : 1. Bagi mahasiswa Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah “ Etika Profesi Bidan” sebagai salah satu bagian dalam pengambilan nilai Mata Kuliah. 2. Bagi Dosen Makalah ini dapat membantu dosen sebagai pengambilan pertimbangan nilai mahasiswa .

BAB II PEMBAHASAN I. Prinsip etika dalam pelayanan kebidanan Etika adalah penerapan dari proses dan teori filsafah dary moral pada situasi nyata. Etika erpusat pada prinsip dasar dan konsep bahwa manusia dalam berpikir dan tindakannya didasari nilai-nilai. Etika dibagi menjadi tiga bagian , meliputi : a. Metaetika Metaetika adalah ucapan-ucapan kita dibidang moralitas atau bahasa ang diucapkan dibidang moral. Metetika mengenai status moral ucapan dan bahasa yang digunakan dalam batasan baik, buruk atau bahagia. b. Etika atau teori moral Etika atau teori etika untuk memformulasikan proedur atau mekanisme untuk memecahkan masalah etika.

c. Etika praktik Etika praktik merupakan penerapan etika dalam praktik sehari-hari, dimana dalam situasi praktek ketika kecelakaan terjadi keputusan harus segera dibuat. Bagaimana menjaga prinsip moral, teori etika , dan penentuan suatu tindakan. Etika pada hakekatnya berkaitan dengan etika dan moral, yaitu mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di masyarakat dalam kurung waktu tertentu. Etika khusus adalah etika yang dikhususkan bagi profesi tertentu, misalnya etika kedokteran, etika rumah sakit, etika keperawatan dll. Guna etika adalah memberi arahan bagi perilaku manusia tentang : apa yang diamggap baik atau buruk, apa yang benar atau salah, hak dan kewajiban moral (akhlak) apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 1. Kode Etik Bidan Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya dan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, dan larangan-larangan, termasuk ketentuan-ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi., tidak hanya menjalankan tugas profesinya melainkan juga mengenai tingkah laku secara umum dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Kode etik merupakan suatu ciri prifesi yang bersumber dari nilai-nilai interna dan eksterna suatu disiplin ilmu dan pengetahuan yang menyeluruh dalam suatu profesi yang menuntut anggotanya dalam melaksanakan pengabdian profesi. Profesi adalah sekumpulan orang yang memiliki cita-cita dan nilai bersama yang disatukan oleh latar belakang pendidikan dan keahlian yang sama untuk menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri karena memiliki tujuan yang khusus. Dalam suatu profesi terdapat kode etik digunakan untuk memperkuat kepercayaan msyarakat terhadap profesi, agar klien terjamin kepentinganya dan sebagai pembentuk mutu moral profesi dimasyarakat. Kode etik harus selalu mengikuti perkembangan sesuai dengan perubahan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dalam profesi itu sendiri, sehingga sewaktu-waktu kode etik perlu untuk dinilai dan direvisi kembali oleh profesi. Secara umum tujuan merumuskan kode etik adalah untuk kepentingan anggota dan organisai meliputi : 1.

Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi.

2.

Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota.

3.

Meningkatkan pengabdian para anggota profesi

4.

Meningkatkan mutu profesi

Dimensi etik meliputi : 1.

Anggota profesi dan klien

2.

Anggota profesi dan sistem

3.

Anggota profesi dan profesi lain

4.

Semua anggota profesi

Prinsip kode etik terdiri dari : 1.

Menghargai otonomi

2.

Melakukan tindakan yang benar

3.

Mencegah tindakan yang merugikan

4.

Memperlakukan manusia secara adil

5.

Menjelaskan dengan benar

6.

Menepati janji yang telah disepakati

7.

Menjaga kerahasiaan

Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, dalam pelaksanaannya sebaiknya diawasi dan dikontrol. Dalam kode etik pada umumnya mengandung sanksi-sangsi yang dikenakan pelanggar kode. Kasus pelanggaran akan dinilai oleh suatu “dewan kehormatan profesi atau komeita etik”. Maka dalam profesi bidan dibentuk Majelis Pertimbangan Etika Bidan ( MPEB). Kode etik bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah, tujuan dan bab. Secara umum Kode Etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan, atas tujuh bagian yaitu : 1. Kewajiban bidan terhadap lien dan masyarakat (6 butir) 1) Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. 2) Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. 3) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. 4) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 5) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

6) Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir) 1) Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. 2) Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan. 3) Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau dipedukan sehubungan kepentingan klien. 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir) 1) Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. 2) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. 4. Kewajiban bidan tehadap profesinya (3 butir) 1) Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. 2) Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan did dan meningkatkan kemampuan profesinya seuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Kewajiban bidan terhadap diri-sendiri (2 butir) 1) Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. 2) Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan tanah air (2 butir) 1) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuanketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat. 2) Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk- meningkatkan mutu jangakauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

7. Penutup (1 butir) 1)

Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan Kode Etik Bidan Indonesia II. Etika moral dan nilai dalam praktik kebidanan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang berpengaruh terhadap meningkatnnya kritis masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan kebidanan.

Menjadi

tantangan

bagi

bidan

untuk

mengembangkan

kompetensi

dan

profesionalisme dalam memberikan pelayanan berkualitas. Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam mengambil keputusan dalam meresponsituasi yang muncul dalam asuhan. Pemahaman antara etika dan moral menjadi fundamental dan sangat penting dalam memberikan asuhan kebidanan dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien. Etika merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Etika berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing manusia berfikir dan bertindak dalam kehidupannya dilandasi nilainilai yangdianut. Klarifikasi nilai merupakan suatu proses dimana sesorang dapat mengerti sistem nilai-nilai yang melekat pada diri sendiri yang merupakan proses yang memungkinkan seseorang menemukan sistem perilakunya sendiri melalui perasaan dan analis yang dipilihnya dan muncul alternatifalternatif, apakah pilihan ni sudah dianalisis secara rasional atau merupakan hasil dari suatu kondisi yang sebelumnya. Ada tiga fase dalam klarifikasi nilai yang perlu dipahami oleh bidan 1. Pilihan a.

Kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai keunikan setiap individu

b.

Perbedaan dalam kenyataan hidup selalu ada, asuhan yang diberikan bukan hanya karena martabat seseorang tetapi hendaknya perlakuan yang diberikan mempertimbangkan sebagaimana kita diperlakukan

c.

Keyakinan bahwa penghormatan akan martabat seseorang merupakan konsekuensi terbaik bagi semua masyarakat 2. Penghargaan

a.

Merasa bangga dan bahagia dengan pilihannya sendiri (apabila mengetahui asuhan yang anda berikan dihaargai pasien serta klien sejawat atau superior memberi pujian atas keterampilan hubungan interpersonal yang terjadi)

b.

Dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut bila ada seseorang yang tidak memperhatikan martabat manusia sebagaimana mestinya. 3. Tindakan

a.

Gabungkan nilai-nilai tersebut kedalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari

b.

Upayakan selalu konsisten untuk mempertahankan martabat manusia dalam kehidupan pribadi dan profesional sehingga timbl rasa sensitif atau tindakan yang dilakukan. Semakin disadari nilai-nilai profesional maka semakin timbul nilai-nilai moral yang dilakukan serta selalu konsisten untuk mempertahankannya. III. Hak dan Kewajiban Bidan dan pasien Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterima, sedangkan bidan memiliki kewajiban untuk pasien. Jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan ada kewajiban yang harus diberikan oleh pasien. 1. Hak Bidan

a.

Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

b.

Bidan berhak bekerja sesuai standar profesi pada setiap jenjang/tingkat pelayanan kesehatan

c.

Bidan berhak menolak keingianan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangn, dan kode etik profesi

d.

Bidan berhak atas privasi/kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga atau profesi lainnya

e.

Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan ataupun pelatihan

f.

Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai

g.

Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai 2. Kewajiban Bidan

a.

Kewajiban bidan mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.

b.

Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.

c.

Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.

d.

Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.

e.

Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

f.

Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.

g.

Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkiri dapat timbul.

h.

Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan dilakukan.

i.

Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.

j.

Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.

k.

Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secra timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan. 3.

Hak pasien

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien: a.

Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau instusi pelayanan kesehatan.

b.

Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

c.

Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.

d.

Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.

e.

Pasien berhak mendapatkan ;nformasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.

f.

Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung.

g.

Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan seuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

h.

Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dad pihak luar.

i.

Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengatahuan dokter yang merawat.

j.

Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

k.

Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:

1)

Penyakit yang diderita

2)

Tindakan kebidanan yang akan dilakukan

3)

Alternatif terapi lainnya

4)

Prognosisnya

5) a.

Perkiraan biaya pengobatan Pasien berhak men yetujui/mem berikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

b.

Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggungjawab sendiri sesuadah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

c.

Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

d.

Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

e.

Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

f.

Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

g.

Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek. 4.

a.

Kewajiban pasien

Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tat tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

b.

Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.

c.

Pasien dan atau penangungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat.

d.

Pasien

dan

atau

penangggungnya

berkewajiban

memenuhi

hal-hal

yang

selalu

disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya. IV. Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan adalah suau praktik pelayanan kebidanan kesehatan spesifik yang bersifat reflektif dan analisis ditujukan pada wanita khususnya bayi, ibu dan balita. Dilaksanakan secara mandiri dan profesional yang didukung oleh seperangkat ilmu pengetahuan yang saling terkait dengan menggunakan metode ilmiah , iladsi oleh etika dan kode etik profesi. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu , keluarga dan masyarakat, yang meliputu upaya-upaya sebagai berikut : 1) Peningkatan (promotif) : misalnya dapat dilakukan dengan adanya promosi kesehatan (penyuluhan tentang imunisasi, himbauan kepada masyarakat untuk pola hidup sehat) 2) Pencegahan ( preventif) : misalnya melakukan dengan imunisasi pada bayi untuk mencegah penyakit seperti Hepatitis B, Polio, cacar dsb. 3) Penyembuhan (kuratif) : dilakukan sebagai paya pengobatan, misalnya pemberian tranfusi darah pada ibu anemia setelah persalinan. 4) Pemulihan (rehabilatif) : contohnya pemulihan ibu post SC Layanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :

1.

Layanan kebidanan primer adalah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tenggung jawab bidan

2.

Layanan kebidanan kolaborasi adalah layanan bidan sebagai anggota tim yag kegiatanya dilakukan bersama atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kebidanan

3.

Layanan bidan rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem yang lebih tinggi. Misalnya Rujukan bidan ke rumah sakit. Pelayanan kebidanan terintegritasi dengan pelayanan kesehatan. Selama ini pelayanan kebidanan tergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan dimana bidan bekerja. Kemajuan sosial ekonomi merupakan parameter yang amat penting dalam pelayanan kebidanan. Parameter kemajuan sosial ekonomi dalam pelayanan kebidanan antara lain : 1.

Perbaikan status gizi ibu dan bayi

2.

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan

3.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

4.

Menurunnya angka kematian neonatal

5.

Cakupan penanganan resiko tinggi

6.

Meningkatnya cakupan pemeriksaan neonatal

Bidan

sebagai tenaga, pemberi pelayanan kebidanan, harus menyiapakan diri untuk

mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebidanan. 1. Pelayanan Kebidanan yang Adil Keadilan dalam memberikan kebidanan adlah aspek yang poko dalam pelayanan bidan di Indonesia. Keadilan dalam pelayanan ini dimulai dengan : a.

Pemenuhan kebutuhan klien yang sesuai

b.

Keadaan sumber kebidanan yang selalu siap untuk melayani

c.

Adanya penelitian untuk mengembangkan/meningkatkan pelayanan

d.

Adanya keterjangkauan ke tingkat pelayanan

Tingkat keersediaan tersebut adalah syarat utama untuk terlaksananya pelayanan kebidanan yang aman. Selanjtnya diteruskan dengan sikap bidan yang tanggap dengan klien, sesuai dengan kebutuhan klien, dan tidak membedakan pelayanan kepada siapapun. 2. Metode Pemberi Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan diberikan secara holistik , yaitu : memperhatikan aspek bio, psiko, sosio dan kultural sesuai dengan kebutuhan pasien. Pelayanan tersebut diberikan dengan tujuan kehidupan dan kelangsungan pelayanan. Pasien memerlukan pelayanan dari provider yang memiliki kharakteristik sebagai berikut: a.

Semangat untuk melayani

b.

Simpati

c.

Emoati

d.

Tulus ikhlas

e.

Memberi kepuasan

Selain itu bidan sebagai pemberi pelayanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Aman

b.

Nyaman

c.

Privacy

d.

Alami

e.

Tepat.

Semua aspek managemen kebidanan didokumentasikan sebagai aspek legal dan informasi dalam asuhan kebidanan.

3.

Menjaga Mutu Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidanan yang dapat Memuaskan setiap jasa pelayanan kebidanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta yang penyelenggaranya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Dimensi kepuasan pasien dapat dibedakan atass dua macam : 1)

Kepuasan yang mengacu pada penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi

kebidanan, mencakup : a.

Hubungan bidan dengan klien

b.

Kenyamanan pelayanan

c.

Kebebasan melakukan pilihan

d.

Pengetahuan dan kompetensi teknis

e.

Efektivitas pelayanan

2)

Kepuasan yang mengacu pada penerapa semua persyaratan pelayanan kebidanan.

Suatu pelayanan dikatakan bermutu bila penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan dapat memuaskan pasien dengan ukuran pelayanan kebidanan yang bermutu. Mencakup : a.

Ketersediaan pelayanan kebidanan

b.

Kewajaran pelayanan kebidanan

c.

Kesinambungan pelayanan kebidanan

d.

Penerimaan jasa pelayanan kebidanan

e.

Ketercapaian pelayanan kebidanan

f.

Keterjangkauan pelayanan kebidanan

g.

Efisiensi pelayanan kebidanan

h.

Mutu pelayanan kebidanan

V. Issue Etik Pelayanan Kebidanan Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehiduapan sosial yang semakin mempengaruhi munculnya masalah/penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi/ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nila. Arus kesejagatan ini tidak dapat dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan. Dengan demikian penyimpangan etik mungkin juga akan terjadi pada praktek kebidanan misalnya praktek mandiri, tidak seperti bidan yang bekerja di RS, RB atau institusi kesehatan yang lain, bidan praktek mandiri harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dilakukan. Dalam hal ini bidan praktek menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik. Bidan sebagai tenaga kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika. Banyak hal yang bisa membawa bian berhadapan dengan masalah etik. A.

Beberapa masalah pembahasan etik dalam kehidupan sehari-hari

1.

Persetujuan dalam proses melahirkan

2.

Memilih /mengambil keputusan dalam persalinan

3.

Kegagalan dalam proses persalinan misalnya pemberian epidurak\l anestesi

4.

Pelaksanaan USG pada kehamilan

5.

Konsep normal pelayanan kebidanan

6.

Bidan dan pendidikan sex

B.

Masalah etik yang berhubungan dengan teknologi

1.

Perawatan intensif pada bayi

2.

Skrening tehadap bayi

3.

Transplantasi bayi

4.

Teknik reproduksi dan kebidanan

C.

Etik dan profesi

1.

Pengambilan keputusan dan penggunaan kode etik

2.

Otonomi bidan dan Kode Etik Profesional

3.

Etik dalam penelitian kebidanan

4.

Penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitive

D.

Etik Issue dan Dilema

a.

Agama/kepercayaan

b.

Hubungan dengan pasien

c.

Hubungan dengan dokter

d.

Kebenaran

e.

Pengambilan keputusan

f.

Pengambilan data

g.

Kematian yang tenang

h.

Kerahasiaan

i.

Aborsi

j.

AIDS

k.

In-vitro fertization

VI. Peran Fungsi Bidan dan Profesionalisme Kebidanan di Indonesia A. Bidan sebagai Profesi Bidan sebagai profesi memiliki ciri sebagai brikut : 1.

Mengembangkan perilaku yang unik kepada masyarakat

2.

\Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan, yang ditujukan dengan maksut profesi yang bersangkutan

3.

Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah

4.

Anggota-anggotanya menjalankan tugas sesuai kode etik yang berlaku

5.

Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya

6.

Anggota-anggotanya wajar menerima jasa atas pelayanan yang diberikan

7.

Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya B. Arti dan ciri jabatan profesional Secara lebih rinci, ciri-ciri jabatan profesional tersebut adalah sebagai berikut termasuk bidan :

1.

Bagi pelakunya secara nyata (de facto) dituntut berkecakapan kerja (keahlian) sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya (cenderung ke spesialis)

2.

Kecakapan atau keahlian seseorang pekerja profesional bukan sekedar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu didasari oleh keilmuan yang mantap.

3.

Pekerja profesional dituntut berwawasan sosial yang luas sehingga pilihan jabatan serta kerjanya didasari kerangka kerja tertentu, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, dan bermotivasi serta berusaha untuk berkarya sebaik-baiknya.

4.

Jabatan profesional perlu mendapat pengesahan dari masyarakat dan atau negaranya. C. Peran bidan profesional 1.

Pelaksana

2.

Pengelola

3.

Pendidik

4.

peneliti

D. Kharakteristik profesional 1.

Terbuka terhadap perubahan

2.

Menguasai dan menggunakan pengetahuan teoritis

3.

Mampu menyelsaikan masalah

4.

Mengembangkan diri secara terus menerus

5.

Mempunyai pendidikan formal

6.

Ada sistem pengesahan terhadap kompetisi

7.

Legalisasi standar praktik kebidanan

8.

Melakukan praktik dengan mamperhatikan etika

9.

Mempunyai sanksi hukum terhadap malpraktik

10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 11. Memperbolehkan praktik otonomi E. Ciri Profesional 1.

Bagi pelakunya secara nyata (de facto) dituntut berkecakapan kerja (keahlian) sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya (cenderung ke spesialis)

2.

Kecakapan atau keahlian seseorang pekerja profesional bukan sekedar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu didasari oleh keilmuan yang mantap.

3.

Pekerja profesional dituntut berwawasan sosial yang luas sehingga pilihan jabatan serta kerjanya didasari kerangka kerja tertentu, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, dan bermotivasi serta berusaha untuk berkarya sebaik-baiknya.

4.

Jabatan profesional perlu mendapat pengesahan dari masyarakat dan atau negaranya. F. Jabatan profesional bidan Jabataan profesional bidan adalah jabatan yang dibedakan dari jenis pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi melalui pembiasaan melakukan keterampilan tertentu. Menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofi, pertimbangan rsional dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu kerja. G. Bidan adalah jabatan profesional Disebut jabatan profesional karena :

1.

Disiapkan melalui pendidikan agar lulusannya dapat mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemampuannya diperoleh melalui jenjang pendidikan.

2.

Dalam menjalankan tugasnya bidan memiliki alat yang dinamakan kode etik dan etika bidan

3.

Bidan memiliki kelompok yang jelas dalam menjlankan profesinya

4.

Memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya

5.

Memiliki organisasi profesi

6.

Memiliki kharakteristik khusus, dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat

7.

Menjadikan bidan sebagai sumber utama kehidupan H.

Pesyaratan bidan sebagai jabatan profesional

Persyaratan dari bidan sebagai jabatan yang profesional : 1.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis

2.

Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional

3.

Keberadaannya diakui dan diperlakukan oleh masyarakat

4.

Mempunyai kewenangan yang disyahkan atau diberikan oleh pemerintah

5.

Mempunyai peran dan fungsi yang jelas

6.

Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur

7.

Memiliki organisasi profesi sebagai wadah

8.

Memiliki kode etik bidan

9.

Memiliki etika kebidanan

10.

Memiliki standar pelayanan

11.

Memiliki standar praktek

12.

Memiliki standar pendidikan bidan yang mendasar dan mengembnagkan profesi sesuai

dengan kebutuhan pelayanan 13.

Memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi

I. Perilaku profesional bidan 1.

Dalam melaksanakan tugas berpegang teguh apada filosofi, etika profesi dan aspek legal

2.

Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keputusan klinis yang dibuat

3.

Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala

4.

Menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian infeksi

5.

Menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kaebidnan

6.

Menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktek kesehatan ,kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan bayi baru lahir, dan anak

7.

Menggunakan model kemotraan dalam bkerjasama dengan kaum wanita/ibu agar menentukan pilihan yang telh diinformasikntentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri

8.

Menggunakan keterampilan komunikasi

9.

Bekerjasama dengan tenaga kerja yang lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak

10.

Advokasi terhadap pilihan ibu dalam tantan pelayanan

J. Lingkup peran bidan Lingkup pelayanan praktik bidan meliputi asuhan mandiri pada perempuan yaitu memberikan pengawasan yang diperlukan, asuhan dan nasihat pada wanita. K. Kompetensi inti bidan Kompetensi bidan Indonesia adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab pada tatanan pelayanan kesehatan. L. Registrasi dan Legislasi Registrasi dan legislasi dalam praktik kebidanan telah diatur dalam permenkes 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan yang selanjutannya oleh organisasi profesi yaitu IBI bersama pemerintah membuat Undang-undang Legislasi yang bertujuan untuk menjamin profesionalisasi setiap anggota profesi. Dalam Undang-undang legislasi termasuk aspek hukum yang berhubungan dengan praktik kebidanan, sikap perilaku terhadap perilaku yang tidak pantas, tanggung jawab, tanggung gugat, hak-hak pasien, supervise dan dokumentasi. M. Pelayanan Profesional 1.

Berlandaskan sikap dan kemampuan profesional

2.

Ditujukan untuk kepentingan yang menerima

3.

Serasi dengan pandangan dan keyakinan profesional

4.

Memberi perlindungan bagi anggota profes

N. Perilaku Profesional 1.

Bertindak sesuai dengan keahliannya dan didukung oleh pengetahuan serta keterampilan yang tinggi

2.

Bermoral tinggi

3.

Berlaku jujur, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri

4.

Tidak melakukan tindakan coba-coba yang tidak didukung oleh ilmu pengetahuan profesinya

5.

Tidak memberi janji yang berlebihan

6.

Tidak melakukan tindakan semata-mata didukung oleh pertimbangan komersial

7.

Memegang teguh etika profesi

8.

Mengenal batas-batas kemampuan

9.

Menyadari ketentuan hukum yang membatasi geraknya.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup kegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, agar dapat diterima di masyarakat bidan juga harus memiliki etika yang baik sebagai pedoman bersikap/ bertindak dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pelayanan kebidanan. Agar mempunyai etika yang baik dalam pendidikannya bidan dididik etika dalam mata kuliah Etika profesi namun semuanya mata kuliah tidak ada artinya jika peserta didik tidak mempraktekannya dalam kehidupannya di masyarakat. Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehiduapan sosial yang semakin mempengaruhi munculnya masalah/penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi/ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Penerapan kode etik dan etika profesi sangat dibutuhkan oleh bidan dalam pelayanan kebidanan yang dilakukannya agar bidan tidak terjerat masalah hukum berkaitan dengan etik yang akan merugikan bidan itu sendiri. Sikap profesional dalam pelayanan sangat penting untuk menjaminnya keamanan dan kenyamanan klien. Jabataan profesional bidan berbeda pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi melalui pembiasaan melakukan keterampilan tertentu. Menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofi, pertimbangan rasional dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu kerja. B. Saran

Dalam Makalah ini terdapat penjelasan tentang “ Etika Profesi yang terjadi dalam Pelayanan Kebidanan ” berharap agar mahasiswi dapat mengetahui Issue etika yang terjadi dalam pelayanan kebidanan khususnya Etika Moral sesuai dengan pembahasan yang ada dalam makalah ini DAFTAR PUSTAKA Wahyuningsih, Heni Puji.2008.Etika Profesi Kebidanan;Fitramaya,Yogyakarta. Marimbi, Hanum.2008.Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan; Mitra Cendikia, Yogyakarta.\ http://chellious.wordpress.com/2010/11/02/issue-etik-dalam-pelayanan-kebidanan/ file:///C:/Users/User/Downloads/tugas-etika-tentang-issue-etik-dalam.html http://www.pdfcoke.com/doc/26952303/Issue-Etik-Pelayanan-Kebidanan file:///C:/Users/User/Downloads/PUTRA%20ATJEH%20_%20ISSUE%20ETIK%20PELAYAN AN%20KEBIDANAN.htm

Kode Etik Profesi Bidan MAKALAH KODE ETIK PROFESI BIDAN Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etikolegal Dosen pengampu: Ibu Fitria Melina, S.ST,M.Kes

Disusun Oleh : 1.

ALIFA SUPRIHATIN

(152100400)

DIPLOMA III KEBIDANAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YOGYAKARTA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya penyusunan Makalah dengan judul “KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN” ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah direncanakan. Penyusunan Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etikolegal. Laporan ini juga merupakan tugas yang dapat dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga bisa dijadikan motivasi untuk lebih menambah pengetahuan tentang kesehatan lingkungan. Penyusunan laporan ini, tentu masih jauh untuk dikatakan sempurna, hal ini karena keterbatasan

kami

dalam

menguasai

wawasan

dan

ilmu

pengetahuan

yang masih sangat terbatas. Walaupun demikian kami berharap semoga penyusunan Makalah ini dapat menjadi salah satu referensi pengetahuan bagi teman-teman dan bagi kami selaku penyusun makalah ini. Akhir kata semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada kami mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................... 1 KATA PENGANTAR........................................................................................ 2 DAFTAR ISI........................................................................................................ 3 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang................................................................................................ 4 B. Rumusan Masalah........................................................................................... 4 C. Tujuan............................................................................................................. 5 BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Profesi Bidan...................................................................................... B. Ciri-Ciri Bidan Sebagai Profesi........................................................................ C. Karekteristik profesi......................................................................................... D. Tujuan Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan............................................... E. Dimensi Kode Etik........................................................................................... F.

Prinsip Kode Etik.............................................................................................

G. Kode Etik Kebidanan dan Penerapannya dalam Praktik Kebidanan............... H. Penyimpangan Kode Etik Profesi Kebidanan.................................................. I.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Bidan............................

J.

Sanksi Penyimpangan Kode Etik Bidan........................................................... BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan....................................................................................................... B. Saran................................................................................................................. DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Etika diperlukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional. Etika merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika

membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia. Begitu halnya dengan profesi kebidanan, diperlukan suatu petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dimayarakat, yang dalam hal ini kode etik profesi kebidanan.

B. Rumusan Masalah 1.

Apa definisi profesi bidan ?

2.

Apa saja ciri-ciri bidan sebagai profesi ?

3.

Bagaimana karakteristik profesi ?

4.

Apa tujuan kode etik dalam pelayanan kebidanan ?

5.

Apa saja dimensi kode etik ?

6.

Bagaimana prinsip kode etik ?

7.

Apa saja kode etik kebidanan dan bagaimana penerapannya dalam praktik kebidanan ?

8.

Bagaimana penyimpangan kode etik profesi kebidanan ?

9.

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik bidan ?

10. Bagaimana sanksi penyimpangan kode etik bidan ?

C. Tujuan 1. Untuk mengetahui definisi profesi bidan. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri bidan sebagai profesi.

3. Untuk mengetahui karakteristik profesi. 4. Untuk mengetahui tujuan kode etik dalam pelayanan kebidanan. 5. Untuk mengetahui dimensi kode etik. 6. Untuk mengetahui prinsip kode etik. 7. Untuk mengetahui kode etik kebidanan dan penerapannya dalam praktik kebidanan. 8. Untuk mengetahui penyimpangan kode etik kebidanan. 9. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik bidan. 10. Untuk mengetahui sanksi penyimpangan kode etik bidan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Profesi Bidan Profesi berasal dari kata profesio (latin) yang berarti pengakuan. Selanjutnya profesi adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang diakui dalam melayani masyarakat. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta profesi sertifikasi dan lisensi

yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, mililter, dan teknik. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat (registrasi), dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. Bidan adalah salah satu profesi tertua. Bidan terlahir sebagai wanita terpercaya dalam mendamping dan menolong ibu dalam melahrkan bayinya sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik. Bidan bekerja berdasarkan pada pandangan filosofi yang dianut keilmuan, metode kerja, standar praktik, pelayanan dank kode etik profesi yang dimiliki. Sebagai anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas yang khusus yaitu, sebagai pelayan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu : 1.

Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.

2.

Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu.

3.

Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

4.

Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan profesi bidan adalah suatu jabatan profesi yang disandang oleh anggota profesi bidan yang mempunyai ciri-ciri yang mampu menunjukkan sebagai jabatan yang professional yang memiliki pengetahuan khusus, melaksanakan peranan bermutu, melaksanakan cara yang disepakati, merupakan ideologi, terikat pada kesetiaan yang diyakini, dan melalui pendidikan perguruan tinggi.

B. Ciri-Ciri Bidan Sebagai Profesi 1.

Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat

2.

Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditujukan untuk maksud profesi yang bersangkutan

3.

Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah

4.

Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku

5.

Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya

6.

Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa/pelayanan yang diberikan

7.

Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya

C. Karekteristik profesi Secara umum profesi mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1.

Memiliki pengetahuam yang melandasi ketrampilan dan pelayanan 1. 2.

Mampu memberikan pelayanan yang unik kepada orang lain

3.

Mempunyai pendidikan yang mempunyai standar

4.

Pengendalian terhadap standar praktik

5.

Bertanggung jawab dan mempertanggung-jawabkan pelayanan yang diberikannya

6.

Karir seumur hidup yang mandiri

D. Tujuan Kode Etik dalam Pelayanan Kebidanan Kode etik profesi merupakan “suatu penyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien/pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan diri sendirinya”. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan didalam melakasanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi tentang petunjuk-petunjuk bagi anggota tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya,

melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Pada dasarnya tujuan menciptakan atau memutuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan Organisasi. Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut : 1.

Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat untuk mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu progfesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini kode etik juga disebut kode kehormatan.

2.

Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam kesejahteraan material anggota profesi kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggota

untuk

melakukan

perbuatan

yang

merugikan

kesejahteraan.

Kode

etik

juga

menciptakanperaturan-peraturan yang di tujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinyadengan sesama anggota profesi. 3.

Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4.

Untuk meningkatkan mutu profesi Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi

E. Dimensi Kode Etik 1.

Anggota profesi dan klien atau pasien.

2.

Anggota profesi dan sistem kesehatan.

3.

Anggota profesi dan profesi kesehatan.

4.

Anggota profesi dan sesama anggota profesi.

F.

Prinsip Kode Etik

1.

Menghargai otonomi.

2.

Melakukan tindakan yang benar.

3.

Mencegah tindakan yang dapat merugikan.

4.

Berlakukan manusia dengan adil.

5.

Menjelaskan dengan benar.

6.

Menepati janji yang telah disepakati.

7.

Menjaga perasaan.

G. Kode Etik Kebidanan dan Penerapannya dalam Praktik Kebidanan Kode etik bidan di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam kongres nasional IBI X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam rapat kerja nasional (RAKERNAS) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada kongres nasional IBI XII tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, kode etik bidan indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya bertuang dalam mukadimah, tujuan dan bab. Secara umum kode etik tersebut berisi 7 bab yaitu: Bab I. Kewajiban Bidan terhadap Klien dan Masyarakat (6 Butir) 1.

Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Penerapannya :

1)

Bidan harus melakukan tugasnya berdasarkan tugas dan fungsi bidan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur ilmu dan kebijakan yang berlaku dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab.

2)

Bidan dalam melakukan tugasnya, harus memberi pelayanan yang optimal kepada siapa saja dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, golongan, bangsa dan negara.

3)

Bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak akan menceritakan kepada orang lain dan merahasiakan segala yang berhubungan dengan tugasnya

4)

Bidan hanya boleh membuka rahasia klien apabila diminta untuk keperluan kesaksian pengadilan

2.

Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Penerapannya :

1)

Pada hakikatnya manusia termasuk klien membutuhkan penghargaan dan pengakuan yanng hakiki baik dari golongan masyarakat intelektual, menengah atau masyarakat kurang mampu.

2)

Dilandasi sikap menghargai martabat setiap insan, maka bidan harus memberi pelayanan profesional yang memadai kepada setiap klien. Memberi pelayanan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan manusiawi secara penuh tanpa mementingakan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan klien serta menghargai klien sebagaimana bidan menghargai dirinya sendiri. Dalam memberikan pelayanan, harus menjaga citra bidan sebagai profesi yang memiliki nilai-nilai pengabdian yang sangat esensial.Pengabdian dan pelayanan bidan adalah dorongan hati nurani yang tidak mendahulukan balas jasa.

3.

Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. Penerapannya :

1)

Bidan dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah digariskan dalam permenkes No 900/Permenkes/IX/2002.

2)

Melayani bayi dan anak pra sekolah termasuk pengawasan dalam pertumbuhan perkembangan bayi dan anak, pemberian vaksinasi sesuai dengan usia, melaksanakan perawatan bayi dan memberi petunjuk

kepada ibu tentang makanan bayi, termasuk cara menyusui yang baik dan benar serta makanan tambahan sesuai dengan usia anak. 3)

Memberi obat-obatan tertentu dalam bidang kebidanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien.

4)

Mengadakan konsultasi dengan profesi kesehatan lainnya dalam kasus-kasus yang tidak dapat diatasi sendiri.

5)

Bidan melaksanakan perannya di tengah kehidupan masyarakat

4.

Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Penerapannya : Bidan dalam memberikan pelayanan kepada klien yang masih percaya pada kebudayaannya, tidak murni menghilangkan, tetapi memadukan dengan ilmu kebidanan yang dimilikinya.

5.

Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Penerapannya : Ketika ada klien datang, sedangkan bidan mau ada kepentingan keluarga, bidan harus mendahulukan untuk melayani klien yang datang tersebut daripada kepentingan pribadinya.

6.

Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Penerapannya :

1)

Bidan harus mengadakan kunjungan rumah atau masyarakat untuk memberi penyuluhan serta motivasi agar masyarakat mau membentuk posyandu atau PKMD atau kepada ibu yang mempunyai balita/ibu hamil untuk memeriksakan diri di posyandu.

2)

Bidan dimana saja berada, baik dikantor, puskesmas atau rumah, ditempat praktik BPM, maupun ditengah masyarakat lingkungan tempat tinggal, harus selalu memberi motivasi untuk selalu hidup sehat. Bab II Kewajiban Bidan terhadap Tugasnya (3 Butir)

1.

Setiap bidan senantiasa memberi pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan pada kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. Penerapannya :

1)

Melaksanakan pelayanan yang bersifat pencegahan seperti asuhan antenatal, memberi imunisasi, KIE, sesuai dengan kebutuhan.

2)

Memberi pelayanan yang bersifat pengobatan sesuai dengan wewenang bidan.

3)

Memberi pelayanan bersifat promotif/peningkatan kesehatan.

4)

Memberi pelayanan bersifat rehabilitatif.

2.

Setiap bidan berhak memberi pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Penerapannya :

1)

Menolong partus di rumah sendiri, di puskesmas, dan di Rumah Sakit.

2)

Mengadakan pelayanan konsultasi terhadap ibu, bayi dan KB sesuai dengan wewenangnya.

3)

Merujuk klien yang tidak dapat ditolong ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

3.

Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Penerapannya : Ketika bertugas, bidan tidak dibenarkan menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya kepada siapapun termasuk keluarganya. Bab III. Kewajiban Bidan terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya (2 Butir)

1.

Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Penerapannya :

1)

Dalam melaksanakan tugas kebidanan baik pemerintah/non pemerintah, jika ada sejawat yang berhalangan (cuti), bidan dapat saling menggantikan, sehingga tugas pelayanan tetap berjalan.

2)

Sesama sejawat harus saling mendukung, misalnya dengan mengadakan arisan, piknik bersama, mengunjungi teman yang sakit, memenuhi undangan perkawinan keluarga, khitanan.

2.

Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Penerapannya :

1)

Dalam menetapkan lokasi BPM, perlu diperhatikan jarak dengan lokasi yang sudah ada.

2)

Jika mengalami kesulitan, bidan dapat saling membantu dengan mengkonsultasikan kesulitan kepada sejawat.

3)

Dalam kerja sama antar teman sejawat, konsultasi atau pertolongnan mendadak hendaknya melibatkan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bab IV. Kewajiban Bidan terhadap Profesinya (3 Butir) 1.

Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberi pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Penerapannya :

1)

Menjadi panutan dalam hidupnya.

2)

Berpenampilan yang baik.

3)

Tidak membeda-bedakan pangkat, jabatan dan golongan.

4)

Menjaga mutu pelayanan profesinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

5)

Menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya hanya dalam waktu dinas.

2.

Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapannya :

1)

Mengembangkan kemampuan di lahan praktik.

2)

Mengikuti pendidikan formal.

3)

Mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui penataran, seminar, lokakarya, simposium, membaca majalah, buku dan lain-lain secara pribadi.

3.

Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

1)

Membantu pembuatan perencanaan penelitian kelompok.

2)

Membantu pelaksanaan proses penelitian dalam kelompok.

3)

Membantu pengolahan hasil penelitian kelompok.

4)

Membantu pembuatan laporan penelitian kelompok.

5)

Membantu perencanaan penelitian mandiri.

6)

Melaksanakan penelitian mandiri.

7)

Mengolah hasil penelitian.

8)

Membuat laporan penelitian. Bab V. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (3 Butir)

1.

Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Penerapannya :

1)

Memperhatikan kesehatan perorangan.

2)

Memperhatikan kesehatan lingkungan.

3)

Memeriksakan diri secara berkala setiap setahun sekali.

4)

Jika mengalami sakit atau keseimbangan tubuh terganggu, segera memeriksakan diri ke dokter.

2.

Setiap bidan harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapannya :

1)

Membaca buku-buku tentang kesehatan, kebidanan, keperawatan pada umumnya bahkan pengetahuan umum

2)

Menyempatkan membaca Koran.

3)

Berlangganan majalah profesi, majalah kesehatan.

4)

Mengikuti penataran, seminar, simposium, lokakarya tentang kesehatan umumnya, kebidanan khususnya.

5)

Mengadakan latihan berkala seperti simulasi atau demonstrasi untuk tindakan yang jarang terjadi, pada kesempatan pertemuan IBI di tingkat kecamatan, cabang, daerah atau pusat.

6)

Mengundang pakar untuk memberi ceramah atau diskusi pada kesempatan pertemuan rutin, misalnya bulanan.

7)

Mengadakan kunjungan atau studi perbandingan ke rumah sakit-rumah sakit yang lebih maju ke daerahdaerah terpencil.

8)

Membuat tulisan atau makalah secara bergantian, yang disajikan dalam kesempatan pertemuan rutin.

3.

Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri. Bab VI. Kewajiban Bidan Terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa dan Tanah Air (2 Butir)

1.

Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga serta masyarakat. Penerapannya :

1)

Bidan harus mempelajari perundang-undangan kesehatan di Indonesia dengan cara :

a.

Menyebarluaskan informasi atau perundang-undangan yang dipelajari kepada anggota.

b.

Mengundang ahli atau penceramah yang dibutuhkan.

2)

Mempelajari program pemerintah, khususnya mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia.

3)

Mengidentifikasi perkembangan kurikulum sekolah tenaga kesehatan umumnya, keperawatan dan kebidanan khususnya.

2.

Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga. Penerapannya :

1)

Bidan harus menyampaikan laporan kepada setiap jajaran IBI tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidan di daerah, termasuk faktor penunjang maupun penghambat pelaksanaan tugas itu.

2)

Mencoba membuat penelitian tentang masalah yang sering terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan tugas profesi kebidanan, misalnya penelitian mengenai :

a.

Berapa biaya standar persalinan normal di suatu daerah

b.

Berapa banyak animo masyarakat di suatu daerah terhadap fasilitas KIA/KB yang telah disediakan oleh masyarakat. Bab VII. Penutup Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan Kode Etik Bidan Indonesia.

H. Penyimpangan Kode Etik Profesi Kebidanan Kode etik adalah norma-norma yang harus di indahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakantugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan yang di atur di dalamnya, yaitu berupa ketentuan-ketentuan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di perbuat atau di laksanakan oleh anggota profesi, melainkan juga dalam menjalankan tugas profesinya, serta menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Kode etik profesi penting di terapkan,karena semakin meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat tentang prinsip dan nilai moral yang terkandung dalam pelayanan profesional. Kode etik profesi mengandung karakteristik khusus suatu profesi. Hal ini berarti bahwa standart profesi harus dipertahankan dan mencerminkan tanggung jawab yang diterima oleh profesi dalam hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Sebagai tenaga profesional, bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya terhadap tindakan yang dilakukannya salah satu tanggung jawab bidan yaitu “tanggung jawab terhadap masyarakat”. Bidan turut bertanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Baik secara mandiri maupun bersama

tenaga kesehatan lainnya, bidan berkewajiban memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dunia, maka juga akan mempengaruhi munculnya masalah / penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi / ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai titik arus kesejagatan ini tidak dapat dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan. Dengan demikian penyimpangan etik mungkin saja terjadi juga dalam praktik kebidanan misalnya dalam praktik mandiri. Bidan praktik mandiri mempunyai tanggung jawab yang besar karena harus mempertanggung jawabkan sendiri apa yang dilakukan. Dalam hal ini bidan praktik mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

I.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Bidan Negara hukum (rechtstaat),mengandung sekurang-kurangnya 2 (dua) makna:

1.

Yang pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara atau pemerintahan dalam menmcampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan

2.

Yang kedua adalah jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual rights) , hak-hak politik (politikal rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, baik secara pribadi atau kelompok. Secara konvensional, pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi human capital yang harus dilakukan sejalan dengan investasi human capital yang harus dilakukan sejalan dengan physical capital. Cakupan pembangunan sumber daya manusia ini meliputi pendidikan dan pelatihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas dan pengembangan enterpreneurial, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan produktivitas manusia. Karenanya, indikator kinerja pembangunan sumber daya manusia mencakup indikator-indikator pendidikan, kesehatan, gizi dan sebagainya. Pemerintah dalam mengatur jalannya pemerintahan tidak terlepas dengan instansi-instansi yang dapat membantu untuk melancarkan pembangunan,salah satunya dengan membentuk depatermen kesehatan (Depkes) dalam bidang kesehatan. Selain membentuk Depkes, pemerintah juga membuat kelompok-kelompok profesional hal ini di lakukan mengontrol terhadap pembangunan di bidang kesehatan, sehingga bisa mempetegas peranan pemerintah dalam mengusahakan perkembangan kesehatan yang lebih baik pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan

dengan

kesehatan,

yang

mengatur

hal-hal

yang

berkaitan

dengan

tindakan,kewenangan,sanksi maupun tanggung jawaban terhadap kesalahan atau pelanggaran yang di lakukan oleh tenaga kesehatan sebagai subyek peraturan tersebut. Menurut pasal 1 ayat (3) UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yang di maksud dengan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan pasal 50 UU kesehatan adalah bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Sedangkan mengenai ketentuan mengenai kategori,jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan di tetapkan dengan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1), Tenaga kesehatan terdiri dari : 1.

Tenaga kesehatan medis.

2.

Tenaga keperawatan dan bidan.

3.

Tenaga kefarmasian.

4.

Tenaga kesehatan masyarakat.

5.

Tenaga gizi.

6.

Tenaga keterapian fisik dan

7.

Tenaga keteknisan medis. Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu ditetapkan kebijaksanaan melalui pelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial di dalam kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan. Disamping itu tenaga kesehatan tertentu ynag bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Dari sejumlah tenaga medis tersebut, bidan merupakan salah satu unsur tenaga medis yang berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, baik dalam proses

persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. Melihat besarnya peranan bidan tersebut maka haruslah ada pembatasan yang jelas melalui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan tersebut. Maka, dibuatlah kode etik bidan, di mana kode etik tersebut merupakan suatu pernyataan komperhensif dan profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota untuk melaksanakan praktik profesinya, baik yang berhubungan dengan klien sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap teman sejawat, profesi, dan diri sendiri sebagai kontrol kualitas dalam praktik kebidanan. Untuk melengkapi peraturan yang ada, maka dibuatlah sebuah kode etik yang dibuat oleh kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan baik dari institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat yang diarahkan oleh keinginan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Sedangkan implementasinya adalah memahami apa yang senyatanya terjadinya sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Kebijakan ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan – tindakan implementasi sehingga secara simultan mengubah sumber – sumber dan tujuan – tujuan yang pada akhirnya fase implementasi akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan. Besarnya dampak kesehatan dalam perkembangan nasional menuntut adanya perhatian untuk kesehatan di nusantara. Gangguan kesehatan akan menimbulkan kerugian ekonomi negara. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Upaya peningkatan kesehatan tersebut harus berdasarkan pengetahuan yang luas tentang kesehatan demi peningkatan kesejahteraan (kesehatan) masyarakat. Mengingat Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UU No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan) yang sudah tidak mampu menghadapi perkembangan sistematik dan dinamika kesehatan saat ini. Mendorong lahirnya UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pembentukan UU kesehatan terbaru tersebut juga demi pembentukan sebuah peraturan perundang – undangan dan perwujudnyataan implementasi pasal 20, pasal 28H ayat (1), dan pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945.

J.

Sanksi Penyimpangan Kode Etik Bidan Sanksi penyimpangan kode etik bidan dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1.

Aspek Hukum

Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman pada KEPMENKES Nomor 900/MENKES/S/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Tugas dan wewenang bidan terutama dalam bab V pasal 14 sampai dengan pasal 20, yang garis besarnya berisi tentang bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan profesi, sesuai dengan wewenang peraturan kebijaksanaan yang ada, maka bidan harus senantiasa berpegang pada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 2.

Aspek Etika Kode etik dibuat oleh kelompok – kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Contoh kode etik profesi adalah kelompok dokter yang memunyai kode etik kedokteran, dan untuk kelompok bidan memunyai kode etik kebidanan. Dalam kode etik tersebut terdapat pengenaan sanksi apabila ada pelanggaraan yang berupa sanksi administratif, seperti penurunan pangkat, pencabutan izin atau penundaan gaji.

3.

Aspek Agama Semua agama melarang tindakan yang bias mengancam nyawa manusia bahkan membunuh, karena pada dasarnya semua makhluk hidup (manusia) ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup, meskipun masih berada dalam kandungan.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Etika tidak lepas dari kehidupan manusia, termasuk dalam profesi kebidanan membutuhkan suatu sistem untuk mengatur bidan dalam menjalankan peran dan fungsinya.Dalam menjalankan perannya bidan tidak dapat memaksakan untuk mengadaptasi suatu teori etika secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu dan berlandaskan pada kode etik dan standar profesi.

B. Saran 1.

Bagi Mahasiswi Calon Bidan Sebagai mahasiswi calon bidan, sebaiknya harus mendalami etik dan kode etik profesi terlebih dahulu, agar dapat menerapkannya saat praktik, sehingga dapat menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan optimal sesuai dengan wewenang profesinya.

2.

Bagi Para Bidan Sebagai seorang bidan hendaknya selalu menerapkan dan menjadikan etik dan kode etik profesi sebagai dasar dalam memberikan setiap pelayanan. Sehingga klien akan merasa nyaman dengan pelayanan bidan dan akan segan dengan profesi bidan.

DAFTAR PUSTAKA http://tiaariristia.blogspot.co.id/2015/04/kode-etik-profesi-bidan-dan.html?m=1 Susanti, Santi. 2015. ETIKOLEGAL Dalam Praktik Kebidanan. Jakarta: Trans Info Media. Puji Wahyuningsih, Heni. 2008. ETIKA PROFESI KEBIDANAN. Yogyakarta: Fitramaya. Mufdlilah. Asri Hidayat. Ima Kharimaturrahmah. 2012. Konsep Kebidanan. Yogyakarta: Nuha Medika