Makalah Pend. Pancasila 1.docx

Latar Belakang Merupakan suatu fakta historis yang sukar dibantah, bahwa sebelum tanggal 1 Juni 1945 yang disebut sebagai tanggal “lahirnya” Pancasila Ir. Soekarno yang diakui sebagai tokoh nasional yang menggali Pancasila tidak pernah berbicara atau menulis tentang Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun, atau apalagi, sebagai dasar negara. Dalam pidato yang beliau sampaikan tanpa konsep pada tanggal tersebut, yang mendapat berkali-kali applause dari para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), beliau menjelaskan bahwa gagasan tentang Pancasila tersebut terbersit bagaikan ilham setelah mengadakan renungan pada malam sebelumnya. Renungan itu beliau lakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Dr Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI, tentang apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Lima dasar atau sila yang beliau ajukan itu beliau namakan sebagai filosofische grondslag. Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicentuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928.

A. DINAMIKA AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila berkembang melalui suatu tahap atau proses yang memang cukup panjang. Pancasila sendiri berawal dari sumber nilai-nilai yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam hal adat istiadat, lalu agama-agama dalam suatu paradigma kehidupan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai pancasila telah diyakini kebenarannya. Pancasila kemudian diangkat sebagai dasar Negara sekaligus diangkat menjadi ideologi bangsa Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa, pancasila tidak bersifat statis (tertutup) terhadap perubahan atau pemikiran yang baru, karena pancasila sendiri bersifat dinamis (terbuka), dimana pancasila sendiri dapat menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan zaman serta pemikiran yang semakin bekembang dari waktu ke waktu. Sewaktu berdirinya Negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia sepakat untuk mendasarkan diri kepada ideologi Pancasila dan kepada UUD 1945. Namun semua menjadi berubah haluan sejak November 1945 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada saat itu pemerintah Indonesia merubah haluan politiknya dengan mempraktikan sistem demokrasi liberal. Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berarti haluan politik di Indonesia telah dirubah. Hal ini dapat terlihat kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta-Pyongyang. Puncak pada peristiwa ini terjadi pada saat adanya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai Pemberontakan G-30-S / PKI. Pada saat peristiwa ini terjadi merupakan salah satu hal yang menyebabkan pemerintahan Orde Lama dimana pada saat itu masa pemerintahan dari Ir.Soekarno tumbang dan mulai berkuasanya pemerintahan Orde Baru yaitu saat pemerintahan Jendral Soeharto. Pemerintah Orde Baru pun berusaha untuk mengoreksi adanya penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pihak regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde baru sendiri merubah haluan politiknya yang semula mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun pada regim Orde Baru telah muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai pada saat ini. Pemerintahan-pemerintahan regim Reformasi ini sudah seharusnya mampu memberikan koreksi kepada penyimpangan yang terjadi dalam hal mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 untuk praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Pengertian dari Pancasila secara etimologi yaitu Pancasila berasal dari bahasa india yaitu bahasa sansekerta, panca berarti lima, syila (dengan huruf i pendek) berarti batu sendi, alas, atau dasar. Syiila (dengan huruf i panjang) berarti peraturan, tingkah laku yang baik atau penting. Syiila itu sendiri dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku yang baik. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pancasila berarti lima dasar sedangkan pancasyiila berarti lima aturan tingkah laku yang penting. Kemudian secara historis, isitlah pancasila pertama kali digunakan oleh masyarakat di India yang beragama buddha, dan pancasila sendiri berarti lima peraturan. Istilah pancasila yang terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular berarti batu sendi yang lima, selain itu juga memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu: Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Istilah jawa, pancasila disebut dengan istilah molimo yang terdiri dari lima golongan yaitu mateni (membunuh), maling (mencuri), madhon (berzina), madat (menghisap candu), main (berjudi). Dari kelima larangan tersebut masih menjadi pegangan moral orang-orang jawa sampai saat ini. Secara terminologis, pancasila dimulai sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, dan istilah Pancasila digunakan oleh Bung Karno untukmemberikan nama kepada lima dasar atau lima prinsip. Negara Indonesia merdeka menurut beliau sendiri pancasila diperolehnya dari temannya yang

seorang ahli bahasa. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan, maka seluruh esensi sila-silanya merupakan kesatuan. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia yang bukan dari luar. Adapun unsur pancasila yang memang sudah ada yang memang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Adanya pancasila yang terdapat dalam dirinya sendiri, sebab itu Pancasila adalah suatu substansi yang memiliki esensi. Esensi kelima sila tersebut adalah sebagai berikut: – Ketuhanan Adalah Kesesuaian dengan Hakikat dan Sifat-Sifat Tuhan Hakikat Tuhan itu sendiri sebenarnya sulit untuk diketahui, tetapi kita bisa melihat contoh yang dikemukakan aristosteles tentang adanya causa prima atau sebab pertama yang memang tidak disebabkan. Berbeda dengan hakikat yaitu sifat-sifat Tuhan yang lebih mudah kita pikirkan karena Tuhan mempunyai sifat yang tak terbatas. – Kemanusiaan Adalah Kesesuaian dengan Hakikat Manusia Susunan kodrat manusia itu sendiri terdiri dari jiwa dan raga, dimana jiwa terdiri atas akal, rasa, karsa. Serta tubuh terdiri atas unsur-unsur benda mati, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Sedangkan sifat kodrat pada manusia merupakan suatu kesatuan individu dan makhluk sosial atau dapat disebut dengan monodualis social, ekonomi, dan politik. Dari kedudukan kodrat, manusia merupakan kesatuan individu yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan atau disebut sebagai monodualis religion. Maka dari itu manusia yang mempunyai susunan sifat, kedudukan kodrat harus bisa mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. – Persatuan Adalah Kesesuaian Dengan Hakikat Satu Satu merupakan kata yang bulat yang tidak dapat dipecah kembali. Persatuan Indonesia pada hakikatnya bangsa Indonesia berjumlah jutaan jiwa dan mempunyai bermacam-macam adat istiadat, agama, kepercayaan, kebudayaan yang berbeda-beda itu merupakan satu kesatuan. Maka dari itu dalam pergaulan satu dengan yang lain kita harus bisa menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang ber bhineka tunggal ika. – Kerakyatan Adalah Kesesuaian dengan Hakikat Rakyat Rakyat adalah manusia yang bertempat tinggal pada suatu negara. Istilah dari hakikat rakyat berarti menunjukkan keseluruhan, jadi bukan bagian-bagian, meskipun keseluruhan itu sendiri terdiri dari bagian-bagian, maka antara keseluruhan dan bagian memiliki hubungan yang erat. Maka dari itu kita harus bisa bekerja sama, bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita bangsa bersama-sama. – Keadilan Adalah Kesesuaian dengan Hakikat Adil Adil dapat diartikan sebagai menempatkan sesuatu atau hak dan kewajiban pada tempatnya masing-masing. Berbuat adil kepada diri sendiri berarti berbuat kedua hal serasi antara hak dan kewajiban, berbuat adil kepada masyarakat berarti berlaku adil antar sesama warganya. Berbuat adil pada alam berarti tidak boleh semena-mena dan merusak lingkungan hidup, dsb. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan suatu keniscayaan agar Pancasila sendiri tetap relevan dalam fungsinya untuk memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecah masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila sendiri dapat diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan serta pembaharuan dalam mentransofrmasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan cara menjaga konsistensi, relevansi dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan dapat

terjadi apabila terdapat dinamika internal (self-renewal) dan adanya penyerapan terhadap nilainilai asing yang cukup relevan untuk pengembangan dan penggayaan Ideologi Pancasila. Sumber dari semua upaya perubahan dan pembaharuan yang dilakukan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila yaitu terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. B. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun waktu. Pertama yaitu sejak ditetapkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 10 Oktober diberlakukan surat mulai tanggal 17 Agustus 1945, sampai dengan berlakunya konsititusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Kedua yaitu dalam kurun waktu sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang, dan ini terbagi atas masa orde lama, masa orde baru dan masa era global. Berikut akan dibahas pelaksanaan UUD 1945 dalam dinamika ketatanegaraan RI. 1. Masa Awal Kemerdekaan Sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka mulai saat itu berlakulah tata hukum baru yang bersumber dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tidak berlakunya kembali tata hukum lama (zaman kolonial). Untuk mengganti seluruh tata hukum peninggalan kolonial dalam UUD 1945, Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala bentuk badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dalam gerak pelaksanaannya pada kurun 1945-1949, jelas tidak dilaksanakan dengan baik, karena kita memang sedang dalam masa pancaroba, dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditetapkan UUD 1945 jelas belum dapat dilaksanakan karena dalam masa ini sempat diangkat anggota DPA. Sedangkan MPR dan DPR pada saat itu belum dapat dibentuk. Pada saat itu masih diberlakukan Aturan Peralihan Pasal IV yang menyatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD segala kekuasaan akan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Pada tanggal 3 November 1945 atas usul BP-KNIP pemerintah mengeluarkan suatu maklumat yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden tentang pembentukan partai politik. Tujuan pemerintah antara lain adalah agar dengan adanya partaipartai politik itu dapat dipimpin dari segala aliran paham yang ada dalam masyarakat ke dalam jalan yang teratur. 2. Masa Orde Lama Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum, dimana masingmasing anggota memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Tugas Konstituante adalah untuk membuat suatu Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUDS 1950, yang menurut Pasal 134 akan ditetapkan secepatnya bersama-sama dengan pemerintah. Untuk mengambil suatu keputusan mengenai Undang-Undang Dasar, maka Pasal 137 UUDS 1950 menyatakan sebagai berikut: a. Untuk mengambil keputusan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar baru, maka sekurangkurangnya 2/3 jumlah anggota Konstituante harus hadir. b. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. c. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante, dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan

oleh Pemerintah. d. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera, serta mengumumkan UndangUndang Dasar itu dengan keluhuran. Lebih dari dua tahun bersidang, pada saat itu Konstituante belum berhasil untuk merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar baru. Perbedaan pendapat yang terjadi perdebatan dalam gedung Konstituante mengenai dasar negara telah menjalar ke luar gedung Konstituante dan diperkirakan pula akan menumbulkan ketegangan politik dan fisik di kalangan masyarakat. Dalam masa orde lama, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak semestinya. Presiden telah mengeluarkan produk legislatif yang pada hakikatnya adalah undang-undang dalam bentuk penetapan Presiden, tanpa persetujuan DPR. 3. Masa Orde Baru Gagalnya memperebutkan kekuasaan oleh G-30-S / PKI, telah dapat diungkapkan dan dibuktikan, baik melalui sidang pengadilan maupun bahan dan keterangan lainnya, baik melalui sidang pengadilan maupun bahan dan keterangan lainnya bahwa PKI-lah yang mendalangi secafra sadar dan berencana coup d’etat itu. Perbuatan jahat itu bukan hanya telah menimbulkan banyak korban jiwa dan harta yang cukup besar dan melanggar hukum dan UUD yang berlaku, melainkan juga telah jelas mempunyai tujuan untuk mengganti dasar falsafah negara Pancasila dengan falsafah negara lain. Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PKI telah dua kali mengkhianati negara, bangsa, dan dasar negara. Atas dasar itulah, rakyat menghendaki dan menuntut dibubarkannya PKI, namun pimpinan negara pada waktu itu tidak mau mendengarkan dan tidak mau memenuhi tuntutan rakyat, sehingga timbul apa yang disebut situasi politik antara rakyat disatu pihak dan Presiden di lain pihak. Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan tri tuntutan rakyat (Tritura) sebagai berikut: Bubarkan PKI, Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga-harga/perbaiki ekonomi. Gerakan dalam memperjuangkan tritura ini semakin meningkat, sehingga pemerintah (Presiden) semakin terdesak. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jendral TNI Soeharto yang intinya memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan keadaan. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) ini dianggap sebagai lahirnya pemerintahan Orde Baru. 4. Masa Globalisasi Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, terbukalah kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen. Dalam kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan orde baru memberikan kekuasaan yang tinggi kepada Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, sehingga hasilnya justru lebih parah dari pada yang terjadi pada masa orde lama. Kenyataan ini menurut Muchsan (1999:3-7) atas dasar indikator berikut ini. – Dengan adanya fungsi partai politik sehingga hanya ada dua partai politik dan satu Golkar, telah memberangus sistem demokrasi. – Adanya single majority sama dengan one party system – Secara material, Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. – Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak

berdaya. – MPR yang merupakan corong Presiden menyatakan tidak akan merubah UUD – Secara material jabatan Presiden tidak terbatas – Lembaga-lembaga tinggi negara yang lain melakukan politik yes men Berdasarkan indikator tersebut menurut Prof. Muchsan (1999) ada sesuatu yang salah pada UUD 1945. Something wrong yang terdapat dalam UUD 1945 mengakibatkan kerancuan dalam kehidupan bernegara, antara lain mengenai pengaturan sistem demokrasi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, pengaturan Presiden dan Wakil presiden, dan pengaturan tentang hak asasi manusia. Pengaturan UUD 1945 ini sangat fleksibel ini mudah seali muncul penafsiran yang subjektif. Dengan pengesahan Perubahan UUD 1945, MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi sebagai suatu langkah demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, sesuai dengan semangat zaman yang mewadahi dinamika perkembangan zaman. Perubahan itu menjadi suatu lembaran sejarah lanjutan Bung Karno dan Bung Hatta dan rekanrekannya berhasil menegaskan UUD 1945 dalam rapat BPUPKI dan PPKI. C. ANALISIS TENTANG SIDANG DPR PILKADA LANGSUNG Pada saat sidang DPR tentang masalah pilkada langsung seharusnya tidak perlu sampai adanya kericuhan. Negara Indonesia ini merupakan negara yang dalam Pancasilanya kita diajarkan untuk bermusyawarah dalam mencapai mufakat. Seharusnya dalam hal ini para fraksi dari masingmasing partai tidak perlu membuat kericuhan. Begitu juga dari pihak pemimpin sidang DPR, sebisa mungkin seharusnya mendengarkan pendapat atau opsi yang diberikan oleh para anggota rapat jangan langsung mengambil keputusan dengan mengetuk palu tanpa mendengarkan suara dari para fraksi yang lain. Untuk mencapai suatu keputusan butuh melalui proses yang panjang, tetapi pada akhirnya hasilnya tetap disetujui, walaupun ada beberapa fraksi yang lebih memilih walk out atau netral dimana posisi ini tidak berpihak antara kedua belah pihak.

http://diary-mybustanoel.blogspot.com/2012/02/makalah-pancasila-dalam-konteks-sejarah.html diakses pada tanggal 18 sep 2018 selasa

https://intanjulianaa.wordpress.com/2014/10/14/dinamika-aktualisasi-pancasila-sebagai-dasar-negaradan-dinamika-pelaksanaan-uud-1945/diakses pada tanggal 18 sep 2018 selasa