Akuntansi Perpajakan Aset Lancar: By Kelompok 9

AKUNTANSI PERPAJAKAN ASET LANCAR By Kelompok 9

Anggota Kelompok Dya Putri Pratiwi 1710536033

Sri Nia Putri 1710536047

Pengertian Kas dan Setara Kas Menurut PSAK No 2 Kas adalah uang tunai yang paling liquid dan ditempatan pada urutan teratas dari aset. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai signifikan

Tidak Termasuk Pengertian Kas Deposito yang jatuh temponya >3 bulan (rollover)

Prangko dan Materai Persediaan ini dapat digolongkan kedalam perlengkapan alat-alat kantor (supplies)

Tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktuwaktu

Non Kas Kas bon atau uang muka Kas bon merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai tidak dapat digolongkan kedalam kas

Cek mundur dan cek kosong Cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek kosong sama sekali tidak memiliki harga, sehingga tidak dapat dianggap sebagai asset perusahaan.

Akuntansi Kas/Pengendalian Kas Harus ditunjukkan dengan 1 jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank

3 Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas

2 Diadakan pemisahaan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas

4 Dibuat laporan kas untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas

Akuntansi Kas/Pengendalian Kas Pengeluaran uang harus menggunakan cek, kecuali pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil, yaitu menggunakan kas kecil

Untuk Pengeluaran

Dibentuk kas kecil Diadakan pemisahan antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran,a yang menulis cek dan yang menandatangani cek serta yang mencatat pengeluaran kas Pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak tentu

Dibuat laporan pengeluaran kas harian sebagai pertanggungjawaban

Sistem Kas Kecil Imprest Fund System

Fluctuating Fund System

Sistem dana tetap dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana

Sistem dana berfluktuasi dengan pencatatan transaksi dan mutasi dana setiap saat

No 1

Transaksi

Sistem dana tetap

Pembentukan dana kas kecil Kas kecil xxx Kas

2

Pengeluaran dana kas kecil

Sistem dana fluktuasi Kas kecil xxx

xxx

Tidak ada jurnal

Kas

xxx

Beli perangko xxx Beban listrik xxx Kas kecil xxx

3

Pengisian kembali

Beli perangko xxx

Kas kecil xxx

Beban listrik xxx

Kas

xxx

Kas kecil xxx 4

Penyetoran kembali ke kas

Kas xxx

Kas xxx

Kas kecil xxx

Sistem Pencatatannya

Kas kecil xxx

Peraturan Perpajakan Mengenai Bunga Bank

Berdasarkan PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK Nomor 51/KMK.04/2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro (dengan pengecualian yang disebutkan di bagian selanjutnya) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang PPh. Pengenaan pajak atas penghasilan tersebut adalah: (a) sebesar 20 persen dari jumlah bruto dan bersifat final apabila penerima penghasilan adalah WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, dan (b) sebesar 20 persen dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan bersifat final apabila penerima penghasilan adalah WP luar negeri.

Contoh Soal

Pada tanggal 4 Februari 2016 Tn. Nurdin menerima bunga deposito sebesar Rp 8.000.000 dengan tarif PPh yang pemunggutannya bersifat final (Pasal 4 ayat 2) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan PP No. 31 Tahun 2000, besarnya PPh atas bunga deposito bersifat final adalah 20% X Rp 8.000.000 = Rp 1.600.000.

Metode Bruto (Gross Method) Akun 4 Feb 2016 Kas dan Bank PPh Pasal 4 (2) Penghasilan Bunga

Debit 6.400.000 1.600.000

Kredit

8.000.000

PPh Pasal 4 (2) diperlakukan sebagai beban

Metode Neto (Net Method)

Akun 4 Feb 2016 Kas dan Bank Penghasilan Bunga

Debit 6.400.000

Kredit 6.400.000

Jumlah penghasilan setelah dikurangi PPh Pasal 4 (2)

1 Saham

2 Obligasi Saham pada pasangan perusahaan modal ventura, SUN, dan surat utang lainnya

Sekuritas Sekuritas merupakan bentuk investasi jangka pendek dalam surat berharga yang mudah diperjualbelikan, untuk memanfaatkan dana yang tidak dipergunakan (penyisihan dana)

3

Instrumen keuangan derivative

4

5 Sekuritas yang Lain

Saham

Penghasilan dari saham dapat berupa dividen (tunai, saham atau aset) saham bonus (dari revaluasi aktiva atau kapitalisasi agio), dari hak membeli emisi saham perusahaan (stock warrants, preemptive right, right issue),dan keuntungan karena pelepasan saham (capital gains)

Sekuritas saham dapat berbentuk saham biasa dan saham preferen

Pada akuntansi komersial, pada saat pembelian nilai saham dicatat sebesar harga perolehan atau comwil Pajak : cost metthod (pasal 10 ayat 6 UU PPh

Deviden Dividen berasal dari laba yang ditahan

Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor)

Perlakuan Pajak atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek PP No 14 Tahun 1997 dan KMK No 282/KMK.04/1997 - Atas seluruh saham : pajak terutang dan harus dipotong oleh penyelenggara 0.1% dari jumlah bruto nilai transaksi - Atas saham pendiri : dikenai tambahan PPh 0.5 % dari nilai pasar saham saat IPO oleh emiten (disetor paling lambat 1 bulan setelah saham diperdagangkan di bursa)

Contoh Soal Misalnya, PT Andi pada Oktober 2016 menjual saham PT Iwan, yang dibelinya Rp 1.000.000,00 dengan harga Rp 1.100.000,00 dan biaya penjualan (jasa pialang dan sebagainya) Rp 10.000,00. Keuntungan bersih PT Andi dari penjualan saham itu Rp 90.000,00. Namun, untuk tujuan perpajakan jumlah keuntungan itu dikesampingkan, dan PT Andi harus membayar pajak final sejumlah Rp 1.100,00 (0,1% x Rp 1.100.00,00). Demikian juga kalau sebaliknya terdapat kerugian (misalnya saham dijual dengan harga Rp 950.000,00) oleh administrasi pajak kerugian itu dikesampingkan, dan perusahaan tetap harus membayar pajak penghasilan RP 950,00 (0,1% x Rp 950.000,00) tanpa mempertimbangkan adanya fakta kerugian. Hal ini semata-mata karena alasan kesederhanaan administrasi pemajakan dan pemberian kepastian kepada para pembayar pajak dan pelaku pasar.

Obligasi

Perlakuan akuntasi pajak atas sekuritas obligasi hampir sama dengan saham. Kalau dalam pembelian obligasi termasuk unsur bunga berjalan, bunga itu harus diperhitungkan sebagai penghasilan. Pajak penghasilan yang dipungut atas bunga obligasi tidak boleh dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai pajak yang dibayar dimuka (pasal 23) untuk obligasi yang diperdagangkan di BEI dipotong pajak final sebesar 20% berlaku juga atas agio (diskon) yang diterima pada saat obligasi atau realisasi pada saat penjualan obligasi (capital gains) di BEI.

Instrumen Keuangan Derivative

Realisasi ( pada saat realisasi transaksi atau akhir masa kontrak)

Harga Pasar ( Mark to market basis : setiap akhir tahun buku berdasar harga perolehan dengan nilai pasar)

Penyesuaian (Matching principles : pengakuan nilai penghasilan dari derivative waktunya disamakan dengan saat pengakuan penghasilan dari underlying transaksi yang diberi lindung nilai dengan derivative dimaksud).

Sekuritas yang Lain 1 Repurchase agreement

6

Warkat komersial (commercial paper)

2

Surat promes (promissory notes)

3

Bill off change (trade acceptance)

Sekuritas Lain

Sertifikat deposito

5 Banker’s acceptence

4

Semua sekuritas itu merupakan instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan setiap saat. Selisih antara nilai yang dibayar pada saat pembelian dan nilai yang diterima pada saat penjualan atau pelunasan merupakan penghasilan bagi pemegang sekuritas dan biaya bagi penerbit sekuritas.

Piutang Usaha Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dari kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Apabila wajib pajak sekaligus merupakan pengusaha kena pajak, wajib pajak (pengusaha) itu wajib memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukannya. Secara teoritis pengakuan dan pembukuan atas penjualan dilakukan pada saat pengiriman barang yang diikuti dengan penerbitan faktur (komersial). Untuk tujuan perpajakan (PPN), pengusaha diminta untuk penerbitan faktur pajak selambatnya 30 hari setelah penyerahan barang (faktur standar) atau bersama-sama pada akhir bulan (faktur gabungan). Dalam akuntansi komersial sering terjadi pemberian pemotongan perniagaan (trade discount) dan potongan tunai (cash discount). Selain itu, sering terjadi retur penjualan. Praktik akuntansi komersial (dengan mengurangkannya dari penjualan bruto) tampak diikuti oleh ketentuan pajak. Namun, pembukuan penyisihan (allowance) untuk potongan tunai dan retur penjualan kelihatannya tidak diperkenankan untuk tujuan perpajakan karena ketentuan pajak lebih menekankan pada keadaan senyatanya dan bukan bersifat antisipatif dengan penyisihan itu.

No 1

Transaksi Penjualan kredit

Pencatatan Piutang usaha

xxx

Penjualan

2

Retur penjualan

Retur & potongan penjualan Piutang usaha

Pencatatan Piutang

xxx

xxx xxx

Baik bank atau pemerintah maupun swasta 3% dari rata-rata saldo piutang awal dan akhir

Perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi 2,50% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang

Asuransi kerugian 40% dari premi

Cadangan Piutang Akan tetapi, untuk jenis usaha tertentu (bank dan asuransi), KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang perubahan ketiga KMK No.80/KMK.04/1995 memperkenankan pembentukan cadangan.

Metode Penghapusan Langsung Pencatatan taksiran kerugian Kerugian piutang

xxx

piutang

xxx

Penerimaan kembali Piutang dagang

xxx

kerugian piutang

Kas

xxx

xxx Piutang dagang

xxx

Metode Penghapusan Cadangan Pencatatan taksiran kerugian Kerugian piutang

xxx

Cadangan kerugian piutang

xxx

Penghapusan Cadangan kerugian piutang

xxx

Kerugian piutang

xxx

Penerimaan kembali Piutang dagang

xxx

Cadangan kerugian piutang Kas

xxx

xxx Piutang dagang

xxx

Piutang Tak Tertagih Telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial

1 WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP

2

3

Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Terdapat prasyarat dalam mengelompokkan sebagai piutang tidak tertagih MISSION 3

Piutang tidak tertagih yang dapat dihapuskan

MISSION 2 Piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak MISSION 1

Penghapusan Piutang Ta k Te r t a g i h Keputusan Menkeu no 130/kmk.04/1998 tentang penghapusan piutang tidak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu :

Piutang yang Lain 1 Klaim restitusi pajak atau pembayaran pemindahbukuan pajak

Klaim kerusakan atau kerugian

6

Penjualan sekuritas atau harta selain persdiaan

2

Piutang Lain 5

Pembayaran dimuka atas biaya kontrak

3 4

Pinjaman (uang muka) kpd persero, direktur, pengurus, karyawan atau perusahaan afiliasi Setoran atau deposito kepada kreditor, perusahaan, atau instalasi lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 (4) UU PPh, piutang kepada perusahaan afiliasi direkarakterisasi sebagai modal maka terdapat dualisme pengelompokan dalam penyelenggarakan pembukuan. Untuk pembukuan komersial jumlah itu akan tetap sebagai piutang afiliasi, sedangkan untuk tujuan laporan keuangan jumlah fiskal itu dimasukkan dalam kelompok penyertaan pada perusahaan afiliasi atau investasi. Teknik pembukuannya, mungkin cukup dibuat catatan kaki pada akuntansi komersial (full disclosure).

Thank you!

Any Questions?