Makalah Sila Ke5

PENGAMALAN LEBIH LANJUT TENTANG SILA SILA DALAM PANCASILA

DISUSUN OLEH : 1. KETUT GEDE ARTHA YOGA

(180030869)

2. I PUTU ARTA WIDIYADNYA

(180030189)

3. I PUTU YUDI ARTAWAN

(180030588)

4. REYNALDO KEVIN MARIYANAN

(180030905)

5. I NYOMAN RAPI

(180030170)

6. OLIVIA AULYA HERLI EFISON

(180031197)

7. I PUTU PRATAMA HARDI SAPUTRA

(1800)

8. ILHAMI ADELIA PUTRI

(180030919)

9. NURUL FATIMAH

(180031107)

SEKOLAH TINGGIMANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER BALI 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat Asungkerta Waranugraha-Nya lah kami dapat menyelesaikan Makalah "Pengamalan Lebih Lanjut Tentang Sila Sila Dalam Pancasila" ini dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan bimbingan atau saran-saran dari Bapak/lbu Guru untuk menyempurnakan makalah ini. Berkaitan dengan makalah ini kami banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang diterima oleh saya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu skami dalam pembuatan makalah ini. Akhir kata saya mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Denpasar, Desember 2018

Penyusun

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................

i

DAFTAR ISI..............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN...................................................................

1

1.1 Latar Belakang.................................................................... 1.2 Rumusan Masalah............................................................. 1.3 Tujuan.................................................................................

1 2 2

PEMBAHASAN......................................................................

3

2.1 Makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ........................................................................................... 2.2 Nilai yang terkandung dalam sila kelima.......................... 2.3 Pengamalan Pancasila Sila ke Lima..................................

3 4 6

PENUTUP................................................................................

9

3.1 Kesimpulan......................................................................... 3.2 Saran...................................................................................

9 9

BAB II

BAB III

DAFTAR PUSTAKA

2

2

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pancasila dirumuskan dari kehidupan bangsa Indonesia yangdigunakan

untuk pedoman bangsa Indonesia dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar filsafah negara dijabarkan juga sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadianbangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, yang kemudian

dijadikan

sebagai

pedoman

hidup

bangsa

Indonesia

dalam

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia, kesamaankedudukan terhadap hukum dan HAM, keseimbangan antara hak dankewajiban merupakan sikap yang tercermin dari pengamalan nilai Pancasila yakni sila ke-5

yang

berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Fungsi dari nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5 ini berfungsi sebagai tujuan negara. Namun, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila itu sudah terlaksana seutuhnya dilingkungan kita? Kita dapat menilai dengan mengamati kejadian di sekitarkita. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bersikap tidak sesuaidengan nilai moral Pancasila. Mereka cenderung bersikap individualis, menghalalkan segala cara walaupun dengan kerja keras, melemahkan kekuatan hukum, menggunakan sumberdaya dan sumber kekayaanIndonesia dengan berlebihan, menyelewengkan kekuasaan, dsb. Sungguh ironis memang, Pancasila yang disepakati bersama sebagai kepribadian bangsa saat ini kenyataan di lingkungan masyarakat Indonesia bertentangan dengan ajaran Pancasila. Dalam situasi seperti sekarang ini masyarakat semakin tidakmenyadari makna pancasila, mereka sudah mulai memudarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang telah disepakati bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila kelima Pancasila terkadang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila tersebut. Jika masyarakat Indonesia bersikap tidak sesuai nilai dan norma Pancasila, maka bisa dikatakan bangsa tersebut kehilangan jati diri bangsa. Kika suatu bangsakehilangan jati diri bangsa, mudah bangsa lain untuk menjajah bangsa Indonesia. 1

1.2 2.1 2.2 2.3 1.3

Rumusan Masalah Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima. Pengamalan Pancasila dengan Sila kelima di Indonesia. Tujuan Adapun tujuan kami membuat makalah ini agar kita semua dapat lebih

memahami dan mengerti bagaimana pengertian, makna dan nilai yang terkandung dalan Pancasila sila kelima berserta penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB II

2

PEMBAHASAN

2.1

Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kebanyakan orang percaya bahwa ketidak adilan harus

dilawan dan dihukum, banyak gerakan sosial dan politis diseluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidak adilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak

jelas.

keadilan intinya adalah meletakan segala sesuatunya pada tempatnya. Cara

mengaplikasikan

keadilan

sosial

bagi

seluruh

rakyat

Indonesia yakni: 

Mengembangkan mencerminkan

perbuatan

sikap

dan

yang

suasana

luhur,

kekeluargaan

yang dan

kegotong royongan. 

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.



Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.



Menghormati hak orang lain.



Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.



Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasanterhadap orang lain.



Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gayahidup mewah.

3



Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikankepentingan umum.



Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sila ke lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat indonesia diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke 1,2,3,4. Dengan demikian makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila merupakan gambaran terlengkap 5 dari makna keseluruhan Pancasila. Namun nilai yang terkandung dalam Pancasila selain sila ke 5 juga memiliki keterkaitan dengan sila lainnya. Dalam kehidupan sehari- hari, pengamalan sila kelima Pancasila

terkadang

tidak

sesuai

dengan

makna

yang

terkandung dalam sila tersebut. Hal ini akan berakibat pada berubahnya sikap masyarat Indonesia. Jika masyarakat Indonesia bersikap tidak sesuai nilai dan norma Pancasila, maka bisa dikatakan bangsa tersebut kehilangan jati diri bangsa.

2.2

Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Kelima Keadilan

adalah

kondisi

kebenaran

ideal

secara

moral

mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut

sebagian

besar

teori,

keadilan

memiliki

tingkat

kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap

salah

satu

filsuf

politik

terkemuka

abad

ke-20,

menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" . Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil" . Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya 4

jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak

jelas

apa

yang

dituntut

dari

keadilan

dan

realita

ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah meliputi: 1. Keadilan Distributif Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan halhal yang tidak

sama diperlukan tidak sama. Keadilan

distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam

bentuk

kesejahteraan,

bantuan,

subsidi

serta

kesempatan dalam hidup bersama yang didasrkan atas hak dan kewajiban. 2. Keadilan Legal (Keadilan Bertaat) Suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi

keadilan

dalam

bentuk

mentaati

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan subtansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya.

Pendapat

Plato

itu

disebut

keadilan

sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal. 3. Keadilan Komulatif

5

moral,

Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya, secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asan pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar

yang

kenegaraan mewujudkan

harus untuk

diwujudkan mewujudkan

kesejahteraan

dalam

hidup

tujuan

seluruh

bersama

negara

yaitu

warganya

serta

melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan bersama).

2.3

Pengamalan Pancasila Sila Kelima di Indonesia Sila ke-5, yang seharusnya sudah terimplementasikan dengan baik dalam

kehidupan, justru pada prakteknya, implementasi dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, dimana masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Menanggapai masalah tersebut dalam tulisan ini ada empat hal yang ingin saya paparkan yaitu mengenai bukti penerapan keadilan dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi, yang dirasa mempunyai

6

masalah kompleks terhadap implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. a. Bidang Hukum Hukum memang harus ditegakkan tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai milyaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat dan kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka masih saja bisa pergi kemana-mana bahkan sampai keluar negeri. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah Kakao justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dari sini menggambarkan bahwa hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang miskin saja, sedangkan untuk orang kaya atau pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegakkan dengan benar. Sehingga hukum itu dapat diibaratkan sebagai pisau, lancip dibawah dan tumpul diatas. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tetapi pada kenyataanya jauh dari apa yang diharapkan, ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik. b. Bidang Kesehatan Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan dikalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari antrean yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapat penolakan dari berbagai rumah sakit. Hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi.

7

Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi disisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan/pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal dalam UUD 1945 pasal (28) H ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit. c. Bidang Pendidikan Masalah

lain

yang

memperlihatkan

ketidakadilan

dalam

dunia

pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memprioritaskan warga miskin Indonesia dengan memberikan pendidikan. Sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak dibangku sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Selain masalah tersebut terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan, pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk sampai kesekolahan saja mereka sampai harus rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya. d. Bidang Ekonomi Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah

8

kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakkan keadilan yang tidak sempurna padahal dalam konstisusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi pada kenyataanya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan keliaran dijalan-jalan untuk mengemis, bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas. Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah. Sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, karena perusahaan bisa mempekerjakan buruh yang murah dan yang mau bekerja keras untuk kemajuan perusahaanya. Itulah sedikit potret mengenai bukti dari implementasi dari sila ke-5 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Upaya Pemecahan Diperlukan upaya yang tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, paling tidak untuk menciptakan hal tersebut perlu ada kesadaran dari masing-masing individu untuk merubahnya, jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik tentunya keadilan itu akan dapat dengan mudah tercipta, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainlainnya.

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Dari hasil pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpang tindihan

keadilan di negri ini masih banyak terjadi. Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alenia ke-empat 9

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nilai nilai keadilan atau nilai yang tertuang dalam sila ke-5 mempunyai Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama antara lain keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komulatif. Selain itu pancasila mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kelebihan tersebut terletak pada tujuan utama sila ke-5, sedangkan kelemahannya terletak pada pelaksanaan yang belum maksimal. Pemerintah seakan mengabaikan peraturan yang telah diaturnya sendiri, kini perlahan UU dan Pancasila mulai diabaikan dan lebih mementingkan kepentingan partai ataupun koalisi partai. Melimpahnya sumber daya manusia dan alam tidak menjamin negri ini untuk memakmurkan semua rakyatnya, yang mendapatkan hasilnya hanya segelintir rakyat yang berkuasa saja. 3.2

Saran Untuk menciptakan keadilan yang merata seperti yang tercermin dalam

Pancasila tepatnya sila ke-5, peran dari pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut sangat diperlukan. Agar implementasi dari sila tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan malah merugikan masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, pemerintah membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap warga yang kurang mampu, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu serta meningkatkan partisipasi dan konsultasi kesehatan terhadap warga yang kurang mampu.

10

DAFTAR PUSTAKA

Miftachul

Ilmi.

2018.

penerapan

sila

ke-5

pancasila.

Diambil

dari:

https://www.academia.edu/32683546/penerapan_sila_ke-5_pancasila Link. 2018. Implementasi Sila Ke-5 yang Tidak Sesuai Harapan Rakyat. Diambil dari: https://www.kompasiana.com/joko_untoro/54f73ef7a3331158148b45dc/imp lementasi-sila-ke-5-yang-tidak-sesuai-harapan-rakyat)