Makalah Reinventing Government Kel 2.docx

MAKALAH REINVENTING GOVERNMENT Penulis Kelompok 2:

Asmiati

1816041015

Anggara Fitra Maulana

1816041059

Rosiana Desmayanti

1816041007

Panji Sastrawan

1816041063

Tasya Innama

1816041021

Rizki Setiawan

1846041009

Mata Kuliah: Manajemen Publik Dosen: Rahayu Sulistiowati,S.Sos,.M.AP

JURUSANAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2019

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah tentang “Reinventing Goverment” ini dapat tersusun hingga selesai. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Publik. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 februari 2019 Penulis

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ ................1 DAFTAR ISI............................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...................................................................................................4 1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................4 1.3 Tujuan................................................................................................................4 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Reinventing Goverment...................................................................6 2.2 Prinsip Reinventing Goverment.........................................................................6 2.3 Strategi Reinventing Goverment......................................................................10 2.4 Implementasi Reinventing Goverment............................................................12 2.5 Reinventing Goverment di Indonesia..............................................................14 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan......................................................................................................26 3.2 Saran................................................................................................................26 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................27 LAMPIRAN PEMBAGIAN KERJA KELOMPOK.............................................28

3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Di zaman sekarang ini telah banyak orang yang mengerti bahwa wirausaha adalah cara mendobrak nasib keterpurukan seseorang dengan mengganti inovasi kreatif sedemikian rupa. Apalagi di tahun ini Indonesia telah menjadi tuan rumah bagi pertemuan APEC di bali beberapa waktu lalu. Mau tidak mau Indonesia harus siap mengahadapi kompetisi perekonomian dengan Negara-negara pasifik. Dalam menghadapi pasar bebas, Indonesia harus menyiapkan sumber daya-sumber daya yang mampu menyaingi Negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia bukan hanya membutuhkan para wirausahawan kreatif, tetapi Indonesia juga memongkar ulang sistem kinerja pemerintahannya. Seperti yang telah kita ketahui kewirasuhaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Menghadapi kondisi ini, maka pemerintah sebagai pelayan publik perlu berupaya untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesenjangan antara tuntutan pelayanan masyarakat dengan kemampuan aparatur pemeritah. Keterbatasan sarana dan prasarana yang telah ada tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran tentang rendahnya kualitas pelayanan. Kemandirian dan kemampuan yang handal dari pemerintah merupakan syarat mutlak agar tetap terrpeliharanya kepercayaan masyarakat. Maka pemerintah saat ini harus berupaya merupakan perannya untuk masa yang akan datang yaitu melalui penerapan konsep pemerintahan wirausaha atau dengan istilah Reinventing Government..

1.2 Perumusan Masalah 1. Apa pengertian Reinventing Goverment? 2. Apa saja prinsip dari Reinventing Goverment? 3. Bagaimana strategi Reinventing Goverment? 4. Bagaimana Implementasi Reinventing Goverment? 5. Bagaimana Penerapan Reinventing goverment di Indonesia?

4

1.3

Tujuan 1. Untuk mengetahui Reinventing Goverment. 2. Untuk mengetahui prinsip dari Reinventing Goverment. 3. Untuk mengetahui strategi Reinventing Goverment. 4. Untuk mengetahui Implementasi Reinventing Goverment 5. Untuk mengetahui Reinventing Goverment di Indonesia.

5

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Reinventing Goverment Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi

ini

dicapai

dengan

mengubah

tujuan,

system

insentif,

pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”. Konsep reinventing government pada dasarnya merupakan representasi dari paradigma New Public Management dimana dalam New Public Management (NPM), negara dilihat sebagai perusahaan jasa modern yang kadang-kadang bersaing dengan pihak swasta, tapi di lain pihak dalam bidang-bidang tertentu memonopoli layanan jasa, namun tetap dengan kewajiban memberikan layanan dan kualitas yang maksimal. Segala hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dianggap sebagai pemborosan dalam paradigma New Public Management (NPM). Warga pun tidak dilihat sebagai abdi lagi, tetapi sebagai pelanggan layanan publik yang karena pajak yang dibayarkan memiliki hak atas layanan dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu pula. Prinsip dalam New Public Management (NPM) berbunyi, “dekat dengan warga, memiliki mentalitas melayani, dan luwes serta inovatif dalam memberikan layanan jasa kepada warga” Konsep reinventing government, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia konsep ini berarti menginventarisasikan lagi kegiatan pemerintah. Pada awalnya, gerakan reinventing government diilhami oleh beban pembiayaan birokrasi yang besar, namun dengan kinerja aparatur birokrasi yang rendah. Pressure dari publik sebagai pembayar pajak mendesak pemerintah untuk mengefisiensikan anggarannya dan meningkatkan kinerjanya. Pengoperasian fungsi pelayanan publik yang tidak dapat diefisiensikan lagi dan telah membebani keuangan Negara diminta untuk dikerjakan oleh sektor non-pemerintah. Dengan demikian, maka akan terjadi proses pereduksian peran dan fungsi pemerintah yang

6

semula memonopoli semua bidang pelayanan publik, kini menjadi berbagi dengan pihak swasta, yang semula merupakan “big government” ingin dijadikan “small government” yang efektif, efisien, responsive, dan accountable terhadap kepentingan publik.1

2.2 Prinsip Reinventing Goverment Osborn dalam buku memangkas birokrasi dan [Dr. Novita Tresiana, 2016]. mengemukakan Prinsip-prinsip Reinventing Government ,yaitu : 1. Pemerintahan katalis Pemerintah katalis merupakan suatu fungsi yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undangundang) dengan fungsi pelaksana (penyampai jasa dan penegakan). Kemudian pemerintah menggunakan metode kontrak, voucher hadiah, insentif pajak dan sebagainya untuk membantu organisasi publik untuk mencapai tujuan.

2.

Pemerintah adalah Milik Masyarakat Mengalihkan wewenang control yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol pelayanan yang dilakukan birokrasi.

3. Pemerintah yang kompetitif Pemerintaha

kompetitif

mensyaratkan

persaingan

diantara

penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan

1

Osborne, D. dan Plastrik. P, (2000). Banishing Bereaucracy: The Fife Strategies

For reinventing Government. Rosyid A. (Penerjemah). Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju Pemerintahan wirausaha (terjemahan), seri manajemen strategi. PPM, Jakarta.

7

harga.mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk melakukan perbaikan.

4.

Pemerintah berorientasi pada Misi Pemerintah yang berorientasai misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan system administrative, seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian member kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas – batas legal.

5.

Pemerintah berorientasi pada hasil Pemerintah yang result oriented mengubah focus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. mereka mengukur kinerja badan public,menetapkan target, memberi imbalan kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target dan menggunakan anggaran untuk mengungkapakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam besarnya anggaran.

6.

Pemerintah berorientasi pada pelanggan Pemerintah yang berorintasi pada pelanggan memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan yang harus diberi pelayanan

dengan

melakukan survey pelanggan,menetapkan standar pelayanan, memberi jaminan dan sebagainya. Pemerintah meredesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.

7.

Pemerintah wirausaha Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. pemerintah meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar menuntut return on

8

investment. mereka memamfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah untuk berpikir mendapatkan dana operasional.

8. Pemerintah antisipatif Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang berpikir kedepan. mereka mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan

pelayanan

untuk

menghilangkan

masalah.

mereka

menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metopde lain untuk melihat masa depan.

9.

Pemerintahan desentralisasi Pemerintah desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau system, mendorong mereka yang lansung melakukan pelayanan atau pelaksana, untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.

10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar Pemerintah yang berorientasi pada pasar sering memamfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administrative, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan control dengan memamfaatkan peraturan. mereka menciptakan insentif keuangan, insentif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan cara ini , organisasi swasta atau anggota masyarakat berprilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial. 2

2

Dr. Novita Tresiana Sos.,. (2016). PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK. Bandar Lampung: Pustaka Ilmu.

9

2.3 Strategi Reinventing Goverment. Adapun Strategi dari Reinventing Goverment ialah: 1. Strategi inti (the core strategy) [djumiarti] Strategi ini menentukan tujuan (the purpose) sebuah sistem dan organisasi publik. Jika sebuah organisasi tidak mempunyai tujuan yang jelas atau mempunyai tujuan yang banyak atau saling bertentangan, maka organisasi itu tidak dapat mencapai kinerja yang tinggi. Dengan kata lain, sebuah organisasi publik akan mampu bekerja secara efektif jika ia mempunyai tujuan yang spesifik. Oleh karena itu, adalah penting bagi para pemimpin organisasi-organisasi publik untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan organisasinya secara spesifik. Jadi dengan demikian penetapan visi dan misi organisasi juga mempunyai peran yang sama pentingnya dalam melengkapi tujuan organisasi publik. Hal ini penting sebagai usaha agar karyawan atau pegawai mempunyai arah dan pegangan yang jelas. Di luar itu, strategi ini terutama berkaitan dengan usaha-usaha memperbaiki pengarahan (steering).

2. Strategi konsekuensi (the consequences strategy) Strategi ini menentukan insentif-insentif yang dibangun ke dalam sistem publik. Birokrasi memberikan para pegawainya insentif yang kuat untuk mengikuti peraturan-peraturan, dan sekaligus, mematuhinya. Pada model birokrasi lama, para pegawai atau karyawan memperoleh gaji yang sama terlepas dari yang mereka hasilkan. Dalam rangka reinventing government, seperti diungkapkan oleh Osborne dan Plastrik, mengubah insentif adalah penting dengan cara menciptakan konsekuensi-konsekuensi bagi kinerja. Jika perlu, organisasi-organisasi publik perlu ditempatkan dalam dunia usaha (market place), dan membuat organisasi tergantung pada konsumennya untuk memperoleh penghasilan. Namun, jika hal ini tidak layak untuk dilakukan, maka perlu dibuat kontrak atau perjanjian guna menciptakan persaingan antara organisasi-organisasi publik dan swasta (atau persaingan antar organisasi publik).

10

Hal ini karena pasar dan persaingan menciptakan insentif-insentif yang jauh lebih kuat sehingga organisasi publik terdorong untuk memberikan perbaikanperbaikan kinerja yang lebih besar. Insentif dan persaingan ini dapat mempunyai bentuk yang beragam, seperti tunjangan kesehatan, kenaikan gaji, atau memberikan penghargaan bagi organisasi-organisasi publik yang mempunyai kinerja yang lebih tinggi.

3. Strategi pelanggan (the customers strategy) Strategi

ini

terutama

memfokuskan

pada

pertanggungjawaban

(accountability). Berbeda dengan birokrasi lama, dalam birokrasi model baru, tanggung jawab para pelaksana birokrasi publik hendaknya ditempatkan pada masyarakat, atau dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak lagi semata-mata ditempatkan pada pejabat birokratis di atasnya, tetapi lebih didiversifikan kepada publik yang lebih luas. Model pertanggungjawaban seperti ini diharapkan dapat meningkatkan tekanan terhadap organisasi-organisasi publik untuk memperbaiki kinerja ataupun pengelolaan sumber-sumber organisasi. Selanjutnya, dengan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat/konsumen, akan dapat menciptakan informasi, yaitu tentang kepuasan para konsumen terhadap hasil-hasil dan pelayanan pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, penyerahan pertanggungan jawab kepada para konsumen berarti bahwa organisasi-organisasi publik harus mempunyai sasaran yang harus dicapai, yaitu meningkatkan kepuasan konsumen (customers satisfaction).

4. Strategi Pengawasan (the control strategy) Strategi ini menentukan di mana letak kekuasaan membuat keputusan itu diberikan. Dalam sistem birokrasi lama, sebagian besar kekuasaan tetap berada di dekat puncak hierarkhi. Dengan kata lain, wewenang tertinggi untuk membuat keputusan berada pada puncak hierarkhi. Perkembangan birokrasi modern yang semakin kompleks telah membuat organisasi menjadi tidak efektif. Hal ini karena proses pengambilan keputusan harus melalui jenjang hierakhi yang panjang sehingga membuat proses

11

pengambilan keputusan cenderung lamban, dan jika hal ini dipaksakan, maka jika dilewati akan membawa dampak terjadinya bureaucracy barierrs. Pada akhirnya, secara keseluruhan, sistem kinerja birokrasi dalam menangani masalah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat akan berlangsung lamban karena bawahan tidak diberi ruang yang cukup untuk mengambil inisiatif dalam memecahkan masalah. Lebih lanjut, dalam model birokrasi lama, para pengelola atau manajer mempunyai pilihan-pilihan yang terbatas, dan keleluasan atau fleksibilitas mereka dihimpit oleh ketentuan-ketentuan anggaran yang terinci, peraturan-peraturan perorangan, sistem pengadaan (procurement systems), praktek-praktek audit, dan sebagainya. Karyawan hampir tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan. Akibatnya, organisasi-organisasi pemerintah lebih menanggapi perintah-perintah baru dibandingkan dengan situasi yang berubah atau kebutuhankebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, adalah penting mendesentralisasikan pembuatan keputusan kepada pejabat-pejabat dan karyawan atau pegawai birokrasi di bawahnya karena hal ini akan mendorong timbulnya rasa tanggung jawab dikalangan para pegawai birokrasi, dan dalam konteks yang luas mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan.

5. Strategi budaya (the culture strategy) Strategi ini menentukan budaya organisasi publik yang menyangkut nilai, norma, tingkah laku, dan harapan-harapan para karyawan. Budaya ini akan dibentuk secara kuat oleh tujuan organisasi, insentif, sistem pertanggungjawaban, dan struktur kekuasaan organisasi. Dengan kata lain, mengubah tujuan, insentif, sistem pertanggungan jawab, dan struktur kekuasaan organisasi akan mengubah budaya. 3

3

Titik Djumiarti S.Sos. menggagas strategi reinventing goverment.

12

2.4 Implementasi Reinventing Goverment. [Winarno] Implementasi prinsip-prinsip reinventing government harus selalu meningkat karakteristik dari masing-masing daerah. Artinya implementasi semangat dan prinsip reinventing sifatnya kontekstual, bukan universal. Tantangan yang timbul dari prinsip reinventing antar lain : 1. Bagaimana mengimplementasikan konsep tersebut tanpa menimbulkan friksi yang justru akan menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi. Sebab prinsip reinventing gorvernment sesungguhnya baru mengena pada dimensi normatif, tetapi belum teruji secara empiris. 2. Bagaimana menentukan strategi praktis untuk mengadopsi prinsip reinventing government ke dalam sistem dan mekanisme pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penataan Kelembagaan pemerintah melalui reinventing antara lain: 1. Reorientasi. Meredefenisikan viso, misi, peran, strategi, implementasi, dan evalusi kelembagaan pemerintah. 2. Restrukturisasi. Menata ulang kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan publuk . 3. Aliansi. Mensinergikan seluruh aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim yang solid. Faktor Sukses dalam reformasi birokrasi antara lain : 1. Komitmen Pimpinan. Ini merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan reformasi birokrasi, mengingat masih kentalnya budaya peternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 2. Kemauan diri sendiri. Kemauan dari penyenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri. 3. Kesepahaman. Adanya persamaan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan yang dapat penghambat jalannya reformasi birokrasi. 4. Konsistensi. Harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten, yang ketaatan perencanaan dan pelaksanaan.

13

Adapun kelebihan dan kekurangan dari reinventing goverment:  1.

Kelebihan Masyarakat menjadi lebih baik dan kreatif karena harus memecahkan masalah sendiri tanpa tergantung dengan pemerintah

2. Control atas pelayanan dilepaskan dari birokrasi dan diserahkan kepada masyarakat 3.

Memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang



Kekurangan

1. Sulit diterapkan karena harus beradaptasi pada sistem baru

2.5 Reinventing Goverment di Indonesia. Pemerintahan dengan bisnis merupakan dua lembaga yang berbeda secara mendasar. Pemerintahan bertujuan agar memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dipilih kembali oleh masyarakat pada periode yang akan datang. Sedangkan bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jika suatu organisasi bisnis tidak dapat memperoleh keuntungan maka organisasi tersebut akan mengalami Death Line atau kematian. Demikian juga dengan organisasi pemerintahan. Jika tidak dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat (tidak favorit bagi masyarakat) maka pemerintahan tersebut pada periode yang akan datang tidak akan dipilih oleh masyarakat dan akan berganti dengan pemerintah yang baru. Perbedaan tujuan di atas menciptakan motivasi yang berbeda. Pimpinan usaha swasta akan berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena keuntungan merupakan indikator dari keberhasilan mereka. Sedangkan dalam pemerintahan, indikator keberhasilan seorang manajer pemerintah adalah bukan seberapa banyak keuntungan yang diperoleh tetapi apakah mereka dapat menyenangkan para politisi yang terpilih atau tidak. Karena itu kinerja manajer pemerintah sangat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan yang menang dalam pemilu dalam periode tertentu. Reinventing Government bukan bertujuan untuk menghilangkan peran pemerintah dalam masyarakat dan menjadikan peran tersebut

14

dijadikan peran swasta. Dengan kata lain Reinventing Government bukan indentik dengan swastanisasi, karena dengan swastanisasi menyeluruh fungsi pemerintah sebagai publik service akan kabur oleh profit oriented pihak swasta. Prinsip-prinsip utama reinventing government ini akan diigunakan sebagai dasar analisa untuk melihat pelaksanaan reinventing government di Indonesia. Merujuk pada pendapat yang dikemukakan [Ilmawan, 1998] tersebut, maka penerapan reinventing government untuk konteks Indonesia dapat dilihat melalui kelima prinsip utama tersebut yakni: Pertama, Steering. Paradigma tradisional tentang birokrasi pemerintahan menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga negara dan masyarakat dari bencana banjir ekonomi maupun politik. Hal ini menyebabkan pemerintah merupakan aktor tunggal untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan semakin tergantung kepada pemerintahnya. Paradigma tradisional ini menyebabkan pemerintah tidak bisa lagi berpikir jernih untuk meningkatkan mutu kerjanya, karena sudah dililit oleh aktivitas-aktivitas rutin untuk melayani kebutuhan masyarakat. Mutu pelayanan kepada masyarakat tidak bisa ditingkatkan lagi. Untuk itu perlu perubahan paradigma, agar pemerintah tidak lagi sebagai pelaksana tunggal pelayanan kepada masyarakat tetapi bermitra dengan pihak swasta. Agar pemerintah tidak lagi terjerat dengan kegiatan rutin sebagai pelayan masyarakat, maka pemerintah perlu memikirkan untuk menyerahkan tugas-tugas pelayanan tersebut kepada masyarakat (NGO -non government organization- atau pihak swasta) atau melaksanakan pelayanan tersebut dengan bermitra dengan masyarakat (sistem koproduksi). Pemerintah yang banyak melaksanakan tugas pelayanan akan semakin memberikan peluang kepada gagalnya atau lemahnya mutu pekrjaan, maka dalam kondisi ini akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada swasta dan pemerintah hanya menetapkan peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Dengan memfokuskan diri kepada pengarahan, maka daya pikir para pembuat kebijakan publik akan meningkat dan cermat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih produktif dan lebih cermat.

15

Kedua, Empowering. Pada pemerintahan yang menganut sistem otoriter kekuasaan tertinggi berada ditangan penguasa (negara) dan tidak memberikan hakhak politik kepada rakyat. Pada sistem ini rakyat hanyalah sebagai objek tanpa mempunyai akses untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Rakyat tidak dapat memberikan saran-saran/koreksi terhadap kinerja pemerintah sehingga pemerintah bekerja tanpa terkontrol. Pada perkembangannya sistem ini tidak populer lagi dimata masyarakat, apalagi pada sistem ini pemerintah harus melayani seluruh kebutuhan masyarakat tetapi pemerintah tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Karena sistem otoriter tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dengan melakukan pemberdayaan kepada rakyat (Empowering). Melalui sistem ini rakyat tidak lagi sebagai objek pemerintahan tetapi juga sebagai subjek pemerintahan. Rakyat harus diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan empowering ini ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Dengan keterbatasan ini masyarakat belum mampu menterjemahkan berbagai misi pemerintahan. Disini tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan pengetahuan masyarakat agar mampu melakukan berbagai kegiatan dalam pembangunan. Ketiga, Meeting the Needs of the Costumer, not the Bureaucracy. Dalam prinsip reinventing government ini pemerintah harus memenuhi kebutuhan consumer (masyarakat) bukan kebutuhan birokrasi. Gejala yang selama ini ada para administrator bekerja untuk mendapatkan prestasi yang akan dinilai baik oleh atasannya. Para bawahan akan berusaha membuat atasan senang agar dia mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dari para administrator menjadi faktor sampingan, faktor yang utama adalah seorang administrator harus melayani kebutuhan para pejabat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para administrator harus merubah orientasi pelayananan dari melayani kebutuhan para birokrat menjadi melayani kebutuhan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa terayomi oleh pemerintah, merasa dekat secara emosional dengan

16

pemerintah. Hal ini akan terjadi jika telah terwujud Civil Society dalam masyarakat. Dengan civil society masyarakat akan mempunyai ekses dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan. Jika terjadi pelanggaran, misalnya para birokrat tidak melayani masyarakat dengan baik tetapi melayani birokrat atasannya, maka masyarakat akan meniupkan peluit sebagai tanda peringatan kepada administrator. Dengan demikian penyimpangan akan semakin dikurangi. Dengan kata lain administrator akan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan birokrat. Keempat, Earning. Sifat pemerintahan yang selama ini ada adalah selalu berusaha untuk menghabiskan dana yang ada, tanpa perlu memikirkan bagaimana mendapatkan dana tersebut. Semakin lama semakin terbatas sumber dana pemerintah, biaya yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pemerintah semakin tinggi. Disatu sisi pemerintah dapat memungut pajak yang tinggi dari masyarakat untuk membiayai berbagai program pemerintah, tetapi hal tersebut akan menambah beban masyarakat dan pada akhirnya akana mengurangi akuntabilitas pemerintah dimata masyarakat. Disini berarti menaikan sektor pajak merupakan cara yang tidak bijaksana. Sehubungan dengan hal di atas pemerintah perlu mempertimbangkan pemikiran bahwa instansi pemerintah harus mampu menghasilkan dana untuk membiayai berbagai programnya. Seorang manajer instansi pemerintah harus mampu melaksanakan tugas sebagaimana halnya manajer perusahaan swasta yakni dengan mempertimbangkan input dan out-put dari instansinya. Masing-masing instansi pemerintah harus mampu membuat program yang mampu menambah penghasilan instansinya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh sektor swasta. Dengan demikian instansi pemerintah dan para birokrat didalamnya akan terbiasa untuk menghemat biaya/anggaran. Apabila seluruh instansi pemerintah sudah terbiasa untuk menghasilkaan dana sendiri untuk membiayai berbagaaai kegiatannya bahkan sampai bisa menabung/investasi untuk usaha lain, maka beban pemerintah untuk berbagai kegiatan pemerintahan akan semakin berkurang. Dengan demikian konsentrasi pemikiran pemerintah (pembuat kebijakan) akan tertuju pada masalah-masalah yang penting dan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan meningkat.

17

Hal di atas akan dapat dilaksanakan di Indonesia, jika masing-masing pemerintah daerah sudah mampu membiayai pemerintahannya sendiri. Dan di dalam Pemerintah Daerah tersebut, masing-masing instansi Pemerintah Daerah mampu menghasilkan dana sendiri dengan tidak selalu memberatkan anggaran Pemerintah Daerah, misalnya Dinas Pertanian mampu menghasilkan dana sendiri dengan melakukan penelitian dan pengembangan bibit unggul dan hasilnya dijual ke masyarakat atau ke daerah lain melalui mekanisme pasar yang sehat. Demikian juga dengan Dinas Perikanan, mampu mengembangkan sektor penelitian dan pengembangan ikan dan hasilnya di jual kepada pasar. Demikian juga dengan dinas-dinas lainnya. Jika hal di atas dapat diwujudkan, maka nantinya akan kita lihat bahwa daerah-daerah di Indonesia akan merata kemajuannya. Ekonomi masyarakat akan ditunjang dengan perdagangan antar daerah yang berjalan dengan sehat. Hal ini pada akhirnya akan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi dan krisis politik. Kelima,

Prevention.

Pemerintah

selama

ini

cenderung

untuk

menyelesaikan suatu masalah setelah masalah tersebut timbul atau menjadi masalah besar. Setelah suatu masalah menjadi masalah besar, maka pemerintah akan mengalami kesulitan besar untuk mengatasinya, baik dari segi kerumitan maupun pembiayaan. Misalnya, Masalah wabah penyakit, Apabila di suatu daerah telah terjadi wabah penyakit mutaber, demam berdarah, maka pemerintah akan bekerja ekstra keras dan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengatasi masalah wabah penyakit tadi. Akan lain halnya jika pemerintah sudah melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap datangnya penyakit tadi. Misalnya, pemerintah sudah membuat saluran-saluran air yang baik, memberikan penyuluhan tentang hidup sehat kepada masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan penyakit yang mewabah tidak akan terjadi. Dengan demikian pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengatasi masalah wabah penyakit. Begitu juga dengan situasi politik nasional dan international. Pemerintah harus sudah paham dengan situasi politik nasional dan internasional. Apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat harus mampu dibaca oleh pemerintah. keputusan-keputusan yang diambil harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akan terjadi akumulasi ketidakpuasan masyarakat dalam bentuk tindakan anarkhis apabila kebutuhan masyarakat tidak

18

terlayani oleh pemerintah. Jadi dengan memahami kehendak politik rakyata secara dini, maka rakyat akan semakin dekat dengan pemerintahnya, partisipasi politik rakyat akan semakin tinggi dan pemerintah akan melaksanakan pemerintahan dengan tenang. Akhirnya jelas, sebuah perubahan harus dimulai, apapun konsep yang hendak digunakan, namun paling tidak konsep tersebut harus merepresentasikan juga posisi kebudayaan Indonesia sehingga ditemukan format kelembagaan birokrasi yang efisien,efektif, adaptif dan human tanpa harus menjadi ke-baratbarat-an, meninggalkan identitas sebagai sebuah bangsa yang otonom dan berjati diri.

4

“STUDI KASUS PELAYANAN PUBLIK PADA PENDIDIKAN GRATIS” Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (unit cost) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani satu murid. Sebenarnya sekolah gratis sudah lama di galakkan, namun pada kenyataannya sekolah gratis baru begitu mendapat perhatian oleh public pada akhirakhir tahun 2008. apakah dibalik masalah sekolah gratis yang mulai hangat pada akhir tahun ini ada kepentingan-kepentingan lain yang tentunya mempunyai tujuan dan maksut yang samar-samar ? Jika kita mencoba untuk menganalisa masalah sekolah gratis ini, dapat kita tarik beberapa poin atau sebuah alasan kenapa sekolah gratis baru mendapat sorotan dari publik di akhir tahun. • Yang pertama mungkin saja di karenakan tidak ada dana, pendapat ini diperkuat dengan bukti bahwa bangsa Indonesia pada saat ini adalah fase kritis dimana harga minyak dunia menanjak tajam yang menyebabkan perhatian pemerintah lebih terpusat pada masalah subsidi BBM. Masalah ini juga dipertajam dengan 4

Ilmawan. (1998). membedah politik orde baru. yogyakarta: pustaka pelajar.

19

banyaknya dana bantuan yang di peruntukkan kepada masalah pendidikan disunat dan diotak-atik oleh tangan jahil yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai pendidikan. • Alasan yang kedua adalah tidak adanya tujuan yang jelas dan langkah-langkah kongkrit atas sekolah gratis tersebut. Hal ini terbukti dengan kurikulum yang dipraktekkan kerap kali bersifat rancu, seperti kurikulum 1994, KBK, KTSP dan sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa seolah-olah pendidikan itu adalah sebuah kelinci percobaan yang tidak tahu tujuannya, karena setiap tahun kurikulum yang disajikan selalu berubah-ubah, belum tuntas kurikulum yang satu, kurikulum yang lain sudah menunggu untuk di uji cobakan. Alasan yang ketiga adalah manifesto politik, kalau dipikir-pikir mungkin ada benarnya juga kenapa sekolah gratis baru hangat-hangat dibicarakan pada akhir tahun, mungkin karena sebentar lagi akan dilaksanakannya pemilihan umum, dan untuk mengangkat legistimate public bisa saja orang bersikap menjilat dan mengambil muka agar mereka mendapat dukungan dari rakyat atas kepeduliannya terhadap pendidikan di Indonesia.

B.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan

Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi pelayanan pendidikan gratis adalah adanya keterbatasan Dana dari pemerintah daerah untuk membiayai program tersebut. Implikasi dari keterbatasan dana untuk membiayai program bebas biaya sekolah tersebut mengakibatkan tidak semua sekolahan disekitar kabupaten jawabarat tidak mendapatkan pelayanan pendidikan gratis atau bebas biaya sekolah. Sementara itu, factor politik yang diindikasikan mempengaruhi implementasi program pendidikan gratis teryata tidak terbukti. Kesimpulan terakhir yang dapat ditarik yaitu digulirnya bebas biaya sekolah untuk membantu dan meringankan beban orang tua siswa dalam membiayai pendidikan anaknya memang dapat tercapai walapun manfaat tersebut tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk masalah perbedaan tingkat ekonomi yang terjadi pada tiap-tiap daerah, langkah-langkah yang seharus diambil pada tiap daerah adalah dengan menerapkan subsidi silang. Dimana pada subsidi silang ini, keluarga yang mampu

20

dari segi ekonomi sudah seharusnyalah mereka memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin. Karena inti dari sekolah gratis ini yang menjadi perioritas adalah masyarakat miskin atau masyarakat mengah kebawah yang tidak mampu membiayai pendidikan. Karena masalah sekolah garatis tidaklah semuanya merata di setiap daerah, dengan diterapkanya sistem subsidi silang dapat diharapkan daerah-daerah yang tidak mendapat dana bantuan atau subsidi dapat tertutupi dengan sistem subsidi silang. Ketidak merataanya sekaolah gratis pada setiap daerah bukan hanya terhalang karena masalah dana, namun masalah sekolah gratis diperparah oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyunatnyunat dana untuk sekolah gratis. Pada dasarnya subsidi yang diberikan dalam bentuk sekolah garatis itu berasal dari pajak yang anda bayar, dan jika memang anda adalah seorang warga Negara yang sadar pajak, maka sudah sepantasnya anda untuk mengenyam pendidikan yang diselenggaraan oleh Negara. idikan khususnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs belum tersedia secara merata, Mutu (quality) dan relevansi (relevancy) pendidikan, dapat terlihat pada kualitas pendidikan masih relatif rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien dengan anggaran pendidikan yang belum tersedia secara memadai, Selain itu tuntutan persaingan global memerlukan SDM berkualitas yang memiliki daya saing tinggi. Kajian terhadap upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan dasar dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: Pemerataan (equity) antara lain tingkat pendidikan penduduk masih relatif rendah, dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat seperti penduduk kaya dan miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, Fasilitas pelayananan pendidikangratis. C.

Standar Pelayanan Minimalis Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM

Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan

ketentuan tentang

21

jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik. SPM menyatakan kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah mereka masingmasing. SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM. SPM pada pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimulai dari kondisi yang ada saat ini, pencapaian SPM sampai dengan memenuhi SNP. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1)

Analisis Kondisi

Pada proses pencapaian SPM, analisis terhadap kondisi yang ada dilakukan terhadap aspek pendidik dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kondisi yang dilihat dari aspek pendidik adalah kualifikasi dan sertifikasi. Sementara aspek sarana prasarana antara lain buku untuk peserta didik dan set alat/media pembelajaran IPA.

22

2)

Target SPM

Target pencapaian SPM antara lain setiap SD/MI memiliki pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikasi pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Setiap peserta didik memiliki satu set buku yang terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran atau buku elektronik yang setara dengan satu set buku dari 4 mata pelajaran serta satu set alat/media pembelajaran IPA tanpa ruang laboratorium. 3)

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan

Setelah SPM terpenuhi di semua satuan/program pendidikan, maka pencapaian SNP dicanangkan dengan indikator. Perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki Patut diakui bahwa setelah hampir satu dasawarsa kebijakan wajib belajar 9 tahun ini berjalan, banyak perkembangan yang dicapai. Secara umum terjadi. Wajib belajar pendidikan 12 tahun merupakan gagasan progresif dalam rangka mendorong pemenuhan hak warga Negara akan pendidikan. Sesungguhnya dengan kemauan dan komitmen politik yang kuat dari berbagai pihak, gagasan tersebut dapat direalisasikan segera. Melihat kemampuan anggaran kita, Pendidikan 12 tahun, sekali lagi, sangat mungkin diwujudkan mulai tahun depan. Yang mesti sangat diperhatikan adalah, gagasan tersebut akan terealisasi dengan baik jika ada sinergi antara pusat dan daerah untuk membenahi sejumlah persoalan yang selama ini meliputi implementasi anggaran dan program pendidikan nasional. Sebagai contoh antara lain: 1)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

BOS secara umum sudah mulai berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan dasar. Instrumen ini perlu diteruskan dengan memastikan peningkatan penganggaran yang lebih tepat berdasar pada satuan biaya yang dibutuhkan (unit cost) yang dihitung secara cermat, berikut pengawasan pelaksanaan anggaran yang tegas untuk merealisasikan pendidikan dasar gratis yang bermutu. Paling urgen untuk dibenahi adalah perbaikan mekanisme penyaluran BOS yang menyebabkan terjadi keterlambatan pencairan atau penerimaan BOS oleh sekolah. Kurangnya sosialisasi menyebabkan proses partisipasi masyarakat/komunitas pada pengelolaan anggaran operasional sekolah menjadi lemah. Di sisi lain, Kurangnya

23

tindakan tegas pemerintah terhadap sekolah yang tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan BOS membuat banyak penyalah gunaan BOS terjadi di mulai tingkat sekolah. 2)

DAU (Dana Alokasi Umum)

Selama ini DAU berfungsi untuk memenuhi dana operasional pendidik dan tenaga kependidikan. DAU merupakan komponen anggaran terbesar (73,22% untuk anggaran 2012) dari anggaran fungsi pendidikan nasional. Selama ini belum ada evaluasi memadai atas pemanfaatan anggaran untuk guru dan tenaga kependidikan ini. Kualitas dan kinerja guru masih banyak yang memprihatinkan, meski pemerintah memberikan tunjangan besar bagi guru profesional (dengan sertifikasi). Perlu ada evaluasi dan pembinaan lebih serius untuk guru sebagai ujung tombak pendidikan. 3)

DAK (Dana Alokasi Khusus)

DAK sebagai conditional transfer dimaksudkan sebagai insentif agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang ingin dicapai dengan DAK adalah pencapaian prioritas nasional pada sektorsektor yang merupakan urusan dasar (pelayanan dasar) melalui pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) secara merata bagi seluruh warga negara di seluruh daerah. Pembagian DAK Pendidikan masih banyak yang belum menyasar secara tepat. Belum ada peta/gambaran yang memuat data kondisi sarana dan prasarana sekolah. Masalah lain adalah dana pendamping DAK sebesar 10% juga dianggap memberatkan bagi daerah dengan PAD yang minim.

Analisis studi kasus Pendidikan adalah tolak ukur suatu Negara yang menjadi landasan dalam penilaian, apakah Negara tersebut tergolong berkembang atau maju. Termasuk di Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 264 juta jiwa hal ini membuat pemerintah gencar mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia salah satunya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang gratis. Namun pada pelayanannya kurang maksimal terbukti dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terutama para pelajar.

24

Hal ini seakan menjadi paradoks yang berkembang di sistem pendidikan itu sendiri di karenakan menurut kasus yang kami analisis adanya faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi pelayanan pendidikan gratis adalah keterbatasan dana.pada kasus ini yang menjadi sorotan adalah persentase pelajar di Indonesia yang dapat memasuki kejenjang universitas itu persentasenya hanya sebesar 20% jika dibandingkan dengan jumlah pelajar di Indonesia.Kasus ini mendorong pemerintah untuk membuat standar pelayanan minimalis. Menurut kelompok kami faktor yang paling mempengaruhi kasus ini adalah adanya perbedaan tingkat ekonomi di antara setiap golongan masyarakat, kami menawarkan solusi bahwa pemerintah harus menyediakan subsidi silang agar dapat menciptakan pemerataan di bidang pendidikan itu sendiri.

BAB III

25

PENUTUP

3.1

Kesimpulan 1. Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan. 2. Osborn dalam buku memangkas birokrasi. mengemukakan Prinsipprinsip Reinventing Government ,yaitu :  Pemerintahan katalis  Pemerintah adalah Milik Masyarakat  Pemerintah yang kompetitif  Pemerintah berorientasi pada Misi  Pemerintah berorientasi pada hasil.  Pemerintah berorientasi pada pelanggan  Pemerintah wirausaha  Pemerintah antisipatif  Pemerintahan desentralisasi  Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar 3. Prinsip-prinsip utama reinventing government ini akan diigunakan sebagai dasar analisa untuk melihat pelaksanaan reinventing government di Indonesia. Merujuk pada pendapat yang dikemukakan Imawan tersebut, maka penerapan reinventing government untuk konteks Indonesia dapat dilihat melalui kelima prinsip utama

3.2

Saran Semoga dengan tersusun nya makalah ini dapat menambah pengetahuan tentang birokrasi modern, khususnya mengenai Reinventing Goverment. serta menjadi sumber referensi bagi pembacanya. penulis juga berharap sekali ada kajian husus beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara.

26

DAFTAR PUSTAKA Osborne, D. dan Gaebler. T. 1996. Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector. Rosyid, A. (penerjemah). Mewirausahakan Birokrasi : mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2 (terjemahan), Seri manajemen strategi. PPM, Jakarta. Osborne, D. dan Plastrik. P, 2000. Banishing Bereaucracy: The Fife Strategies For reinventing Government. Rosyid A. (Penerjemah). Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju Pemerintahan wirausaha (terjemahan), seri manajemen strategi. PPM, Jakarta. Dr. Novita Tresiana S.Sos. M,Si., (2016). Pengantar ilmu administrasi publik. Bandar Lampung: Pustaka Ilmu. Imawan, Riswandha. 1998. Membedah Politik Orde Baru. Pustaka Pelajar:, Jogyakarta Titik Djumiarti S.Sos. menggagas strategi reinventing goverment. Dalam memantapkan kehidupan berbangsa Jurnal akuntansi manajemen vol 4 no. 1 juni 2009 reinventing goverment dalam mensejahterakan masyarakat http://denitriyanto92.blogspot.com/2013/06/ -reinveting-government-studi.html http://madurapintar.blogspot.com/2014/11/-reinventing-goverment.html http://eprints.undip.ac.id/984/1/Artikel_Budi_Winarno_edit.pdf http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/307/Implementasi-EntrepreneurialGovernment-dan-Kinerja-Pemerintah-Daerah-Suatu-Tinjauan-Teoritis-danPengalaman-Empiris.pdf

27

LAMPIRAN PEMBAGIAN TUGAS

1. Asmiati: Membuat kata pengantar, mencari materi dan mengedit makalah

2. Anggara Fitra Maulana: Mencari materi, dan mencari referensi buku

3. Rosiana Desmayanti: mencari materi, dan mencari jurnal

28

4. Panji Sastrawan: Mencari referensi buku bacaan dan menganalisis studi kasus

5. Tasya Innama: Mencari materi dan mencari Studi kasus

6. Rizki Setiawan: analisis kasus dan membawa referensi buku bacaan

29

30

Soal-soal 1. Reinventing goverment merupakan sebuah konsep baru pemerintahan yang diajukan oleh? a.

Lan,Zhiyong, dan Rosenbloom

b. Osbon dan Gaebler c.

Pollit

d. Barzelay e.

Hendy Fayol

Jawab: B

2. Didalam teori reiventing goverment terdapat beberapa prinsip, berikut beberapa prinsip tersebut, kecuali? a. Pemerintah yang katalis b. Pemerintah yang kompetitif c. Pemerintah yang berorientasi pada misi d. Pemerintah yang b erorientasi pada hasil e. Pemerintah wirausaha Jawab: E

3. Apa yang dimaksud dengan penataan kelembagaan pemerintah melalui reinventing goverment yang bersifat reorientasi? a. Manata ulang kembali pemerintah, membangun organisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan publik b. Meredefinisikan visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi kelembagaan pemerintah c. Mensinergikan seluruh actor d. Kemauan dari penyelenggara pemerintah untuk mereformasi diri sendiri e. Persamaan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan Jawab: E

4. Berikut beberapa strategi dalam reiventing goverment, kecuali?

31

a. Strategi inti b. Stategi konsekuensi c. Strategi pelanggan d. Strategi pendekatan e. Strategi budaya Jawab: D

5. Strategi yang menentukan tujuan sebuah sistem dan organisasi publik adalah startegi? a. Strategi inti b. Strategi konsekuensi c. Strategi budaya d. Strategi pelanggan e. Strategi pengawasan Jawab: A

6. Menurut Ilmawan, prinsip utama reinventing goverment terbagi menjadi 5, salah satunya? a. Prinsip birokrasi b. Prinsip administrative c. Prinsip empowering d. Prinsip orientasi e. Prinsip desentralisasi Jawab: C

7. Kelebihan dari reinventing goverment: 1. Masyarakat menjadi lebih baik dan kreatif karena harus memecahkan masalah sendiri tanpa tergantung dengan pemerintah 2. Control atas pelayanan dilepaskan dari birokrasi dan diserahkan kepada masyarakat 3.

Memperbaiki keefektifan pemerintah sekarang

32

4. Sulit diterapkan karena harus beradaptasi pada sistem baru

Pilihlah jawaban. a.

(1) & (2) benar

b.

(1) & (3) benar

c.

(2) & (4) benar

d.

(1), (2), & (3) benar

e.

Benar semua

Jawab: D

8. Faktor yang sangat penting dalam melakukan reformasi birokrasi, mengingat masih kentalnya budaya paternalistikdalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia merupakan definisi dari faktor? a. Komitmen pimpinan b. Kemauan dari diri sendiri c. Konsistensi d. Kesepahaman e. Strategi konsekuensi Jawab: A

9. Strategi ini menentukan dimana letak kekuasaan membuat keputusan itu diberikan. Merupakan definisi dari strategi reinventing goverment yaitu? a. Strategi inti (The core strategy) b. Strategi konsekuensi (The consequences strategy) c. Stategi pelanggan (The customers startegy) d. Strategi pengawasan (The control strategy) e. Strategi budaya (The culture strategy) Jawab: D

10. Faktor sukses dalam reformasi birokrasi di dalam reinventing goverment antara lain, kecuali?

33

a. Komitmen pimpinan b. Konsistensi c. Kemauan diri sendiri d. Kesepahaman e. Kekuasaan Jawab: E

Essay 1. Pengertian reinventing goverment ? 2. Apakah dengan menerapkan reinventing government akan menghilangkan peran pemerintah dan dikuasai swasta ? 3. Apa latar belakang munculnya reinventing government dalam birokrasi ? 4. Jelaskan 10 prinsip reinventing goverment menurut Osborn? 5. Sebutkan 5 prinsip utama reiventing goverment menurut ilmawan untuk konteks penerapan diindonesia?

34