Makalah

OLEH : Kms. Muhammad Amin MAHASISWA STIH SERASAN MUARA ENIM

1

BAB I PENDAHULUAN

A

Latar belakang. Pembangunan Nasional sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya berdampak positif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencerdasarkan kehidupan bangsa, tapi disisi lain tidak dapat dihindari muncul kerawanan sosial sebagai akibat pengaruh lingkungan strategis, semula kita mengenal adanya Bidan sebagai pembantu bersalinan atau melahirkan apalagi pada zaman yang semakin maju dan modern ini sudah banyak sekolah-sekolah khusus Kebinan baik sekolah dari Pemerintah sendiri maupun sekolah dari pihak swasta, sudah banyak kita temui Bidan dipedesaan apalagi sekarang pemerintah menggalakkan Bidan Desa pada desa terpencil. Bidan yang hanya lulusan sekolah Kebidanan sekarang sudah terjun kelapangan dan ditempatkan di Desa-desa, tetapi jika ditinjau dari dari Praktek para Bidan memang sudah dibekali Ilmu namun jika kita tinjau dari sisi Hukum Bidan-Bidan masih perlu di isi dengan Ilmu dibidang Hukum. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

2

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan : Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis; 2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat; 3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; 4. Sarana

kesehatan

adalah

tempat

yang

digunakan

untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan; 5. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik; 6

Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang ditanamkan ke dalam jaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan

3

kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan atau kosmetika; 7. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; 8. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air. 9. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 10. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, seediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. 11. Alat kesehatan adalah nstrument, apparatus, mesin, impian, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit sertamemulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 12. Zat Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergan –tungan psikis. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk

pengendalian

mutu

4

sediaan

farmasi,

pengamanan

pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. 14. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.. Jaminan pemeliharaan

kesehatan

masyarakat

adalah

suatu

cara

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya. Masalah Tanggung jawab Bidan terhadap Pasien ini sudah terpenuhi unsur-unsur pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada pasal 351.

Pasal 14 Kesehatan isteri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan. Pasal 15

(1). Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. (2). Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan :

5

a. berdasarkan

indikasi

medis

yang

mengharuskan

diambilnya tindakan tersebut b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. d. pada sarana kesehatan tertentu. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berkenaan dengan uraian dalam latar belakang tersebut penulis berminat melakukan bahasan dalam bentuk Makalah yang berjudul : TANGGUNG JAWAB BIDAN TERHADAP PASIEN DI DESA SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM. B.

Permasalahan. Yang menjadi permasalahan dalam Makalah ini adalah :

1.

Bagaimana tanggung Jawaban Bidan terhadap Pasien ?

2.

Bagaimana tanggung Jawaban Hukum Terhadap Bidan Praktek ?

1)

DR. Andi Hamzah, S.H. Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Maret 2006

Halaman 137.

6

C.

Ruang Lingkup dan Tujuan Makalah Ruang lingkup Makalah ini terutama dititik beratkan pada pasal 353, 354, 355 KUHP yang dapat dikenakan kepada pelaku Penganiayaan siswa (pelajar), sehingga kalau dilihat dari segi hokum dapat dikata gorikan sebagai suatu tindak pidana, sehingga para pelaku dapat dikenakan sanksi hukumannya. Tujuan mengantisifasi

Makalah

adalah

untuk

terjadinya

penganiayaan

mencari siswa

keselarasan

(Pelajar),

agar

guna dapat

menentukan sanksi hukumannya menjadi lebih tepat dan efisien sekaligus juga untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Serasan Muara Enim. Hasil Makalah ini diharapkan bermanfaat sebagai Tambahan imformasi bagi Ilmu Pengetahuan, khususnya dunia pendidikan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN SISWA (PELAJAR) OLEH GURU

A. Pengertian Siswa (Pelajar)

7

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa siswa adalah Murid (pada sekolah lanjutan), misalnya perkumpulan sekolah teknik

2) .

Menurut Prof. Dr. Zakiah Darajat menyatakan bahwa : “ Anak didik pada sekolah lanjutan telah berada pada umur remaja yang sedang mengalami goncangan jiwa, karena pertumbuhan yang cepat terjadi pada segala segi dirinya baik pertumbuhan jasmani, kecerdasan pikiran dan tingkah laku ” 3)

B. Penganiayaan Menurut Moch. Lukman Fatahillah Rais, Penganiayaan siswa (pelajar) adalah : “ Suatu perbuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa. Perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan hukuman bagi mereka yang melanggar undangundang ” 4) 2)

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit P.N Balai Pustaka, 1985, halaman. 223. 813 3) Zakaria Daradjat, Pendidikan Agama dalam Membina Mental, Penerbit PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan ke IV, Tahun 1982, halaman. 126. 4) Moch. Lukman Fatahilah Rais, Tindakan Pidana Penganiayaan Siswa, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan ke I, Tahun 1997, halaman. 30. C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pembagian yaitu Hukum Pidana memberikan penjelasan tentang peraturan umum, sedangkan Buku kedua mengenai pelanggaran (Oventredigen) pada dasarnya pembagian tentang kejahatan dan pelanggaran dalam buku kedua dan ketiga itu hanya didasarkan pada hal-hal yang menunjukan praktiknya

8

saja atau untuk mempermudah pengertian antara tindak kejahatan danpelangaran didalam hukuman pidana. Dalam hukum pidana masalah kejahatan sebagai syarat yang paling utama adalah adanya unsure kesalahan (Schuld), hal ini karena pada kejahatan terdapat unsure kesengajaan dan kealpaan (Culpa) dan untuk itu unsure kesalahan haruslah dapat dibuktikan, disini kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasadihadapi oleh setiap masyarakat usaha kita untuk menghapuskan kejahatan adalah tidak mungkin, tetapi kejahatan itu hanya dapat dikurangi intensitasnya. Untuk lebih jelasnya, maka diuraikan pasal-pasal KUHP yang membuat ketentuan penganiayaan sebagai berikut : 1. Pasal 351 1.1

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda palin banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1.2

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

1.3

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1.4

Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

1.5

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dalam ayat ini terlihat bahwa ayat satu (1) yaitu penganiayaan dapat

dikenakan sanksi hukuman 2 (Dua) tahun 8 (delapan) bulan kerungan penjara dan ayat 3 (tiga) pelaku dapat dikenakan kurungan penjara selama 7 (tujuh) tahun, jika dalam perbuatannya untuk mengakibatkan seorang meninggal dunia.

9

2. Pasal 352 2.1 Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. 2.2 Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Kalau dilihat pada pasal ini sanksi pidana dilakukannya tidak menimbulkannpenyakit atau halangan pekerjaan dan lain-lainnya sehingga diancam hukumanya yaitu 3 (tiga) bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah.

3. Pasal 353 3.1 Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. 3.2 Jika perbuatan membuat luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. 3.3 Jika perbuatan mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Jika kita lihat dalam pasal ini penerapan sanksi lebih berat lagi jika suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat dapat dipidana 7 (tujuh) tahun dan lebih berat lagi jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, dengan ancaman pidana kerungan selama 9 (sembilan) tahun.

4. Pasal 354

10

4.1 Barang siapa melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat denga pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. 4.2 Jika perbuatan mengakibatkan matinya yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jika kita lihat dalam pasal ini, karena melakukan penganiayaan besar dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan kalu sampai mengakibatkan matinya yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

5. Pasal 355 5.1 Penganiayaan yang berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun. 5.2 Jika perbuatan mengakibatkan kematian yang yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 5) Kalau kita lihat dan dikaji lebih dalam lagi, maka suatu perbuatan yang dierncanakan lebih dahulu sehingga mengakibatkan kematian pada seseorang, dikenakan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun. 5)

Ibid Halaman 138. Dengan melihat beberapa pasal yang disebutkan diatas, maka sangat

berat bagi seseorang (guru) atau yang melakukan penganiayaan sampai terkena sanksi hukuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan trauma bagi mereka dan sangat mempengaruhi jiwa perkembangan dan masa depannya. Kalau kita perhatikan yang dimaksud pasal-pasal tersebut adalah masuk dalam kejahatan terhadap Badan dan nyawa orang, yaitu

11

penganiayaan,

tetapi

didalam

pasal

tersebut

Undang-Undang

tidak

merumuskan apa yang dimaksud penganiayaan. Menurut

Yurisprudensi

pengadilan

yang

dimaksud

dengan

penganiayaan yaitu : a. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderita) b. Menyebabkan rasa sakit. c. Menyebabkan luka. Sedangkan menurut pasal 351 ayat 4 KUHP yang disamakan penganiayaan yaitu : sengaja merusak kesehatan orang 6) Sedangkan

menurut

Undang-Undang

Huku

Pidana

KUHP

penganiayaan dibagi 5 (lima) bagian yaitu : a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) c. Penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP) d. Penganiayaan berat (Pasal 354) e. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP)

6)

Ibid Halaman 137. BAB III TANGGUNG JAWAB BIDAN TERHADAP PASIEN BERSALIN YANG ANAKNYA MENINGGAL AKIBAT KELALAIAN BIDAN DESA DI DESA SUNGAI ROTAN KABUPATEN MUARA ENIM

A Bagaimana tanggung Jawaban Bidan terhadap Pasien ?

12

(1).

Pasal 55 Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

(2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 55 Ayat (1) Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan ata kelalaian tenaga kesehatan itu mingkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanent Yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagaian organ tubuh, sedangkan kerugian nonfisik berkaitan dengan martabat seseorang.

B Bagaimana tanggung Jawaban Hukum Terhadap Bidan Praktek ? Hukum pidana adalah hukum publik (Publiekrecht), hal ini berarti bahwa hukum

pidana mengatur hubungan individu-individu dalam

masyarakat atau dengan Negara, disini pelaksanaan hukum pidana didasarkan semata-mata untuk kepentingan umum pada buku kedua KUHP yang berjudul tentang kejahatan, demikian syarat yang paling utama didalam kejahatan adalah dengan adanya unsur kesalahan (Schuld), hal ini dikarenakan bahwa didalam kejahatan terdapat unsur kejahatan terhdap unsur kesengajaan dan unsur kealpaan oleh karena itu unsur kesalahan haruslah dapat dibuktikan. Terhadap kejahatan atau pelangaran yang dilakukan oleh siswa, hukuman pidana telah mengatur sedemikian rupa, sehingga didalam peraturan pelaksanaanya dituntut kejelian seorang hakim didalam menentukan hukumannya ini tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada dimana berdasarkan batasan umur terhadap seorang yang dihukum sampai batas 16 tahun, sampai sebatas usia tersebut seorang anak telah melakukan suatu

13

kejahatan atau pelanggaran maka dapatlah seprang hakim menentukannya ke dalam tiga kemungkinan sebagai pendidikannya yaitu : 1.

Menyerahkan atau mengembalikan sianak yang telah melakukan kejahatan tersebut kepada orang tuanya dengan tidak dijatuhi hukuman apapun, atau kepada orang lain yang dianggap mampu untuk itu.

2.

Menyerahkan kepada Negara, atau pada lembega-lembaga sosial yang ada atau yang telah ditunjuk untuk itu.

3.

Menjatuhi hukaman kepadanya. Namun demikian, sebelum seorang hakim memutuskan hukuman apa

yang sebaiknya dijatuhkan kepada seorang anak atau siswa yang telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, perlu dipertimbangkan pula halhal sebagai berikut : 1.

Sifat kejahatan yang dilakukannya.

2.

Perkembangan jiwa anak

3.

Tempat dimana ia akan menjalani hukuman.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan

uraian-uraian

pada

bab-bab

terdahulu

terutama

yang

bersangkutan dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan saransaran sebagai berikut : A. Kesimpulan. 1.

Faktor penyebab penganiayaan siswa (pelajar) oleh guru adalah

14

a.

Tidak mematuhi peraturan disekolah dan tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh guru misalnya membuat pekerjaan rumah (PR)

b.

Tidak masuk pada jam pelajaran tanpa ada surat keterangdan tidak memakai atribut sekolah dan baju seragam olah raga.

c.

Berkelahi Sesama siswa

d.

Masalah dirumah Terbawa disekolah dalam hal ini adalah seorang guru.

2. Tanggung jawab dilakuan

pidana terhadap penganiayaan siswa (pelajar)

oleh guru SMU Negeri 3 Muara Enim, yang usianya

dibawah 17 tahun pada umumnya dikenakan pasal 45 KUHP : a.

Menyerahkan

atau

mengembalikan

sianak

yang

telah

melakukan kejahatan tersebut kepada orang tuanya dengan tidak dijatuhi hukuman apapun, atau kepada orang lain yang dianggap mampu untuk itu. b.

Menyerahkan kepada Negara, atau pada lembega-lembaga sosial yang ada atau yang telah ditunjuk untuk itu.

c.

Menjatuhi hukaman kepadanya.

3.

Saran-saran 1. Diperlukan penghayatan dan pedoman lebih mendalam bagi guru dan siswa tentang agama yang dianut. 2. Peraturan yang jelas diatas harus disosialisasikan kepada mereka yang terkena dan melaksanakan peraturan tersebut. 3. Pemerintah hendaknya memberikan pengarahan tentang hokum yang berkaitan dengan dengan kejahatan dan penganiayaan.

15

DAFTAR PUSTAKA

16

DR. Andi Hamzah, S.H. Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Maret 2006 Moch. Lukman Fatahilah Rais, Tindakan Pidana Penganiayaan Siswa, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1997 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit P.N Balai Pustaka, 1985 Zakaria Daradjat, Pendidikan Agama dalam Membina Mental, Penerbit PT. Bulan Bintang, Jakarta Tahun 1982

17