Makalah Hukum Perbankan.docx

MAKALAH HUKUM PERBANKAN OPERASIONAL BANK di INDONESIA Dosen : Dr. Herwastoeti, SH, M.Si

Disusun oleh : 

Sheila Ayu Setyowati



Mega Yustina Paripurna



Zahra Jauza Lazuardi (2016101103110



Desy Trianingsih P A



Amalia Sofa

(2016101103110 (201610110311059)

(2016101103110 (201610110311113)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Untuk mengatur jalannya kegiatan perbankan maka sangat di perlukan sistem operasional yang baik agar kegiatan dan fungsi bank dapat berjalan secara efisien dan efektif.Sedangkan dalam melaksankan kegiatan operasional bank diperlukan sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan baik demi kinerja dan hasil yang berkualitas tinggi.Oleh kerena itu diperlukan suatu strukur organisasi Bank. Dalam melaksanakan kegiatannya bank memiliki operasionalnya sendiri yang dibedakan menjadi bentuk hukum bank, prosedur dan mekanismme pendirian, kepemilikan, modal bank, serta pelaksana dalam kelembagaan tersebut seperti, direksi, komisaris, dan pihak terafiliansi.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah bentuk hukum bank ? 2. Bagaimana cara mendirikan bank ? 3. Dari mana saja modal bank itu ? 4. Siapa saja yang bisa memiliki bank ? 5. Siapakah pihak terafiliansi itu ?

BAB II PEMBAHASAN

A. Bentuk Hukum Bank Bentuk hukum bank mengacu pada jenis bank itu sendiri. Maksudnya, bentuk hukum jenis bank umum bentuknya bisa berbeda dengan bentuk hukum pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), namun bisa juga sama. Bentuk bank diatur dalam Bab IV, bagian kedua, bentuk hukum dalam pasa 21 UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk hukum bank umum sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan, semula dapat berbentuk Perusahaan Persero, perusahaan daerah, dan Perseroan Terbatas. Namun sekarang bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank umum hanya dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan daerah. Dan bentuk hukum dari BPR diatur dalam pasa 21 ayat 2 UU No 7 tahun 1992, yaitu berbentuk perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adanya bentuk hukum lain yang akan diatur dalam peraturan pemerintah untuk BPR, di maksudkan dalam rangka memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari BPR, seperti lumbung desa, bank desa, badan kredit desa, dan lembaga lainnya. 1 1. Perseroan Terbatas ( PT ) Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk

1

Drs. Muhammad Djumhana, SH, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 172

mendirikan PT / persoroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya. Adapun macam-macam PT, yaitu: 

PT Merupakan Badan Hukum. Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai Badan Hukum dan bentuk-bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum. Bentuk usaha yang merupakan Badan Hukum adalah: PT, Yayasan, PT (Persero), Koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah: usaha perseorangan, Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap). Perbedaan yang mendasar antara bentuk usaha Badan Hukum dan bentuk usaha Bukan Badan Hukum adalah, dalam bentuk usaha Badan Hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik bentuk usaha Badan Hukum dengan Badan Hukum tersebut sendiri.Sedangkan dalam bentuk usaha Bukan Badan Hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan bentuk usaha itu sendiri.



PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian Perjanjian dibuat oleh paling sedikit 2 pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan perjanjian maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 pihak. Pasal 7 UU No.1/1995 mengatur hal tersebut:“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.



PT Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai suatu bentuk usaha, fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat

Anggaran Dasar PT yang didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Ciri-ciri dan sifat Perseroan Terbatas :  kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi;  modal dan ukuran perusahaan besar;  kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham;  dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham;  kepemilikan mudah berpindah tangan;  mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai;  keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen. 2. KOPERASI Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu : a) Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi. b) Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, denganbekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Tujuan Koperasi Untuk

menyejahteraan

anggotanya.

Tujuan

utama

adalah

mewujudkan masyarakat adil makmur materian dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang – undang Dasar 1945. Adapun prinsip – prinsip koperasi, yaitu: 1) Keanggotaan bersifat sukarela 2) Keanggotaan terbuka

3) Pengembangan anggota 4) Identitas sebagai pemilik dan pelanggan 5) Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis 6) Koperasi sebagai kumpulan orang – orang 7) Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi 8) Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi 9) Perkumpulan dengan sukarela. 3. Perusahaan Daerah Perusahaan daerah dapat menjadi bank, baik dalam bentuk bank umum maupun BPR. Pada saat berlakunya UU No. 14 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok perbankan, bank milik pemerintah provinsi yang berbentuk bank pembangunan daerah didirikan dengan dasar peraturan daerah. Setelah lahirnya peraturan perbankan yang baru, yaitu UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka dasar dari pembentukan hukum bank pembangunan daerah harus disesuaikan dengan bentuk hukum yang berlaku pada undang-undang tersebut. Lapangan usaha perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 UU no 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, yaitu suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Sesuai dengan lapangan usaha yang dapat dilakukannya. Namun wilayah kerja dari bank yang berbentuk hukum perusahaan daerah terbatas pada wilayah pemerintahan daerah tersebut, sehingga kegiatan usahanya terpusat. Dengan kondisi tersebut dimaksudkan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuan masyarakat. Pengurusan perusahaan daerah dilakukan oleh suatu direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota direksi perusahaan daerah sepenuhnya milik perusahaan daerah, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD. Sedangkan untuk anggota direksi perusahaan daerah yang

sebagian

milik

pihak

lain,

maka

pengangkatan

pemberhentiannya turut memperhatikan usul pemegang saham.

dan

Kenyataan saat ini adalah banyak bank yang berbentuk perusahaan daerah berubah menjadi perseroan terbatas. Hal tersebut dikarenakan banyak keunggulan yang lebih sesuai dengan karakteristik bisnis perbankan apabila berbadan hukum perseroan terbatas dibandingkan perusahaan daerah.2 4. Perusahaan Perseorangan Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan dimana tempat kegiatan usaha, modal, manajemennya ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Tanggung jawab perusahaan perorangan adalah tidak terbatas. Artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab terhadap kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasalahkannya kedalam perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya kekayaan milik pribadinya. Ciri-ciri perusahaan perseorangan : 

Mimiliki oleh perorangan;



Pengelolaan terbatas atau sederhana;



Modal tidak terlalu besar;



Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahhan.

Kebaikan perusahaan perseorangan : 

Dapat dengan mudah dimulai;



Merupakan oganisasi sederhana, sehingga biaya organisasinya pun rendah;



Pemilik mempunyai kebebasan dalam

mengelolah perusahhan;

Perangsang laba kuat, yang mempunyai arti bahwa pemilik berhak atas seluruh

laba perusahaan, sehingga menumbuhkan gairah untuk

memajukan perusahaan Keburukan atau kekurangan perusahaan perseorangan : 

Besar perusahaan terbatas, karena daya perusahaan terbatas;

 2

Keterbatasan tenaga kerja;

Ibid, hal 176-179

kemampuan pemilik



Kemampuan manajemen terbatas;



Kelangsungan hidup perusahaan atau kontinuitas perusahaan tidak terjamin,karena hanya tergantung pada pemilik;



Kebutuhan modal yang dapat di penuhi pemilik perusahaan relatif kecil Di dalam pengelolaan perusahaan perseorangan, hampir keseluruhan

langsung ditangani sendiri oleh pemiliknya atau kelurga sendiri. Jika perusahaan perseorangan berkembang menjadi besar, maka kegiatan manajemen baru akan terlihat lebih teratur, pemiliktidak lagi mengelola secara langsung. Melainkan akan duduk sebagai seseoarang komisaris (pengawasa), sedangkan untuk menjalankan usaha diserahkan kepada orang lain, atau manajer yang bisa berkerja lebih profesional.

B. Pendirian, Pembubaran dan Likuidasi Bank Pendirian suatu perisahaan dalam bentuk apapun haruslah mendapat izin dari instansi yang terkait terlebih dahulu, demikian pula izin untuk melakukan usaha perbankan.Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank, maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Izin pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat meliputi izin prinsip dan izin usaha, sesuai yang tercantum dalam UU no. 10 tahun 1998. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 dan SK Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999, menetapkan ketentuan bagi pendirian bank umum dan BPR bahwa untuk pendirian Bank Umum dan BPR meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha.Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian bank dilakukan dalam dua tahap: (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan (b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. a) Izin Prinsip

Bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Izin prinsip adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. b) Izin Usaha Izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank, setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Izin usaha diajukan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan:Akta pendirian badan hukum, termasuk AD/ART yang telah disahkan instansi berwenang 1) Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham atau daftar anggota. 2) Daftar susunan komisaris dan direksi 3) Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia 4) Bukti pelunasan modal disetor minimum 5) Bukti kesiapan operasional :(a) Daftar aktiva tetap dan inventaris, (b) Bukti kepemilikan, penguasaan dan sewa kantor, (c) Foto gedung dan tata letak ruangan, (d) Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank, (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan 6) Surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor;( a) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan, dan (b) Tidak berasal dan untk pencucian uang 7) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota komisaris 8) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi 9) Surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan

10) Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri ataupun bersama sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari jumlah modal disetor pada suatu perusahaan lain. 11) Persetujuan atau penolakan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap 12) Bank yang telah mendapat izin usaha dari direksi BI wajib melaksanakan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. 13) Laporan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank kepada BI selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal dimulainya kegiatan operasiona c) Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Direksi: bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi, bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi, dan

bagi

Bank

berbentuk

hukum

Koperasi

adalah

pengurus.

Sedangkan Komisaris bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris, bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas, bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas 1) Persyaratan Umum anggota dewan komisaris dan direksi : (a) Tidak termasuk daftar hitam BI, (b) Memiliki kemampuan melaksanakan tugas, (c) Memiliki integritas Akhlak dan moral, Komitmen, Disiplin, Layak dan wajar 2) Bank yang sebagian sahamnya dimiliki asing boleh menempatkan WNA sebagai anggota komisaris dan anggota direksi. 3) Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya dua orang dan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan 4) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan : (a) Sebagai anggota komisaris sebanyak-banyaknya satu bank lain/BPR, (b) Sebagai anggota dewan komisasris, direksi atau eksekutif sebanyak-banyaknya dua perusahaan lain bukan bank/BPR 5) Mayoritas anggota komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga

6) Direksi bank minimal berjumlah 3 orang dan memiliki pengalaman operasional bank minimal selama 5 tahun sebagai pejabat eksekutif bank 7) Anggota direksi dilarang rangkap jabatan pada perusahaan lain 8) Anggota direksi dilarang memiliki hubungan kekeluargaan 9) Anggota direksi juga dilarang memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain. 10) Direksi bank dilarang memberikan tugas kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas 11) Calon anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan BI. (a) Permohonan diajukan ke BI, (b) BI melakukan proses selama maksimal 15 hari meliputi; Kelengkapan dan kebenaran dokumen, Wawancara terhadap calon, dan Laporan pengangkatan disampaikan kepada BI maksimal 10 hari setelah pengangkatan disahkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

C. Modal Bank Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Modal bank berasal dari dana yang bersumber dari bank sendiri, dana masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga keuangan lainnya. Menurut ketentuan pasal 2 surat keputusan direksi bank indonesia no 26/2Q/Kep/Dir tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank diatur sebagai berikut : 1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap 2. Modal bagi kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang di luar indonesia. Bank indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan nasional melalui arsitektur perbankan indonesia telah merekomendasikan bank umum untuk memiliki modal inti mim=nimum sebesar 100 Miliyar, selambat lambatnya sampai akhir tahun 2010. Sedangkan untuk ketentuan modal disetor sebesar 3

Triliun, untuk mendirikan bank baru masih tetap berlaku hingga tahun 2011. Ketentuan permodalan bank yang ditetapkan oleh bank indonesia tersebut mengacu pada ketentuan bansel II khususnya pilar 2 yang menegaskan bahwa jumlah modal bank harus sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh bank sehingga memungkinkan bank tersebut untuk menutup resikonya dengan baik. Pilar tersebut mendorong bahwa perhitungan resiko tidak hanya faktor resiko kredit, terapi juga memperhatikan faktor resiko lainnya. Seperti resiko pasar, dan resiko operasional, sehingga seluruh resiko tersebut diperhitungkan untuk perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.3 1) Permodalan bank dalam negeri a) Modal inti Menurut pasal 4 ayat (1) sampai (4) peraturan bank indonesia no. 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, modal inti terdiri atas : o Modal disetor Yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Modal disetor ini jumlah maupun besarannya berbeda, dilihat dari bentuk hukum bank tersebut. Jumlah besaran modalnya ditetapkan dalam pasal 4 peraturan bank indinesia no 2/27/PBI/2000 tentang bank umum. Untuk BPR diatur dalam peraturan bank indonesia no 6/22/PBI/2004. Dan untuk koperasi modal disetornya terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian. o Cadangan tambahan modal Terdiri dari faktor penambah dan faktor pengurang. Dalam faktor penambah terdiri atas : agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahuntahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50%, selisih lebih 3

Ibid, hal 232

penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri dan dana setoran modal. Sedangkan untuk faktor pengurang terdiri atas : disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan dalam portofolio yang tersedia untuk dijual. b) Modal pelengkap Menurut ketentuan pasa 4 ayat 5 peraturan bank indonesia no 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, modal pelengkap terdiri atas : cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktifa produktif, modal pinjaman, pinjaman sub ordinasi 2) Permodalan bank dari luar negeri Yang dimaksud modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar indonesia. Adapun komponen darri dana bersih tersebut adalah : a) Cadangan yang dibentuk oleh kantor cabang di indonesia yang berasal dari laba setelah pajak, baik berupa cadangan modal, cadangan minimum, maupun cadangan tujuan. b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dbentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menamung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. c) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan direktoran jendral pajak. d) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba setelah diperhitungkan pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya d indonesia. e) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh

kantor pusat. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal. f) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan dapat diperhitungkan sebagai modal hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal g) Selisih antara penerimaan segala bentuk di luar yang disebutkan dalam poin a-f dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di luar indonesia kepada kantor cabangnya di indonesia dengan penempatan dana diluar yang disebutkan oleh poin a-f dari kantor cabangnya di indonesia kepada kantor pusat dan/atau kantor cabangnya di luar indonesia yang besarnyha telah ditetapkan terlebih dahulu. 4 D. Kepemilikan Bank Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan (Kasmir, 2010:36). Dari segi kepemilikannya disebutkan pula terdiri dari: Bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing dan bank milik campuran. Kelima jenis bank berdasarkan kepemilikannya tersebut dapat diuraikan berikut ini. 1) Bank Milik Pemerintah Pada bank ini, baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh kegiatannya diawasi oleh pemerintah dan seluruh keuntungannya adalah milik pemerintah. Contoh bank milik pemerintah dan pemerintah daerah adalah :

4



Bank Negara Indonesia 46 (BNI)



Bank Rakyat Indonesia (BRI)



Bank Tabungan Negara (BTN)



BPD DKI Jakarta



BPD Jawa Bara



Dan BPD Lainnya

Ibid, hal 242

2) Bank Milik Swasta Nasional Pada jenis bank ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, dan akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta. Sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh swasta. Contoh bank swasta nasional antara lain : 

Bank Muamalat



Bank Central Asia



Bank Bumi Putra



Bank Danamon



Bank Lippo



Bank Swasta Nasional Lainnya

3) Bank Milik Koperasi Pada bank ini, saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaanperusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sehingga keuntungannya merupakan keuntungan bagi koperasi tersebut. Contoh bank milik koperasi ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. 4) Bank Milik Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Dengan kata lain bank ini dimiliki oleh pihak luar negeri sehingga keuntungannya pun milik pihak luar negeri tersebut. Contoh Bank milik asing ini adalah : 

Deutsche Bank



American Express Bank



Bank of Tokyo



Dan Bank Asing lainnya.

5) Bank Milik Campuran Bank milik campuran ini merupakan bank milik pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran ini adalah : 

Sumitomo Niaga Bank



Bank Sakura Swadarma



Inter Pacifik Bank



Sanwa Indonesia Bank



Dan Bank Milik Campuran Lainnya

E. Pihak Terafiliasi Pada Bank Pengertian Afiliasi adalah kegiatan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi. Dalam kegiatan tersebut kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Kegiatan kontak sosial ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang akan dijalankan oleh pihak-pihak yang melakukan afiliasi. Pihak-pihak yang melakukan afiliasi biasanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Afiliasi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terafialiasi sebagai salah satu cara mengembangkan bisnisnya. Pihak Terafiliasi Dalam Perbankan Umum adalah sebagai berikut: 1. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank. 2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; 4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Bentuk-bentuk hukum bank terdiri dari perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Dalam pendirian bank diperlukan beberapa izin yang harus dipenuhi. Pemberian izin pendirian bank dilakukan dalam dua tahap: (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan (b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Modal bank berasal dari dana yang bersumber dari bank sendiri, dana masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga keuangan lainnya. Menurut ketentuan pasal 2 surat keputusan direksi bank indonesia no 26/2Q/Kep/Dir tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank diatur sebagai berikut : 3. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap 4. Modal bagi kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang di luar indonesia. Kepemilikan dari sebuah bank ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Dari segi kepemilikannya disebutkan pula terdiri dari: Bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing dan bank milik campuran. Dalam pengelolaan bank terdapat pihak terafiliansi pada bank. Pengertian Afiliasi adalah kegiatan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi. Dalam kegiatan tersebut kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Kegiatan kontak sosial ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang akan dijalankan oleh pihak-pihak yang melakukan afiliasi. Pihak-pihak yang

melakukan afiliasi biasanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Afiliasi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terafialiasi sebagai salah satu cara mengembangkan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Muhammad Djumhana, SH, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 26/2Q/Kep/Dir tentang kewajiban penyediaan modal minimum Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/246/Kep/Dir tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 26/2Q/Kep/Dir tentang kewajiban penyediaan modal minimum Peraturan

Bank

Indonesia

no.

3/21/PBI/2001

tentang kewajiban

penyediaan modal minumum bank umum. Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang jumlah modal inti minumum bank umum Peraturan Bank Indonesia No 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan rakyat berdasar prinsip syariah Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum Peraturan Bank Indonesia no. 3/22/PBI/200 tentang trasparansi kondisi keuangan bank