Makalah Legislasi Etiko(1).docx

MAKALAH ETEKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN LEGISLASI Dosen pembimbing :

Di susun oleh : Asy- Syifa Nashriyah

P07124118170

Devina Ramadanty

P07124118178

Dini Ainia Rahmah

P07124118182

Eka Oktaviana Amalia Az- Zahra

P07124118184

Fitria Nur Fadia

P07124118196

Mailinda Sari

P07124118206

Resma Arianti

P07124118231

Sri Wahyu Achiry

P07124118245

KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN JURUSAN KEBIDANAN DIPLOMA III SEMESTER II TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “legislasi“ sebagai mata kuliah dari “Etekolegal Dalam Praktik “. Selain itu makalah ini disusun untuk menambah wawasan,Maka dari itu saya menyampaikan terimakasih juga kepada dosen kami karena telah memberi waktu dan kesempatan dalam menyusun makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini belumlah sangat sempurna oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca supaya makalah ini bisa menjadi lebih baik.

Banjarbaru ,April 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................Error! Bookmark not defined. DAFTAR ISI..................................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN .................................................Error! Bookmark not defined. A. Latar Belakang ............................................................................................... B. Rumusan masalah .......................................................................................... C. Tujuan ............................................................................................................ BAB II PEMBAHASAN................................................................................................... A. Pengertian Legislasi ....................................................................................... B. Tujuan Legillasi ............................................................................................. C. Latar Belakang Legislasi ................................................................................ D. Peran Legislasi………………………………………………………………. E. Contoh Kasus………………………………………………………………… BAB III PENUTUP ........................................................................................................... A. Kesimpulan .................................................................................................... B. Saran .............................................................................................................. DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Bidan merupakan seseorang yg telah mengikuti program pendidikan bidan yg diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki ijin yg sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat, karena bidan dengan ilmu kebidanannya

dapat

membantu

meningkatkan

kesehatan

masyarakat

khususnya ibu-ibu mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, serta pemberian ASI ekslusif pada bayi dengan selamat. Bidan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat persalinan serta berusaha mengembalikan alat reproduksi ke keadaan normal. Tiap profesi pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di suatu institusi mempunyai batas jelas wewenangnya yang telah disetujui oleh antar profesi dan merupakan daftar wewenang yang sudah tertulis. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negeri, salah satunya dalam aspek kesehatan. Untuk menyelenggarakan praktik, bidan harus mempunyai izin praktik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Permenkes 1464. Sebelum bidan melaksanakan praktik, terlebih dahulu harus melalui proses legislasi yaitu proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat

hukum

yang

sudah

ada

melalui

serangkaian

kegiatan

sertifikasi(pengaturan kompetensi), registrasi(pengaturan kewenangan), dan lisensi(pengaturan penyelenggaraan kewenangan ). Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang membuka praktik atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3. Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, maka bidan

tersebut tidak bisa menjalankan profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. B.

Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari legislasi? 2. Apa saja tujuan legislasi? 3. Apa latar belakang sistem legislasi tenaga bidan Indonesia? 4. Apa saja peranan legislasi? 5. Bagaimana contoh kasus dalam praktek kebidanan pada legislasi? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian dari legislasi. 2. Untuk mengetahui tujuan legislasi. 3. Untuk mengetahui latar belakang sistem legislasi tenaga bidan Indonesia 4. Untuk mengetahui peranan legislasi. 5. Untuk mengetahui contoh kasus dalam praktek kebidanan pada legislasi. D.

Manfaat Manfaat dari pembuatan laporan ini adalah mengetahui bahwa profesi bidan dalam melaksanakan praktiknya terlebih dahulu melalui proses legislasi meliputi sertifikasi, registrasi dan lisensi serta izin praktik setelah lulus uji kompetensi. Sehingga memberi perlindungan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan begitu dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Legislasi Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi ( pengaturan kompetensi ), registrasi ( pengaturan kewenangan ), dan lisensi ( pengaturan penyelenggaraan kewenangan ). Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan dan pengabdiannya. Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3. Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus tumbuh setiap tahunnya. Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi. B. Tujuan Legislasi Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi : 1.

Mempertahankan kualitas pelayanan

2.

Memberi kewenangan

3.

Menjamin perlindungan hukum

4.

Meningkatkan profisionalisme

C. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia

1.

UUD 1945 Amanat dan pesan mendasar dan UUD 1945 adalah UUD 1945 upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegadan bidang guna kepentingan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh

rakyat

Indonesia

secara

terarah,

terpadu

dan

berkesinambungan. 2. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Tujuan dan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga Negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya arus globalisasi salah satu fokus utama agar mampu mempunyai daya saing adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin di dalam kandungan, masa kelahiran dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita. Hanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sehingga mampu survive dan mampu mengantisipasi perubahan serta mampu bersaing.

3. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia. Karena pertayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan reproduksi wanita, sejak remaja, masa calon pengantin, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan menopause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah. 4. Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010 Adalah derajat kesehatan yang optimal dengan strategi: Paradigma sehat, Profesionalisme, JPKM, dan Desentralisasi. D. Peranan Legislasi Peranan legislasi adalah menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri, legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional. Dalam memberikan pelayanan ada hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien atau masyarakat, diantaranya: 1.

Pelayanan yang tidak aman

2.

Sikap petugas yang kurang baik

3.

Kurangnya komunikasi

4.

Salah prosedur

5.

Kurangnya sarana prasarana

6.

Kurangnya informasi

Selain hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien, adapula kriteria agar bidan dikatakan professional, yaitu: 1.

Mandiri

2.

Peningkatan kompetensi

3.

Praktek berdasarkan evidence based

4.

Menggunakan beberapa sumber informasi

Uji

kompetensi

adalah

suatu

proses

untuk

mengukur

pengetahuan,keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. 1. Tujuan Uji Kompetensi : a.

Menegakkan akuntabilitas professional

b.

Menegakkan standar dan etika profesi

c.

Penilaian mutu lulusan pendidikan bidan

d.

Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi

2. Sistem uji kompetensi tenkes ( SK 179/2011) a.

Bersifat Nasional, dikelola di pemerintah pusat leh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia bersama MTPK dan Organisasi Profesi

b.

Soal uji disusun berdasarkan standar kompetensi, blue print dan kisi-kisi soal yang dikembangkan leh team nasional

c.

pelaksanaan

uji

kompetensi

dilakukan

oleh

institusi

pendidikan yang telah terakreditasi bersamaan dengan ujian akhir (exam)

3. Pendekatan uji kompetensi a. Untuk menilai kompetensi tingkatan pengetahuan (Know/ Know How) dapat diuji dengan metode MTQ yang fokusnya

menanyakan tentang konsep/penerapan konsep pada asuhan kebidanan b. Untuk menilai kompetensi tingkat show how, dapat diuji dengan Objective Structure Clinical Examination (OSCE) – untuk menilai kemampuan klinik dan komunikasi c. Untuk menilai kompetensi tingkat does, dilakukan dengan metode work-based assessment

yaitu dengan menilai

kompetensi bidan menggunakan metode portfolio, Direct Observational Procedural Skill (DOPS) – Mini cek 4. Pelaksanaan uji kompetensi a. Dijadwalkan 3 kali setahun (April, Agustus dan November) b. Jumlah 180 soal dan disediakan waktu 3 jam c. Jenis soal yang digunakan adalah MCQ dengan alternatif jawaban (a,b,c,d,e) d. Sejumlah soal disajikan dalam bentuk kasus (vignet) e. Dilaksanakan pada institusi pendidikan terpilih f. Diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir setelah lulus UAP (exit examination) g. Bagi peserta yang lulus diberi sertifikat kompetensi digunakan untuk mengurus STR h. STR berlaku nasional, bernomer.

E. Contoh kasus Kasus semu : Seorang Bidan X yang baru saja lulus satu minggu yang lalu sedang mengadakan acara syukuran bersama keluarga dan tetangganya setelah sholat isya. Sekitar jam 20.00 salah satu tetangganya yaitu Ny. N yang hamil anak petama 37 minggu datang dengan keluhan sakit perut yang menjalar sampai ke pinggang, keluar air-air dan lendir darah sejak jam 14.00. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata ibu tersebut sudah pembukaan 3 cm. Karena merasa memiliki perlengkapan yang cukup dan sanggup menolong ibu tersebut, bidan tersebut bersikeras ingin menolong Ny. N untuk melahirkan di rumahnya saja. Bidan tersebut mengatakan kepada keluarga Ny. N bahwa dirinya bisa menolong Ny.N sendirian, sehingga tidak perlu memanggil bidan A yang bertanggung jawab di desa tersebut. Padahal bidan tersebut baru lulus dan tidak memiliki STR, sehingga ia tidak memiliki wewenang menolong ibu tersebut sendirian. Sekitar jam 4 subuh ibu tersebut melahirkan dengan selamat dan bayinya juga sehat. Keesokan harinya, Bidan X mengumumkan bahwa dirinya membuka tempat Praktik dirumahnya, bahkan Bidan X membuat papan nama atas nama dirinya didepan rumah. Bidan A yang bertugas di desa tersebut ingin berkunjung kerumah Ny. N untuk melakukan pemeriksaan rutin. Betapa terkejutnya bidan A tersebut karena Ny. N sudah melahirkan tanpa memberitahu dirinya. Saat ditanyakan ternyata Ny. N melahirkan dengan bantuan Bidan X yang baru saja lulus sekolah kebidanan. Setelah mengetahui hal tersebut, Bidan A langsung menuju rumah Bidan X yang ternyata telah ramai di penuhi oleh pasien yang ingin berobat. Bidan A pun melaporkan Bidan X karena membuka Praktik Mandiri Bidan sendiri dan menolong pasien yang belum menjawi wewenangnya. Analisa: Dari kasus diatas bidan X melakukan perbuatan melanggar aturan. Sebagai seorang bidan yang tidak memiliki STR, kita tidak berwenang

menolong pasien melahirkan seorang diri, bahkan sampai membuka praktik sendiri dirumah. Kita boleh ikut menolong pasien apabila berada dibawah bidan yang sudah memiliki STR. Dari kasus diatas diketahui bahwa Bidan X seharusnya bisa memanggil Bidan A yang memiliki wewenang di desa tersebut, namun Bidan X memilih untuk menolong Ny N sendirian dengan alasan alat medis terpenuhi. Ny. N sudah pembukaan 3 cm, kira persalinan kurang lebih jam 3 subuh. Artinya masih ada waktu untuk memanggil Bidan A yang bertugas di desa tersebut, akan tetapi Bidan X malah memberi tahu keluarga Ny. N untuk tidak memanggil Bidan A karena Bidn X merasa dirinya cukup mampu menolong Ny. N. Penyelesaian Masalah: Dari kasus diatas kita dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan Bidan X adalah berani menolong pasien yang bukan wewenangnya dan menjalankan praktik sendiri tanpa STR. Bidan X tidak boleh menolong pasien tersebut seorang diri, harus ada yang bertanggung jawab atas penanganan pasien tersebut. Bidan X telah melanggar Undang Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, sebagai berikut : Pasal 85 1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 86 1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu, didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan, malpraktek yang dilakukan oleh bidan diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 44. Pasal 42: Bidan yang dengan sengaja: a. melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengakuan atau adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau; b. melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2); dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 44: 1) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin. 2) Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Malpraktek juga sering disebut sebagai praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi. Untuk profesi bidan, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan yang dapat digunakan sebagai acuan apakah tindakan seorang bidan dalam menangani pasiennya sudah sesuai dengan standar profesi.Hal ini sangat penting, karena dalam PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 21 juga disebutkan bahwa:”setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan”. Kumpulan peraturan-peraturan hukum inilah yang disebut sebagai hukum kesehatan. Di Indonesia hukum kesehatan adalah bidang hukum yang masih baru. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang secara khusus mengatur mengenai kesehatan ini, maka para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Karena dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang khusus mengatur mengenai kesehatan tersebut, maka tindakan tenaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan etika yang

berasal dari profesi saja. Akan tetapi saat ini tindakan tenaga kesehatan memiliki aspek hukum. Hal ini berarti apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan atau dalam rangka menjalankan profesinya sebagai tenaga kesehatan, seorang tenaga kesehatan dapat dijatuhi sanksi oleh pemerintah apabila perbuatannya tersebut melanggar hal-hal yang diatur oleh hukum.

BAB III PENUTUP A.

KESIMPULAN Bidan merupakan seseorang yg telah mengikuti program pendidikan bidan yg diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki ijin yg sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat, karena bidan dengan ilmu kebidanannya dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya ibuibu mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, serta pemberian ASI ekslusif pada bayi dengan selamat. Bidan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat persalinan serta berusaha mengembalikan alat reproduksi ke keadaan normal. Tiap profesi pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di suatu institusi mempunyai batas jelas wewenangnya yang telah disetujui oleh antar profesi dan merupakan daftar wewenang yang sudah tertulis Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi ( pengaturan kompetensi ), registrasi ( pengaturan kewenangan ), dan lisensi ( pengaturan penyelenggaraan kewenangan ). Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan dan pengabdiannya.

B.

SARAN Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis. Olehnya itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Makalah ini perlu dikaji ulang agar dapat sempurna dan makalah ini harus digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyuningsih, Heni Puji. 2008.Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta:Fitramaya Pengurus Pusat Ikatan Badan Indonesia (2004) Etika dan Kode Etik Kebidanan, Jakarata. Wahjoepramono Julianta Eka, Konsekuensi Hukum, Dalam Profesi Medik, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012. https://midwifescience.wordpress.com/2013/07/09/legislasi-dalam-praktikkebidanan/ http://dinkes.surabaya.go.id/portal/files/kepmenkes/KepMenKes%20No.%20900 %20Tahun%202002%20tentang%20Registrasi%20dan%20Praktek%20Bidan.pdf