Makalah Resiko Politik.docx

RESIKO POLITIK

Makalah ini Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Individu Pada Mata Kuliah Manajemen Resiko Investasi Pada prodi Perbankan Syariah 4

OLEH: HAMELISA NIM. 01165103

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BONE 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantisa memberkati dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga kami bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaidul Fiqiyah. Selaku penulis, saya menyadari bahwa dalam makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami membutuhkan kritik dan saran untuk menyempurnakan pembuatan makalah selanjutnya. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya, khususnya dibidang pendidikan komputer. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.

Watampone, Desember 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Rumusan Masalah

2

C. Tujuan Penulisan

2

BAB II PEMBAHASAN

3

A. Pengertian Resiko Politik

3

B. Manajemen Risiko

5

C. Risiko Politik di Indonesia

9

BAB III PENUTUP

10

A. Kesimpulan

10

B. Saran

10

DAFTAR PUSTAKA

11

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata “Resiko” dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Resiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Berbagai macam resiko, seperti resiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, resiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya, dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika resiko-resiko tersebut tidak kita antisipasi dari awal. Resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagaimana kita pahami dan sepakati bersama bahwa tujuan berwirausaha adalah membangun dan memperluas keuntungan kompetitif dalam organisasi. Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola resiko. Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan resiko usaha dan resiko non usaha. Imam Ghazali dalam Kasidy, Manajemen Resiko (2010) menyatakan bahwa, resiko usaha adalah resiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan resiko non usaha adalah resiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko (risk). Dalam

1

beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja.

Hal ini secara konkret

menunjukkan pentingnya manajemen resiko dalam bisnis pada masa kini. Secara umum resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar, dan walaupun mengalami kerugian sangat kecil sekali. Misalnya membeli lotere. Jika beruntung maka akan mendapat hadiah yang sangat besar, tetapi jika tidak beruntung uang yang digunakan membeli lotere relatif kecil. Apakah ini juga tergolong resiko? Jawabannya adalah hal ini juga tergolong resiko. Selama mengalami kerugian walau sekecil apapun hal itu dianggap resiko.

B. Rumusan Masalah 1. Apa Pengertian Resiko Politik? 2. Bagaimana Manajemen Risiko? 3. Bagaimana Risiko Politik di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Pengertian Resiko Politik 2. Untuk mengetahui Manajemen Risiko 3. Untuk mengetahui Risiko Politik di Indonesia

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Resiko Politik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Resiko dalam Webster’s Desk Dictionary resiko didefinisikan sebagai suatu potensi adanya kehilangan. Manajemen resiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu resiko usaha. Manajemen resiko merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Definisi lain yang menjelaskan tentang pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa menyimpang dari apa yang diharapkan, namun penyimpangan ini baru terlihat bila sudah berbentuk kerugian. Pendapat lain juga diutarakan oleh Abbas Salim dalam Kasidy (2010) Resiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian (loss). Sehingga dari beberapa definisi yang telah diutarakan, dapat diambil kesimpulan bahwa resiko adalah sesuatu yang belum pasti namun apabila tidak ditangani dengan tepat akan menimbulkan kerugian bagi usaha tersebut.

B. Manajemen Risiko Proses manajemen risiko politik dimulai dengan identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, mitigasi risiko dan akhirnya secara menyeluruh dilakukan pengendalian risiko. Pada identifikasi risiko, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun taksonomi jenis-jenis risiko politik dan faktor

3

risiko yang berdampak pada perusahaan. Sehingga diperoleh peta risiko yang signifikan mempengaruhi perusahaan, baik pengaruh negatif maupun positif yang membuka peluang perusahaan memperoleh keuntungan (return). Hasil identifikasi risiko harus mampu menjawab bagaimana faktor risiko dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan target perusahaan. Langkah pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan analisis berbagai skenario risiko politik, yang jenis dan faktor risikonya berasal dari hasil identifikasi dan pemetaan risiko. Setiap skenario diuji dan dilakukan simulasi berapa besarnya dampak kerugian bisnis yang diderita pada setiap skenario. Penilaian dan pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Metode sederhana yang lazim digunakan adalah analisis arus kas yang dihitung nilai saat ini (net present value). Hasil analisis digunakan untuk menetapkan toleransi risiko perusahaan. Kemudian, bila identifikasi dan pengukuran risiko telah dilakukan, perusahaan melanjutkan dengan proses pengendalian risiko, berupa sistem yang efektif untuk mengeksekusi manajemen risiko politik secara aktif. Tahap pertama adalah pencocokan metode manajemen risiko potensial dengan risiko-risiko prioritas yang telah diidentifikasi perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa prioritas penanganan risiko dilakukan berdasarkan pada peluang terjadinya risiko (frekuensinya rendah atau tinggi) dan dampak kerugian terjadinya risiko (kecil atau besar). Tahapan selanjutnya, penetapan tindak lanjut proses manajemen risiko yang berupa mitigasi risiko yang telah teridentifikasi dan terukur. Berbagai program mitigasi risiko yang dihasilkan adalah berupa tindak lanjut identifikasi risiko dan pengukuran risiko. Dimulai dengan yang paling sederhana dan dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri, yaitu pertama program penanganan risiko politik secara ad-hoc. Program mitigasi risiko ini dibuat bila perusahaan telah terlanjur menanamkan investasinya di suatu negara, padahal kebijakan pemerintah host country berubah secara drastis. Manajemen perlu menyiapkan strategi cut loss dan exit strategy yang tepat, karena opsi yang tersedia dalam

4

situasi ini tidak banyak. Kedua, program diversifikasi risiko politik mengacu pada filosofi manajemen risiko bahwa “jangan menaruh seluruh telur anda pada satu keranjang”, tepat digunakan untuk melakukan diversifikasi risiko politik. Setiap negara memiliki profil risiko politik yang unik dengan peluang keuntungan (return) tertentu. Sebagai contoh, negara berkembang dengan praktik demokrasi dan kompetensi berpolitik yang masih rendah (country risk yang tinggi), memiliki profil risiko politik yang tinggi. Namun demikian, negara dengan risiko politik tinggi tidak jarang memiliki profil struktur biaya investasi yang lebih murah. Misalnya biaya buruh dan tenaga kerja, sumberdaya alam yang melimpah, perizinan yang mudah. Oleh karena itu, analisis kelayakan investasi, lengkap dengan stress test dan simulasi opsi strategic business unit untuk setiap negara tujuan investasi menjadi suatu keharusan. Ketiga, pembelian polis asuransi risiko politik guna mentransfer risiko politik perusahaan kepada pihak asuransi dan reasuransi yang handal, serta berpengalaman menjamin kerugian jenis risiko politik yang teridentifikasi memiliki frekuensi kejadian yang jarang namun dengan dampak kerugian yang sangat tinggi. Perlindungan yang diberikan berupa penggantian fasilitas, infrastruktur dan komponen neraca perusahaan yang dipilih, ketika risiko politik benar-benar terjadi.

C. Risiko Politik di Indonesia Dalam situasi pemilihan umum, seperti di Indonesia sekarang ini, wajar saja bila ada negara dan perusahaan yang menunda kerjasama diplomatik atau kerjasama bidang ekonomi, seperti investasi dan penanaman modalnya. Mereka cenderung menghindari risiko politik yang mungkin terjadi karena menganggap situasi demikian penuh dengan risiko ketidakpastian, kerawanan keamanan, konflik dan gesekan massa pendukung capres tertentu. Risiko politik adalah kerugian yang diderita oleh suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang

5

disebabkan karena terjadinya faktor risiko seperti perubahan situasi politik dan keputusan strategis suatu negara yang terkait dengan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Terdapat dua tingkatan risiko politik, yaitu risiko politik mikro dan makro. Risiko politik mikro hanya terjadi dan terfokus pada risiko suatu industri, perusahaan, investasi, atau proyek tertentu saja. Risiko ini merupakan bagian dari risiko operasional dari perubahan lingkungan bisnis mereka. Manajemen risiko politik mikro lebih sederhana daripada manajemen risiko politik makro. Risiko politik mikro dapat dikendalikan dengan cara mengubah dan mengalihkan investasi ke tempat dan bentuk lain, atau mencari mitra kerja lokal yang menguasai peraturan dan kebijakan, serta lingkungan setempat. Bila industri tertentu yang terkena risiko politik mikro, alternatif yang tersedia adalah mencari industri dengan tingkat risiko politik yang dapat diterima. Bila perusahaan tetap masih terekspos risiko politik yang tinggi, maka membeli polis asuransi risiko politik adalah solusinya, guna mengurangi tingkat kerugian. Risiko politik makro lebih sulit dikendalikan dan dimitigasi, karena bila negara tujuan investasi tertimpa kejadian politik yang ekstrem (seperti aksi terorisme, atau pergantian kepemimpinan nasional yang mengubah kebijakan politik luar negeri) maka kejadian-kejadian tersebut hanya menyisakan investor dan pemodal dengan strategi keluar (exit strategy) yang terbatas. Risiko politik makro nyaris memiliki dampak yang sama terhadap seluruh pelaku/organisasi di suatu negara. Selain mencakup country risk, risiko politik makro juga bersumber dari akumulasi dan gabungan kejadian politik di tingkat lokal, nasional, dan kawasan yang saling terkait. Kejadian politik di tingkat lokal dapat pula merembet dan mempengaruhi pemangku kepentingan di tingkat makro. Risiko politik sangat terkait dengan risiko-risiko lainnya, terutama risiko bisnis, hukum, reputasi, dan risiko stratejik, sehingga para ahli menyarankan agar manajemen risiko politik diintegrasikan dalam sistem pengendalian risiko

6

perusahan yang terpadu (Enterprise Risk Management/ERM). Tujuannya agar seluruh dampak risiko dapat diantisipasi dengan baik. Selain itu bertujuan agar limit risiko dapat ditetapkan dengan tepat sehingga tidak ada risiko prioritas yang tertinggal dan tidak ada pula risiko yang dihitung ganda. Juga agar dapat menghemat premi asuransi, karena polis yang diterbitkan oleh asuradur menjamin jenis risiko yang lebih tepat (risk-based coverage). Tujuan selanjutnya, khusus buat perusahaan yang baru mulai (start up company), agar bisa tetap beroperasi di lokasi dengan risiko politik yang signifikan, karena telah memiliki mitigan yang tepat. Dengan menetapkan kerangka manajemen risiko politik yang sistematis, menyeluruh,

terpadu

dalam

ERM,

perusahaan

diharapkan

memperoleh

kepercayaan pasar yang lebih baik. Manajemen risiko politik yang tepat dan yang diintegrasikan ke dalam ERM membuka peluang suatu negara atau perusahaan meraih berbagai manfaat. Antara lain proses pengambilan keputusan yang lebih efektif, proteksi nilai investasi, peningkatan kinerja keuangan dan non-keuangan sesuai yang ditargetkan sehingga nilai perusahaan pun akan meningkat. Akhirnya, kita bisa mengambil analogi hasil penelitian “penerapan tata kelola yang baik” dengan “penerapan manajemen risiko yang baik”. Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang konsisten, terbukti memperoleh nilai saham yang lebih baik (premium), walau pun kinerja keuangan mereka hampir sama. Dengan demikian penerapan manajemen risiko politik yang tepat dapat menjadi faktor pembeda antara perusahaan satu dengan lainnya. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di tingkat global tentu akan berbeda dengan perusahaan yang beroperasi hanya di dalam negeri atau beroperasi di tingkat domestik. Tantangan perusahaan yang beroperasi di tingkat global akan lebih rumit jika dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di tingkat domestik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan peraturan dan perbedaan lingkungan ekonomi di setiap Negara. Dengan adanya tantangan yang lebih rumit dalam bisnis ditingkat global, perlunya pengetahuan khusus bagi

7

manajer internasional dalam memutuskan untuk beroperasi di tingkat global atau di suatu negara. Dengan mengambil keputusan untuk beroperasi di suatu Negara, maka secara tidak sadar perusahaan tersebut perlu menyelidiki risiko politik (politic risk) yang mungkin terjadi serta dampak terhadap kinerja bisnis perusahaan. Yang dimaksud dengan risiko politik adalah tindakan pemerintah atau suatu kejadian bermotif politik yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai dari suatu perusahaan. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat mengancam keberadaan perusahaan yang beroperasi di Negara lain seperti nasionalisasi (nationalization) dan pengambil – alihan (expropriation). Yang dimaksud dengan nasionalisasi adalah suatu keadaan di mana pemerintah suatu Negara memaksa MNC (MultiNational Corporation) untuk dijual (forced sale) kepada pembeli dalam negeri atau pemilik modal lokal dengan menyisakan saham kepemilikan yang minim bagi MNC. Ada pun yang dimaksud dengan pengambil – alihan adalah pengambil – alihan suatu MNC oleh Negara di mana pembayaran kompensasi dinilai tidak memadai sebagai ganti rugi atas porsi aset asing yang awalnya dimiliki oleh MNC. Jika ganti rugi tidak diberikan sama sekali oleh Negara yang melakukan penyitaan maka tindakan tersebut dinamakan penyitaan (confiscation). Shreeve (1984) menyusun daftar risiko politik yang paling sering menimpa MNC di dunia saat itu hingga sekarang: 1. Expropriation atas aset perusahaan 2. Forced Sale atas aset perusahaan di bawah nilai depresiasi 3. Diskriminasi atas perusahaan asing melalui ketentuan hukum serta aturan perdagangan yang memihak Negara 4. Hambatan dalam pengiriman balik (repatriation) dana milik MNC, baik yang berasal dari laba (profit) maupun modal (equity) 5. Kehilangan hak milik atas teknologi serta kekayaan intelektual

8

6. Campur tangan pemerintah atas keputusan – keputusan manajerial MNC 7. Ketidakjujuran pejabat – pejabat pemerintah yang memutus perjanjian secara sepihak, pemerasan dengan berbagai dalih, serta dana pungutan tidak resmi Untuk meminimalisir kerugian secara finansial yang akan terjadi pada MNC, maka perlu dilakukan penilaian (assessment) dalam atas risiko politik guna mengelola risiko kerentanan perusahaan. Terdapat ada dua cara dalam melakukan penilaian atas risiko politik yaitu: 1. Menggunakan jasa pakar (experts) atau konsultan yang menguasai seluk – beluk perpolitikan di negeri atau zona tempat MNC beroperasi. Seorang pakar dapat memberikan analisis terhadap kecenderungan pergolakan politik dalam negeri secara berkala, kemudian menjabarkan beberapa scenario yang dapat terjadi dengan segala konsekuensinya, lalu mendeskripsikan kondisi perpolitikan yang dapat terbentuk setelah gejolak politik tersebut berlalu. 2. Membentuk serta mengembangkan staf internal maupun mempekerjakan pakar di dalam perusahaan MNC secara tetap. Selain risiko politik, risiko ekonomi juga perlu menjadi perhatian khusus bagi MNC dalam melakukan operasinya di suatu Negara. Kemampuan suatu Negara dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya merupakan tolak ukur terpenting risiko ekonomi Negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa Negara yang tidak dapat memenuhi kewajibankewajiban finansialnya yang tentunya dapat menyebabkan krisis di Negara tersebut. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi MNC yang sedang beroperasi di Negara yang terkena krisis tersebut. Kerugian tersebut dapat terlihat dari menurunnya nilai perusahaan tersebut karena terjadinya penurunan profit.

9

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Terdapat dua tingkatan risiko politik, yaitu risiko politik mikro dan makro. Risiko politik mikro hanya terjadi dan terfokus pada risiko suatu industri, perusahaan, investasi, atau proyek tertentu saja. Risiko ini merupakan bagian dari risiko operasional dari perubahan lingkungan bisnis mereka. Manajemen risiko politik mikro lebih sederhana daripada manajemen risiko politik makro. Risiko politik mikro dapat dikendalikan dengan cara mengubah dan mengalihkan investasi ke tempat dan bentuk lain, atau mencari mitra kerja lokal yang menguasai peraturan dan kebijakan, serta lingkungan setempat. Bila industri tertentu yang terkena risiko politik mikro, alternatif yang tersedia adalah mencari industri dengan tingkat risiko politik yang dapat diterima.

B. Saran Demikianlah makalah ini saya persembahkan. Tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyususnan makalah ini mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak biasa terlepas dari skhilaf dan salah. Kritik dan saran dari pembaca yang konstruktif sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi agar selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

10

DAFTAR PUSTAKA

Handaru, A. W. 2012. Bisnis Internasional. Sebuah pendekatan kultural. Jakarta: Mitra Wacana Media Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. What is COSO: Background and Events Leading to Internal Control-Integrated Framework. 1992 Simmons, Mark. COSO Based Auditing. The Internal Auditor, December 1997 The Institute of Internal Auditors. Internal C Vaughan, Emmet. Fundamental of Risk and Insurance. 2nd, John Willey, 1978

11