Makalah Pend. Kewarganegaraan Konstitusi & Rule Of Law

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TENTANG KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

Nama Kelompok 5 : 1. Yustinus Pan

2181000220007

2. Melani Babang Noti

2181000220022

3. Darmianus Voster Toho

2181000220039

4. Faisal Muhaidin

2181000220056

Dosen Pengampu : Heru Sofian, SH, M.Pd.

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU EKSATA DAN KEOLAHRAGAAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BUDI UTOMO Tahun Akademik 2018/2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga makalah yang berjudul “Konstitusi dan Rule of Law” ini dapat diselesaikan. Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan makalah ini selain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen pengajar, yaitu untuk memperluas pengetahuan para mahasiswa. Penulis menyadari keterbatasan dalam penulisan makalah ini. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Malang, 28 Maret 2019

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ....................................................................................1 1.2. Rumusan Masalah ...............................................................................1 1.3. Tujuan Penulisan .................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Istilah dan pengertian / definisi dari konstitusi ……………………. 3 2.2. Hakikat dan fungsi konstitusi……………………………………… 4 2.3. Klasifikasi, nilai – nilai, dan sifat – sifat serta tujuan yang ada dalam konstitusi…………………………………………………………… 5 2.4. Pentingnya suatu konstitusi dalam suatu Negara………………….. 7 2.5. Dinamika pelaksanaan konstitusi di Indonesia……………………. 8 2.6. Institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi……………………. 9 2.7. Pengertian rule of law………………………………………………….. 11 2.8. Latar belakang adanya rule of law……………………………………. 12 2.9. Fungsi dan prinsip – prinsip rule of law……………………………… 13 2.10. Dinamika pelaksanaan rule of law…………………………………... 15 BAB III PENUTUP 3.1. Simpulan ..........................................................................................16 3.2. Saran .................................................................................................16 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................18

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Munculnya demokrasi konstitusional di akhir abad ke-19 secara perlahan mulai mematahkan hegemoni kekuasaan absolut di Eropa secara keseluruhan, hingga menjalar ke Negara-negara lainnya di dunia. Konstitusi secara tegas menjamin juga Hak-hak Asasi Manusia dari warga Negara, serta pembagian kekuasaan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat untuk Negara-negara yang menganut konsep hukum Eropa Continental, dan Rule of Law untuk Negara-negara Anglo Saxon. Di Indonesia, prinsip-prinsip itu termaktub jelas dalam pasalpasal UUD 1945. Konstitusi merupakan hokum dasar negara yang berisi aturan dan ketentuan tentang hal – hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi segala praktik – praktik dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut. Gagasan ini memiliki fungsi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan. Selain itu, Negara yang berdasarkan konstitusi dan sering disebut sebagai Negara hukum juga haruslah menyesuaikan kebutuhan untuk merespom perkembangan relative kekuasaan umum dalam suatu kehidupan umat manusia, sehinga dalam praktiknya, konstitusi pastilah mengalami dinamika dalam penyesuain perkembangan zaman. Pengertian Negara hukum sebenarnya juga sangat sulit dipisahkan dengan istilah Rule of Law, dimana banyak hal yang saling berhubungan di sini. Negara hukum haruslah senantiasa menegakkan Rule of Law yang isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu Negara.

1.2. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan istilah dan pengertian / definisi dari konstitusi 2. Apa saja hakikat dan fungsi konstitusi ?

1

3. Bagaimana klasifikasi, nilai – nilai, dan sifat – sifat serta tujuan yang ada dalam konstitusi ? 4. Bagaimana pentingnya suatu konstitusi dalam suatu Negara ? 5. Bagaimana dinamika pelaksanaan konstitusi di Indonesia ? 6. Bagaimana institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi ? 7. Apa yang dimaksud dari pengertian rule of law ? 8. Apa yang melatar belakangi adanya rule of law ? 9. Apa saja fungsi dan prinsip – prinsip rule of law ? 10. Bagaimana dinamika pelaksanaan rule of law dapat terjadi ?

1.3. Tujuan 1. Untuk mengetahui istilah dan pengertian / definisi dari konstitusi. 2. Untuk mengetahui hakikat dan fungsi konstitusi. 3. Untuk mengetahui klasifikasi, nilai – nilai, dan sifat – sifat serta tujuan yang ada dalam konstitusi. 4. Untuk mengetahui pentingnya suatu konstitusi dalam suatu Negara. 5. Untuk mengetahui dinamika pelaksanaan konstitusi di Indonesia. 6. Untuk mengetahui institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi. 7. Untuk mengetahui pengertian rule of law. 8. Untuk mengetahui latar belakangi adanya rule of law. 9. Untuk mengetahui fungsi dan prinsip – prinsip rule of law. 10. Untuk mengetahui dinamika pelaksanaan rule of law dapat terjadi.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Istilah dan Pengertian / Definis dari Konstitusi Kata ”konstitusi” yang berarti pembentukan, berasal dari kata “constituer” (Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah “undang-undang dasar” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “grondwet”. “Grond” berarti dasar dan “wet” berarti undang-undang. Jadi Grondwet sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah “constitutie” yang artinya juga undang – undang dasar. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan – aturan pokok mengenai sendi – sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris constitution yang memiliki makna keseluruhan dari peraturan – peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara megikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksankan dalam masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam yaitu konstitusi tertulis yang disebut undang- undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yang biasa disebut konveksi. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. Dari pengertian di atas, konstitusi dapat disimpulkan sebagai : a. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa. b. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi tempolitik yang diterapkan. c. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

3

2.2. Hakikat dan Fungsi Konstitusi Menurut Bagir Manan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak –hak warga Negara maupun setiap penduduk pihak lain. Sedangkan menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan pembatasan kekuasaan.

Dalam paham konstitusi demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi: a. Anatomi kekuasaan tunduk pada hokum. b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. c. Peradilan yang bebas dan mandiri. d. Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshidiqie, guru besar hukum tatanegara UI diperinci sebagai berikut: a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ Negara. b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara. c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar

organ Negara dengan

warga Negara. d. Fungsi pemberiataun sumber legitimasi terhadap kekuasaaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara. e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. f. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang sosial dan ekonomi.

4

g. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform)

Carl J. Friedrich berpendapat, ”konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.”

Jadi, konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang wenang. Di dalam gagasan konstitusinalisme, konstitusi atau undang-undang tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan. Akan tetapi, dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen, dan yudikatif. 2.3. Klasifikasi, Nilai – Nilai, dan Sifat – Sifat Serta Tujuan yang Ada Dalam Konstitusi 2.3.1. Klasifikasi Konstitusi Menurut CF. Strong konstitusi terdiri atas dua bagian diantaranya adalah: 1) Konstitusitertulis adalah aturan- aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

5

2) Konstitusi tidak tertulis / konvensi adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

2.3.2. Nilai Konstitusi Nilai dalam konstitusi dibagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. 2) Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasalpasal tertentu tidak berlaku/tidsak seluruh pasal–pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. 3) Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

2.3.3. Sifat Konstitusi Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu: 1) Flexible / luwes apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. 2) Rigid / kaku apabila konstitusi / undang – undang dasar jika sulit untuk diubah.

Jadi bisa disimpulkan sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel dan juga rigid. Menurut James Bryce, konstitusi dikatakan fleksibel bila bercirikan: Elastis karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah dan memungkinkan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang serta konstitusi tersebut dinamis. Sisi negatif dari konstitusi yang fleksibel adalah membawa akibat kemerosotan

6

pada kewibaawaan konstitusi itu sendiri. Sedangkan dikatakan rigid bila ia sulit diubah.

2.3.4. Tujuan Konstitusi Konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tujuan – tujuan

adanya

konstitusi

tersebut,

secara

ringkas

dapat

diklasifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu: a. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. b. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. c. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang – wenang pemerintah dan menjamin hak – hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakekat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

2.4. Pentingnya Suatu Konstitusi Dalam Suatu Negara Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial (miring), karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dr. A. Hamid S. Attamimi menegaskan-seperti yang dikutip Thaib- bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi

7

batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan, sejalan dengan pendapat tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa hakekat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme

yaitu

pemabatasan

terhadap

kekuasaan

pemerintah disuatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain. Menurut William G. Andrews, dapat dirumuskan beberapa fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek, yaitu; a. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitualisme. b.

Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan.

c. Menjadi instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi maupun raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

2.5. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang sering disebut sebagai UUD 1945. UUD dirancang sejak 29 Mei 1945 smapai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. UUD atau konstitusi negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan pleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-undang Dasar 1945 atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu : a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang

8

tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan. b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. d. Periode 5 Juli 1959 – 1967 - sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Diantara hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen UUD 1945 antara lain : 1. Tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada yang diangkat). 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 3. Keberadaan DPA dihapus. 4. Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK. 5. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. 6. Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden. 7. Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia. 8. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidiikan minimal 20% dari APBN dan APBD dan lain lainnya.

2.6. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang – undangan yang ada di bawahnya adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang – undang. Dalam UUD 1945 pasal 20 sampai 22 A dijelaskan tentang kelembagaan serta mekanisme pembuatan konstitusi ataulebih tepatnya pembuatan dasar – dasar Negara. Berikut adalah bunyi pasal 20, 20 A, 21, 22, dan 22 A :

9

a. Pasal 20, Ayat : (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undag-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan

Rakyat

dan

Presiden

untuk

mendapat

persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, racangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujuibersama untuk menjadi Undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undag-undag tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

b. Pasal 20A, Ayat : (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang

10

c. Pasal 21, Ayat : (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak megajukan usul rancangan undang-udang. (2) Jika ranvangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Pesiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam masa peridangan Dewan perwakilan Rakyat masa itu.” d. Pasal 22, Ayat : (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undag-undang. (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut” e. Pasal 22A : “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemebntukan undang – undang diatur dengan Undang – Undang.”

Sedang tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain diluar kedua institusi diatas, baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa UUD, UU, PERPU dan PP, serta PERDA.

2.7. Pengertian Rule Of Law Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui

11

pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “Rule Of Law”. Menurut (Fried Man, 1959) Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of law dibedakan antara : 1. Pengertian formal (in the formal sence) yaitu organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya Negara. 2. Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk. Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law, tapi pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial.

2.8. Latar Belakang Tentang Rule of Law Rule of law adalah sebuah doktrin yang muncul di abad ke19, seiring kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya, dan mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law. Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Continental yang

12

biasa dikenal dengan Rechtstaat dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechtstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Konsep rechtstaat ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule Of Law yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law. Konsep Rechtstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara termasuk sistem hukum Indonesia. Secara jelas konstitusi negara Indonesia memuat apa yang dinamakan dengan Rechtstaat ini dalam rangkaian kata “Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (rechtstaat) dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945. Kedudukan argumentasi diatas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam kajian telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut Rule Of Law, pada pembahasan penulis menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan apa yang ingin dikemukakan.

2.9. Fungsi dan Prinsip Rule of Law 1. Fungsi Rule of Law Pelaksanaan Rule Of Law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, untuk itu negara tidak hnaya sebagai “penjaga malam” saja, melainkan harus ikut melaksankan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial. Berikut adalah fungsi dari Rule ofLaw adalah : a. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.

13

b. Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan tejnis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. c. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan

pendapat,

berserikat,

berorganisasi,

dan

berposisi.

2. Prinsip Rule of Law Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip – prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945) 1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3) 2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1) 3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1) 4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2) Prinsip – prinsip Rule of Law secara Materiil / Hakiki : a. Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law b. Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. c. Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa.

14

d. Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasansosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara. e. Rule of law merupakan suatu legalisme liberal.

2.10. Dinamika Pelaksanaan Rule of Law Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaa Rule of Law dapat terlihat sejak zaman yunani kuno Plato telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksankan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak asasi manusia, dimana hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia didunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak-hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun dunia agar lebih damai, dan terbebas dari penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun demikian sampai saat ini ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan diberbagai negara terhapus. Oleh karena itu, sampai detik ini PBB masihh berupaya untuk memperjuangkannya. Keberhasilan The enforcement of the rules of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Hal ini karena rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.

15

BAB III PENUTUP

3.1. Simpulan Dari pembahasan makalah diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok badan-badan pemerintah suatu negara yang secara garis besar bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan untuk menjamin hak-hak yang diperintah. Secara historis timbulnya konstitusi sebagai sesuatu jerangka kehidupan telah dan sejak zaman Yunani. Konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ketatanegaraan karena ia berfungsi sebagai pegangan dan pembari batas kekuasaan Negara.Perubahan konstitusi merupakan suatu keharusan dalam sistem ketatanegaraan dalam suatu Negara, konstitusi karena sebuah konstitusi haruslah sesuai dengan realitas kondisi bangsa dan negara yang sesuai dengan sifat konstitusi sendiri, yaitu fleksibel dan rigid. Rule of law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu orang – orang yang jujur, tidak memihak dan hanya memikirkan

keadilan

atau

semata-mata

mengabdikan

diri

untuk

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah.

3.2. Saran Saran dari kami sebagai penyusun makalah kepada para pembaca diharapkan bisa tetap menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta bisa memahami betapa pentingnya pancasila sebagai dasar negara dan mengambil hal-hal positif dari dampak globalisasi

16

dengan tetap berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar negara sehingga bisa membantu pembangunan dan perkembangan negara.

17

DAFTAR PUSTAKA Hartono, Sunaryati, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia Cetakan Pertama. Bandung : Bina Cipta Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Paradigma Nugroho, Arissetyanto, Dr., Ir., dkk. 2015. Etika Berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia. Jakarta : Kompas. Wahab, Abdul Azis dkk. 1993. Materi Pokok Pendidikan Pancasila. Jakarta: Universitas Terbuka DEPDIKBUD.

18