Perpajakan

MAKALAH “PPh Pasal 26”

Oleh: Kelompok 5    

Dewa Made Bayu Manuaba I Gede Agus Aditya Riyandana I Putu Yuda Pramana Ni Made Wulan Karyaningsih

(02) (07) (09) (29)

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI TAHUN AJARAN 2019

1.1

Pengertian PPh Pasal 26 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pajak Penghasilan pasal 26 (PPh Pasal 26) ini mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan lain sejenisnya) kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26 atas transaksi tersebut.

1.2

Wajib Pajak PPh Pasal 26 Dari UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bisa disimpulkan bahwa yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu: 

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan

yang

tidak

didirikan

atau

berada

di

Indonesia,

yang

mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Melihat ketentuan di atas khususnya perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia ataupun yang mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia bisa dikenakan PPh Pasal 26.

1.3

Objek PPh Pasal 26 Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia. Jenis objek PPh pasal 26 adalah: a) Dividen

b) Bunga termasuk prenium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. c) Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. e) Hadiah dan penghargaan. f)

Pensium dan pembayaran berkala lainnya.

g) Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia.

1.4

Tarif Pajak dan Penerapannya Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut: 1. Atas penghasilan yang berupa: 

Dividen



Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang



Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta



Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan



Hadiah dan penghargaan



Pensiun dan pembayaran berkala lainnya



Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya dan/atau



Keuntungan karena pembebasan utang

Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. PPh Pasal 26 = penghasilan bruto x 20% 2. Atas penghasilan berupa: a.

Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

b. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 = (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan neto) x 20%

Besarnya perkiraaan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya pengkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut: a.

Atas premi asuransi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayarkan.

b. Atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. c.

Atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayarkan.

3. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 = (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan neto) x 20% Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. 4. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

Penanaman kembali dilakukan atas selruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyerahan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.

b.

Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya paling lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan.

c.

Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut.

d.

Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. PPh pasal 26 = (PKP-PPh terutang) x 20% Catatan: Untuk keperluan penghitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan.

 Contoh Perhitungan PPh Pasal 26 1. Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 kepada wajib pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 100.000.000,00. Pajak yang harus dipungut: 20% x Rp 100.000.000,00 = Rp 20.000.000,00 2. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan april 2009 Mike memperoleh gaji US$ 5,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.500,- per US$ 1. Pajak yang harus dipungut: Penghasilan bruto berupa gaji sebulan: US$ 5,000 x Rp 10.500,- = Rp 52.500.000,Penerapan tarif: 20% x Rp 52.500.000,00 = Rp 10.500.000,00 PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah Rp 10.500.000,00

1.5

Sifat Pemotongan Pajak Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali: 1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. 2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atai diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. 3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.  Pemotong wajib Pajak

Pemotongan wajib pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh: 1. Badan pemerintah 2. Subjek pajak dalam negeri 3. Penyelenggaraan kegiatan 4. Bentuk usaha tetap 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26