Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Klmpk 1.docx

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI di INDONESIA

OLEH : KELOMPOK 1 CITRA SANDA BUNGA

[ 18. 01. ]

KEVIN MARDINAN

[ 18. 01. ]

NURFITRI

[18. 01. ]

YONATAN PALLI

[ 18. 01. 110 ]

YUNITA SEMBA

[ 18. 01. ]

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI MAKASSAR MAKASSAR 2019

KATA PEGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyajikan karya tulis yang berisi tentang “Demokrasi di Indonesia”. Maksud dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai pelaksanaan tugas kami sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan karya tulis ini dan dapat menjadi acuan dalam menyusun karya tulis selanjutnya. Penulis juga memohon maaf apabila dalam penulisan karya tulis ini terdapat kesalahan pengetikan dan kekeliruan sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud penulis. Makassar, 4 Maret 2019 Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 2 A. Latar Belakang .................................................................................................... 2 B. Rumusan Masalah ............................................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan ................................................................................................ 3 D. Manfaat Penulisan .............................................................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................. 4 A. Definisi Demokrasi ............................................................................................. 4 B. Bentuk-Bentuk Demokrasi ................................................................................. 5 C. Manfaat Demokrasi ............................................................................................ 6 D. Macam-Macam Demokrasi yang Pernah Berlaku di Indonesia ......................... 7 BAB III PENUTUP ..................................................................................................... 9 A. Kesimpulan ......................................................................................................... 9 B. Saran ................................................................................................................... 9 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 10

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Saat ini, hampir seluruh warga di dunia mengaku menjadi penganut paham demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul menganut sistem demokrasi, demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan negara masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis. Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Penyusunan naskah UUD 1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis. UUD 1945 merangkum semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan.Budaya demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hendaknya mengacu kepada akar budaya nasionalisme yang memiliki nilai gotong royong atau kebersamaan dan mementingkan kepentingan umum. Namun, budaya individualisme dan budaya liberal yang masuk melanda masyarakat dengan melalui arus globalisasi tidak mungkin bisa dibendung karena kemajuan teknologi. B. Rumusan Masalah 1. Apa definisi demokrasi? 2. Bagaimanakah bentuk-bentuk demokrasi? 2

3. Apa manfaat demokrasi ? 4. Macam-macam demokrasi apa sajakah yang pernah berlaku di indonesia?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui definisi demokrasi. 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi. 3. Untuk mengetahui manfaat demokrasi. 4. Untuk mengetahui macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. D. Manfaat Penulisan 1. Dapat menambah wawasan baik kepada penulis maupun pembaca tentang hal yang behubungan dengan Demokrasi, terutama Demokrasi di Indonesia. 2. Makalah ini dapat dijadikan referensi untuk penyusunan makalah atau karya tulis lain maupun untuk menyelesaikan tugas.

3

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Demokrasi 1. Etimologi Istilah demokrasi berasal dari perkataan yunani demokratia, arti pokok: demos= rakyat dan kratos = kekuasaan, jadi kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan Negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya singkatnya pemerintahan rakyat. Pemerintahan demokrassi yang tulren adalah suatu pemerintahan yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya. 2. Menurut Para Ahli a. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. b. Charles

Costello,

demokrasi

adalah

sistem

sosial

dan

politik

pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. c. Menurut John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. d. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara. e. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak 4

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. f. Menurut C.F. Strong , demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan

tindakan-tindakannya

pada

mayoritas

tersebut. B. Bentuk-Bentuk Demokrasi Berdasarkan titik Perhatian, demokrasi dibedakan atas: 1. Demokrasi Formal: menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi Material: Menciptakan persamaan sosial ekonomi (di negara sosial komunis). 3. Demokrasi

Campuran:

menciptakan

kesejahteraan

rakyat

dengan

menempatkan persamaan hak setiap orang. Berdasarkan paham ideologi, demokrasi dibedakan atas: 1. Demokrasi Liberal: menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah terbatas dibatasi oleh undangundang. Diterapkan di Amerika, Inggris. 2. Demokrasi Proletar: bertujuan mensejahterakan rakyat, tidak mengenal kelas sosial, kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah. Dipraktekkan di negara komunis Polandia Rusia. 3. Demokrasi Pancasila: dijiwai dan didasari paham pancasila, ciri khas bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas: 1. Demokrasi langsung: mengikutsertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara. 2. Demokrasi tidak langsung: untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen, disebut juga demokrasi modern.

5

3. Demokrasi perwakilan dengan sitem refrendum: rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen tetapi parlemen di kontrol oleh pengaruh rakyat dengan sitem referendum.

C. Manfaat Demokrasi Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi memiliki beberapa manfaat dibandingkan sistem politik lainnya. Dalam buku Globalisasi dan Krisis Demokrasi (41:2007), Dahl menyebutkan bahwa demokrasi setidaknya demokrasi memiliki sepuluh manfaat. 1.

Demokrasi

mencegah

tumbuhnya

suatu

pemerintahan

otokratis

(pemerintahan pada satu orang), karena otokrasi kebanyakan melahirkan penguasa yang atas nama sesuatu, menggunakan keunggulan suatu negara bangsa dengan pemaksaan dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. 2.

Demokrasi menjamin bagi warganya untuk menggunakan hak-hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang demokratis.

3.

Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas kepada warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.

4.

Demokrasi

melindungi

orang-orang,

yang

berhubungan

dengan

kepentingan pokok mereka, seperti kelangsungan hidup, cinta, rasa hormat, dan sebagainya. 5.

Pemerintahan demokratis memberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan hukum yang mereka pilih sendiri.

6.

Pemerintahan demokratis memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.

7.

Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada sistem lain.

8.

Pemerintahan

demokratis

dapat

membantu

perkembangan

kadar

persamaan politik yang relatif tinggi. 9.

Demokrasi negara-negara demokrasi tidak berperang satu sama lain.

10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis biasanya lebih maju daripada negara dengan pemerintahan non demokratis.

6

D. Macam-Macam Demokrasi yang Pernah Berlaku di Indonesia 1. Periode 1945-1959 (Masa Demokrasi Parlementer) Pasca proklamasi kemerdekaan, kita memulai demokrasi dengan sistem Demokrasi parlementer pada fase demokrasi ini, peran parlementer serta partai-partai sangat menonjol. Di satu sisi partai-partai ini memang berfungsi sebagai wadah dalam pencerdasan dan aspirasi politik, namun disisi lain, munculnya partai-partai dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda secara tidak langsung menciptakan sekat-sekat antar sesama anak bangsa. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. 2. Periode 1959-1965 (Masa Demokrasi Terpimpin) Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Adagium itu adalah gambaran dari demokrasi paca demokrasi parlementer, pada fase ini, Soekarno mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan saat itu pula Dwi tunggal runtuh, karena Bung Hatta memilih mundur dari jabatan wakil presiden karena menilai konsep yang dibawa Soekarno sudah jauh menyimpang dari cita-cita rakyat. Salah satu kelemahan dari sistem demokrasi terpemimpin ini adalah tidak adanya proses check and balance. Karena peran presiden sangat dominan sementara partai politik praktis menjadi kurang berfungsi. 3. Periode 1966-1998 (Masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru) Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan system presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominant terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidaka sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 7

4. Periode 1999- Sekarang (Masa Demokrasi Pancasila Era Reformasi) Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. b. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum. c. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN. d. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV. Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah empat kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, dan tahun 2014.

8

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Dari makalah yang disusun, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa: 1. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. 2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian, dibedakan atas demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Demokrasi berdasarkan paham ideologi, dibedakan atas demokrasi liberal, demokrasi proletar, dan demokrasi pancasila. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, dibedakan atas demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. 3. Demokrasi memiliki manfaat yang membuatnya berbeda, namun tidak membuatnya menjadi lebih buruk daripada sistem politik lainnya. 4. Pada periode 1945-1959 berlaku sistem demokrasi parlementer, periode 1959-1965 berlaku sistem demokrasi terpimpin, periode 1966-1998 berlaku sistem demokrasi pancasila era Orde Baru, dan periode 1999- sekarang berlaku sistem demokrasi Pancasila era Reformasi.

B. Saran Saran penulis kepada seluruh pembaca juga kepada penulis sendiri agar: 1. Bangga memiliki sistem demokrasi yang mampu mengayomi masyarakat majemuk Indonesia. 2. Mampu mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik dengan sadar akan hak dan kewajiban terhadap negara.

9

DAFTAR PUSTAKA

Kamarullah, D. R. 2012. Demokrasi Indonesia, Dulu, Kini dan Nanti. [online] https://dennyrezakamarullah.wordpress.com/2012/03/15/demokrasiindonesia-dulu-kini-dan-nanti/. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya. Rahman, Rasyid. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Makassar: UPT-MKU UNHAS. Riyanto, Achmad. 2010. Konseb Demokrasi di Indonesia dalam Pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Supandi, Dodi. 2010. Pengertian Pendidikan Demokrasi. [online] http://dodisupandiblog.blogspot.com/2010/09/pengertian-pendidikandemokrasi.html Wasino, 2007, Bahan Ajar Sejarah Kebangsaan, Semarang. anonim. 2008. Kapitalisme Bumiputra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran. Yogyakarta: LkiS.

10