Makalah Pend. Pancasila Fix.docx

Makalah Pendidikan Pancasila “Hubungan antara Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia” Formatted: English (United States)

DOSEN PEMBIMBING: Noviadi Achmad Putri, S.Pd., M.Pd.

Formatted: Font: Bold Formatted: Centered

MATA KULIAH: Pendidikan Pancasila (Rombel 43)

DISUSUN OLEH: Fathan Arsyadani (4611418047)

Formatted: Font: Bold

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Formatted: Font: Bold

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TEKNIK INFORMATIKA 2018

Formatted: English (United States) Formatted: Centered, Line spacing: 1.5 lines

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki seperangkat hak-hak yang merupakan karunia tuhan dan secara otomatis telah dimiliki sejak mereka lahir. Hal ini sangat mendasar dan fundamental sehingga tidak dapat dilepaskan dari dan dalam kehidupan manusia. Sejarah Hak Asasi Manusia dimulai dengan lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) pada tahun 1215 di Inggris, yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Kemudian pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) yang isinya memuat tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara. Pada abad ke-20 Hak Asasi Manusia tidak sekadar pada persamaan hak, hak atas kebebasan dan hak pilih saja, tetapi juga meluas ke bidang Ekonomi (kesejahteraan) dan Sosial Budaya. Setelah PD II, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Sidang Majelis Umum PErserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, lahirlah “Universal Declaration of Human Rights” sebagai pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang memuat 30 pasal tentang hak-hak asasi manusia. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian dan Ciri Pokok Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana sejarah perkembangan HAM di Indonesia? 3. Bagaimana implementasi HAM dalam Pancasila? 4. Apa saja pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? 5. Bagaimana upaya Penegakan HAM di Indonesia? 1.3 Tujuan 1. Menambah pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia. 2. Mengetahui sejarah perkembangan HAM di Indonesia. 3. Mengetahui Implementasi HAM dalam Pancasila. 4. Mengetahui kendala yang ada dalam penegakan HAM di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian dan Ciri Pokok Hak Asasi Manusia 2.1.1 Pengertian HAM Menurut UUD Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hokum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. G.J Wolhoff mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun karena bila dicabut akan hilang kemanusiaannya. Jadi Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir dan harus dihormati keberadaanya, sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. HAM memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya : a. Haiki (ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk tuhan). b. Universal (berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras,suku,golongan,agama). c. Permanen dan tidak dapat dicabut. d. Tidak dapat dibagi.

Secara mendasar Hak Asasi Manusia itu antara lain adalah :

a. Hak untuk hidup b. Hak untuk merdeka c. Hak untuk bebas memilih agama/kepercayaan d. Hak untuk memiliki sesuatu Hak Asasi Manusia tidak dapat dituntuk pelaksanaannya secara mutlak, karena menuntuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia secara mutlak berarti melanggar Hak Asasi dari orang lain. 2.1.2 Ciri Pokok HAM Berdasarkan beberapa rumusan Hak Asasi Manusia diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok Hak Asasi Manusia, yaitu : 1. HAM tidak dapat diberikan, dibeli ataupun diwarisi, karena HAM adalah bagian dari manusia sejak manusia tersebut lahir ke dunia. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, maupun batasanbatasan lainnya. 3. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi ataupun melanggar hak orang lain. 2.2 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan Pancasila. Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Dalam perjalanan sejarah, Bangsa Indonesia sejak awal pergerakan kemerdekaan sudah menuntut dihormatinya Hak Asasi Manusia, hal tersebut ditandai dengan beberapa peristiwa sebagai berikut :

A. Periode Sebelum-Kemerdekaan (1908-1945) 1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 yang diawali dengan lahirnya beberapa pergerakan kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. 2. Lahirnya beberapa organisasi diantaranya : a. Budi Utomo (1908) yang memperjuangkan hak untuk berserikat dan menyatakan pendapat. b. Sarekat Islam (1911) yang memperjuangkan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. c. Indische

Partij

(1912)

yang

memperjuangkan

hak

untuk

mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. d. Penghimpunan Indonesia (1925) yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. e. Pendidikan Nasional Indonesia (1931) 3. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa Bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. 4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membuktikan bahwa Bangsa Indonesia ingin mendapatkan haknya untuk menjadi sebuah bangsa yang berdiri sendiri tanpa jajahan dan tanpa diatur oleh bangsa lain. B. Periode Setelah Kemerdekaan (1945-Sekarang) 1. Pemikiran HAM pada periode awal pascakemerdekaan(1945-1950) masih menekankan pada : a. Hak untuk merdeka. b. Hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik. c. Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

2. Pada masa pemerintahan parlementer(1950-1959) Indonesia menganut prinsip demokrasi liberal. Implementasi pemikiran HAM lebih memberikan ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi, seperti : a. Kemunculan partai politik dengan beragam ideology. b. Adanya kebebasan pers. c. Pemilu dengan sistem multipartai. d. Kendali parlemen dalam pemerintah. e. Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. 3. Pada masa demokrasi terpimpin(1959-1960) ketika kekuasaan terikat pada presiden, tidak terjadi pemikiran HAM karena pemerintah membatasi hak sipil dan hak plitik warga negara. 4. Pada tahun 1993, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, dibentuklah Komisi Nasional HAM sebagai salah satu lembaga penegakan HAM di Indonesia. 2.3 Implementasi HAM dalam Pancasila Pada dasarnya, HAM merupakan salah satu contoh penerapan dari Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua ini mengakui bahwa setiap manusia yang ada di bumi ini memiliki nilai-nilai yang sama antara satu dengan lainnya tanpa adanya perbedaan. Di Indonesia sendiri, peraturan pelaksanaan HAM berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi seseorang perlu dilindungi dengan pelaksanaan kewajibannya, sebab jika seseorang menggunakan hak asasinya secara mutlak, maka ia akan melanggar hak asasi orang lain. Metroprawiro (dalam Margono, dkk, 2002: 60) menyatakan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Keduanya saling

Formatted: Font color: Text 1

membutuhkan dan mempengaruhi. Keseimbangan tersebut harus dicapai sehingga dapat memeberi ketenangan dan keberhasilan setiap manusia. Pancasila sendiri ditetapkan sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia pada 18 Agustus 1945. Nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, menurut Hamid Attamimi (BP-7 Pusat, 1993:69) memiliki fungsi konstruktif dan regulatif. Fungsi konstruktif mengandung arti bahwa Pancasilalah yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupahan tata hukum yang benar. Pancasila di sini merupakan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan makna sebagai hukum. Pancasila juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Bila mengacu pada fungsi konstruktif dan regulatif, setiap proses perumusan perundang-undangan (termasuk didalamnya UU tentang HAM), para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai universal dan bahkan lokal yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya. Beberapa nilai tersebut terkandung dalam masing-masing sila dalam Pancasila, yaitu : A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini tercermin bahwa Warga Negara Indonesia bebas memeluk agama yang diyakininya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan undang-undang pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut sila ini, warga negara bebas memeluk agama/kepercayaan yang diyakininya, asal agama/kepercayaan tersebut sudah diakui oleh Negara Indonesia. B. Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab

Dalam sila kedua ini, terkandung nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati oleh siapapun, dan perlakuan yang adil terhadap sesamma manusia. Sila ini tercantum dalam pasal 28i yaitu : 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrastis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. C. Sila Persatuan Indonesia Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan bangsa yang berusaha mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersatu meskipun dalam berbagai perbedaan ras, agama, suku, etnis, maupun pandangan politik. Dari sila inilah muncul suatu pikiran bahwa kita harus senantiasa menghormati segala perbedaan yang ada.

D. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut prinsip Demokrasi, atau yang berarti Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat. Pada dasarnya asas yang dianut dalam sila keempat ini adalah mengutamakan partisipasi publik dalam sebagian besar hal, diantaranya adalah dengan melakukan pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin. E. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam sila ini, terkandung nilai Keadilan Sosial, antara lain berupa : 1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat meliputi seluruh rakyat Indonesia 2. Keadilan dalam kehidupan social terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, serta pertahanan keamanan. 3. Cita-cita masyarakat adil makmur material dan spiritual secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. 5. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Nilai keadilan harus menjadi dasar pembangunan HAM karena tanpa keadilan, HAM akan membuat manusia kehilangan jati dirinya dan membuat manusia bertindak sewenang-wenangnya. 2.4 Pelanggaran HAM yang Terjadi di Indonesia Dalam perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia, tentu tidak dapat lepas dari beberapa upaya pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah : 1. Peristiwa Trisakti 2. Tragedi Semanggi

3. Pembunuhan Munir 4. Pembunuhan Marsinah 5. Penculikan Aktivis

Pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan dengan menghilangkan nyawa seseorang.

Bahkan,

menghalangi

seseorang

untuk

mengeluarkan

pendapat/menyampaikan kritik juga termasuk dalam tindak pelanggaran HAM. 2.5 Upaya Penegakan HAM di Indonesia Guna menghadapi banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi, Pemerintahan Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mencegah pelanggaran HAM dan menegakkan HAM, diantaranya adalah : 1. Membuat undang-undang yang berkaitan tentang HAM Undang-undang

merupakan

pedoman

dalam

pelaksanaan

suatu

kebijakan/tindakan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah : a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak asasi yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 (merupakan UU yang menggantikan TAP MPR No. XVII/MPR/1998). d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. f. UUD 1945 Pasal 27-34 yang mengatur dan menjamin hak-hak warga negara. 2. Membentuk Pemerintah Komisi Nasional

Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, pemerintah membentuk beberapa Komisi Nasional untuk membantu pemerintah dalam menegakkan HAM. Komisi Nasional tersebut antara lain : a. Komisi Nasional Perempuan (Penegakan HAM khususnya hak asasi perempuan) b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Melindungi dan Menegakkan hak-hak yang dimiliki anak-anak di Indonesia) 3. Membentuk Pengadilan HAM Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM bagi setiap warga negara. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 4. Menegakkan HAM Melalui Proses Pendidikan Penegakan HAM juga dapat dilakukan melalui Pendidikan, bahkan dapat dilakukan sejak anak-anak Indonesia masih duduh di bangku Sekolah Dasar melalui mata pelajaran PPKn dan Agama. Harapannya peserta didik dapat melakukan

penegakan

HAM

secara

sederhana

misalnya

dengan

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke kehidupan sehari-hari.

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan  Hak Asasi Manusia adalah hak yang merupakan anugerah tuhan YME yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir ke dunia ini dan bersifat kodrati, universal, dan abadi.  HAM memiliki beberapa karakteristik, yaitu Hakiki, Universal, Permanen, dan tidak dapat dibagi.

 Setiap bentuk pemaksaan terhadap hak asasi orang lain maupun tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan orang lain adalah tindak pelanggaran HAM.  Upaya Penegakan HAM di Indonesia sudah dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka.  Undang-undang tentang HAM yang ada di Indonesia semuanya bersumber pada Pancasila.  Di Indonesia pernah terjadi berbagai macam tindak pelanggaran HAM.  Pemerintah menggunakan berbagai macam upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia. 3.2 Saran  Dikarenakan pada akhir-akhir ini masih banyak terjadi tindak pelanggaran HAM,

maka

pemerintah

sebaiknya

kembali

mengevaluasi

dan

meningkatkan kinerja lembaga penegakan HAM yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sebenarnya yang paling berpengaruh dalam penegakan HAM adalah kesadaran diri sendiri akan pentingnya menghormati hak-hak orang lain.  Rakyat Indonesia seharusnya menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari agar kehidupan berlangsung dengan damai dan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.  Pembelajaran mengenai menghormati Hak Asasi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga dengan hal-hal sederhana, tidak harus menunggu untuk diajari ketika berada di bangku sekolah.

DAFTAR PUSTAKA Suprayogi, dkk. 2018. Pendidikan Pancasila. Semarang:UNNES Press. Ni Ketut Sri Utari, dkk. 2016. Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia.Denpasar: Universitas Udayana. Triputra, Yuli Asmara. 2017. Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya. www.google.co.id/search?q= Hak Asasi Manusia dalam Pancasila www.google.co.id/search?q=Pelanggaran HAM di Indonesia