Makalah Pendidikan Kewarganegaraan-2.docx

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMOKRASI

Disusun Oleh KELOMPOK 5 : 1. Ardian Maulana

( 5173151005 )

2. Angelina Taripar

( 5171151004 )

3. Husnul Rizal Pohan

( 5171151016 )

4. Muhammad Yunus

( 5171151013 )

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS NEGERI MEDAN MEDAN

2018 KATA PENGANTAR Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemurahan-Nya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Penulis menyadari, bahwa proses penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usulan guna penyempurnaan makalah ini di kemudian hari. Penulis sadari pula, bahwa dalam pembuatan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.

Medan, Maret 2019

Penyusun

2

DAFTAR ISI COVER............................................................................................................................1 KATA PENGANTAR ...................................................................................................2 DAFTAR ISI------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................4 1.1 Latar Belakang...........................................................................................................4 1.2 Rumusan Masalah.....................................................................................................4 1.3 Tujuan........................................................................................................................4 BAB II PEMBAHASAN............................................................................................... 5 A. Pengertian Demokrasi..........................................................................................5 B. Makna dan Prinsip Demokrasi. .........................................................................5 C. Hakikat Demokrasi Indonesia ( Demokrasi Pancasila) -------------------8 D. Karakteristik Sistem Politik Demokrasi---------------------------------------9 E. Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia...................................10 BAB III PENUTUP...................................................................................................... 14 3.1 Kesimpulan................................................................................................................14 3.2 Saran..........................................................................................................................14 DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................15

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol . Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu. Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. 1.2 Rumusan Masalah Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan maka beberapa masalah yang dapat penulis rumuskan dan akan dibahas dalam laporan ini adalah: 1. Pengertian Demokrasi? 2. Apa itu Makna dan Prinsip Demokrasi? 3. Hakikat Demokrasi Indonesia ( Demokrasi Pancasila)? 4. Karakteristik Sistem Politik Demokrasi? 5. Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui pengertian demokrasi 2. Mengetahui makna dan prinsip demokrasi 3. Mengerahui hakikat demokrasi- Indonesia (Demokrasi Pancasila) 4. Mengetahui karakteristik sistem politik demokrasi 5. Mengetahui dinamika dan tantangan demokrasi di Indone 4

BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Demokrasi Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos/kratein yang berarti kekuasaan/ pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam praktik kehidupan demokratis yang tidak hanya dalam pengertian politik saja, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menyebut demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Istilah -istilah demokrasi tersebut banyak dikaji oleh para ahli. Meskipun terdapat perbedaan, namun pada dasarnya pandangan-pandangan para ahli itu mempunyai kesamaan prinsip. Berikut ini adalah pandangan demokrasi menurut beberapa pendapat. a. Abraham Lincoln (Presiden Amerika ke-16) Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. b. Giovani Sartori Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem dimana tidak seorang pun dapat memilih diriya sendiri, tidak seorang pun dapat mengindentifikasikan dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan caracara tak terbatas dan tanpa syarat. c. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa d. Carol C. Gould Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didalamnya rakyat memerintah sendri, baik melalui partisipasi langsung dalam merusmuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. e. Kamus Besar Bahasa Indonesia

5

Demokrasi berarti bentuk pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan peraturan wakilnya. Adapun arti lainnya, yaitu demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan-persamaan yang sama bagi semua warga negara f. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan, yang pelaksanaa pemerintahnya bersumber pada mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang. Berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan adaditangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidpan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Makna dan Prinsip-Prinsip Demokrasi a. Makna Demokrasi Makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini mencakup kebijakan negara karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Sama halnya dengan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yakni Negara diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Singkatnya tanpa rakyat maka tidak akan ada pemerintah.

b. Prinsip-Prinsip Demokrasi 6

A. Prinsip Budaya Demokrasi 1) Kebebasan Adalah kekuasaan untk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dar pihak manapun. 2) Persamaan Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. 3) Solidaritas Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. 4) Toleransi Adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang (menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. 5) Menghormati kejujran Kejujuran berarti kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. 6) Menghormati penalaran Peanalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antarwarga masyarakat demokratis B. Prinsip – Prinsip Demokrasi Yang Bersifat Universal 7

1). Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2) Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara. 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. 4) Pengormatan terhadap supremasi hukum. Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law) antara lain sebagai berikut : 1) Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. 2) Kedudukan yang sama dalam hukum. 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban. Kebebasan yang bertanggung jawab. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

3. Hakikat Demokrasi Indonesia ( Demokrasi Pancasila) Peran utama rakyat dalam proses sosial

politik.

Hal

ini

sesuai dengan tiga pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Jadi, untuk dikatakan sebagai Negara yang demokratis maka ketiga hal ini harus terpenuhi dalam suatu Negara.

4. Karakteristik Sistem Politik Demokrasi

8

Namun dengan hal tersebut, ketetapan dari golongan mayoritas mampu mengambil keputusan, namun tidak boleh mengabaikan golongan minoritas, karena golongan minoritas juga rakyat yang harus dihargai. Sebuah sistem politik demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  Legalitas pemerintah dilandaskan bahwa pemerintah menjadi penyuluh dalam mengimplementasikan keinginan rakyat. Maksudnya, bahwa pemerintah taat pada ketentuan hukum yang dilandaskan pada kepentingan serta kehendak dari rakyat.  Pengarahan yang mengelola perundingan yang dilakukan demi mendapatkan legalitas dilakukan dengan cara pemilihan umum yang masuk akal. Pemilihan dapat dipilih melalui interval yang teratur dan pemilih bisa menentukan pilihan dari beberapa alternatif calon. Dalam implementasinya, terdapat paling tidak dua partai politik yang memiliki harapan untuk menjadi pemenang, sehingga kegiatan pemilihan tersebut benar-benar mempunyai makna.  Yang telah menjadi orang dewasa mampu ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan, walaupun sebagai pemilih ataupun sebagai caloan yang akan dipilih untuk memegang kekuasaan penting.  Rakyat mampu memilih dengan rahasia dan tanpa ada paksaan dari manapun.

5. Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia

9

Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (I), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD (Asshiddiqie dkk, 2008).  Majelis Permusyawaratan Rakyat Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah dilakukan perubahan, maka terjadilah perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan dari sistem vertikalhierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontalfundamental dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8 10

Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bilamana wakil presiden berhalangan tetap.  Dewan Perwakilan Rakyat Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan.Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perubahan yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Menurut ketentuan Pasal 20 A Ayat (1) UUD 1945 fungsi DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami ketiga fungsi tersebut. (1) Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (2) Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. (3) Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 A Ayat (2) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mari kita perhatikan apa makna dari ketiga hak DPR tersebut. (1) Hak interpelasi adalah hak 11

DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (2) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan: hak interpelasi, hak angket, dan terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah ; Mengajukan rancangan undang-undang.; Mengajukan pertanyaan; Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan dipilih ; Membela diri; Imunitas; dan Protokoler; Keuangan; dan administratif.  Dewan Perwakilan Daerah Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika 12

yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang (maturation democracy). Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa.

BAB III PENUTUP 1.1.

Kesimpulan

13

Demokrasi adalah suatu system dimana rakyat berkuasa penuh dalam melangsungkan ketatanegaraan sehingga dapat terwujudnya cita-cita Negara yang telah diimpikan oleh seluruh masyarakat. Demokrasi juga memiliki berbagai jenis yang dimana pada setiap jenisnya mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan adanya ciri khas itu demokrasi mempunyai banyak sekali aturan-aturan dalam membentuk suatu Negara yang dapat menjaga keberangsungan ketatanegaraan 1.2.

Saran Semoga

dengan mengetahuinya apa itu mkana demokrasi

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini kita sebagai mahasiswa nantinya bisa menerapkan beberapa poin- poin yang sudah tertera di makalah ini dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan penulis dalam makalah ini juga dapat lebih mengembangkan makna demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan isi yang tertera di makalah kami ini dengan sebaik-baik mungkin .

DAFTAR PUSTAKA Achmad Sanusi, 2006. Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKN UPI. Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu. 14