Makalah Ojk.docx

MAKALAH

“OTORITAS JASA KEUANGAN”

Disusun oleh : Fasilitator 10 

Mumayyis Bintang M.

(2014210222)



Nur Af’idatul Husna

(2017210810)



Mutmainnah

(2017210773)



Nur Aisyah

(2017210634)



Nadila Fanur

(2017710694)



Nur Arifa Octaviany

(2017310700)



Nahdya Maulidini

(2017310646)



Nur Halizah

(2017110790)



Naila Syafira Agustin

(2017310740)



Najmirania Khadijah

(2017210627)



Nanda Yanuardi Nur R. (2017210759)



Nency Evy Grezia



Nidia Ananda Febrianty (2017210183)



Nike Agustin Resina

(2017210626)



Nofi Nuri Sakinah

(2017310813)



Novi Aisyah

(2017710802)



Novi Rahmawati

(2017210781)



Novita

(2017110739)

(2017210712)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2017

2

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini kami membahas “Otoritas Jasa Keuangan”. Makalah ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dalam kegiatan Harmoni 2017 di STIE Perbanas Surabaya. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharap saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan untuk memperbaiki makalah ini. Demikian makalah ini kami buat semoga bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaikbaiknya. Terima kasih.

Surabaya, 29 Agustus 2017 Penyusun, Fasilitator 10

3

I.

Otoritas Jasa Keuangan

A. Visi Otoritas Jasa keuangan

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

B. Misi Otoritas Jasa Keuangan

Misi otoritas Jasa keuangan yaitu: 1.

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

2.

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

3.

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

C. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4

D. Tugas Otoritas Jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

E. Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang:

a. Menetapkan suatu kebijakan:

1.

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

2.

Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.

3.

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

4.

Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.

5.

Melakukan penunjukan pengelola statuter.

6.

Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

7.

Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

b.

Memberikan dan/atau mencabut:

1.

Izin usaha.

2.

Izin orang perseorangan. 5

3.

Efektifnya pernyataan pendaftaran.

4.

Surat tanda terdaftar.

5.

Persetujuan melakukan kegiatan usaha.

6.

Pengesahan.

7.

Persetujuan atau penetapan pembubaran.

8.

penetapan lain.

F. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: 1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. 2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. 3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

G.

Kode Etik a.

Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.

b.

Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik.

c.

Nilai Dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis

Organisasi

OJK

yakni Integritas,

Profesionalisme,

Transparansi,

Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan.

H.

Wewenang OJK Untuk melaksanakan tugas pengaturan di sektor Perbankan 6

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1.

Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

2.

Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1.

Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.

2.

Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

3.

Sistem informasi debitur.

4.

Pengujian kredit (credit testing)

5.

Standar akuntansi bank.

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

d.

1.

Manajemen risiko.

2.

Tata kelola bank.

3.

Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.

4.

Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

5.

Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1.

Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

2.

Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3.

Menetapkan peraturan dan keputusan OJK

4.

Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.

5.

Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

6.

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu. 7

7.

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

8.

Menetapkan

struktur

organisasi

dan

infrastruktur,

serta

mengelola,

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. 9.

Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

I.

Struktur Organisasi OJK terdiri atas

8

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan. Pedelegasian tugas, fungsi dan kewenangan Bapepam kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kekuasaan yang sangat besar dan unik yang dimiliki oleh Bapepam diserahkan kepada OJK. Bapepam tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mempunyai kekuasaan “kepolisian”, serta dapat bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaannya yang bersifat “quasi-judicial” Dalam hal melakukan pemerikasaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran UUPM, kekuasaan OJK merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pendelegasian kekuasaan Bapepam kepada OJK juga diperluas yaitu mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah untuk mengenakan denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan pendaftaran. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), OJK mempunyai kewenangan seperti layaknya Polisi dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai penyidik, OJK dapat dibantu oleh aparat penegak hukum lainnya, juga dapat melalukan perintah penangkapan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pendahulunya yaitu Bapepam.

9