Makalah Kewarganegaraan Atin Lamalani.docx

MAKALAH KEWARGANEGARAAN Kata Pengantar Bismillahirrahmanirrahiim, Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, atas karunia-Nya lah kami akhirnya bisa menyelesaikan makalah ini. Makalah ini membahas tentang pentingnya nilainilai Pancasila dalam implementasi kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Betapa pentingnya mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Disamping karena Pancasila adalah ideologi bangsa kita, nilai-nilainya pun telah lama mendarah daging di tubuh semua rakyat Indonesia. Maka dari itu, melalui makalah ini, kami harap kita lebih bisa menghargai dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

1

MAKALAH KEWARGANEGARAAN JUDUL : FUNGSI DAN PERANAN KEWARGANEGARAAN BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, pendidikan Nasional Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai sutuan crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait Serta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara. Tanpa status kewarganegaraan seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah negara. Dan dalam makalah ini kami akan sedikit menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan, agar warga negara Indonesia paham dan mengerti apa itu kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di-era sekarang ini banyak warga negara yang tidak mengetahui dan memahami tentang kewarganegaraan. Warganegara: warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (supaya dibedakan dengan kewarganegaraan & pewarganegaraan) pasal l UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI) Warganegara Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 12

2 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah: a.Setiap orang yang berdasarkan peraturan per - undang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sblm UU ini berlaku sudah menjadi WNI b.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah & ibu WNI c.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA d.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI e.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI; tetap ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayah nya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tsb.

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang idiologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dlam menciptakan suasana damai. Sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. 1.2 Tujuan penulisan Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu untuk memberi pengetahuan dan wawasan agar kita dapat memahami dan mengetahui apa pengertian dari kewarganegaraan, serta memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3 1.3 Rumusan masalah Dalam tugas kelompok ini kami memiliki tiga rumusan masalah, yaitu : 1. apakah pengertian dari kewarganegaraan ? 2. apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan ? 3. apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah ? 4. Bagaimana Hakekat Kewarganegaraan dan Konsepsi Kewarganegaraan Indonesia ? 5. Apa saja Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia ? 6. Bagaimana Sifat-Sifat Kewarganegaraan Indonesia ? 7. Bagaimana Kedudukan dan Fungsi Kewarganegaraan Indonesia ? 8. Bagaimana Konsepsi Kewarganegaraan Indonesia ? 9. Apa saja yang Mempengaruhi Aspek Kewarganegaraan Pada Kehidupan Bernegara 10. Bagaimana Ancaman Bagi Negara Indonesia ? 1.4 Ruang lingkup

-Pendidikan Makalah tentang kewarganegaraan bisa dijadikan pembelajaran dalam pendidikan untuk menambah ilmu pengetahuan kita sebagai mahasiswa, karena makalah ini sangat penting dalam mengetahui status kewarganegaraan sorang warga. -Sosial Makalah yang kami buat ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk memberi pengetahuan tentang pentingnya sebuah kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara. 1.5 Teknik penulisan Metode yang digunakan pemakalah dalam penyusunan makalah ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi dan buku-buku dan internet sebagai landasan teoritis mengenai masalah yang akan diselesaikan. 4 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Kewargaranegaraan Dan Pewarganegaraan a. Kewarganegaraan Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Berdasarkan pada pasal berdasar UUD pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut: 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai      

berikut : Karena kelahiran. Karena pengangkatan. Karena dikabulkannya permohonan. Karena pewarganegaraan. Karena perkawinan. Karena turut ayah dan atau ibu

3. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.

5 Adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut : a. Akta kelahiran b. Surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing) c. Surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan atau pewarganegaraan. d. Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran menteri kehakiman...) karena pernyataan b. Pewarganegaraan Pewarganegaraan disini dibedakan menjadi dua, yakni : 1. Pewarganegaraan aktif : seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. 2. Pewarganegaraan pasif : seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi (menolak pewarganegaraan). 2.2 Asas dan Unsur Kewarganegaraan

a. Azaz kewarganegaraan Ada dua macam sisi azaz kewarganegaraan yaitu : 1. Dari sisi kelahiran : ius soli dan ius sanguinis - Ius soli : pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran - Ius sanguinis : berdasarkan darah atau keturunan 2. Dari sisi perkawinan : asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat serta paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukan suami-isteri 6 b. Unsur Kewarganegaraan Unsur yang menentukan kewarganegaraan :

1. Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis). 2. Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli). 2.3 Kewarganegaraan Republik Indonesia Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah 1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI 2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI 3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya 4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut 5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI 6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI 7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin 7 8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui 10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau

menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi ; 1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan 3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11). 8 2.4 Masalah Kewarganegaraan Masalah kewarganegaraan disini meliputi : - Apatride Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya : Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinus) maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali. - Bipatride Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contohnya : Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda dianggap sebagai warga negara B akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinus. Mengapa demikian? Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkan apatride dan bipatride.

Pengertian Ius Soli dan Ius Sanguinus 1. Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Contohnya : Anda dilahirkan di negara A maka Anda akan menjadi warga negara A walaupun orangtua Anda adalah warga negara B (dianut di negara Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain). 2. Ius Sanguinus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi. Contohnya : Anda dilahirkan di negara A, tetapi orangtua Anda warga negara B, maka Anda tetap menjadi warga negara B (dianut oleh RR Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. 9 2.5 Tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak pilih kasih. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu. Sikap WNI, WNA dan Pemerintah dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan.Khususnya di Indonesia bertitik tolak dari pendapat bahwa Tiap negara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa.Adapun tugas dan kewenangan warga negera dan pemerintah adalah sebagai berikut : a. Tugas dan kewajiban warga negara menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku; membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya; membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang daridalam maupun dari luar negeri; menyukseskan Pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara; mendahulukan kepentingan negara/umum dari pada kepentingan pribadi; melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara; kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional; hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda; hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan negara; hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan; hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu; hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum dan sebagainya.

10 b. Tugas dan kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial; mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara; memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman bangsa dan negara; menghormati dan melindungi hak asasi warga negara; menegakkan hukum/perundang-undangan dan keadilan sesuai denganketentuan yang berlaku, dan melaksanakan program pembangunan nasional; membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintahan negara. Sikap Pemimpin dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan: melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku; berani membela kebenaran dan keadilan; memperlakukan bawahan secara adil dan beradab; menerapkan prinsip among Tut Wuri Handayani; tidak semena-mena terhadap bawahan; menghormati hak dan kewajiban hak asasi warga negara; mampu memberikan perlindungan, bantuan dan pertolongan pada bawahan; memperlakukan warga negara sederajat atau sama kedudukannya di dalam hukum; menghargai hasil karya bawahan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan; mendahulukan melaksanakan tugas dan kewajiban sebelum menuntut haknya sebagai pemimpin; tidak membeda-bedakan, pilih kasih, dan menganakemaskan bawahan.

11

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan Setelah kita mempelajari makalah ini dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara.Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas.Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan,agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. 3.2 Kritik dan saran Akhirnya terselesaikannya makalah ini kami selaku pemakalah menyadari dalam penyusunan makalah ini yang membahas tentang kewarganegaraan masih jauh dari kesempurnaan baik dari tata cara penulisan dan bahasa yang dipergunakan maupun dari segi penyajian materinya. Untuk itu kritik dan saran dari pembimbing atau dosen yang terlibat dalam penyusunan makalah ini yang bersifat kousteuktif dan bersifat komulatif sangat kami harapkan supaya dalam penugasan makalah yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna.

12 BAB IV. DAFTAR PUSTAKA

4.1 DAFTAR PUSTAKAAECT. 1994. Instructional Technology: The Definition and Domains of The Field. Washington DC.Arikunto, Suharsimi. 2006. 4.2 Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.Merrill, Paul.1995. Computers in Ed ... PUSTAKAKawasan Teknologi Pembelajaran terbagi atas Pengambangan, desain, pemanfaatan ,manajemen, serta evaluasi.(Seels&Richey, 1994:1). Sedangkan pengembangan (development) terbagi atas teknologi cetak,teknologi audiovisual,teknologi berba ... buku,sedangkan bukuyang digunakan kurang jelas.

4.3 DAFTAR KEPUSTAKAAN Armawi, Armaeidi. 2006. Geostrategi Indonesia. Makalah Pelatihan Dosen Kewarganegaraan. ... Pustaka Pelajar. Kaelan. 2007.

13 DAFTAR ISI -

Kata Pengantar………………………………………………………………………1 Bab I Pendahuluan…………………………………………………………………..2 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI…………………………………………3 3 Rumusan masalah…………………………………………………………………4 Bab II Tinjauan Kepustakaan……………………………………………………….5 Adapun bukti menjadi warga Negara……………………………………………….6 Unsur Kewarganegaraan…………………………………………………………….7 anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia……………………………..8 Masalah Kewarganegaraan………………………………………………………….9 Tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah………………………………10

-

Tugas dan kewajiban pemerintah…………………………………………………...11 Bab III Penutup……………………………………………………………………..12 Bab IV Daftar Pustaka………………………………………………………………13

Nama : Rahayu Anggraini Npm : 15210547 Kelas : 2EA03

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dari segi etimologi kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah mempunyai, kekuasaan berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar akan sesuatu. Dan kewajiban adalah keharusan, atau sesuatu yang harus dilakukan. Warga negara yaitu penduduk suatu negara berdasarkan tempat tinggal, tempat kelahiran serta mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara itu. Menurut Tim Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, warga negara adalah rakyat yang menetap dalam suatu negara. Warga negara mempunyai kewajiban atas negaranya dan warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus di berikan dan di lindungi oleh negara. Sedangkan Prof. Dr. Notonegoro menjelaskan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak menjadi sesuatu yang mutlak untuk kita miliki, penggunaanya tergantung pada diri kita sendiri dan dalam penerimaannya tidak dapat diwakilkan. Dalam membentuk suatu negara terdapat syarat wajib yaitu, untuk membentuk suatu negara harus mempunyai wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Dan setiap wilayah negara terdapat warga negara dan orang asing, yang disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, akan tetapi setiap penduduk belum tentu warga negara, karena sebagian penduduk mungkin orang asing. Penduduk yang menetap di suatu wilayah negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

B. Asaa Kewarganegaraan 1. Asas ius-sanguinis dan asas ius-soli Asas ius-soli adalah asas berdasar daerah kelahiran, yang mana status kewarganegaran seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di suatu negara. Sedangkan asas iussanguinis adalah asas berdasar keturunan, jadi status kewaeganegaraan seseorang ditentukan dari keturunannya. 2. Bipatride dan apatride Bipatride atau berkewarganegaraan ganda, muncul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Contohnya, Ibnu dan Lastri adalah suami istri dari kewarganegaraan A yang menganut asas ius-sanguinis dan berdomisili di negara B yang menganut asas ius-soli. Mereka melahirkan anak yaitu Rafa, dia adalah warga negara A karena kewarganegaraan orang tuanya, dan juga warga negara B

karena dia lahir di negara B. Sehingga Rafa mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride. Sedangkan apatride atau tanpa kewarganegaraan, muncul apabila peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Contohnya, Burhan dan Fatma pasangan suami isteri dari negara C yang menganut asas iussoli dan berdomisili ke negara D yang menganut asas ius-sanguinis. Mereka melahirkan anak yaitu Rahmat, menurut peraturan kewarganegaraan orangtuanya dia tidak diakui karena dia tidak lahir di negara C, dan menurut peraturan kewarganegaraan tempat dia lahir dia juga tidak diakui karena dia bukanlah warga negara dari negara D, sehingga Rahmat tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatride. C. Penentuan sebagai Warga Negara Indonesia Di Indonesia sesuai pasal 2 UU No. 12 tahun 2006, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang telah disahkan dengan UU sebagai warga negara. Beberapa hal yang dimaksud warga negara Indonesia (WNI) pada pasal 3 adalah: a. Anak yang lahir dari perkawinan sah seorang ayah dan ibu WNI b. Anak yang lahir dari perkawinan sah seorang ayah WNI dan ibu WNA, dan sebaliknya. c. Anak yang lahir dari perkawinan sah seorang ibu WNI tapi ayahnya tidak mempunyai kewarganagaraan, atau hukum negara asal ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak. d. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayah meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. e. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dan ibunya WNI. f. Anak yang lahir di wilayah Negara RI dan ketika lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian berdasarkan pasal 5 UU No. 12 tahun 2006 anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA maka tetap diakui WNI. Hal ini berakhibt anak berkewarganegaraan ganda setelah usia 18 tahun atau sudah kawin maka anat tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Sehingga Indonesia menganut dua asas yaitu ius-soli dan ius-sanguinis, Indonesia mengakui adanya bipatride sampai belum usia 18, namun pada perinsipnya Indonesia tetap menganut asas satu kewarganegaraan. D. Peraturan mengenai Hak dan Kewajiban warga negara Hak dan kewajiban merupakan hal penting yang dimiliki warga negara, sehingga keberadaannya diatur dalam perundang-undangan. Mengenai hak dan kewjiban sebagai warga negara dalam UUD 1945 disebutkan dalam beberapa pasal, antara lain:

1. Pasal 27 ayat 1 “Hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan”. 2. Pasal 27 ayat 2 “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 3. Pasal 27 ayat 3 “Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. 4. Pasal 28 “Hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”. 5. Pasal 28J ayat 1 “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain”. 6. Pasal 28J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 7. Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. 8. Pasal 30 ayat 1 “Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. 9. Pasal 31 ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.  Contoh-contoh penerapan Hak dan Kewajiban sebagai warga negara  Setiap warga yang sakit berhak mendapat layanan kesehatan yang memadai. Dan telah diwujudkan melalui program askin, askes, jamsostek dan masih banyak lagi.  Setiap orang berhak menngikutsertakan dirinya dalam dunia politik, seperti mencalonkan sebagai Bupati, DPR ataupun Presiden, dan berhak untuk memilih pemimpinnya.  Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak negara.  Wajib mentaati perundang-undangan negara.  Misalnya seorang TNI maka dia wajib ikut perang dalam membela negara.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Negara merupakan alat dalam mengstur sebuah hubungan antar manusia dalam masyarakat yang ada di dalamnya. Terdapat syarat atau unsur penting dalam suatu negara yaitu warga negara (rakyat), wilayah dan pemerintahan. Semua warga negara baik warga asli maupun warga asing dalam suatu negara disebut penduduk. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya begitu juga negara mempunyai kewajiban atas warga negaranya. Dalam suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan dikenal adanya asas

kewarganegaraan yaitu ius-soli kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, iussanguinis kewarganegaraan berdasarkan keturunan,bipatride atau berkewarganegaraan ganda, dan apatride atau tidak berkewarganegaraan. Penentuan sebagai warga negara di Indonesia di atur dalam UU No. 12 tahun 2006, dan mengenai hak dan kewajiban warga negara di tulis dalam UUD 1945 yang beberapa diantaranya di tulis dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31.

DAFTAR PUSTAKA 1. Hridito, Ivo, dkk. 2010. “Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”. Surabaya: Unesa University Press. 2. Setyawan, Nuki. 2012. Hak dan Kewajiban Warga Negara. (Online), (http://makalahibd1.blogspot.com/2012/03/makalah-hak-dan-kewajiban-warganegara.html, diakses 20 Oktober 2012). 3. Syaharwati, Aningtyas. 2012. Hak dan Kewajiban Warga Negara. (Online), (http://aningtyasias.blogspot.com/2012/06/hak-dan-kewajiban-warganegara.html, diakses 20 Oktober 2012).