Makalah Pengantar Ekonomi Mikro.docx

Makalah Perpajakan

Disusun oleh: Aldi fiananda NPM: 18111151

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE LA TANSA MASHIRO RANGKASBITUNG 2019

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjaikan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah yang berjudul "pajak". Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Dalam Penulisan makalah ini penulis percaya masih banyak kekurangan baik pada teknis menjamin maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Laporan tugas ini saya susun berdasarkan tugas yang diberikan oleh dosen pengantar ekonomi makro sebagai latihan penulis dirumah. Laporan tugas ini berisikan hasil belajar saya mulai dari membuat cover laporan, membuat daftar isi, menyusun kata pengantar dan lain sebagainya. Meskipun tidak semuanya saya kerjakan sendiri, namuan tugas ini memberikan banyak manfaat bagi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Tak lupa saya minta maaf jika dalam meminta bantuan kepada semua terkadang ada kata-kata yang kurang sopan, bahkan menjengkelkan kalian semua, saya mohon beribu-ribu maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan semoga makalah ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

Aldi fiananda

Penulis,

2

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.....................................................................................................i KATA PENGANTAR ..................................................................................................2 DAFTAR ISI.................................................................................................................3 BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ..................................................................................................4 1.2 Rumusan masalah..............................................................................................5 1.3 Tujuan masalah..................................................................................................5 BAB II : PEMBAHASAN 2.1 Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan...................................6 2.2 Macam-macam pajak yang diterapkan di Indonesia.......................................11 2.3 Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian pajak di Indonesia.........................................................................................................12 BAB III : PENUTUP 3.1 Kesimpulan......................................................................................................16 3.2 Saran................................................................................................................16 DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................18

3

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Seiring dengan era reformasi yang semakin maju khususnya dalam perkembangan ekonomi teknologi informasi sosial dan politik Disadari itu perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 23 UUD 1945 Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan lebih kepada semua yang terkait dalam perpajakan, meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mendukung perubahan di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan ini juga membantu meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan yang selama ini sering disebut persepsi negatif atau konflik mengenai aparatur negara yang pembohong, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan bantuan sukarela wajib pajak. Perlu kita ketahui tentang pajak yang merupakan salah satu alat pemerintah dalam mencapai tujuan Negara untuk mendapatkan penerimaan yang baik langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertimbangan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus mempertimbangkan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk menerima keadilan dan keabsahan tersebut, perlu di asas-asas atau asas pemungutan pajak yang baik dan benar, guna mengatasi isu-isu keadilan yang perlu dipersepsikan tidak baik. Meskipun asas atau prinsip menyatakan jumlah pajak yang di pungut dibawalah memadai untuk keperluan roda pemerintahan Salah satu cara untuk memperbaiki perpajakan yaitu dengan mengubah sistem, mengubah, dan mengatur cara pelaksanaan hak dan meminta perpajakan yang sedehana menjadi corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem penilaian diri. Yang mana di sini wajib pajak yang menghitung, mengatur

4

menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. jadi di sini masyarakat setuju dalam hal menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undangundang. Dalam perubahan ini, khusus terkait dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat. Dengan demikian diperlukan suatu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi masyarakat, peluang kerja dan penilaian. Disamping itu juga untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak dikenakan pajak guna menyetujui dan meningkatkan pembangunan nasional. 1.2 RUMUSAN MASALAH Untuk mengkaji dan mengulas tentang pajak, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berkaitan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan? 2. Sebutkan macam-macam pajak yang diterapkan di indonesia? 3. Kebijakan apa yangdilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pajak di indonesia? 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 1. Terciptanya kesadaran dan kewajiban membayar pajak dari pihak wajib pajak. 2. Untuk dapat membedakan jenis-jenis pajak yang dilihat dari sifatnya, golongannya, dan pemungutannya. 3. Untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak.

5

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan Pajak adalah suatu keharusan kenegaraan, pengabdian serta peran aktif warga dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam memungut suatu pajak, ada asas-asas atau prinsip yang harus dipertimbangkan dalam sistem pemungutan pajak. Sebelum kita belajar apa saja prinsip-prinsipnya, kita ingin tahu tentang pajak itu sendiri. Pajak merupakan iuran rakyat atas kas negara berdasarkan peraturan undang-undang yang telah di sepakati bersama, yaitu penyelengara pemerintahan dan perwakilan rakyat sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa (ketidakseimbangan) secara langsung. Pajak dipungut penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa dikumpulkan untuk mencapai kesejahteraan umum (pembangunan nasional). Mansur mendeklarasikan “dari pengalaman memutarbalikkan setiap rancangan undang-undang pada saat mengumpulkannya selalu di atas menguji persyaratan tidak sesuai dengan tujuan dan asas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut dengan mudah dapat memberikan informasi yang tersedia. Berikut ini akan dibahas beberapa prinsipatau asas yang penting untuk dipertimbangkan dalam mendesain system pemungutan pajak, yaitu antara lain: a) Ekuitas/ Kesetaraan Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sering dianggap penting dalam sistem perpajakan, karena suatu sistem perpajakan akan berhasil dalam masyarakat, maka dipastikan pajak-pajak dipungut harus dibayar dengan adil dan setiap orang

6

membayar sesuai dengan bagiannya. Namun, cukup sulit diharapkan terciptanya kesadaran dan kewajiban membayar pajak dari para wajib pajak. Seharusnya kita berkaca pada negara-maju yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, karena mereka yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah adil. b) Produktivitas pendapatan asas Merupakan asas yang lebih penting dari pemerintah sehingga asas yang terpenting sering dianggap sebagai asas yang penting. Meski demikian, jumlah pajak yang di pungut haruslah cukup untuk keperluan roda pemerintahan, tetapi harus diimplementasikan dalam jumlah yang harus dibayar di mana pungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. c) Asas kemudaha administrasi Asas administrasi mudah merupakan gabungan dari asas kepastian. Kenyamanan, efisiensi, kesederhanaan. Dengan demikian asas administrasi mudah dapat di ilustrasikan sebagai berikut: 

Kepastian asas (kepastian)

Adanya kepastian, baik bagi para petugas pajak maupun bagi para wajib pajak dan seluruh masyarakat. Dengan kata lain, harus ada kepastian yang jelas dilihat dari subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif, prosedur. 

Asas

Menyatakan bahwa saat pembayaran pajak harus dilakukan pada saat yang menyenangkan/ memudahkan wajib pajak. Dengan kata lain, pajak dipungut pada saat yang tepat, sesuai jatuh tempo pembayaran pajak, sesuai prosedur pembayaran.



Asas simplicity (kesederhanaan)

7

Asas ini menitikberatkan pada tingkat kesederhanaan dalam penghitungan pajak bagi wajib pajak. Yang mana pada umumnya peraturan yang akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Dengan kata lain, peraturannya tidak berbelit- belit dan mudah dilaksanakan. d) Asas netralisas Asas ini mengatakan pajak harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi juga distorsi terhadap produksi dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Dengan kata lain, pajak tidak tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa serta tidak meningkatkan semangat orang untuk bekerja. Dari beberapa asas atau prinsip yang seharusnya diatas, ada beberapa hal yang perlu tentang prinsip dalam pengenaan pajak, manfaat dan kemampuan dalam pembayaran, antara lain sebagai berikut: 1) Prinsip pengenaan pajak Undang-undang Dasar 1945 menetapkan semua pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini mengharuskan suatu penafsiran yang jelas harus diakui ketentuan yang harus disetujui oleh peraturan perundang-undangan. Pajak terkait masalah yang luas perlu diperhatikan yang mana merupakan ketetapan yang harus dimasukkan dalam undangundang. Pajak tergantung pada jenis pajak, siapa yang akan dikenakan, berapa jumlah yang harus dipikul, apa sangsi jika terjadi pertentangan, bila harus dibayar dan dipindahkan, cara pembayaran, biaya yang dapat dikurangkan, dikecualikan, dan banyak hal lain. Menurut Adam Smith, prinsip pengenaan pajak yang baik adalah: a) Distribusi dari biaya pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan peraturan.

8

b) Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi keputusan-keputusan ekonomi trsebut telah pajak harus seminimal mungkin. c) Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi disektor swata, membatalkan instrumen pajak dapat dilakukan. d) Struktur pajak haruslah digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. e) Sistem pajak harus disetujui oleh wajib pajak. f) Administrasi pajak dan biaya pelaksanaanya harus sedikit mungkin. g) Kepastian. h) Dapat dilaksanakan dan dapat diterima. Adil yang meminta penjelasan atas tentang apa yang relative, artinya konsep keadilan ini harus lebih banyak membahas tentang sistem perpajakan yang adil? Dalam bidang perpajakan konsep adil ini dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu: keadilan horizontal dan keadilan vertical. Keadilan horisontal adalah pengenaan pajak di mana saja setiap orang yang berada di situ “kondisi” sama harus menanggung beban pajak yang sama juga. Sementara keadilan vertikal adalah “keuangan” mana yang berbeda, maka haruslah menambah pajak yang berbeda pula. Dalam prinsip ini masih belum jelas atau masih sangat kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan "orang yang keadaanya sama".

Masalah keadilan Masalah keadilan merupakan masalah yang masih menjadi masalah sampai saat ini. Perbedaan pendapat tentang keadilan antara kubu pendukung Pajak Berbasis Penghasilan dengan kubu pendukung Perpajakan Berbasis Pengeluaran sebenarnya berakar pada konsep yang paling mendasar, yaitu bagaimana mengukur kemampuanuntuk membayar. Jadi isu keadilan lebih menjadi polemik yang bersifat konseptual.

9

Pendukung Pajak

Berbasis

Pendapatan menganggap

bahwa kemampuan

membayar harus menjadi kriteria dalam menentukan kemampuan membayar, sementara penentang Pajak Berbasis Pendapatan menilai lebih adil untuk membayar pajak atas dasar konsumsi, yaitu apa-apa saja yang dibutuhkan perbaiki darikolam renang umum, dari pada apa yang mereka konstribusikan untuk kolam renang umum tersebut. Dalam tulisan Howell H. Zee tentang “Perpajakan dan Ekuitas” dapat diketahui tentang berbagai masalah dalam konsep keadilan, yaitu apakah perbedaanperbedaan yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang ada selama ini dan bagaimana konsep tersebut dibahas sesuai konsep-konsep pemungutan pajak yang berbeda-beda. Selain itu, masalah keadilan lainnya juga harus dipertimbangkan serta apa impikasinya terhadap keadilan dalam pemungutan pajak. 1. Prinsip manfaat dalam pajak Pemerintah dari resolusi ini maka dapatkah kita melihat bahwa prinsip ini sesuai dengan fakta keseimbangan anggaran? Dalam hal ini pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria efisiensi, yaitu di mana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Kasus dalam masalah ini misalnya pengenaan cukai bensin yang digunakan dengan jalan raya, semakin besar penggunaan jaln raya maka semakin besar cuaki bensin yang harus dibeli. Contoh lain seperti penggunaan jalan tol pada jam-jam tertentu, tol pada jembatan dsb. Mesamping demikian masih banyak aktivitas pemerintah yang tidak dapat dilakukan terkait langsung dengan sektor pertahanan, keamanan dll. 2. Prinsip kemampuan membayar Prinsip pajak yang membuktikan prinsip pembayaran yang menjelaskan prinsip ini menjelaskan bahwasanya setiap orang harus membayar bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Karena prinsip ini tidak memiliki dasar yang ilmiah maka perlu dibuat suatu prinsip perpajakan yang operasional prinsip ini

10

harus menggunakan suatu ukuran yang operasional untuk menentukan kemampuan untuk membayar pajak. Ada tiga alat ukur yang dipakai dalam prinsip ini yaitu: a) Pendapatan b) Pengeluaran konsumsi c) Kekayaan Dari segi ukuran kemakmuran ini lebih dari yang biasa dan yang biasa dipakai adalah uang, sesuai dengan prinsip pembayaran yang sesuai dengan konsep pengorbanan sebagai fungsi dari pemasukan yang mendukung pajak. Dalam prinsip ini, ada dua orang

yang

mengutarakan

pendapatnya

yang

sama

haruslah

memberikan

pengorbanan yang sama dan orang yang berpenghasilan berbeda juga memberikan pengorbanan yang berbeda.

2.2 Macam-macam pajak yang diterapkan di indonesia Dari uraian tentang berbagai prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan Indonesia, lebih jauh dapat mempertimbangkan beberapa pembedaan pajak yang diterapkan di Indonesia antara lain sebagai berikut: 1. Menurut sifatnya 

Pajak subjektif yaitu pajak yang bepangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan pajak diri wajib. Cari pajak objek lalu lintas. Coantohnya: PPh.



Pajak subjektif yaitu pajak yang bepangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan pajak diri wajib. Cari pajak objek lalu lintas. Coantohnya: PPh.

2. Menurut golongannya 

Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diminta atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: PPh.



Pajak tidak langsung

11

3. Menurut pemungutannya 

Pajak pusat yaitu pajak yang sesuai dengan wilayah pemungutannya. Dengan kata lain pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat melalui ditjen pusat atau daerah untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai.



Pajak daerah yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan dunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dengan undang-undang perpajakan daerah No. 28 tahun 2012 adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak RumahMakan/ Restoran dan Hotel. Contohnya: pajak daerah tinkat II; pajak pembangunan, pajak penerangan jalan, dan pajak bangsa asing.

2.3

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah

pajak di indonesia Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal dalam arti sempit. Sementara kebijakan dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi

produksi

masyarakat,

peluang

kerja

dan

penilaian

dengan

menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Dengan tujuan untuk meningkatkan keuangan dalam rangka meningkatkan penerimaan, mendorong investasi dan menciptakan keadilan negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah harus dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut, secara optimal dan proporsional. Beberapa usaha yang telah dilakukan dalam reformasi kebijakan perpajakan, antara lain:  Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya: UUD tentang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

12

 Modernisasi pemungutan pajak. Terkait dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam perpajakan, yaitu dengan pengembangan dan pengawasan: efiling, e-registrasi, e-payment dan e-counseling.  Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.  Kebijakan sunset/ kebijakan dalam NPWP pendorongan.  Usaha-usaha lain, dalam rangka meningkatkan kesadaran pembayaran pajak, misalnya melalui berbagai media.  Peningkatan Manajemen Pengelolaan perpajakan.  Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan.  Mengintensifkan penagihan tunggakan pajak. Jadi, dari berbagai usaha yang telah dilakukan dalam kebijakan perpajakan maka kepentingan masyarakat perlu disinkronkan dengan kepentingan pemerintah, agar kepentingan pajak terhadap pola konsumsi masyarakat tidak merugikan masyarakat tersebut. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar tidak merugikan masyarakat, yaitu: 1) Diusahakan berhasil rupa, sehingga pendapatan per kapita riil naik, demikian pula pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan segala rintangan perlu diminimalisir. 2) Terciptanya untuk semua pihak yang berkepentingan. Jika pengalokasian pajak adil dan adil, maka masyarakatpun akan melakukan pembayaran pajaknya. 3) Kebijakan dan persyaratan pajak yang dapat digunakan, stabilisasi dan tujuan. 4) Sistim pajak harus efisien dan mudah diselesaikan wajib pajak. 5) Meningkatkan kepercayaan / kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak, maka perlu komunikasi dan penyampaian informasi tentang perpajakan.

13

6) Meningkatkan pengawasan terhadap perpajakan (dalam menghimpun dan menggunakan)

apakah

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

Eksekutif. Legislatif, Lembaga yang diundang dan oleh Masyarakat. 7) Revisi tarif pajak, agar dapat mencapai keadilan bagi masyarakat. Selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak, Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain: A. Rencana penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Maksudnya adalah masyarakat yang dimaksudkannya hingga Rp 2 juta per bulan tidak akan dipungut pajak. Kenaikan PTKP ini diharapkan akan membantu meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah dan dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena peningkatan PTKP akan memberikan insentif bagi masyarakat kecil, baik untuk pengembangan usaha baru, maupun ke arah konsumsi. B. Penetapan konstribusi umat hindu sebagai pengurang pajak Hak ini disumbangkan melalui Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) yang dapat dikurangkan dari terjemahan bruto. Dengan begitu, kontribusi ini dapat menjadi pengurang pajak kena pajak. Sebelumnya pada tahun 2011, Pemerintah juga telah menyetujui 20 Badan / Lembaga penerima zakat dan kontribusi keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari terjemahan bruto. C. Pembebasan PPN untuk rumah murah Pemerintah juga menyetujui membebaskan pengenaan PPN untuk rumah murah Rp90 juta hingga Rp145 juta. Untuk harga rumah Rp90 juta berlaku untuk rumah di Jabodetabek termasuk daerah lain dan rumah Rp 145 juta

14

khusus di Papua. Dengan kebijakan ini diharapkan akan membantu masyarakat kelas bawah yang akan membeli rumah murah.

15

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Pajak merupakan iuran rakyat atas undang-undang negara yang mengatur undangan-undangan yang telah di sepakati bersama, yaitu penyelengara pemerintahan dan perwakilan rakyat yang melibatkan persetujuan berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk bantuan negara guna-guna untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk langsung dan bersama-sama. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, pembayaran pajak bukan hanya merupakan pembayaran, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut serta dalam bentuk partisipasi masing-masing terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan tergantung pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem penilaian diri yang ada dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang baik ini, yaitu penilaian diri maka Pemerintah dalam hal ini direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan. Pemberian layanan, dan pengawasan kepada masyarakat. Karena berhasil atau gagal dari negara yang bergantung pada populasi negara itu sendiri. Jika penduduknya rajin, disiplin, dapat mengendalikan perasaaan, dan selalu siap menantang dan menguasai tantangan maka negara ini akan berhasil.

3.2 Saran Saran kelompok kami adalah kepada pemerintah tentang lebih banyak kebijakankebijakan yang telah disusun berdasarkan prosedur, guna mendongkrak penerimaan

16

pajak Negara dan terciptanya anggaran bagi semua pihak yang berkepentingan. Sehinggga ada keringanan khusus untuk masyarakat atau Wajib Pajak untuk membayar. Disamping itu juga untuk para Wajib Pajak atas kepercayaan atau kesadaran terhadap Wajib Pajak untuk pembangunan nasional Negara Indonesia.

17

DAFTAR PUSTAKA

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT RajaGRafindo Persada, Jakarta, 2006 Prabowo, Yusdianto, Akutansi Perpajakan Terapan, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004 Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, Perpajakan, PT Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2005

18