Makalah Kelompok 4 Nasabah Bank.docx

MAKALAH Nasabah Bank Disusun Guna Memenuhi Tugas Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya

Disusun Oleh : Kelompok 4

Adrianus Toding Firnande Tandi Pau

(17304006) (17304005)

Sulio Elkin Frando R

(17304077)

UNIVERSITAS NEGERI MANADO FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 2019

12

13

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayaNya sampai saat ini sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan makalah tugas kelompok pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainya . .Adapun makalah tentang Nasabah Bank ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyajian makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan makalah ini. Penyelesaian ini berkat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada : 1. Terhormat Ibu Dosen Starry Wokas yang telah memeberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami serta telah membimbing kami sehingga makalah ini dapat terselesaikan 2. Anggota kelompok dengan kerja sama yang kompak dan sukses berhasil menyusun makalah ini. 3. Seluruh anggota kelompok yang banyak memberikan saran dan bantuan hingga makalah ini dapat terselesaikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan makalah kami dapat menjadi acuan serta referensi untuk mahasiswa Universitas Negeri Manado Khususnya jurusan Akuntansi.

Tondano, 19 Maret 2019 Kelompok 4

14

DAFTAR ISI

15

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG Fokus dari dinamika perbankan kualitas perbankan terletak pada kepuasan nasabah, oleh karena itu perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan nasabah. Nasabah adalah semua orang yang menuntut suatu bank untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu dan dapat memberikan pengaruh pada performance perbankan. Beberapa terminology tentang nasabah dapat diberikan sebagai berikut (Sipahatur Mangasa, dalam bukunya Customer Focus, (2002 : 1) : a.

Nasabah adalah orang yang mendatangi bank, tetapi banklah yang bertanggung jawab pada nasabah.

b.

Nasabah adalah orang yang membawa bank kepada keinginannya.

c.

Tidak ada seorang pun yang pernah menang beragumentasi dengan nasabah.

d.

Nasabah adalah orang yang eksistensinya teramat penting sehingga harus dipuaskan oleh perbankan

1.2RUMUSAN MASALAH Mengetahui seputar apa itu defenisi Nasabah, Bank, Hubungan antara Nasabah dengan Bank, Hubungan hokum Nasabah dengan Bank, sifat-sifat Bank dan Sabah serta Mengetahui Hukum Nasabah dan Bank.

1.3TUJUAN PENULISAN

16 Digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan seputar apa itu defenisi Nasabah, Bank, Hubungan antara Nasabah dengan Bank, Hubungan hokum Nasabah dengan Bank, sifatsifat Bank dan Sabah serta Mengetahui Hukum Nasabah dan Bank.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 BANK Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai tempat untuk menukar uang, dan memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Dimulai sejak zaman Babylonia, tugas bank pada waktu itu lebih bersifat tukar-menukar mata uang, kemudian usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman sebagai imbalannya. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia dibawa oleh bangsa Eropa yang datang ke Asia saat melakukan penjajahan di negara – negara jajahannya. Seperti pada mulanya bank mulai ada di negara Indonesia karena dibawa bangsa Belanda pada saat menjajah bangsa Indonesia. Pada saat itu ada beberapa bank yang memegang peranan penting di Indonesia dimana pada masa penjajahan lebih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Bank – bank yang ada yaitu seperti : a. De Javasche NV

b. De Post Paar Bank c. Nederland Handles Maatscappij (NHM) d. Nationale Handles bank (NHB) Bank berasal dari kata Italia “banco” yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Kasmir (2003;11) dalam bukunya, mengartikan bank secara sederhana sebagai : “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Sedangkan pengertian lembaga keuangan, masih dalam bukunya, Kasmir (2003;11) adalah “Setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiataannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua – duanya menghimpun dan menyalurkan dana.” Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan fungsinya, bank didefinisikan sebagai “intermediasi keuangan dalam menerima dana dari pihak luar dan memberikan pinjaman kepada seluruh pihak tertentu yang membutuhkan disamping memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya” (Rose, 2002, p4). Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa bank lainnya.

2.2

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN BANK 2.2.1 Asas Perbankan Indonesia

dalam

melaksanakan kegiatan

usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.

2.2.2 Fungsi Fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Tiga fungsi utama Bank, yaitu: a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. c. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

2.2.3 Tujuan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.3 NASABAH Fokus dari dinamika perbankan kualitas perbankan terletak pada kepuasan nasabah, oleh karena itu perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan nasabah. Nasabah adalah semua orang yang menuntut suatu bank untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu dan dapat memberikan pengaruh pada performance perbankan. Beberapa terminology tentang nasabah dapat diberikan sebagai berikut (Sipahatur Mangasa, dalam bukunya Customer Focus, (2002 : 1) : a.

Nasabah adalah orang yang mendatangi bank, tetapi banklah yang bertanggung jawab pada nasabah.

b.

Nasabah adalah orang yang membawa bank kepada keinginannya.

c.

Tidak ada seorang pun yang pernah menang beragumentasi dengan nasabah.

d.

Nasabah adalah orang yang eksistensinya teramat penting sehingga harus dipuaskan oleh perbankan.

Menurut Waworuntu dalam bukunya Dasar-Dasar Keterampilan melayani nasabah bank (1997: 15) nasabah adalah individu yang menopang kepentingan bank. Dan berdasarkan UU. No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan pasal 1, dijelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah terbagi atas: a.

Nasabah Utama Adalah nasabah yang memiliki transaksi dalam jumlah besar, taat dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sebagimana yang telah di persyaratkan. b. Nasabah Penyimpan Adalah nasabah yang menetapkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan c. Nasabah Debitur Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian ganti dengan nasabah yang bersangkutan.

2.4 SIFAT-SIFAT NASABAH Dalam melayani nasabah sebaiknya seorang customer service mampu memahami dan mengerti akan sifat masing-masing nasabahnya. Hal ini disebabkan masing-masing nasabah memiliki sifat-sifat yang berbeda, secara umum setiap nasabah memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin dipenuhi keinginannya dan kebutuhannya serta selalu ingin memperoleh perhatian. Menurut Kasmir dalam bukunya Pemasaran Bank (2004: 206) sifat-sifat nasabah adalah sebagai berikut : a. Nasabah adalah raja

Pihak bank harus menganggap nasabah adalah raja, artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannyan. Pelayanan yang diberikan haruslah seperti melayani seorang raja dalam arti masih dibatas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank atau derajat bank dan karyawan itu sendiri. b.

Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya Kedatangan nasabah ke bank adalah agar hasrat atau keinginannya terpenuhi, bank berupa informasi, pengisian aplikasi, atau keluhan-keluhan.

c.

Tidak mau di debat dan tidak mau di singgung Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka dibantah atau debat. Usaha setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks. Pandai-pandailah mengemukakan pendapat sehingga nasabah tidak mudah tersinggung

d.

Nasabah mau diperhatikan Nasabah yang datang ke bank pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. Jangan sekali-kali menyepelehkan atau membiarkan nasabah. Berikan perhatian secara penuh sehingga nasabah benar-benar merasa diperhatikan

e.

Nasabah merupakan sumber pendapatan bank Pendapatan utama bank adalah dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. Nasabah merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga.

2.5 HUBUNGAN ANTARA BANK DAN NASABAH Bank berhubungan dengan nasabah. Dalam hubungan tersebut, timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban itu muncul berdasarkan perjanjian. Perjanjian merupakan domain dari ranah hukum perdata. Pebisnis akan lebih familiar mendengar kata “kontrak” sebagai padanan dari kata perjanjian.

“Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil (fair exchange- who contributed what), terkait dengan kewajiban kontraktualnya (exchange of obligation) yang didasarkan pada proporsi masing-masing. Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan (exchange benefit for benefit). Kewajiban kontraktual tersebut tidak lain muncul karena adanya pertukaran janji di antara para pihak (exchange of promises)". Dalam melaksanakan isi kontrak, baik bank maupun nasabah tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain yang dapat menimbulkan sengketa atau permasalahan hukum.

2.6 TIMBULNYA SENGKETA DAN PROSES PENYELESAINYA Secara umum, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi (melalui jalur gugatan ke badan peradilan) dan mekanisme non litigasi (tanpa melalui pengadilan). Mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolutions), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk konteks sengketa di bidang perbankan, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri yang disebut mediasi perbankan. Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, dinyatakan bahwa : “Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan,setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pengaduan Nasabah.” Dari kalimat di atas, diketahui bahwa ada pihak yang menjadi mediator antara nasabah dengan bank. Sebelum masuk pada tahap ini, perlu diketahui terlebih dahulu mekanisme pengaduan nasabah.

2.7 PENGADUAN NASABAH Penyelesaian Pengaduan Nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI /2008. Dalam kedua peraturan tersebut, terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh nasabah, terkait dengan kewajiban bank dalam menyelesaikan pengaduan. Hal-hal yang menjadi kewajiban bank merupakan hal-hal yang menjadi hak dari nasabah. Butir-butir penting tersebut diantaranya:

1. Bank harus memiliki unit khusus mempublikasikannya pada nasabah,

pelayanan

pengaduan

nasabah

dan

2. Bank wajib menerima pengaduan nasabah baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, 3. Pengaduan lisan wajib diselesaikan dalam waktu dua hari kerja, 4. Pengaduan secara tertulis: Bank wajib memberi bukti tanda terima pengaduan kepada nasabah / perwakilannya, 5. Pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu maksimum dua puluh hari kerja, dan karena kondisi-kondisi tertentu, dapat diperpanjang selama dua puluh hari kerja, dan wajib diberitahukan secara tertulis pada nasabah Apabila proses pengaduan tidak membuahkan hasil, masih ada jalan yang dapat ditempuh, yaitu dengan mediasi perbankan.

2.8 MEDIASI Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan mendefinisikan: 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.



Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan mediasi. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan adalah sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Mediator ditunjuk oleh Bank Indonesia dan harus dipastikan bahwa mediator tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dengan para pihak yang sedang bersengketa.

Proses Pelaksanaan Mediasi Perbankan 

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat:

1. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan 2. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.



Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate).



Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.



Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Kiat-kiat Menghindari Sengketa Walaupun kita telah cukup mengetahui bahwa sebagai nasabah, hak-hak kita dilindungi dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa perbankan, akan jauh lebih baik apabila kita menghindarkan diri dari sengketa. Prinsipnya, apabila masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya dan menjalankannya dengan benar sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka tidak akan terjadi sengketa. Dari mana kita dapat mengetahui kewajiban kita? Tentunya dari perjanjian antara kita dengan bank pada setiap hubungan transaksi yang kita lakukan. Pahami apa yang tertulis dalam syarat dan ketentuan transaksi yang diberikan oleh bank. Jangan menandatangani sesuatu yang belum kita teliti dan pahami.

2.9 HUBUNGAN HUKUM VBHubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasajasa perbankan. Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu : 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan

yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syaratsyarat umum yang berlaku adalah ketentun-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan. 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bankterdiri dari dua bentuk yaitu : 1. Hubungan Kotraktual 2. Hubungan Non Kontraktual a. Hubungan Kontraktual Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur ( peminjam dana ). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitu-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdata. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuanketentuan umum dari KUHPerdata mengenai kontrak. Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu : 1. Sebagai hubungan bank dan nasabah 2. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debiturkreditur 3. Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat. b. Hubungan Non Kontraktual Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah

non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu : 1. Hubungan fidusia 2. Hubungan konfidensial 3. Hubungan bailor-bailee 4. Hubungan principal-agent 5. Hubungan mortgagor-mortgagee 6. Hubungan trustee-beneficiary Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidak-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak. Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan policy yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya. Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuas pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercayanya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut

BAB III KESIMPULAN Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah. Dalam BMT Karisma terdapat dua jenis nasabah/ anggota, yaitu: Calon anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya belum ada Rp. 25.000,00. Sebagian besar calon anggota adalah anggota yanng hanya menggunakan jasa simpanan saja. Anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya Rp. 25.000,00 atau lebih. Sebagian besar anggota adalah anggota pembiayaan karena setiap pelaksanaan akad anggota diwajibkan membayar simpanan pokok. Dalam koperasi, dikenal istilah simpanan pokok dan simpanan wajib. Oleh karena BMT berada dibawah naungan Badan Koperasi, maka anggota BMT harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota. simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama menjadi anggota (Sudarsono, 2006: 149-150). Klasifikasi Nasabah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 26 /PBI/2009 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi Bank Umum, nasabah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: a. Nasabah Profesional Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesional apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product dan terdiri dari:

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang berjangka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku. Perusahaan dengan modal lebih dari Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 bulan berturut-turut. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain. Bank central atau bank negara lain Bank atau lembaga pembangunan multilateral. b.Nasabah Eligible Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesional apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product dan terdiri dari: Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku. Perusahaan dengan modal setidaknya Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) atau ekuivaennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan paling kurang 12 bulan berturut-turut. Nasabah perorangan yang mempunyai portofolio aset berupa kas, giro, tabungan paling kurang Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). c. Nasabah Retail adalah nasabah yang tidak termasuk dalam nasabah profesional dan eligible. Structured Products adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut: Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/ atau ekuitas. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear. Menurut Teguh Pujo Mulyono (2005), klasifikasi nasabah dapat dilihat dengan matrik klasifikasi nasabah pembiayaan. Matrik tersebut menggabungan antara aspek jaminan dan

DAFTAR PUSTAKA 1. Try Widyono, Op.Cit hlm 21-24 2. Op.cit Munir Fuadi, hlm 102 3. Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito. Bandung : PT. citra Aditya Bakti, 1995. Hal 32 4. Ibid