Strategi, Permasalahan Solusi Pelaksanaan Konstruksi Db.pdf

STRATEGI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI DESIGN AND BUILD

Mataram, Agustus 2016

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT KONTRAK

Peraturan PerundangUndangan Terkait Kontrak

UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999 PP NO 29 TAHUN 2000 JO PP NO 59 TAHUN 2010 PERPRES NO 54 TAHUN 2010 JO PERPRES NO 4 TAHUN 2015 PERMEN PU NO 19 TAHUN 2015

2

1. UU No. 18/1999 Pasal 16 ayat (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi

Penjelasan ayat (3)

 Penggabungan ketiga fungsi tersebut dikenal antara lain dalam model penggabungan perencana, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement, and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build) dengan tetap menjamin terwujudnya efisiensi.  Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada umumnya bersifat kompleks, memerlukan teknologi canggih serta berisiko besar seperti: pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir.  Dalam pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan tersebut di atas, tetap diwajibkan mengikuti ketentuan pengikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

2. PP No. 29/2000 Pasal 13

(1) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi (DB) dilakukan mengikuti tata cara pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas. (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi adalah pekerjaan yang: a. Bersifat kompleks; b. Memerlukan teknologi tinggi; c. Mempunyai risiko tinggi; d. Memiliki biaya besar (3) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat: a. Diumumkan secara luas memlaui media elektronik dan/atau media cetak; b. Jumlah penyedia jasa terbatas; dan c. Melalui proses prakualifikasi.

3. Perpres No. 54 Tahun 2010 : Penjelasan Pasal 54 Ayat 2 Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain : 1) Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract); 2) Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build); 3) Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction); 4) Kontrak Rancang – Bangun – Operasi – Pemeliharaan (Design – Build – Operate – Maintenance); 5) Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract); 6) Kontrak Pengelolaan Aset; 7) Kontrak Operasi dan Pemeliharaan.

4. Permen PUPR No. 19/2015 Pasal 1 angka 12

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perencanaan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.

SKEMA PERBANDINGAN TIPE KONTRAK DESIGN BID BUILD

DESIGN BUILD

Pengguna Jasa

Pengguna Jasa

Penyedia Terintegrasi Design Builder

Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa Konstruksi

Sub-Konsultan

Sub-Kontraktor

Perencanaan Teknis (Design)

Konstruksi (Construction)

Sub-Konsultan

Sub-Kontraktor

PROSES PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK BERBASIS KINERJA (PEMBANGUNAN JALAN)

STRATEGI PELAKSANAAN KONSTRUKSI DB Pemilihan jenis kontrak terintegrasi Design & Build (Rancang dan Bangun) harus mempertimbangkan hal-hal sbb: a. kompleksitas pekerjaan, sesuai ketentuan: UU no.18/1999, PP no. 29/2000 dan perubahannya, Perpres No. 54/2010 dan perubahannya, Permen PUPR No. 19/2015 b. Memerlukan inovasi teknologi Penyedia Jasa dituntut mengajukan design, spesifikasi teknik dan metode pelaksanaan pekerjaan yang berbeda dalam proses pelelangan, sesuai kebutuhan lingkup pekerjaan.

c. Tingkat risiko pekerjaan sbb:  risiko hukum  risiko teknis  risiko organisasi  risiko rencana tata ruang  risiko keuangan  risiko sosial  risiko politik d. Kemampuan pihak Pengguna Jasa, Penyedia Jasa (Konsultan dan Kontraktor) e. Sumber dana

PEMILIHAN JENIS KONTRAK Tingkat resiko Sumber Dana rendah

pemerintah

sedang - tinggi sedang - tinggi sedang - tinggi sedang - tinggi

pemerintah pemerintah pemerintah pemerintah

sedang - tinggi

swasta

Tipe Kontrak Kontrak Tradisional Kontrak Rancang - Bangun (DB) Kontrak EPC Kontrak Turnkey Kontrak Rancang, Bangun, Pemeliharaan (PBC) Kontrak Bangun, Operasi dan Transfer (BOT), PPP

Tradisional Terintegrasi Lifecycle X X X X X X

PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI DB 1. Proses Pemilihan Penyedia jasa (1) Pada proses pelelangan pekerjaan konstruksi terintegrasi D&B: a. PPK menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk dokumen lelang antara lain:  HPS  Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements)  Konsep disain (basic design):  Daftar Kuantitas Keluaran dan Harga  Rancangan kontrak b. Pokja menyiapkan dokumen lelang berdasarkan dokumen yang diterima dari PPK dan melakukan evaluasi terhadap penawaran dari peserta lelang berupa proposal teknis dan harga.

PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI DB

1. Proses Pemilihan Penyedia jasa (2) c.

Dalam evaluasi, PPK dan Pokja akan dihadapkan pada proposal teknis (yang berbeda-beda) dan tidak sederhana (kompleks) dari peserta lelang, berupa disain dan metode pelaksanaan pekerjaan yang dimungkinkan adanya inovasi teknis baru.

d. Perlu adanya Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi yang membantu:  PPk pada tahap pesiapan dan pelaksanaan kontrak  Pokja pada tahap pelelangan.

2. Jenis Kontrak

PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI DB

Pada kontrak D&B , apakah jenis kontrak Gabungan Lump Sump dan Harga Satuan dapat digunakan ? a. kontrak D&B memiliki risiko (unforseen) tinggi yang ditanggung Penyedia Jasa, sehingga semua perbedaan antara pelaksanaan dengan design dan gambar di lapangan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. b. Bila menggunakan kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, bila terjadi perbedaan antara pelaksanaan dengan design dan gambar di lapangan pada bagian pekerjaan yg termasuk Harga Satuan, akan menjadi risiko Pengguna Jasa. Pada kontrak D&B lebih tepat mengunakan kontrak Lump Sum.

PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI DB 3. Variasi/Penyesuaian a. Kontrak DB adalah pekerjaan konstruksi:  bersifat kompleks  tahun jamak dengan masa konstruksi > 12 bulan  lump sum b. Sesuai Perpres 54/2010,  pasal 51: bahwa pada kontrak lump sum tidak boleh ada penyesuaian harga dan pekerjaan tambah.  Penjelasan ps 51 ayat (1) angka 3: bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan kontrak lump sum antara lain: 3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas

PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI DB

3. Variasi/Penyesuaian (1)

c. PP No. 29/2000, penjelasan pasal 21 (1)

bahwa Kontrak lump sum adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung penyedaia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

d. Fidic General Condition of Contract, buku kuning DB, pasal 13 variasi dan penyesuaian:  pasal 13.1: bahwa variasi dapat diprakarsai oleh Enjinir (PPK)  Pasal 13.2: bahwa Penyedia Jasa dapat mengusulkan rekayasa nilai

PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI DB 3. Variasi/Penyesuaian

(2)

 pasal 13.7: bahwa kontrak harus disesuaikan dengan memperhitungkan penembahan ataupun pengurangan biaya akibat perubahan Hukum di negara tersebut(termasuk pengenalan Hukum baru dan pencabutan atau perubahan Hukum yang ada)  Pasal 13.8: bahwa ketentuan penyesuaian harga mungkin dibutuhkan apabila Penyedia jasa dianggap tidak selayaknya menanggung resiko kenaikan biaya akibat inflasi. Apabila akan diberlakukan penyesuaian harga maka dalam dokumen kontrak harus ditetapkan rumusan dan tabel data penyesuaian.

PENGATURAN KONTRAK TERINTEGRASI 1. Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan secara Terintegrasi Design and Build harus memenuhi ketentuan berikut ini: a. Memilki risiko tinggi pada kondisi lapangan yg tidak dapat diperkirakan sebelumnya (unforeseen risks); b. Bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, dan/atau memiliki biaya besar; c. Telah tersedia Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements); d. Telah tersedia:  dokumen perencanaan awal (basic design) pada tahapan konsep desain  dokumen aspek persyaratan lingkungan  tenaga ahli pengawasan (Manajemen Konstruksi) pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi

PENGATURAN KONTRAK TERINTEGRASI Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Secara Terintegrasi Design and Build adalah: a. Tersedia dokumen yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Dokumen konsep desain, meliputi; a) data peta geologi teknislokasi pekerjaan; b) referensi data penyelidikan tanah untuk lokasi pekerjaan(soil test); c) penetapan lingkup pekerjaansecara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/code pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya; d) identifikasi dan alokasi risiko proyek; e) identifikasi dan kebutuhan lahan; f) gambardasar,gambar skematik, gambar potongan-potongan tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan;

PENGATURAN KONTRAK TERINTEGRASI 2. Dokumen-dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk pekerjaan yang memerlukan AMDAL atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pekerjaan yang tidak memerlukan AMDAL; 3. Tersedia dokumen usulan DIPA/DPA yang memuat pagu anggaran; b. Tersedia konsultan Manajemen Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen pelaksanaan mulai tahapan perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi; c. Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) hari kalender yang dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan.

PENGATURAN KONTRAK TERINTEGRASI d. Penetapan alokasi waktu pada huruf c dilakukan dengan memperhatikan: (1) Lingkup pekerjaan; (2) Persyaratan perizinan; (3) Penyelidikan tanah; (4) Pengembangan desain; (5) Identifikasi risiko; (6) Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi; (7) Perhitungan harga penawaran; dan/atau (8) Informasi lain yang diminta oleh pengguna.

PENGATURAN KONTRAK TERINTEGRASI 2. Identifikasi dan Pemilihan Metode Pengadaan Pemilihan metode pemilihan Penyedia Jasa: a. Pemilihan Penyedia Jasa dengan mempertimbangkan: o Jenis, sifat dan kompleksitas pekerjaan o Nilai jasa o Jumlah penyedia jasa b. Pemilihan Penyedia Jasa dengan: • Metode pelelangan terbatas • Prakualifikasi • Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Sampul • Sistem nilai • Tanpa Penyetaraan

PENGATURAN KONTRAK TERINTEGRASI 3. Penyusunan Dokumen Pengadaan (1)

a. Penyusunan dokumen pengadaan oleh Pokja ULP sebelum proses Pelelangan b. Pekerjaan konstruksi DB dengan kontrak tahun jamak:  Penyelesaian pekerjaan memerlukan > 1 TA dan dari rupiah murni (APBN/APBD)  Secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah dan/atau penyelesaian pekerjaan > 12 bulan dan/atau dalam rangka efektifitas pencapaian target  Paket pekerjaan telah mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dari Menkeu (APBN) atau Kepala Daerah (APBD)  Pelelangan paket secara sekaligus keseluruhan biaya pelaksanaan (bukan berdasarkan anggaran tersedia di TA pertama).

PENGATURAN KONTRAK TERINTEGRASI 3. Penyusunan Dokumen Pengadaan (2) c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Dokumen Pengadaan untuk kontrak Lump Sum  Tidak boleh ada penyesuaian harga dan pekerjaan tambah (Perpres 54/2010, penjelasan pasal 51 ayat (1)  Pengumuman harus mencantumkan: o Sumber pendanaan o Tahun anggaran o Jangka waktu pelaksanaan

Dokumen Kontrak 1.

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian; c. surat penawaran; d. syarat-syarat khusus Kontrak; e. syarat-syarat umum Kontrak; f. Ketentuan Pengguna Jasa; g. gambar-gambar; dan h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Persetujuan PPK/Pengawasan Pekerjaan 1. Semua pekerjaan konstruksi permanen maupun sementara, yang akan

dilaksanakan dilapangan harus mempunyai gambar desain yang telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pengawas Pekerjaan. Persetujuan atas gambar desain pekerjaan permanen maupun sementara tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak.

2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pengawas Pekerjaan. 3. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Serah Terima Lokasi Pekerjaan

JEMBATAN

1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 2. Penyerahan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaaan lapangan bersama. (hasilnya diuangkan dalam Berita Acara). 3. Bila dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum kontrak. 4. Bila PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yg tercantum dalam rencana kerja yg telah disepakati dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi.

Surat Perintah Mulai Kerja

JEMBATAN

1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal tanda tangan kontrak. 2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) 1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia (termasuk unsur perencanaan), dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak . meliputi: a. program mutu; b. rencana K-3 Konstruksi; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; g. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan

Unit Pengendali Mutu 1. Penyedia Jasa harus melengkapi dalam struktur organisasinya sendiri Unit Pengendali Mutu (UPM) yang merupakan suatu unit tertentu beranggotakan personil yang memenuhi syarat, mempunyai tugas untuk mengevaluasi secara terus menerus pemenuhan mutu pekerjaan yang disyaratkan. 2. Unit Pengendali Mutu bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh direksi pekerjaan meliputi rincian data hasil pengujian mutu, kelengkapan informasi status pekerjaan, memberikan seluruh informasi yang diperlukan tentang pengelolaan mutu pekerjaan. 3. Unit Pengendali Mutu harus membuat laporan pengendalian mutu kepada PPK dan Direksi Pekerjaan setiap pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak.

Program Mutu 1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 2. Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai penawaran; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi; e. rencana penjaminan mutu pekerjaan; f. prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

Program Mutu 3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. 6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1) 1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat

persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

2. Program K3 disusun paling sedikit berisi: a. Kebijakan K3; b. Organisasi K3; c. Jadwal Pelaksanaan Program K3; d. Pemenuhan Peraturan K3; e. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian K3; f. Program Pengendalian K3; g. Prosedur dan Instruksi terkait K3.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (2) 3. Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program K3 jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi. 5. Pemutakhiran program K3 harus mendapatkan persetujuan PPK. 6. Persetujuan PPK terhadap program K3 tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia

PENANGANAN DARURAT (1) 1. Pekerjaan Darurat adalah perbaikan pekerjaan termasuk dalam kontrak yang disebabkan fenomena alam yang tidak dapat diperkirakan atau tak terduga atau pekerjaan yang dilaksanakan untuk pencegahan keselamatan / perlindungan masyarakat, guna memulihkan kembali fungsi jalan. 2. Fenomena Alam yang tidak dapat diperkirakan adalah kejadian alam yang tidak dapat diperkirakan dengan akibat-akibat yang tidak dapat diperhitungkan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pekerjaan dan dalam Kontrak.

PENANGANAN DARURAT (1) Jenis dan Batasan Fenomena Alam Jenis Fenomena Alam yang tidak dapat diperkirakan

Nilai-nilai Batas

Banjir dengan kenaikan permukaan air di atas suatu batas maksimum tertentu

Permukaan air melebihi catatan resmi Permukaan Banjir 10 tahunan atau permukaan air banjir dapat menggenangi struktur jembatan lebih dari 72 jam dan berdampak terhadap kerusakan struktur bangunan.

Gempa bumi di atas suatu intensitas tertentu

Terjadinya gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan.

Dalam rangka pencegahan bencana untuk keselamatan / perlindungan masyarakat

Terjadinya kerusakan infrastruktur bangunan yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik/umum.

PENANGANAN DARURAT (2) Jika Penyedia Jasa memutuskan untuk mengusulkan suatu permohonan untuk pekerjaan-pekerjaan darurat, maka Penyedia harus : 1. Segera memberitahukan PPK untuk melakukan penanganan pekerjaan, melalui surat pemberitahuan selambat lambatnya 48 jam sejak kejadian; 2. Membuktikan kebenaran keadaan-keadaan kejadian tak terduga atau hambatan artifissial yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan, dengan foto-foto, video, dan cara-cara lainnya yang sesuai;

PENANGANAN DARURAT (3) 3. Menyiapkan permohonan tertulis, yang menyatakan jenis pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan, lokasi-lokasinya, dan perkiraan kuantitas dan biaya-biaya, termasuk foto dokumentasi. PPK, atas penerimaan permohonan tersebut dan selambatlambatnya dalam waktu 48 jam setelah menerima permohonan bersama direksi teknis (jika perlu), akan mengevaluasi permohonan yang dibuat oleh Penyedia Jasa berdasarkan suatu peninjauan lokasi, dan mengeluarkan suatu perintah untuk melaksanakan pekerjaan darurat.

TANGUNG JAWAB DESAIN (1) 1.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Penyedia Jasa harus menyiapkan detail desain berdasarkan: a. usulan/proposal desain dalam penawaran teknis b. ketentuan Pengguna Jasa c. kriteria desain yang ditetapkan. setelah melakukan survai dan investigasi lapangan secara detail untuk semua pekerjaan utama, pelengkap dan penunjang serta memenuhi spesifikasi teknis yang diusulkan.

2.

Penyedia Jasa bertanggungjawab dan meneliti dengan cermat atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam pembuatan detail desain termasuk perhitungannya. Semua perbedaan, kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan detail desain merupakan tanggungjawab Penyedia Jasa walaupun telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Teknis dan/atau PPK.

TANGUNG JAWAB DESAIN (2) 3. Semua desain, dokumen teknis dan pekerjaan konstruksi yang diselesaikan harus memenuhi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) serta ketentuan lingkungan yang berlaku dan standar lain yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. Apabila terdapat standar baru yang diberlakukan setelah pemasukan penawaran, Kontraktor harus menyampaikan usulan perubahan kepada Pengguna Jasa sebagai pemenuhan standar desain dengan ketentuan: a. Pengguna Jasa menentukan bahwa perubahan ketentuan tersebut diperlukan; dan/atau b. Usulan untuk perubahan tersebut merupakan suatu variasi kontrak.

KRITERIA UMUM DESAIN (1)

(Contoh: Pekerjaan Konstruksi Jembatan)

JEMBATANEMBATAN

Ketentuan perencanaan teknis, harus mengacu pada peraturan dan ketentuan umum perencanaan jalan dan jembatan yang ditetapkan dibawah ini: 1. Kelaikan fungsi jalan berdasarkan peraturan dan perundang undangan; Perencanaan jembatan mengacu pada Standar Bridge Management System (BMS), Direktorat Jenderal Bina Marga; 2. Standar pembebanan jembatan, struktur beton dan standar perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI);

KRITERIA UMUM DESAIN (2) 3. 4.

JEMBATANEMBATAN

Desain Konstruksi pondasi berdasarkan hasil pengujian tanah sesuai standar; Desain perkerasan jalan mengacu pada Manual Desain Perkerasan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga;

Penyedia Jasa dalam usulan penawarannya untuk perencanaan teknis jembatan disarankan melakukan pengambilan data kondisi lapangan sendiri; Penyedia jasa dalam usulan penawarannya dapat mengusulkan tambahan pekerjaan konstruksi bangunan pelengkap atau lainnya yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan, namun sangat diperlukan untuk mendukung struktural fungsi jembatan.

KRITERIA UMUM DESAIN (3)

JEMBATAN

Kriteria umum desain jembatan sekurang kurangnya harus memenuhi: 1. Standar fungsi, kapasitas jembatan harus sesuai dengan fungsi jalan. 2. Standar kenyamanan, Pengguna lalulintas tidak perlu merubah kecepatan ketika melalui jembatan, pengguna lalulintas tidak merasa terganggu perjalanannya dan tidak menimbulkan kemacetan lalulintas. 3. Standar Keamanan, lalu lintas aman, tidak terjadi kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh adanya jembatan. 4. Standar kekuatan dan kestabilan, Jembatan kuat dan stabil dalam menahan beban baik beban lalulintas, aksi lingkungan atau beban khusus 5. Standar ekonomi, secara ekonomi jembatan menguntungkan, dapat menumbuhkan ekonomi daerah. 6. Mudah dalam pelaksanaan, peralatan konstruksi tidak lebih mahal dari jembatannya.

KRITERIA UMUM DESAIN (4)

JEMBATAN

Kriteria Desain Utama, namun tidak terbatas dengan kriteria tersebut dibawah ini, Penyedia Jasa dapat melengkapi kiteria sejauh untuk melengkapi, yaitu: 1. Kriteria Desain Pondasi Jembatan; 2. Kriteria Desain Bangunan Bawah Jembatan; 3. Kriteria Desain Bangunan Atas Jembatan; 4. Kriteria Desain Bangunan Pengaman Jembatan; 5. Kriteria Desain Geometrik dan Perkerasan jalan pendekat jembatan; 6. Kriteria Desain Rambu, Marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

KRITERIA UMUM DESAIN (5)

JEMBATAN Kriteria Dimensi Bagian – Bagian Jembatan terdiri dari :

1. a. Lebar Jalur Lalu Lintas sekurang kurangnya ….. x ….. meter. b. Lebar Trotoar sekurang-kurangnya (1 + 1) meter atau lebih pada lokasi yang tersedia lahannya, kecuali pada lokasi yang lebarnya tidak memungkinkan karena lahan yang tersedia. c. Lebar Median ………….. meter. (jika ada). 2. Kriteria Desain Jembatan antara lain: a. Ruang bebas vertikal (clearance) minimal……………… meter dan ruang bebas horizontal minimal …………..meter. b. Ruang bebas vertikal terhadap muka air tertinggi (Freeboard) minimal….. c. Struktur Bangunan Bawah dengan Tipe ……… d. Struktur Bangunan Atas Tipe ………………….. dengan Bentang (Span) Minimal…….meter. e. Kemiringan vertikal maksimum ………..%.

KRITERIA UMUM DESAIN (6)

1.

JEMBATAN Kriteria Dimensi Bagian – Bagian Jembatan terdiri dari :

a. Lebar Jalur Lalu Lintas sekurang kurangnya ….. x ….. meter. b. Lebar Trotoar sekurang-kurangnya (1 + 1) meter atau lebih pada lokasi yang tersedia lahannya, kecuali pada lokasi yang lebarnya tidak memungkinkan karena lahan yang tersedia. c. Lebar Median ………….. meter. (jika ada). 2. Kriteria Desain Jembatan antara lain: a. Ruang bebas vertikal (clearance) minimal……………… meter dan ruang bebas horizontal minimal …………..meter. b. Ruang bebas vertikal terhadap muka air tertinggi (Freeboard) minimal….. c. Struktur Bangunan Bawah dengan Tipe ……… d. Struktur Bangunan Atas Tipe ………………….. dengan Bentang (Span) Minimal…….meter. e. Kemiringan vertikal maksimum ………..%.

Pemilihan Struktrus Atas

JEMBATAN

Rekapitulasi Daftar Kuantitas Keluaran No.

Uraian

I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Pekerjaan Konstruksi Jembatan Pondasi Jembatan Bangunan Abutmen Bangunan Pilar Bangunan Atas Jembatan Lantai Jembatan Pekerjaan Perlengkapan Jembatan Bangunan Pengaman Jembatan Pekerjaan Jalan Pendekat (Oprit)

II. 2.1 2.2

Pekerjaan Lain – Lain Provisional Sum Pengadaan Peralatan

A

Jumlah Harga Keluaran

B

Pajak Pertambahan Nilai =(10%xA)

C

Total Harga Keluaran = A + B

JEMBATAN

Bobot (%)

Jumlah Harga Keluaran (Rp.)

Perkiraan Biaya Elemen Jembatan Untuk Evaluasi Ekonomi No.

Elemen Jembatan

JEMBATAN Umur Elemen

Biaya Elemen Jembatan (%)

1

Daerah Aliran Sungai

3,50

50 Tahun

2

Bangunan Pengaman

5,60

25 Tahun

3

Pondasi

11,30

50 Tahun

4

Kepala Jembatan/Pier

14,10

50 Tahun

5

Bangunan Atas

45,80

50 Tahun

6

Lantai

14,10

30 Tahun

7

Oprit/Tanah Timbunan

5,60

50 Tahun

Total

100,00

Perubahan Kontrak 1. Perubahan administrasi adalah merupakan perubahan ketentuan kontrak yang diakibatkan masalah administrasi, dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pergantian PPK, perubahan personil, pihak yang menandatangani kontrak, alamat korespondesi, perubahan rekening penerima, perubahan nama Penyedia, dan sebagainya. 2. Perubahan ketentuan pengguna jasa (employers requirement) dalam tahap pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran/KPA, dalam hal: a. Perubahan Lingkup Pekerjaan, dan/atau b. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 3. Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan 1. Harga Kontrak terdiri dari harga untuk pelaksanaan pekerjaan

perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead termasuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan semua perizinan , bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi 3. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan keluaran (termin) sesuai ketentuan dokumen kontrak; 4. Pembayaran prestasi pekerjaan dilaksanakan apabila telah terpenuhi ketentuan-ketentuan penyelesaian pekerjaan keluaran sesuai yang diatur dalam ketentuan pengguna jasa (Employer’s Requirement)

Peristiwa Kompensasi (1) 1. Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia yaitu: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;

Peristiwa Kompensasi (2) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK. f.

2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Peristiwa Kompensasi (3) 4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat

diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

Penyesuaian Harga Kontrak

Penyesuaian Harga tidak diberlakukan kecuali adanya ketentuan lain seperti kebijakan ekonomi/moneter yang dinyatakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis terkait, perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENGUJIAN 1. Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, dilakukan pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan oleh Penyedia Jasa disaksikan oleh PPK, Pengawas Pekerjaan, dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; 2. Jangka waktu pelaksanaan uji kesesuaian berdasarkan karakter pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dan ketentuan dalam dokumen perencanaan; Hasil Pengujian dituangkan dalam berita acara. 3. Apabila hasil pengujian kesesuaian tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

Keterlambatan 1. Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terima awal pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. 2. Dalam hal terjadi keterlambatan, diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak sebesar nilai jaminan pelaksanaan.

Serah Terima Pekerjaan (1) Serah Terima Pekerjaan Pertama 1. PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP. 2. Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan pertama, dilakukan uji fungsi atau pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan oleh Penyedia disaksikan oleh PPK dan Personilnya, Konsultan Manajemen Konstruksi/ Konsultan Supervisi, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 3. Masa pemeliharaan bagian pekerjaan yang dilakukan serah terima pekerjaan secara dimulai dari serah terima hingga akhir masa pemeliharan keseluruhan yang tercantum dalam kontrak.

Serah Terima Pekerjaan

(2)

Serah Terima Pekerjaan Akhir 1. PPK menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh

Penyedia Jasa setelah masa pemeliharaan berakhir sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP. 2. Dimulainya kewajiban pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

Keadaan Kahar (1) 1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 2. Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (design and build) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan Kahar (2) 3. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Keadaan Kahar (3) 4. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia

memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. 5. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 6. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

Keadaan Kahar (4) 7. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. 8. Bila selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Tangung Jawab Kegagalan bangunan 1. Kegagalan Konstruksi merupakan tanggung jawab Penyedia. 2. Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa dan/atau Penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi.

Penyelesaian Sengketa 1. Penyelesaian sengketa Design and Build dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di Luar Pengadilan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna dan Penyedia Jasa. 2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.