Makalah Negara Liberal.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh realitas politik domestik Indonesia. Di lain sisi situasi politik domestik Indonesia juga tidak dapat terlepas dari konstelasi politik global. Politik luar negeri indonesia bebas aktif pada era demokrasi liberal tentulah menjadi situasi politik yang menarik untuk dicermati. Pada masa era itu dimana Indonesia masih berupa bayi yang baru terlahir setelah sekian lama dikandung dalam situasi kolonialisme (penjajahan), harus menentukan sikap politik luar negerinya. Dalam situasi ini tuntutan terhadap sebuah Negara yang baru merdeka seperti Indonesia untuk menentukan sikap dan posisinya dalam kancah politik Global. Sistem pemerintahan di Indonesia yang saat itu dapat kita katakan sebagai masa percobaan demokrasi, yang mana semenjak revolusi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, di tandai dengan polarisasi maupun fragmentasi politik di Indonesia yang di tandai dengan menjamurnya partai politik saat itu yang di bentuk oleh elit politik sebagai sarana pengejahwantahan kepantingan politik masing-masing. Bukti yang cukup kuat untk menegaskan situasi ini adalah situasi politik domestik yang tidak stabil dan sering bergantinya pimpinan pemerintah dalam hal ini perdana menteri beserta kabinetnya yang setiap masa kepemimpinannya selalu mengutamakan kepentingan atas ideologi maupun partainya. Silih bergantinya kabinet ternyata berdampak pada pola kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif pun tetap bertendensi sesuai kepentingan pemimpin pemerintahan saat itu. Hal ini dapat dilihat pada kedekatan cabinet tertentu dengan salah satu blok baik itu barat maupun timur. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Judul tersebut diangkat untuk lebih memahami pengertian politik luar negeri, memahami sejarah politik luar negeri di Indonesia mulai dari awal sejarah merdeka sampai dengan sekarang, dan lebih memahami alasan Indonesia mengambil politik luar negeri bebas aktif,. Dengan demikian

1

diharapkan pembaca bisa lebih memahami tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Apa yang dimaksud dengan Politik Luar Negeri ? 2. Mengapa Indonesia mengambil Politik Luar Negeri Bebas Aktif ? 3. Negara-negara mana saja yang menganut paham liberalisme ?

1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui Pengertian Politik Luar Negeri. 2. Untuk mengetahui mengapa Indonesia mengambil Politik Luar Negeri Bebas Aktif. 3. Untuk mengetahui Negara-negara yang menganut paham liberalisme.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Politik Luar Negeri Secara sederhana politik luar negeri diartikan sebagai skema atau pola dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negera tertentu berhadapan dengan Negara lain atau sekelompok Negara lain. Politik luar negeri merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas (kemampuan). Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, berikut definisi atau pengertian dari politik luar negeri: 1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. 2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk kepentingan nasional. 3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan. Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.

3

2.1.1 Politik Luar Negeri Bebas Aktif Politik Luar Negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur pokok. Pertama, "bebas" biasanya diartikan tidak terlibat dalam aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan-kekuatan luar yang merupakan ciri Perang Dingin. Dalam arti lebih luas Politik Luar Negeri yang bebas menunjukkan tingkat nasionalisme yang tinggi, yang menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Kedua, kata "aktif" menunjukkan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia tidaklah pasif dan hanya mengambil sikap netral dalam menghadapi permasalahan-permasalahan international. Muqadimah UUD 45 secara jelas menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia. Dalam bulan september 1948 sebagai wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan,bung Hatta memberi keterangan kepada Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan dan politik Negara Republik Indonesia dewasa itu. RI menghadapi berbagai kesulitan yang tidak sedikit. Sejak keterangan bung Hatta itu politik luar negeri Republik Indonesia di sebut ‘politik bebas aktif’. Bebas, artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga, Aktif, artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan seluruh bangsa. Tampak jelas bahwa ide dasar politik luar negeri bebas aktif, Sudah merupakan suatu konsensus nasional bahwa dasar politik luar negeri kita adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN dengan tujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan watak dan sifatnya adalah anti kolonialisme. Secara eksplisit, istilah politik luar negeri bebas aktif tersebut tidak terdapat dalam UUD ataupun peraturan-peraturan lainnya. Namun istilah ini mulai banyak dipergunakan oleh para politisi dan negarawan kita semasa memuncaknya perang Korea (1950 – 1953). Kabinet RI ke-12 di bawah Perdana Menteri Dr. Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) yang untuk pertama kalinya mencantumkan istilah ini dalam Program Kabinet yang antara lain menyatakan, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif menuju perdamaian“.

4

Isitilah ini dipertegas lagi oleh Presiden Soekarno pada HUT RI tgl. 17 Agustus 1952 bahwa „politik bebas dan aktif menuju perdamaian dunia“. Sejak itulah, istilah politik luar negeri bebas dan aktif merupakan suatu istilah melekat dan istilah pelengkap pada watak dan sifat haluan politik luar negeri yang berjiwa anti kolonialisme dan pro-perdamaian dan tidak mengikatkan diri kepada salah satu blok kekuatan militer serta dapat bekerjasama atas dasar hidup berdampingan secara damai. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif ini bukan merupakan suatu dogma yang mati, melainkan hanya sebagai suatu pedoman dalam bertindak di antara kedua kekuatan blok dunia pada saat itu yaitu Amerika Serikat dan sekutunya vs Uni Soviet dan sekutunya, demi kepentingan nasional dan perdamaian internasional. Dalam suasana perang dingin yang tidak menentu, Gerakan Non Blok tahun 1961 muncul sebagai suatu gerakan moral dari negaranegara dunia ketiga yang berupaya untuk menjembati perang dingin dua kekuatan raksasa tersebut guna mencegah jangan sampai terjadi konfrontnasi terbuka apalagi perang nuklir yang dapat memusnahkan peradaban manusia. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu sebenarnya dapat bersifat kenyal artinya dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat itu walaupun prinsipnya tetap tetapi nuansanya dapat berubah. Pedoman pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dewasa ini adalah Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang antara lain menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional dengan menitikberatkan pada solidaritas antara negara berkembang, mendukung kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disyahkannya Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999 maka Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

5

2.1.2 Tujuan Politik Luar Negeri Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial…” Menurut Drs. Moh. Hatta, mengatakan, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut: a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan Negara b. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri c. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.

2.1.3 Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia menjalankan prinsip-prinsip berikut: a. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia; b. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia. c. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional.

6

d. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.

2.2 Negara Liberalisme Dalam kesempatan ini, penulis akan mengajak pembaca untuk berfokus membahas salah satu ideologi yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia ini. Apa ideologi yang dimaksud? Ideologi tersebut ialah ideologi liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu liber yang artinya ‘merdeka’ atau ‘bebas’. Pada awalnya istilah ini merujuk pada manusia merdeka yang terbebas dari perbudakan. Magna Charta atau piagam agung dari ideologi liberalisme pertama kali dikeluarkan oleh negara Prancis. Istilah liberalisme dikuatkan dengan adanya moto revolusi Prancis yaitu liberte, egaliter, dan fraternite. Negara kita menggunakan ideologi Pancasila yang memang berdasar pada sejarah dan akar budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. nilai-nilai dasar Pancasila yang telah dirumuskan sejak dahulu kala tersebut memang terbukti sebagai ideologi yang paling sesuai dengan kondisi bangsa ini. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara yang jelaskan di bawah ini memilih untuk menggunakan liberalisme sebagai ideologinya: 1. Amerika Serikat Jika berbicara mengenai liberalisme, pasti negara pertama yang akan terpikirkan oleh kita adalah negara Amerika Serikat. Negara ini memang terkenal degan kebebasannya yang luar biasa dijunjung tinggi. dengan adanya kebebasan ini, negara Amerika Serikat memang terlihat maju dan dikenal sebagai salah satu negara adidaya atau superpower. Pemberlakuan liberalisme di negeri ini dapat dikatakan sebagai pemberlakuan liberalisme yang paling murni. Artian dari paling murni sendiri yaitu kebebasan individu benar-benar terjamin. 2. Australia Salah satu negara yang berada di bagian selatan bumi ini merupakan negara yang menganut ideologi liberalisme di dunia. Penerapan ideologi liberalisme di negara ini hampir sama dengan di negara Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan ideologi politik ini merupakan warisan dari para pendatang asal

7

benua Eropa. Adanya liberalisme dapat terlihat dari pola kehidupan sehari-hari penduduk negara ini. Mereka merupakan masyarakat yang bebas namun tetap berada dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintahan di negara ini juga menerapkan aspek kebebasan yang baik. 3. Jerman Negara yang menganut ideologi liberalisme di dunia yang selanjutnya yaitu negara Jerman. Keberadaan dari ideologi liberalisme di negara ini semakin diperkuat dengan adanya Partai Demokrat Liberal yang banyak mendominasi kursi parlemen Jerman. Penggunaan liberalisme sebagai ideologi di negara Jerman mulai terjadi setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Adapun sistem pemerintahan parlementer yang merupakan tonggak dalam perkembangan ideologi liberalisme mulai resmi digunakan pada tahun 1990. Negara Jerman terdiri dari 16 negara bagian yang setiap negara bagian tersebut memiliki parlemen, konstitusi, dan pemerintah sendiri. Di sisi lain, kekuasaan negara yang tertinggi ada pada federasi. Di samping Bundestag (parlemen), anggota majelis federal diutus oleh negara bagian untuk ikut serta dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat federal. Prinsip ini agak mirip dengan fungsi DPRD. 4. Inggris Negara yang saat ini sedang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II ini merupakan salah satu negara yang menganut paham liberalisme dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Pada awalnya, negara ini menggunakan sistem monarki absolut, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan Raja yang menjabat dan tidak terdapat adanya batasan terhadap kekuasaan raja tersebut. Penggunaan sistem tersebut tentu menyebabkan rakyat hidup menderita (terutama jika raja bersikap tirani). Maka dari itu, pada tahun 1215, muncullah Magna Charta yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam negara tersebut. setelah itu, terbentuk suatu parlemen (badan pembuat hukum) yang memiliki tugas untuk membatasi kekuasaan raja dengan menyatakan bahwa konstitusi memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan raja. Liberalisme yang diselenggarakan oleh negara ini juga memiliki beberapa ciri khusus seperti digunakannya konstitusi tidak tertulis, menggunakan sistem negara kesatuan,

8

parlemennya terdiri dari dua kamar (bicameral), tidak memiliki lembaga yudikatif yang sejajar, dan lain sebagainya. 5. Perancis Negara yang menganut ideologi liberalisme yang selanjutnya yaitu negara Perancis. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, pahami ini lahir bersamaan dengan lahirnya revolusi Perancis. Dalam magna charta revolusi tersebut, terdapat sebuah istilah liberte atau kebebasan. Munculnya paham ini tidak terlepas dari peran masyarakat yang sangat merasakan kepincangan dalam penyelenggaraan negara. Kepincangan yang dimaksud ialah terpisahnya masyarakat menjadi tiga golongan. Golongan pertama dan kedua (yaitu bangsawan dan orang kaya) memiliki banyak hak namun hanya memiliki sedikit kewajiban. Sebaliknya, golongan ketiga (rakyat biasa) memiliki begitu banyak kewajiban dengan hanya sedikit hak. Bisa ditebak bahwa Oleh sebab inilah, terjadi pemberontakan oleh rakyat yang dicetuskan oleh Montesquieu, JJ. Rousseau, dan Voltaire. Di bawah pimpinan dari Napoleon Bonaparte, ideologi liberalisme mulai tersebar di seluruh penjuru benua Eropa dan hingga kini eksistensinya senantiasa terjaga. 6. Jepang Negara yang menganut ideologi liberalisme yang terakhir kita bahas dalam kesempatan ini ialah negara Jepang. Hampir sama dengan praktek liberalisme di dunia barat, pelaksanaan liberalisme di Jepang juga terlihat dari digunakannya sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer yang digunakan pun meniru apa yang digunakannya oleh negara Inggris, yaitu sistem dua kamar. Perwujudan dari liberalisme di Jepang pun semakin diperkuat dengan adanya partai demokrasi liberal yang telah menguasai parlemen di Jepang sejak tahun 1955 hingga saat ini. Jika di Jerman nama parlemen disebut dengan Bunderstag, maka di Jepang parlemen dikenal dengan sebutan kokkai. Kokkai terbagi menjadi dua, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Kedua majelis tersebut dipilih secara langsung dalam pemilu dengan sistem paralel. Berdasarkan konstitusi Jepang. Kokkai merupakan lembaga kekuasaan tertinggi dan satu-satunya yang berkuasa untuk membuat peraturan perundang-undangan. Uraian yang telah disampaikan di atas merupakan penjelasan secara lengkap mengenai materi negara yang menganut ideologi liberalisme di dunia yang dapat penulis sampaikan kepada

9

pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik apa itu ideologi liberalisme dan negara yang mana saja yang menganut ideologi tersebut. Perlu kita pahami bersama bahwa setiap ideologi yang ada di dunia ini tidak akan pernah lepas dari lika liku kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah pembaca dalam menjalani hidup

10

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (19841988),politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

11

DAFTAR PUSTAKA

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/13/078613808/Empat-Rapor-MerahKebijakan-Luar-Negeri-SBY/1/0 http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/06_20Wirtschaft/0Wirtschaft.html http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-dan-rusia-sepakat-tingkatkankerjasama-ekonomi/1858852.html http://www.ekon.go.id/berita/view/imt-gt-harus-lebih-baik-less.967.html#.VFhhjjSzi8 http://www.academia.edu/3725620/Politiki_Luar_Negeri_Indonesia_terhadap_AS EAN http://www.demokrat.or.id/2014/10/presiden-sby-bawa-indonesia-diakui-dunia/ Artikel kompas “Potret Politik Luar Negeri Kita. Sebuah tulisan dari Muhammad Takdir (kredit penuh atas lembaran artikel untuk Pak Suhanto)

12