Makalah Npm Fix (1).docx

MAKALAH MANAJEMEN PUBLIK NEW PUBLIC MANAGEMENT

Dosen Pengampu : Bu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si

Disusun Oleh :

KELOMPOK 1 Dea Carolin Milian Devialisti Januar Billhuda Meylin Wulandari Maliki Farhan Darmawan

(1816041079) (1816041037) (1816041025) (1816041041) (1816041057) (1846041003)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai referensi sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang New Public Management untuk dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca.

Bandar Lampung, 22 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...........................................................................................i DAFTAR ISI.........................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang masalah..........................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah....................................................................................... 1 1.3 Tujuan Pembelajaran………………………………………………………. ……1 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Sejarah dan Konsep NPM .........................................................................

2

2.2 Kelebihan dan Kekurangan NPM..............................................................

6

2.3 Penerapan NPM di Indonesia ....................................................................

7

2.4 Studi Kasus serta kendala NPM ..............................................................

8

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan………………….......................................................................... 10 3.2 Saran…………………………………………………………………………........10 Daftar Pustaka………………………………………………………………………….11 Lampiran Jurnal Kelompok

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang New Public Management (NPM) adalah sebuah konsep manajemen publik/pemerintahan baru, yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Ide utama yang dikemukakan dalam konsep tersebut adalah sektor publik harus berorientasi pasar sehingga terdapat efisiensi biaya yang besar bagi pemerintahan. Di dalam konsep NPM semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal dan melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semua jenis pekerjaan yang kecil-kecil. Pada NPM sangat menitik beratkan pada mekanisme pasar dalam mengarah program-program public. 1.2 Rumusan masalah 1. Apa sejarah perkembangan dan konsep dari New Public Manajemen? 2. Apa dari kelebihan dan kekurangan New Public Manajemen? 3. Bagaimana pelaksanaan New Public Manajemen di Indonesia? 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam New Public Manajemen? 1.3 Tujuan Pembelajaran 1.Untuk mengetahui konsep ide pokok dan sejarah dari New Public Manajemen 2.Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan New Public Manajemen 3.Untuk

menjelaskan

pelaksanaan

kinerja New

Publik

Manajemen

di

Indonesia

4. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam New Publik Manajemen

BAB II PEMBAHASAN

Sejarah dan Konsep New Public Management

Sekitar tahun 80-an berkembang konsep yang berlabel baru untuk memberdayakan konsep ilmu administrasi public. Konsep-konsep itu antara lain ada yang menyebutnya “New Public Administration”, “The New Science of Organization” dan sekitar dasawarsa 90-an terbit konsep baru yang disebut New Public Management. Konsep-konsep itu pada awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang bisa mencerahkan konsep ilmu administrasi negara jauh sebelumnya sekitar tahun 60-an, telah banyak dilakukan upaya untuk memperbarui konsep ilmu administrasi negara. Khusus konsep New Public Management, konsep ini ingin mengenalkan konsep-konsep yang biasanya diperlakukan kegiatan bisnis dan di sektor privat. Inti dari konsep ini ialah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sector privat dan bisnis ke sector public. Slogan yang terkenal dalam perspektif konsep baru dalam New Public Management ini ialah mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak jauh bedanya mengatur dan mengendalikan bisnis-run government like business. Isu berikutnya yang berkembang tidak hanya membatasi pada bagaimana mentransformasikan kinerja sector bisnis ke sektor pemerintahan, melainkan lebih jauh dari itu yakni, New Public Management sudah menjadi suatu model normatif, yang ditandai dengan meninjau kembali peran administrator public, peran dan sifat dan profesi administrasi, dan mengapa serta bagaimana sebaiknya kita bertindak dan berperan. Lebih dari dua decade New Public Management telah berkembang sebagai suatu konsep yang bisa mengganti peran dan arti dari Old Public Administration di hamper seluruh belahan dunia ini. Sebagai hasilnya sejumlah perubahan yang positif telah banyak dilakukan di kalangan sektor public. Dalam konsep NPM semua pimpinan (manajer) didorong untuk menemukan cara-cara baru yang inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal dan melakukan privatisasi terhadap fungsifungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil-kecil. Melainkan mereka melakukan “steering” membatasi mengarahkan yang strategis saja. Dengan demikian, kunci NPM sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program public.

NPM pada intinya lebih menekankan pada proses pengelolaan (management) ketimbang perumusan kebijakan; perubahan dari penggunaan control masukan (input controls) ke pemggunan ukuran-ukuran yang bisa dihutung terhadap output dan kinerja target; devolusi system pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru, disagresi struktur birokrasi yang besar menjadi strukturb instansi yang kuasi otonomi; secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan nonkomersial; menggunakan preferensi untuk kegiaran privat seperti privatiasasi, system kontrak sampai dengan penggunaan system penggajian dam renumarasi yang efektif dan efisien. Jonathan Boston (1991 dalam Thoha, 2008: 48) Konsep New Public Management pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu: 1. Manajemen profesional di sektor publik 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome 4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik 5. Menciptakan persaingan di sektor publik 6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik 7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Donald Ketl (dalam Thoha, 2008:46), menyebutnya dengan “the global public management reform” yang memfokuskan pada enam hal berikut ini : 1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil. 2. Bagaimana patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional “komando-komando” yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrat. 3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternative yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik. Atau paling sedikit pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya. 4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsive. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responsibilitas yang lebih besar dengan memberikan kepada manajer - manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan. 5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemanpuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya.

6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya (output dan outcome) ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa mengganti system yang menekankan pada alur atas-bawah (top-down), dan system yang berorientasi pada aturan (rule-driven systems) kepada suatu system yang berorientasi pada alur bawah-atas (bottom-up) dan system berorientasi hasil. Reinventing Bureaucracy Dalam upaya melakukan perbaikan birokrasi pemerintahan sering kali kita mendengar istilah “Reinventing Bureaucracy”. Istilah ini menjadi terkenal ketika presiden AS Clinton melakukan pembaharuan birokrasi pemerintahannya. Pembaharuan

dalam reinventing

government itu, bisa diambil sari patinya untuk perbaikan system birokrasi pemerintah kita. Pemabahruan dalam reinventing government ini dapat dikatakan pula sebagai upaya mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah bukan berarti setiap pejabat atau petugas diharuskan berdagang atau berwirausaha seperti pengusaha. Melainkan adanya upaya para pejabat disertai semua komponen instansi public senantiasa bekerja keras untuk meningkatkan agar sumber-sumber yang berpotensi ekonomi yang dipunya oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif

menjadi produktif, dari yang produksinya rendah

ditingkatkan produksinya lebih tinggi. Upaya semacam ini sangat popular di kinerja dunia usaha. Oleh karena prinsip reinventing government adalah mentransformasikan kinerja dalam dunia usaha ke kinerja organisasi pemerintah.

Kesepuluh prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah dan uraiannya: 1. Pemerintah harus bersifat sebagai katalis Untuk membantu organisasi public mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggung jawaban, dan fleksibilitas. 2. Pemerintah milik masyarakat Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang control yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Dengan adanya kontrol pegawai negri akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. 3. Pemerintah kompetitif Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan birokrasi pemerintah melakukan perbaikan.

4. Pemerintah berorientasi misi Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan dan ketentuan internal yang tidak efektif, dan secara radikal menyederhanakan sistem administrative yang terlampau panjang dan menghambat, seperti misalnya di bidang anggaran, perizinan, kepegawaian, dan pengadaan barang. 5. Pemerintah berorientasi pada hasil Pemerintah yang berorientasi hasil mengubah fokus dari input (misalnya kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketentuan) menjadi akuntabilitas pada keluaran output atau hasil. 6. Pemerintah berorientasi pelanggan Pemerintah memperlakukan masyarakatnya yang dilayani, siapa saja, termasuk pelajar, orangtua, pembayar pajak, orang yang mengurus KTP, pelanggan telepon, istri, dan lain lainnya sebagai pelanggan yang harus diutamakan. Pimpinan organisasi pemerintah melakukan survei kepada pelanggan apa yang diinginkan dan dibutuhkan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Dengan masukan dan insentif dari masyarakat itu kemudian dirancang suatu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang diinginkannya. 7. Pemerintah wiraswasta Pemerintah wiraswasta itu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif diupayakan berproduktif, dari yang produksinya rendah ditingkat berproduksi tinggi. Upaya semacam ini disebut pula kinerja. Kinerja seperti itu biasanya mencari etos kerjanya dunia usaha, karna itu kinerja semacam itu ingin ditransport ke birokrasi pemerintah. Pemerintah juga memanfaatkan dana usaha, dana inovasi, untuk mendorong para pejabat berfikir untuk memperoleh dana operasional.

8. Pemerintah antisipatif Pemerintah antisipatif adalah suatu pemerintahan yang berfikir ke depan. Pimpinan instansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

9. Pemerintah desentralisasi Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat melimpah ke daerah melalui organiasi atau sistem yang ada. Mendorong pejabat atau pegawai tingkat bawah atau daerah untuk langsung memberi pelayanan, atau sebagai pelaksana, atau lebih berani membuat keputusan.

10. Pemerintah berorientasi pasar Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administrasif, seperti menyampaikan pelayanan, atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. Mereka menciptakan insentif keuangan-intensif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan cara ini, organiasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial.

Kelebihan New Public Management Semenjak konsep NPM dikemukakan maka telah banyak kemajuan dari penerapannya konsep ini dibeberapa negara dunia. Seperti misalnya, upaya melakukan privatisasi fungsi – fungsi selama ini dimonopoli pemerintah di beberapa negara banyak perubahan dan kemajuan. Pimpinan eksekutif yang diwajibkan melakukan proses akuntanbilitas terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatkan produktivitas kerja, dan melakukan reengineering system yang merefleksi terhadap kuatnya komitmen pada akuntanbilitas public. Dari banyak kasus yang ada, NPM dianggap telah banyak berbuat untuk menggoyang organisasi publik yang tidur dan melayani dirinya sendiri melalui penggunaan ide-ide dari sektor privat (Oluwu, 2002, 3). NPM menyediakan banyak pilihan untuk mencoba mencapai biaya yang efektif dalam penyampaian barang publik seperti adanya organisasi yang terpisah untuk kebijakan dan implementasi, kontrak kinerja, pasar internal, sub kontrak dan metode lainnya (Oluwu, 2002, 3). NPM memiliki okus yang kuat terhadap organisasi internalnya (Oluwu, 2002, 3). Dalam bahasa penulis, NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat.

Kekurangan New Public Management Terdapat beberapa masalah dan kekurangan dalam menerapkan konsep New Public Management di negara berkembang. -Pertama, New Public Management didasarkan pada penerapan prinsip/ mekanisme pasar atas kebijakan publik dan manejemennya. Hal ini juga terkait dengan pengurangan peran pemerintah yang digantikan dengan pengembangan pasar, yaitu dari pendekatan pemerintah sentris (state centered) menjadi pasar sentries (market centered approach). Negara-negara berkembang

memiliki pengalaman yang sedikit dalam ekonomi pasar. Pasar di negara berkembang relatif tidak kuat dan tidak efektif. Perekonomian pasarnya lebih banyak didominasi oleh asing atau perusahaan asing, bukan pengusaha pribumi atau lokal. Di samping itu, pasar di negara berkembang tidak efektif karena tidak ada kepastian hukum yang kuat. Sebagai contoh: masalah kepatuhan terhadap kontrak kerja sama (contract right) sering menjadi masalah. -Kedua, terdapat permasalahan dalam privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi di negara berkembang bukan merupakan tugas yang mudah. Karena pasar di negara berkembang belum kuat, maka privatisasi akhirnya akan berarti kepemilikan asing atau kelompok etnis tertentu yang hal ini dapat membahayakan, misalnya menciptakan keretakan sosial. -Ketiga, Perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak dilakukan secara hati-hati bisa menciptakan wabah korupsi. Hal ini juga terkait dengan permasalahan budaya korupsi yang kebanyakan dialami negaranegara berkembang. Pergeseran dari budaya birokrasi yang bersifat patronistik menjadi budaya pasar yang penuh persaingan membutuhkan upaya yang kuat untuk mengurangi kekuasaan birokrasi. -Keempat, terdapat masalah untuk berpindah menuju pada model pengontrakan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan penegakannya tidak kuat. Model pengontrakan akan berjalan baik jika outcome-nya mudah ditentukan. Jika tujuan organisasi tidak jelas, atau terjadi wabah korupsi yang sudah membudaya maka penggunaan model-model kontrak kurang berhasil. Terdapat permasalahan politisasi yang lebih besar di negara berkembang.

NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DI INDONESIA New Public Management (NPM) di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan. Dalam perkembangannya, sampai sekarang pelaksanaan New Public Management pada organisasi pemerintahan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, yang berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah. Reformasi pada akuntansi sektor publik menempati peranan penting dalam agenda New Public Management (NPM) dikarenakan pada penerapan New Public Management (NPM) terkait pada konsep manajemen kinerja sektor publik dimana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. Konsep New Public Mangement (NPM) menghendaki adanya desentralisasi, devoluasi (pendelegasian) dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada bawahan (pemerintah daerah) yang bertujuan menciptakan organisasi yang lebih efisien. Indonesia sendiri pelaksanaan desentralisasi dapat terlihat dengan adanya otonomi daerah, yaitu dengan diberikannya hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya setempat diatur dalam undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Studi kasus NEW PUBLIC MANAGEMENT Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management\/NPM (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. Paradigma ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith. Yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta, dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang luas. Tentu saja paradigma baru ini tidak lepas dari kritik. Di antaranya kapitalisme dalam sektor publik dan kekhawatiran akan menggerus idealisme pelayanan publik. Beberapa pihak berpendapat bahwa NPM tidak tepat diterapkan untuk negara-negara berkembang. Dalam implementasinya mereka mengalami kesulitan. Akibat adanya kecenderungan birokrasi yang masih sulit dihilangkan. Pengadopsian model NPM yang dilakukan oleh negara berkembang ini apakah memang benar-benar menjadikan lebih baik atukah hanya sekadar perubahan luarnya saja. Kita perlu menilik sejauh mana efektifitas penerapan NPM di negara-negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Sebagai negara yang juga turut ingin berbenah Indonesia berusaha menerapkan paradigma NPM tersebut. Meski ada sikap pesimis dari berbagai pihak mengenai kesanggupan penerapannya. Salah satu yang menonjol adalah adanya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam reformasinya kedua instansi ini berfokus pada pilar-pilar yang menjadi pokok perubahan birokrasi, yaitu: kelembagaan\/ organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, serta prasarana dan sarana. Tidak salah lagi, bahwa upaya ini dilakukan untuk memperbaiki standar pelayanan umum yang diberikan kepada publik. Dalam reformasi birokrasinya, sebagai penerapan dari NPM, baik Departemen Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan konsep Balanced Score Card, yaitu dengan membentuk strategy map dan key performance indicators (KPI) sebagai standar dan alat pengukuran kinerja. Bisa dikatakan bahwa dalam konsepnya kedua instansi ini sukses. Hanya saja dalam pelaksanaannya dirasa masih setengah hati. Hal ini terlihat dari belum sinkronnya antara program dengan strategi yang dibentuk. Juga antara program dengan KPI. Terlebih pada anggarannya pada format DIPA. Hal ini saling berkaitan karena money follow functions. Ketika strategi program beserta KPI-nya terbentuk secara rapi maka tentunya anggaran akan mengikuti mekanisme tersebut. Dalam ranah yang lebih luas, NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada Pemerintahan Daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia mulai tahun 2004. Bisa dikatakan, bahwa penerapan NPM ini memberikan dampak positif pada beberapa hal. Misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintahan daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami melalui salah satu karakteristik NPM yang menurut Christopher Hoods, yaitu menciptakan persaingan di sektor publik. Sehingga, apa yang dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah berusaha bersaing untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan pada gilirannya, publiklah yang diuntungkan atas upaya ini.

Pada dasarnya penerapan NPM di Indonesia belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Yang kita ketahui bahwasanya dalam negara berkembang tingkat pemahaman dalam prinsip NPM blum di ketahui secara mendalam oleh para eksekutor pemerintah untuk pengambil keputusan. Pemahaman konsep dasar ini perlu di benahi oleh seorang penguasa pemerintah. Pemerintah harus menjadi pionir dalam menekan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada pada NPM. Pada dasarnya Indonesia sudah mampu, tetapi karna hambatan pemahaman konsep ini sendiri terkadang pemerintah keliru dalam mengambil dan menjalankan keputusannya. Selain itu dari sektor swasta harus mampu menopang pemerintah dalam penerapan ini dan pemerintah juga harus bisa mengontrol sektor swasta. Kelemahan kita pada saat ini adalah belum ber sinergisnya antara peran pemerintah dan swasta dalam menjalankan tugasnya. Apabila permasalahan ini dapat di selesai makan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kuat dalam urusan pemerintahanannya. Dan praktek KKN, dan permasalahan dasar kepemerintahan akan terselesaikan.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan New Public Management tercetus karena pada paradigm administrasi public sebelumnya yaitu Old Public Administration dianggap tidak efektif dan peran pemerintah sangat besar. Oleh karena itu NPM ada dengan konsep baru yang dianggap lebih efektif dimana ada privatisasi atau lebih mengarah pada pasar. Dalam paradigm NPM ini juga tetap saja ada kekurangannya dimana jika tidak terkontrol dengan baik maka peran pemerintah bisa sangat minim dan malah peran pasar lebih menonjol. Penerapan NPM sendiri di Indonesia dah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan namun pelaksanaannya belum bisa dikatakan berjalan dengan baik Saran Semestinya penerapan NPM di Indonesia memperkuat sinergisnya antara peran pemerintah dan swasta dalam menjalankan tugasnya. Apabila permasalahan ini dapat di selesai makan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kuat dalam urusan pemerintahanannya. Dan praktek KKN, dan permasalahan dasar kepemerintahan akan terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA Tresiana, Novita dan Noverman Duadji. 2018. Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Bandar Lampung: AURA Duadji, Noverman. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandar Lampung: AURA Lane, Jane Erik. 2002. New Public Management. London-UK, New York-USA: Routledge Kencama, Inu Syafiie.2010. Ilmu Administrasi Publik. PT RINEKA CIPTA Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Adminitrasi Negara Jurnal Riset Akutansi Bisnis Vol 10 No .2 / September 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 187 Jurnal Paradigma New Public Management sebagai kerangka Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE) Oleh: Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc Kepala PKP2A I LAN Bandung JIANA Jurnal Ilmu Adm. Negara. Terakreditasi Dikti No.23A/DIKTI/KEP/2004.ISSN.1411-948x, Volueme 7,1 Januari, hal. 52-70 Jurnal The Role of Public Administration in a Building Harmonious Society. 2005. China Nasional School of Administration hal 69 Siddiquee, N.A. ’’Public Management Reform in Malaysia: Recent Initiatives and Experiences.” International Journal o f Public Scctor Management 19. no.4 (2006): 339-358.

JURNAL KELOMPOK

Jumat, 22 Februari 2019 (anggota lengkap) Dea Carolin : menyusun latar belakang, rumusan masalah Milian Devialisti : Sejarah dan konsep NPM Meylin Wulandari : menyusun tujuan pembelajaran Januar : menyusun rumusan masalah Maliki: Sejarah dan konsep NPM Farhan Darmawan : Sejarah dan konsep NPM

Senin, 25 Februari 2019 Dea Carolin : Merekap dan mengedit data makalah, membuat PPT, Kesimpulan dan saran Milian Devialisti : Contoh konkret studi kasus penerapan NPM,ngetik, ngeprint Meylin Wulandari : Kekurangan dan Kelebihan NPM Januar : Kelebihan NPM Maliki: Hadir, memberi koneksi Internet Farhan Darmawan : (Tidak hadir ada urusan mendadak) harus membuat SKCK