Makalah Perpajakan Kelompok 05.docx

MAKALAH PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Disusun sebagai Tugas Mata Kuliah Perpajakan Dosen Pengampu: Ifan Julianta, M.Pd

Oleh: Kelompok 05

1. Nur Aini Mustaghfiroh

1687203007

2. Rinka Cecilia Putri

1687203040

3. Rivaldi AP. Saputra

1687203042

4. M. Iqbaliansyah

1687203058

5. Nur Aisyah Amini

1687203066

6. Cori Alya Ramanda

1687203070

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MUHAMMADIYAH SAMPIT 2019

MAKALAH PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Disusun sebagai Tugas Mata Kuliah Perpajakan Dosen Pengampu: Ifan Julianta, M.Pd

Oleh: Kelompok 05

1. Nur Aini Mustaghfiroh

1687203007

2. Rinka Cecilia Putri

1687203040

3. Rivaldi AP. Saputra

1687203042

4. M. Iqbaliansyah

1687203058

5. Nur Aisyah Amini

1687203066

6. Cori Alya Ramanda

1687203070

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MUHAMMADIYAH SAMPIT 2019 i

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah yang berjudul Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Makalah ini diajukan guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu untuk mata kuliah Perpajakan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari dari kata sempurna baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, Penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran, dan usul guna penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Sampit, Maret 2019

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .......................................................................... 1 C. Tujuan Penulisan ............................................................................ 2

BAB II

PEMBAHASAN ................................................................................. 3 A. Pengertian PPnBM ......................................................................... 3 B. Subjek dan Objek PPnBM ............................................................. 4 C. Tarif PPnBM .................................................................................. 5 D. Cara Menghitung PPnBM ............................................................ 10 E. Saat Terutang PPnBM .................................................................. 12

BAB III

PENUTUP ......................................................................................... 16 A. Kesimpulan .................................................................................. 16 B. Saran ............................................................................................. 16

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 17

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat seringkali pajak dinggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Jenis pajak yang seringkali kita temui dikehidupan sehari-hari adalah salah satunya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Pajak ini sangat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan negara ini, karena pajak tersebut yang sering atau acapkali kita bayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dikehidupan sehari-hari.

B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam makalah ini adalah 1. Apa pengertian PPnBM? 2. Apa subjek dan objek PPnBM? 3. Bagaimana tarif PPnBM? 4. Bagaimana cara menghitung PPnBM? 5. Kapan saat terutang PPnBM?

1

C. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang pengertian PPnBM, apa subjek dan objek dari PPnBM, tarif PPnBM, cara menghitung PPnBM, dan kapan saat terutan PPnBM.. Di samping itu makalah ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu untuk mata kuliah Perpajakan.

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan merupakan pajak pusat dan termasuk jenis pajak tidak langsung atau sering pula disebut sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Penerapan pungutan PPnBM tentunya memiliki beberapa ketentuan tertentu yang diharus dipatuhi. Ketentuan-ketentuan ini terdapat dalam: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2. UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN Peraturan mengenai PPN dan PPnBM ada dalam undang-undang yang sama karena PPnBM tidak dapat dikenakan sendiri tanpa pengenaan PPN. Hampir semua barang yang dikonsumsi dikenakan PPN, sedangkan penyerahan PPnBM bersifat lebih spesifik yaitu pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang masuk dalam kategori barang mewah oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan barang mewah/pada waktu impor. Jadi dapat dikatakan bahwa PPnBM merupakan pungutan pelengkap atas pengenaan PPN. Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen/impor BKP yang tergolong mewah, di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan pertimbangan:

3

1. Diperlukan adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi. 2. Diperlukan adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. 3. Diperlukan adanya perlindungan terhadap produsen kecil/tradisional.

B. Subjek dan Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 1. Subjek PPnBM Subjek PPnBM

adalah

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

yang

menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Walaupun demikian karena PPn dan PPNBM merupakan pajak tidak langsung, maka prinsipnya beban pajak dapat digeser kepada pihak lain. Subjek pajak PPnBM dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu: a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) PKP adalah pribadi/badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP) atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Berikut ini beberapa contoh subjek PPnBM: 1) Pengusaha Kena Pajak yang meliputi pabrikan/ produsen. 2) Pengusaha real estate,importir, indentor. 3) Pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. 4) Pemegang hak paten dan merk dagang. 5) Kontraktor/ sub kontraktor bangunan. b. Pengusaha yang memilih menjadi PKP Meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4

2. Objek PPnBM Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.42 tahun 2009, PPnBM dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah. Dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha/pekerjaan pengusaha. PPnBM dikenakan atas: a. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. c. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukan status atau barang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilkan tinggi. Pengecualian Objek PPnBM Jenis barang yang tidak dikenakan PPnBM diantaranya: 1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan yang dipetik langsung/ disadap langsung dari sumbernya. 2. Barang hasil perburuan. 3. Barang hasil pertambangan. 4. Saham obligasi dan surat berharga.

C. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Tarif PPnBM sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPnBM dibagi menjadi dua, yakni: 1. Tarif PPnBM kendaraan bermotor 2. Tarif PPnBM non kendaraan bermotor Penentuan tarif PPnBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017, sementara tarif PPnBM untuk kelompok non kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2017. Khusus untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor, PMK Nomor 33/PMK.010/2017 utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM. Namun, terkait dengan penentuan Dasar

5

Pengenaan Pajak (DPP) untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor serta jenisjenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPnBM serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPnBM diatur dalam PMK Nomor 64/PMK.011/2014. 1. Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tarif PPnBm untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif PPnBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api (diesel/semi diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. 2) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. 3) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. b. Tarif PPnBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. 2) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan

6

sistem 1 gardan penggerak, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. 3) Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak melebihi 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak atau dengan sistem 2 gardan penggerak, untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. c. Tarif PPnBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. 2) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. d. Tarif PPnBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan ataustation wagon, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik

7

maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc. 2) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan kapasitas 3.000 cc, untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. 3) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc, untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. e. Tarif PPnBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf. f. Tarif PPnBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi. 2) Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, digunung, dan kendaraan semacam itu. g. Tarif PPnBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain

8

sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. 2) Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc yang terdiri dari, sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. 3) Kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yang terdiri dari, sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi. 4) Trailer atau semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah. 2. Tarif PPnBM Non Kendaraan Bermotor a. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan pada: 1) Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar atau lebih. 2) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10 miliar atau lebih. b. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada: 1) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. 2) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

9

c. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan pada: 1) Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helokopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter. 2) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. d. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada: 1) Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

D. Cara Menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Menurut Undang-Undang PPN, untuk menghitung besaran PPnBM dibutuhkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi: 1. Harga jual: nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang kena pajak (BKP). 2. Biaya penggantian: nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak (JKP) atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. 3. Nilai impor: nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP. 4. Nilai ekspor: nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eskportir. 5. Nilai lainnya: nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan menteri keuangan.

10

Untuk melakukan perhitungan PPnBM, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPnBM di Indonesia. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi: 1. Ekspor BKP berwujud. 2. Ekspor BKP tidak berwujud. 3. Ekspor JKP. Sedangkan untuk PPnBM, tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu: 1. Tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. 2. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi dan barang sanitary. 3. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, combi, pick up. 4. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, bus. Salah satu rumus mudah untuk menghitung PPN adalah: PPN = Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM) Untuk memudahkan pemahaman wajib pajak mengenai jenis pajak satu ini, mari lihat beberapa contoh soal di bawah ini: 1. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film, pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga Rp900.000.000. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Jawab: PPN = Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM) PPN = 10% x (Rp900.000.000 – (Rp900.000.000 x 40%)) PPN = 10% x (Rp900.000.000 – 360.000.000) PPN = 10% x Rp540.000.000 =Rp54.000.000

11

Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah: Harga Mobil + PPN + PPnBM = Rp1.314.000.000 2. PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPnBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke Toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar Rp6.000.000. Lalu, berapakah nilai PPN dan PPnBm yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya ke pemerintah? Jawab: PPN = Tarif PPN x (harga barang – PPNBM) PPN = 10% x ((30 x Rp6.000.000) – (harga barang total x 40%)) PPN = 10 % x (Rp180.000.000 – (Rp180.000.000 x 40%)) PPN = 10% x 108.000.000 = Rp10.800.000 Artinya, total pajak yang harus dibayar PT Irsyadin Jaya adalah Rp10.800.000

E. Saat Terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Penetapan saat terutangnya PPnBM sesuai Direktur Jendral Pajak diatur: 1. Saat terutangnya PPnBM atas impor BKP yaitu saat barang masuk pabean sesuai ketentuan UU Kepabean. Pemungutannya yaitu bersamaan dengan pemungutann Bea masuk. Kendaraan Bermotor bentuk CBU, PPnBM dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai 2. Atas penyerahan Kendaraan Bermotor a. Hasil rakitan eks CKD b. Kendaraan Bermotor yang telah diubah dari kendaraan sasis atau angkutan barang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang

12

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terutangnya PPN terjadi pada saat: 1. Penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) a. Penyerahan BKP berwujud yang menurut hukum dan sifatnya berupa barang bergerak terjadi saat: 1) BKP berwujud diserahkan secara langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. 2) BKP berwujud diserahkan langsung ke penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang. 3) BKP berwujud diserahkan ke juru kirim atau pengusaha jasa angkutan (kurir). 4) Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diimplementasikan secara konsisten. b. Penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli. c. Penyerahan BKP tidak berwujud terjadi saat: 1) Harga atas penyerahan BKP TB diakui sebagai piutang atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten. 2) Perjanjian atau kontrak ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian, atau seluruhnya, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui.

13

2. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat terjadinya pembubaran perusahaan: a. Berakhirnya jangka waktu berdirinya suatu perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. b. Telah ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris. c. Tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan sudah dibubarkan. d. Diketahui perusahaan secara nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. 3. Peralihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan, pemecahan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN atau perubahan bentuk usaha terjadi saat: a. Ditetapkan atau disepakatinya penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham yang terutang dalam perjanjian yang sudah disepakati. b. Ditandatanganinya

akta

mengenai

penggabungan,

pemekaran,

peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh notaris. 4. Impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukan ke dalam daerah pabean. 5. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) terjadi saat: a. Harga penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau ketika diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. b. Perjanjian atau kontrak ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui. c. Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk digunakan secara nyata, baik seluruhnya atau sebagian dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.

14

6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar daerah pabean. 7. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean. 8. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud terjadi saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. 9. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud terjadi saat penggantian atas BKP TB yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang. 10. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) terjadi saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang.

15

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Subjek pajak PPnBM dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu: pengusaha kena pajak (PKP) dan pengusaha yang memilih menjadi PKP. Sedangkan objek PPnBM adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah. Tarif PPnBM dibagi menjadi dua, yakni: Tarif PPnBM kendaraan bermotor Tarif PPnBM non kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk melakukan perhitungan PPnBM, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPnBM di Indonesia. Tarif PPN saat ini sebesar 10%. Penetapan saat terutangnya PPnBM sesuai Direktur Jendral Pajak diatur: 1) saat terutangnya PPnBM atas impor BKP yaitu saat barang masuk pabean sesuai ketentuan UU Kepabean, 2) atas penyerahan kendaraan bermotor. B. Saran Semoga apa yang telah kami sajikan tadi dapat diambil pelajarannya yang kemudian diamalkan juga semoga berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang.

16

DAFTAR PUSTAKA

Jatmiko,

Agung.

Tarif

PPnBM:

Pengelompokan

dan

Besarannya.

https://www.online-pajak.com/tarif-ppnbm. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Leandri,

Alban.

Pajak

Penjualan

Atas

Barang

Mewah

(PPnBM).

https://www.online-pajak.com/pajak-penjualan-atas-barang-mewahppnbm. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Rani, Rezita. Memahami Saat Terutang PPN. https://www.online-pajak.com/saatterutang-ppn. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Rafinska,

Kezia.

Subjek

PPnBM:

Pengusaha

PKP

dan

Non

PKP.

https://www.online-pajak.com/subjek-ppnbm. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Siahaan, Surtan. Rumus dan Contoh Soal Perhitungan PPnBM di Indonesia. https://www.online-pajak.com/perhitungan-ppnbm. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019

17