Makalah Asuransi Kelompok 5 (revisi).docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki. Sesuai

dengan

perkembangan

zaman,

asuransi

juga

mengalami

perkembangan yang cepat dan semakin baik setiap harinya. Selain meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya, perusahaan asuransi juga melakukan berbagai macam usaha untuk bisa tetap memperluas dan memajukan bisnis yang mereka jalankan selama ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengeluarkan berbagai produk baru dan lebih inovatif bagi nasabahnya. Saat ini, produk asuransi tidak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan saja, karena pada dasarnya kedua produk inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat luas. Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dan semakin banyak penjualan yang bisa diciptakan. Ada banyak jenis produk asuransi yang bisa dipilih oleh nasabah

pengguna asuransi, antara lain: asuransi kesehatan, asuransi dana pendidikan, asuransi dana pensiun, asuransi mobil, asuransi properti, dan beragam jenis asuransi lainnya. Dengan banyaknya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka akan ada banyak pilihan dan juga pertimbangan yang bisa diambil oleh nasabah yang akan menggunakan asuransi tersebut. Hal ini juga menciptakan aroma persaingan yang baik di antara perusahaan penyedia layanan asuransi, di mana mereka tentu akan berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaik di dalam produk yang mereka miliki. Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Hal ini dilihat atas kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat juga mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan atas berbagai resiko dan juga kerugian yang bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu, terutama di saat mereka sedang menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan betapa perkembangan asuransi juga memiliki peran yang cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi belakangan ini. Pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai pentingnya perlindungan sebuah asuransi juga menjadi sebuah hal yang mempengaruhi kemajuan di dalam bisnis asuransi itu sendiri. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap sebuah produk telah tercipta, maka akan semakin mudah untuk mengembangkan dan melakukan penjualan produk tersebut. Hal inilah yang terjadi di dalam bisnis asuransi, di mana semakin banyak orang yang menginginkan sebuah jaminan/perlindungan terhadap berbagai macam resiko yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksi industri asuransi umum akan mencatatkan pertumbuhan gemilang di tahun 2019. Diperkirakan industri ini bisa meraih pertumbuhan premi minimal di angka 10%. 2

Direktur Eksekutif AAUI Dody A.S Dalimunthe mengatakan, pertumbuhan premi tersebut disebabkan sejumlah faktor. Pertama, tahun depan diperkirakan tingkat kesadaran masyarakat menggunakan produk asuransi meningkat. Sedangkan faktor kedua, memasuki tahun politik di tahun depan akan memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk pada pembelian produk asuransi. Bahkan sejumlah calon legislatif menjanjikan pemberian produk asuransi bagi masyarakat yang memilihnya di pemilihan umum (pemilu) nanti. Meski demikian, ajang pemilihan wakil rakyat tersebut membuat kondisi perekomian sulit diprediksi. Karena, menurut dia, itu semua masih bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan baru, apakah mempengaruhi bisnis asuransi atau tidak. Memasuki tahun politik juga memberikan dampak terhadap produk asuransi dalam kategori simple risk, yaitu produk asuransi umum atau kerugian yang tingkat resiko dan perhitungan teknis produknya sederhana, serta standar resiko tidak menggunakan perluasan jaminan. Seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran dan kecelakaan diri. Bumiputera 1912 didirikan oleh Boedi Oetomo pada masa perjuangan 1912 dengan modal Rp0. Spiritnya adalah gotong royong untuk menyejahterakan pemegang polis. Namun karena komplikasi masalah badan hukum, governance yang buruk, dan pengawasan yang lemah, bahkan terkesan adanya pembiaran masalah, membuat penyakit menahun yang tak kunjung sembuh itu, makin kritis. Semua pihak tentu berharap Bumiputera tidak roboh tergilas zaman. Inilah PR lama yang akan menjadi tantangan bagi Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru, Wimboh Santoso dan kawan-kawan. Bumiputera merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang berbadan hukum mutual (usaha bersama) yang berlandaskan nasionalisme, semangat gotong royong, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sesuai dengan corak ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Badan hukum mutual dimaksud adalah, setiap pemegang polis sekaligus pemegang saham. Dalam operasi dan pengambilan keputusan mutual sangat berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi. Selain ada unsur jajaran Direksi dan Komisaris, mutual ini memiliki Badan Perwakilan Anggota

(BPA). Secara politik perusahaan, BPA inilah yang paling menentukan pengambilan keputusan strategis di Bumiputera. Firdaus sejak 1995 telah menjadi pengawas industri asuransi, terutama asuransi yang rusak itu. Saat itu Firdaus menjabat sebagai Direktur Asuransi Bapepam-Lembaga Keuangan Depkeu. Saat Bumiputera melakukan kesalahan investasi di tanah dan properti dalam jumlah besar, melebihi 20% pada setiap lahan investasi, ditambah pula banyaknya polis berbasis dolar, maka ketika rupiah melemah ke level Rp17.000 per dolar AS, terjadi redemption (penarikan polis dolar) besar-besaran. Di situlah pukulan pertama yang telak untuk Bumiputera. Namun karena basis nasabah (custome based) Bumiputera sangat besar, sekitar 5,8 juta nasabah, sehingga premi masuk masih cukup untuk menalangi likuiditas keluar saat itu. Tapi yang jelas jebakan investasi tanah dan bangunan yang overdosis (Hotel Bumi Wiyata, Depok), sehingga itulah persoalan yang mulai serius dihadapi Bumiputera. Saat itu selisih kewajiban (Rp4 triliun) dan aset Bumiputera (Rp2,7 triliun) mengalami negative spreadsekitar Rp1,3 triliun. Sejak itu penyakit negative spread antara aset dan kewajiban itu terus membesar seiring membesarnya skala bisnis Bumiputera. Hanya saja laporan keuangan yang dipublikasikan Bumiputera saat itu seolah-olah tidak ada masalah yang serius, seolah-olah semua baik-baik saja. Pada 2012, berdasarkan hasil pengawasan internal komisaris sejak Januari sampai Oktober 2012, ternyata ada kabar yang mengejutkan. Kinerja keuangan perusahaan sampai 31 Oktober 2012 mengalami kerugian sebesar Rp1,33 triliun, dengan trend kerugian yang terus naik. Pada saat itu asuransi jiwa komersial semisal PT Prudential Life Assurance mampu membukukan laba bersih hingga Rp5 triliun. Begitu juga Manulife mampu membukukan laba bersih sekitar Rp2,5 triliun. Posisi ekuitas Bumiputera berdasarkan hasil pengawasan komisaris independen menunjukkan angka yang negatif Rp953 miliar. Artinya perusahaan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 81/2008 Pasal 1 tanggal 31 Desember 2008, bahwa untuk asuransi konvensional harus memiliki modal 4

sendiri minimal Rp40 miliar paling lambat Desember 2010, dan minimal Rp70 miliar paling lambat Desember 2012. Sedangkan aset Bumiputera pada saat itu diketahui meningkat 3,32% menjadi Rp12,07 triliun pada Oktober 2012. Sementara kewajiban meningkat 8,04% menjadi Rp22,77 triliun. Sehingga kenaikan kewajiban jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset dalam 10 bulan tahun 2012. Perimbangan kekayaan dan kewajiban riil Bumiputera pada saat itu menunjukkan 53,36%, jauh dibawah ketentual regulasi pemerintah minimal 100%. Artinya dari 100 kewajiban Bumiputera hanya ditopang 53,36 aset, harusnya 1 berbanding 1. Hasil pemeriksaan komisaris saat itu juga menunjukkan jumlah dana investasi sangat tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis (unfavourable). Sampai Oktober 2012 total investasi Bumiputera sebesar Rp10,21 triliun, sementara cadangan teknis dan utang klaim mencapai Rp22,63 triliun. Rasio solvabilitas atau kesehatan Bumiputera menunjukkan negatif sangat besar, yakni minus 1.145,77% pada Januari 2012, menjadi 1.304,65% pada Oktober 2012. Angka itu jauh di bawah ketentuan modal minimal yang diperkenankan (risk based capital—RBC) 120%. Realitas kinerja seperti itulah yang harus dibenahi Dirut Cholil Hasan dkk ketika masuk fase pembenahan Bumiputera. Tapi faktanya memang sulit dibenahi, sampai gonta-ganti direksi berikutnya dan masuklah periode Pengelola Statuter efektif 27 Oktober 2016 lalu. Bagaimana kinerja Bumiputera hari ini? Berdasarkan data dari berbagai sumber yang terkait, terungkap bahwa aset Bumiputera per 2016 berada di kisaran Rp10 triliun, sementara kewajibannya telah melonjak menjadi Rp30 triliun, atau negatif antara aset dan kewajiban sebesar Rp20 triliun. Untung saja sepanjang 2016 ini Bumiputera masih memilik pendapatan premi sebesar Rp5,8 triliun. Selain juga memiliki kas keras sekitar Rp2 triliun, selebihnya aset Bumiputera berupa tanah dan bangunan. Itu sebabnya pada 2012, Bumiputera masuk dalam hitungan OJK sebagai perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus. Gonta-ganti manajemen ternyata

juga tak membuat Bumiputera lebih baik. Namun pada 2016 Bumiputera sudah keluar dari predikat perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus. Langkah pembentukan pengelola statuter apakah akan menjadi langkah terkahir hidup dan mati Bumiputera? Melihat keseriusannya memang ada, tapi dengan negative spread antara aset dan kewajiban sebesar Rp20 triliun, dengan tanpa pemegang saham pengendali, adalah impossible. Penyimpangan investasi Salah satu penyebab Bumiputera masuk dalam kategori dalam pengawasan khusus adalah kesalahan investasi dimasa lalu, baik investasi pada tanah dan bangunan, terutama investasi bodong mainan para direksi, komisaris dan BPA. Pada bagian ini terlihat jelas adanya pelanggaran GCG dan semua pelaku sudah dibawa ke muka hukum. Penyimpangan investasi itu pada gilirannya membuat bisnis inti (core business) Bumiputera menjadi terganggu hingga saat ini. Adapun penyimpangan investasi itu secara periodik adalah. Pertama, manajemen Bumiputera sekitar 1995-1997 memborong tanah 13 ha untuk membangun hotel & resort, lapangan golf, apartemen di Jl Margonda Raya yang melampaui ketentuan investasi properti maksimum 20%. Direksi pada saat membeli diindikasikan melakukan mark up harga sehingga mengambil marjin yang dibebankan kepada Bumiputera. Berdasarkan UU Perasuransian No. 2/1999 yang diamendemen dengan UU No. 40/2014, industri asuransi diperkenankan melakukan investasi pada saham, obligasi, reksadana, tanah dan bangunan, masing-masing maksimum 20%. Direktur Investasi Bapepam-LK Firdaus Djaelani, saat itu, hanya memberikan teguran ringan kepada manajemen Bumiputera. Dengan kesalahan investasi tersebut Bumiputera mengalami masalah likuiditas, terjadi negative spread antara aset dan kewajiban Rp1,3 triliun. Kedua,

sejak

2007-2009

manajemen

Bumiputera

Bumiputera

mengamanatkan kontrak pengelolaan dana investasi sebesar Rp107,87 miliar ke PT Optima Karya Capital Manajemen (OKCM) dengan janji return 11% per

6

tahun. Dana itu rencananya ditanamkan dalam bentuk saham dan obligasi dengan janji pengembalian sebesar Rp424,39 miliar sampai akhir masa kontrak. Apa yang terjadi selanjutnya, penempatan dana yang dilakukan pada 8 Mei 2007, 18 hari kemudian dana itu lenyap. Dana itu ditranskfer ke 15 rekening oleh manajemen OKCM, untuk beli properti, membeli kendaraan dan untuk kawin lagi. Sementara saham dan obligasi sebagai vehicle investasi juga dijual. Itu sebabnya, Harjono Kesuma, pemilik sekaligus CEO OKCM, ditangkap polisi dengan tuduhan penipuan investasi. Ternyata track record Harjono memang buruk, dia tersandung berbagai kasus investasi bodong dan tetap eksis. Selain menggelapkan dana Bumiputera sebesar Rp424 milair juga menjerat dana PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp100 miliar. Ketiga, puluhan (bahkan ada yang bilang ratusan) hektar lahan Bumiputera di sekitar Menara Imperium (Mega Kuningan) beralih kepemilikan ke PT Bakrie Land Tbk sekitar 2008-2009. Modusnya, Bakrie Land membeli Menara Imperium dan lahan di sekitarnya menggunakan obligasi setara sekitar Rp300-an miliar, bukan uang tunai. Obligasi Bakrie Land itupun kemudian dijual ke publik, sehingga Bumiputera yang sebelumnya memiliki tanah, beralih menjadi memiliki obligasi. Ketika harga obligasi Bakrie Land jatuh, aset Bumiputera pun ikut jatuh. Namun kesalahan investasi Bumiputera selalu ditutup-tutupi baik oleh manajemen maupun pengawas industri asuransi. Keempat, manajemen melakukan pembobolan Bumiputera dari dalam lewat modus replanting. Yakni melakukan penutupan polis lama dan menerbitkan polis baru atas nama account yang sama. Account yang pernah di-replanting atas nama PT Bridgestone Tires Indonesia. Atas tindakan ini manajemen mendapat komisi Rp23 miliar. Kalau akan dilanjutkan, tentu biaya pertanggungan polis yang jatuh tempo sangat besar, yakni mencapai Rp5 triliun per hari. Sebaliknya, jika harus ditutup, belum ada semacam Lembaga Penjamin Polis (LPP) sebagaimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di lingkungan perbankan. Artinya, jika Bumiputera harus ditutup, tidak ada lembaga yang membantu mengembalikan polis nasabah.

Itulah persoalan-persoalan seputar plus minus apakah Bumiputera harus diselamatkan atau ditutup. Terdapat banyak komplikasi dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, pekerjaan rumah paling besar itu adalah ketiadaan LPP. Dari uraian latar belakang di atas kami tertarik untuk membahas makalah dengan judul “ Jatuh Bangun Industri Asuransi AJB Bumi Putra”

B. Identifikasi Masalah Ada beberapa indentifikasi masalah dalam makalah ini yaitu: 1. Apa itu asuransi? 2. Apa tujuan Asuransi? 3. Apa resiko dalam asuransi? 4. Apa Jenis Asuransi? 5. Apa dasar hukum kontrak/perjanjian asuransi? 6. Bagaiamana cara mengadakan kontrak/perjanjian asuransi? 7. Apa itu Polis Asuransi? 8. Apa hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung? 9. Apa itu asuransi berganda? 10. Apa itu reasuransi dan under insurance? 11. Apa Asas kontrak asuransi? 12. Bagaimana Batalnya Asuransi? 13. Apa Sanksi Asuransi?

14. Bagaimana Putasan Mahkamah Agung P U T U S A N No. 272/Pdt.G/2014/ PN.Mlg?

C. Maksud dan Tujuan Maksud pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang asuransi. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 1. Untuk Mengetahui asuransi 2. Untuk Mengetahui tujuan Asuransi 3. Untuk Mengetahui resiko dalam asuransi 4. Untuk Mengetahui Jenis Asuransi

8

5. Untuk Mengetahui dasar hukum kontrak/perjanjian asuransi 6. Untuk Mengetahui cara mengadakan kontrak/perjanjian asuransi 7. Untuk Mengetahui Polis Asuransi 8. Untuk Mengetahui hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung 9. Untuk Mengetahui asuransi berganda 10. Untuk Mengetahui reasuransi dan under insurance 11. Untuk Mengetahui Asas kontrak asuransi 12. Untuk Mengetahui Batalnya Asuransi 13. Apa Sanksi Asuransi

14. Untuk Mengetahui Putasan Mahkamah Agung P U T U S A N No. 272/Pdt.G/2014/ PN.Mlg

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi dan Unsur Asuransi Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana Penanggung berjanji pada yang mempertanggungkan yan gharus membayar primi untuk memberikan padanya penggantian kerugian karena khilangan/kerusakan/tidak mendapapat keuntungan yang diharapkan oleh yang mempertanggungkan disebabkan oleh peristiwa yang belum tentu terjadi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”) yang sudah dicabut oleh Undang–undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a.

memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena

kerugian,

kerusakan,

biaya

yang

timbul,

kehilangan

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b.

memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 10

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung–untungan (kans- overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”. Beberapa hal penting mengenai asuransi: 

Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata; Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan;



Adanya premi sebagai bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi;



Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yuridis asuransi dari suatu asuransi adalah: 1.

Adanya pihak tertanggung.

2.

Adanya pihak penanggung.

3.

Adanya kontrak asuransi

4.

Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung

5.

Adanya peristiwa tertentu yang mungkin terjadi

6.

Adanya uang premi yang dibayar oleh oleh penanggung kepada tertanggung

B. Tujuan Asuransi a.

Pemindahan Resiko Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Artinya resiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak tertanggung dengan diikatkannya perjanjian asuransi menjadi beralih kepada pihak penanggung. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung.

b.

Sebagai pembagian resiko Artinya

resiko

yang

seharusnya

ditanggung

oleh

pihak

tertanggung itu sendiri dengan diikatkannya perjanjian asuransi menjadi dibagi bersama dengan tertanggung-tertanggung lainnya secara tidak langsung dengan membayar premi Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh–sungguh diderita. Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) – yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) – terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

C. Resiko Dalam Asuransi Adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, resiko mana menjadi objek jaminan 12

asuransi. Ada beberapa resiko dalam asuransi yaitu sebagai berikut: 1. Resiko murni (pure risk) Kejadian yang masih tidak pasti bahwa suati kerugian akan timul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu. 2. Resiko spekulasi (speculative risk) Kejadian yang terjadi menimbulkan dua kemungkinan akan menguntungkan atau merugikan 3. Resiko khusus Resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap sorang tertentu saja 4. Resiko fundamental Resiko yang bersumber dari masyarakan umum dan/atau yang mempengaruhi masyarakat luas 5. Resiko statis Resiko yang tidak berubah dari masa ke masa 6. Resiko dinamis Resiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.

D. Penggolongan Jenis Asuransi Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi ganti rugi dan Asuransi sejumlah uang. 1.

Asuransi Kerugian terdiri dari:

a. Asuransi Kebakaran; b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan; c. Asuransi laut; d. Asuransi Pengangkutan; e. Asuransi Kredit. 2.

Asuransi Jiwa terdiri dari

a. Asuransi Kecelakaan; b. Asuransi Kesehatan;

c. Asuransi Jiwa Kredit Perbedaan asuransi gandti rugi dan asuransi sejumlah uang adalah sebagai berikut: Asuransi ganti rugi

Asuransi sejumlah uang

 Mengganti kerugian tertentu yang

 Penanggung berjanji akan membayar

diderita oleh tertanggung sebesar

sejumlah uang yang sudah ditentukan

kerugian yang diderita

sebelumnya (tidak disandarkan kerugian tertentu)

 Berlaku pasal 246 KUH Dagang

 Berlaku pasal 305 KUH Dagang

“Asuransi atau pertanggungan adalah

“Perencanaan jumlah uangnya dan

perjanjian, di mana penanggung mengikat

penentuan syarat pertanggungannya, sama

diri terhadap tertanggung dengan

sekali diserahkan kepada persetujuan

memperoleh premi, untuk memberikan

kedua belah pihak. (KUHPerd. 1780.)”

kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

E. Dasar Hukum Kontrak/Perjanjian Asuransi Perjanjian asuransi adalah perjanjian untung-untungan/kans Overenskom (Pasal 174 KUH Perdata) Suatu perjanjian untung-untungan adalah: Suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi salh satu pihak tertanggung pada suatu kejadian yang belum tentu.

F. Cara Mengadakan Kontrak/Perjanjian Asuransi:  Syarat sahnya kontrak/perjanjian asuransi Seperti halnya telah diuraikan di atas bahwa menurut ketentuan KUH perdata bahawa perjanjian/kontrak harus memunuhi syarat sahnya perjanjian yaitu harus memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal 1320 KUP Perdata yaitu: 14

1. Adanya kesepakatan kehendak antara pihak penanggung dengan tertanggung 2. Adanya kecakapan dari kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung 3. Adanya obyek asuransi disebut kepentingan. Kepentingan adalah kekayaan atau bagian dari kekayaan yang apabila terjadi musibah akan menimbulkan kerugian Kepentingan tersebut harus memenuhi beberapa syarat antara lain: Kepentingan Materiil/materiil belang 

Dapat dinilai dengan uang



Dapat diancam bahaya



Tidak dikcualikan UU

Asuransi Ganti Rugi

Kepentingan Idiil/idiil belang Tidak dapat dinilai dengan uang

Asuransi Sejumlah Uang

4. Adanya causa yang halal dalam perjanjian asuransi disebut bahaya, misalnya: kebanjiran, kehilangan, kerusakan Selain keempat syarat tersebut di atas, khusu untuk perjanjian asuaransi perlu dilengkapi dengan persyaratan tambahan yang tertuang dalam pasal 251 KUH Dagang disebut mededelingspicht yaitu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang keadaan objek yang diasuransikan dari pihak tertanggung.  Bentuk perjanjian Asuransi 1) Formal, dibuat secara tertulis yaitu dalam bentuk akta, walaupun akat di bawah tangan yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak saja yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung disebut polis. Fungsi polis hanya sebagai alat bukti saja. Artinya ketiadaan akta tidak menyebabkan batalnya perjanjian asuaransi

2) Konsensual artinya perjanjian sudah dinyatakan sah sejak ada kesepakatan

antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, bahkan sebelum hak dan kewajiban timbul sejak ada kesepakatan, walau polis dalam belum ditandatangani

G. Asas Kontrak Asuransi Suatu asuransi di dahuli dengan suatu kontrak/perjanjian yang dusebut “polis asuransi”. Dalam kontrak asuaransi berlaku asas-asas: 1) Asas Indemnity, tujuan utama dari suatu kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti rugi manakala terjasi resiko atas objek yang dijaminkan 2) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) objek yang diasuransikan tersebut harus dapat dinilai dengan uang 3) Asas keterbukaan, informasi mengenai objek yang diasuransikan harus terbuka dan jelas 4) Asas subrograsi untuk kepentingan penganggung. Objek yang sama diasuransikan lebih dari satu perusahaan asauransi, maka keuntungan dari pihak ketiga adalah milik perusahaan asaransi pertama. 5) Asas kontrak bersyarat. Kontrak asuransi merupakan kontrak bersyarat, ganti rugi akan dibayarkan jika ada suatu peristiwa tertantu terhadap objek yang diasuransikan 6) Asas kontrak untung-untungan. Kontrak asuransi merupakan kontrak untung-untungan, pihak asuransi akan diuntungkan bila tidaj terjadai peristiwa terhadap objek yang dipertanggungkan.

H. Berlakunya Asuransi Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).

16

I. Polis Asuransi 1.

Fungsi Polis Menurut ketentuan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut “polis” yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis, maka para pihak (khususnya

Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (dispute).

2.

Isi Polis Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi

jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini: a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi; b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga; c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan; d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan); e. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung; f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung; g. Premi asuransi; h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER’S CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan: 1.

letak dan batas barang tetap yang dipertanggungkan;

2.

penggunaannya;

3.

sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya;

4.

nilai barang yang dipertanggungkan;

5.

letak dan batas bangunan dan tempat, di mana barang bergerak yang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditumpuk.

Adapun isi polis asuransi berdasarkan KUH Dagang adalah sebagai berikut:  Asuransi ganti rugi

: Pasal 564 KUH Dagang

 Asuransi Jiwa

: Pasal 304 KUH Dagang

 Asuransi Kebakaran

: Pasal 287 KUH Dagang

 Asuransi Hasil Pertanian : Pasal 299 KUH Dagang  Asuransi Laut

: Pasal 592 KUH Dagang

 Asuransi Pengangkutan : Pasal 686 KUH Dagang 3.

Jenis Klausula Asuransi Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang

dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi itu, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud antara lain: a. Klausula Premier Risque Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab. b. Klausula All Risk 18

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD). c. Klausula Total Loss Only (TLO) Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan. d. Klausula Sudah Diketahui (All Seen) Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. e. Klausula Renunsiasi (Renunciation) Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakuan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung. f. Klausula Free Particular Average (FPA) Bahwa penaggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (Particular Average) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA. g. Klausula Riot, Strike & Civil Commotion (RSCC) Riot (kerusuhan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal

sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

Strike (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan. Civil Commotion (huru-hara) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok- kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan

kekerasan serta rentetan pengrusakan

sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

4.

Hal yang harus diperhatikan: Banker’s Clause atau Klausula Bank adalah suatu klausula yang

tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak Bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara Debitur dan Kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan Bank; sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam Polis. 20

J. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung Uraian Hak

-

-

Kewajiban

-

-

-

Penanggung Menerima premi Menerima mededelingslicht (keterangan tentang keadaan benda yang sebenarnya dari benda yang diasuransikan dari tertanggung) Hak-hak lain sebagai lawan dari kewajiban penanggung

Teranggung Menerima polis Mendapat ganti kerugian jika terjadi peristiwa yang belum tentu terjadi Hak-hak lain sebagai lawan dari kewajiban tertanggung

Memberikan polis Memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak boleh bertentangan dengan asa indemtriteit (untuk asuransi ganti rugi) Memberikan pembayaran sejumlah uang berdasarkan kata sepakat (untuk asuransi sejumlah uang) Mengembalikan premi restorno(mengembalikan sebagian atau seluruh premi berhubung sebagian.seluuruh resiko tek jasi dipertanggungkan) Syarat premi restorno: itikad baik, peristiwa belum terjadi, perjanjian seluruh/sebagian tak sah

Membayar premi Memberikan mededelingsplidat Mencegah agar kerugian dapat diatasi

K. Asuransi Berganda (Double Insurance/Double Verzekering) Diatur dalam pasal 252 KUH Dagang. Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan kedua untuk waktu yang sama, dan untuk bahaya sang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilaiaya secara penuh, dengan ancaman kebatalan

terhadap pertanggungan yang kedua. Bila asuransi II diikatkan lagi dengan waktunya sama, kepentingan sama, bahaya sama. Sedangkan asuransi I sudah ditutup sepenuhnya, maka asuaransi II batal. Misal, A memiliki sebuah rumah dengan nilai Rp 300.000.000. Diasuransikan dengan nilai seharga Rp 300.000.000 pula. Maka A tidak boleh mengasuransikan untuk kedua kalinya. Akibat asuransi II batal (prinsip indemniteit/penanggung dirugikan)

L. Re Asuransi/Re Insurance/Her Verzekering Re asuransi terjadi bila A mengasuransikan rumah pada asuransi X, maka perusahaan asuransi X bisa mengasuransikan lagai pada perusahaan Y. Asuransi Y diperkenankan asal tidak melanggar prinsip indemniteit

M. Under Insuranse/Asurnasi Di bawah Harga Pasal 253 ayat 2 KUH Dagang “Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung, dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagi- yang tidak dipertanggungkan” Pasal 253 ayat 3 KUH Dagang “ Akan tetapi bagi pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita oleh barang itu akan diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan”. Asuransi akan mengganti sebesar kerugian yang diderita namun dengan maksimum sampai dengan jumlah yang diasuransikan. Penggantian menurut pasal 253 ayat 3 KUH Dagang lebih besar dari pada penggantian menurut ayat 2, karena keurian diganti seluruhnya, tidak menurut imbangan seperti dalam pasal 253 ayat 2 KUH Dagang.

N. Batalnya Asuransi Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana 22

ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi: -

Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD);

-

Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD);

-

Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD);

-

Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD);

-

Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

O. Sanksi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat dikenakan sanksi berupa Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana, sebagai berikut : 1.

Sanksi Administratif Pasal 70 Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 71 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; d. pencabutan izin usaha; e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi; f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian; g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; h. denda administratif; dan/atau 24

i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),

serta besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 72 (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, erusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan: a. penambahan modal; b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris

perusahaan, atau auditor internal; c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau ewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter; d. Perusahaan

Asuransi,

Perusahaan

Asuransi

Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau e. Perusahaan

Asuransi,

Perusahaan

Asuransi

Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau

tidak

melakukan

tindakan

yang

dinilai

dapat

memperburuk kondisi perusahaan. (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.

26

(4) Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

dilakukan

setelah

memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2.

Sanksi Pidana Pasal 73 (1) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun

dan

pidana

denda

paling

banyak

Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); (2) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); (3) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 74 (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas

syariah,

aktuaris

perusahaan,

auditor

internal,

Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas

syariah,

aktuaris

perusahaan,

auditor

internal,

Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah).

Pasal 75 Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76 Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana 28

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77 Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain

yang dapat mengurangi aset

atau

menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pasal 78 Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79 Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis bare dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 80 Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan

Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 81 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi; (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82 Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.600.000.000.000,00 (enamratus miliar rupiah).

30

BAB III PUTUSAN No. 272/Pdt.G/2014/ PN.Mlg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : WAHYU ARI WISAKSONO, Jabatan Ketua Koperasi Reski Utama, Alamat Jalan Kolonel Soegiono No. 82 Kav. B.1. Malang, dalam hal ini diwakili oleh SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum., NIA Peradi : 84.10035, RA. ZESTIENA C. ASRINI, S.H., M.Hum., NIA Peradi: 02.11197, SYARIEF UTOYO., S.H. dan MOHAMMAD ISROK,

SH.,

MH.,

00444/PERADI-MAGANG/150214/14.

Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Kantor Advokat Soehartono Soemarto & Rekan, Graha 18 lantai 1, Jl. Tidar Sakti No.18 Malang, baik bersama-sama maupun masing-masing tersendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2014,Nomor: 003/SK-Pdt/X/SS/2014; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; MELAWAN AJB BUMIPUTERA 1912, berkedudukan di Wisma Bumiputera, Lt. 17 – 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta – 12910, Cq. AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Malang, Cq AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG ASKUM MALANG, berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 83, Malang dalam hal ini diwakili oleh RETZA DENNY ISTIAWAN, SH staf Utama Departemen Hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang berkantor di Wisma Bumiputera, Lt. 21, Jl.Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 7 Januari 2015, Nomor: 002-A/SKK/Hkm/I/2015 bersama dengan ARIF ANGGORO, SH, F. GHULAM NAJMUDIN, SH. WAYU MUHAMMAD AKBAR, SH, AZIZ MAULANA, SH, ROBBY

RENALDO

PANGARIBUAN,

SH,

MUHAMMAD

FAKHRURROZIE, SH, WIRAJAYA RIDHO PRATAMA, SH dan REZA SETYA PRATAMA, SH baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa MADJDI ALI Direktur Utama AJB Bumiputera 1912; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan penetapan-penetapan termasuk Penetapan, Ketua Pengadilan Negeri mengenai Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini ; Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ; Telah mendengarkan dan memperhatikan para pihak yang berperkara di persidangan ; MENGENAI DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Desember 2014 dengan register No. 272/Pdt.G/2014/PN.Mlg., telah mengemukakan hal hal sebagai berikut : 1.

Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Polis Nomor : 2001231483 dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan dengan TERGUGAT dengan Nama Program EKA WAKTU PROTEKSI KREDIT dengan Tertanggung adalah anggota PENGGUGAT yang terdaftar sebagai Peserta dengan uang pertanggungan, masa berlakunya asuransi serta premi asuransi sesuai yang tercantum dalam Kartu Peserta atau Daftar Peserta yang bersangkutan.

2.

Bahwa manfaat dari program asuransi EKA WAKTU PROTEKSI KREDIT tersebut berdasarkan RINCIAN POLIS yang bersangkutan adalah : “Jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi kepesertaan, maka kepada

32

pemegang polis akan dibayarkan sebesar UP pada saat peserta meninggal dunia. Jika Peserta hidup sampai pada akhir masa asuransi kepesertaannya, maka tidak ada pembayaran apapun”. (Vide : RINCIAN POLIS No. 2001231483 & syarat-syarat umum polis asuransi jiwa kumpulan AJB Bumiputera 1912 pasal 1 tentang istilah (santunan) dan Pasal 10 ayat 2). 3.

Bahwa PENGGUGAT sebagai Pemegang Polis asuransi jiwa Kumpulan Nomor : 2001231483 tersebut, memiliki beberapa peserta yang salah satunya adalah FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (alm) dengan Nomor Peserta, Uang Pertanggungan serta jangka waktu asuransi sebagai berikut: UANG PERTANGGUNGAN

NO PESERTA

4.

JANGKA WAKTU 22 Maret 2012 s/d 21 000182 Rp 25,000,000.00 Maret 2013 06 Juli 2012 s/d 05 Juli 000200 Rp 200,000,000.00 2013 Bahwa Premi-premi asuransi nomor peserta 000182 dan 000200 tersebut telah dibayar lunas masing-masing pada tanggal :

LUNAS DIBAYAR PADA NO PESERTA UANG PREMI TANGGAL 000182 Rp 444,000.00 28 MARET 2012 000200 Rp 3,552,000.00 26 JULI 2012 5. Bahwa adapun tujuan dari PENGGUGAT mengikutsertakan anggota koperasi sebagai Peserta dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan dengan Program Asuransi Ekawaktu Proteksi Kredit milik TERGUGAT tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap resiko yang dihadapi PENGGUGAT dari kemungkinan meninggalnya anggota koperasi yang mengambil kredit tersebut (Peserta) dalam jangka waktu angsuran kredit, termasuk di dalamnya adalah

anggota

/

peserta

yang

bernama

FREDDY

CHRISTMAN

POETRANTO (Alm). Hal ini sesuai dengan Ketentuan Manfaat Program dalam Rincian Polis Nomor : 2001231483 tersebut. 6.

Bahwa tujuan melindungi Resiko PENGGUGAT dari Kemungkinan meninggalnya Peserta (pengambil Kredit) an FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm). dalam jangka waktu kredit tersebut direalisasikan dan diterapkan untuk Kredit dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0111.7/PK-

RU/III/2012, tertanggal 22 Maret 2012, atas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian Kredit No: 111.9/PK-RU/VII/2012, tertanggal 6 Juli 2012, atas pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kesemuanya itu terlindungi oleh Polis Asuransi Nomor : 2001231483 tersebut; 7.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2013 FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm) telah meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Sidoarjo, demikian berdasarkan Surat Kematian No: II/404.7.2.3/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 25-03-2013. Padahal sebelumnya yang bersangkutan dalam keadaan sehat wal’afiat.

8.

Bahwa

pada

saat

POETRANTO(Alm)

meninggal tersebut

dunia,

masih

FREDDY

berada

dalam

CHRISTMAN jangka

waktu

pertanggungan asuransi, baik pada nomor peserta 000182 maupun 000200, maka berdasarkan Polis nomor 2001231483 yang ada pada PENGGUGAT sebagai Pemegang Polis berhak mengajukan klaim untuk mendapatkan Manfaat berupa pembayaran sebesar (UP) uang Pertanggungan atas dasar meninggalnya peserta FREDDY CHRISTMAN POETRANTO yang masih dalam masa pertanggungan tersebut. 9.

Bahwa kemudian pada tanggal 09 April 2013 PENGGUGAT mengajukan klaim kepada TERGUGAT agar dibayarkan uang pertanggungan sesuai dengan Polis nomor 2001231483, untuk peserta nomor 000182 dan 000200 atas nama FREDDY CHRISTMAN POETRANTO tersebut dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan dalam polis (yaitu sertifikat polis, copy KTP dan Surat kematian serta laporan klaim dll – vide pasal 18 angka 1.2 tentang bahan-bahan untuk mengajukan permintaan jaminan atau santunan).

10. Bahwa alangkah terkejutnya PENGGUGAT ketika menerima jawaban TERGUGAT dalam surat tertanggal 17 Juni 2013, yang intinya menyatakan Penolakan Pembayaran Klaim dengan alasan bahwa hasil verifikasi menunjukkan sebelum akad Kredit (tanggal 22 Maret 2012 dan 06 Juli 2012) FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm) sudah mengidap Diabetes

34

Militus dan Gagal ginjal stadium VI yang merupakan penyakit kronis yang sifatnya menahun. 11. Bahwa Alasan Penolakan Pembayaran Klaim oleh TERGUGAT tersebut di atas sangat tidak masuk akal, mengada-ada dan PENGGUGAT merasa dibohongi oleh TERGUGAT. Oleh karena itu, dengan adanya surat penolakan

klaim

tersebut,

membuktikan

bahwa

TERGUGAT

telah

wanprestasi (Ingkar Janji) dengan tidak terbayarnya klaim Asuransi Jiwa Kumpulan PENGGUGAT untuk Peserta Nomor 000182 dan 000200 atas nama FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm). 12. Bahwa alasan Penolakan Pembayaran Klaim PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak sesuai dengan tujuan awal perlindungan terhadap Kredit dari resiko Kematian, karena faktanya TERGUGAT baru mempersoalkan kesehatan FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm) setelah terjadinya resiko kematian. Seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu menelusuri keadaan kesehatan peserta, yaitu FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm) tersebut sebelum penutupan asuransi atau segera setelah asuransi berjalan sebelum datangnya resiko kematian pada anggota / peserta yaitu FREDDY

CHRISTMAN

POETRANTO

(alm).

Dengan

tidak

dipersoalkannya kesehatan anggota / peserta tersebut sebelum terjadinya resiko kematian, berarti TERGUGAT telah menyetujui status kesehatan yang dimiliki anggota / peserta yaitu FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm), yang karenanya perjanjian asuransi kumpulan (ASKUM) yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersifat mengikat dan sah menurut hukum, untuk itu PENGGUGAT sebagai Pemegang Polis berhak atas Pembayaran sebesar Uang Pertanggungan sesuai dengan Perjanjian Asuransi Kumpulan tersebut jika terjadi resiko kematian terhadap anggota/peserta. 13. Bahwa TERGUGAT terkesan menggunakan Pasal 2 ayat (3) syarat-syarat umum Polis dengan itikad tidak baik. Dimana dalam pasal 2 ayat (3) tersebut menyatakan: “seluruh calon peserta Asuransi Jiwa Kumpulan harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter.’ Pada

kenyataannya pasal 2 ayat (3) ini digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan Penolakan Klaim, yang mana setelah resiko kematian terjadi, bukan untuk menyeleksi peserta Asuransi Jiwa Kumpulan (sebelum Kontrak Asuransi Jiwa Kumpulan mengikat). Dalam hal ini TERGUGAT hanya menyediakan “Form isian Calon Peserta dan Kesehatan Peserta” yang dibuat oleh TERGUGAT sendiri yang dimintakan tanda tangan oleh TERGUGAT (petugas dari TERGUGAT) kepada PENGGUGAT dengan data kesehatan tetap kosong. Belakangan PENGGUGAT baru menyadari bahwa blangko kesehatan

tersebut

telah

terisi

setelah

adanya

Penolakan

Klaim

PENGGUGAT oleh TERGUGAT untuk Peserta an FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm) tersebut. 14. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk membayar uang pertanggungan kepada PENGGUGAT tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini, pihak TERGUGAT tetap menolak untuk melakukan pembayaran uang pertanggungan kepada PENGGUGAT

dengan

alasan

bahwa

peserta

asuransi

FREDDY

CHRISTMAN POETRANTO (Alm) telah sakit sebelum mengikuti program asuransi yang bersangkutan. Bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang demikian, menunjukkan itikad tidak baik dari TERGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Oleh karena itu sudah terbukti pihak TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi. 15. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah ingkar janji atau wanprestasi, menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang apabila diperinci adalah sebagai berikut:  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000182 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000200 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);  Keuntungan setiap bulannya yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT melakukan pembayaran uang santunan sesuai

36

perjanjian tepat pada waktunya, sehingga dapat diputar-usahakan dalam bisnis PENGGUGAT sebagai badan hukum yang berbentuk Koperasi, yang diperkirakan memperoleh keuntungan 2% setiap bulannya, jika dihitung sejak pengajuan klaim yaitu April 2013 hingga saat ini, per bulan adalah: a. 2% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 500.000,b. 2% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.000.000,Jadi setiap bulan keuntungan yang seharusnya didapat PENGGUGAT adalah Rp.4.500.000,- Dalam hal ini dihitung mulai seharusnya klaim dibayar oleh TERGUGAT (bulan April 2013) hingga gugatan ini diajukan (Desember 2014), yaitu 20 (dua puluh) bulan, maka total keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah Rp. 4.500.000,- x 20 bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilanpuluh juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.

25.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp.

90.000.000,- = Rp.

315.000.000,- (tigaratus limabelas juta rupiah); 16. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000182 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000200 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);  Keuntungan setiap bulannya yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT melakukan pembayaran uang santunan sesuai perjanjian tepat pada waktunya, sehingga dapat diputar-usahakan dalam bisnis PENGGUGAT sebagai badan hukum yang berbentuk Koperasi, yang diperkirakan memperoleh keuntungan 2% setiap bulannya, jika dihitung sejak pengajuan klaim yaitu April 2013 hingga saat ini, per bulan adalah:

a. 2% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 500.000,b. 2% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.000.000,Jadi setiap bulan keuntungan yang seharusnya didapat PENGGUGAT adalah Rp. 4.500.000,- ; Dalam hal ini dihitung mulai seharusnya klaim dibayar oleh TERGUGAT (bulan April 2013) hingga gugatan ini diajukan (Desember 2014), yaitu 20 (dua puluh) bulan, maka total keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah Rp. 4.500.000,- x 20 bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilanpuluh juta rupiah). sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 25.000.000,- +Rp. 200.000.000,- + Rp. 90.000.000,- = Rp. 315.000.000,- (tigaratus limabelas juta rupiah); 17. Bahwa selain TERGUGAT harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita

oleh

PENGGUGAT

akibat

dari

ingkar

janji/wan

prestasi

TERGUGAT, maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT juga dihukum untuk membayar keuntungan yang seharusnya didapat PENGGUGAT sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dengan rincian a. 2% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 500.000,b. 2% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.000.000,Jadi keuntungan yang seharusnya didapat PENGGUGAT adalah Rp. 4.500.000,- setiap bulannya tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga TERGUGAT membayar lunas klaim uang pertanggungan an anggota /peserta an FREDDY CHRISTMAN POETRANTO (Alm) tersebut. 18. Bahwa untuk terjaminnya TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini tepat pada waktunya yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya wajar jika TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai TERGUGAT melaksanakan isi putusan. 19. Bahwa untuk menjamin terbayarnya tuntutan klaim dari PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam point-point tersebut diatas sudah sewajarnya jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malang berkenan meletakkan sita jaminan

38

terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT yang terletak / berada di Jl.Jaksa Agung Suprapto No. 83 Malang. 20. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan didasari dengan bukti yang cukup jelas dan benar, maka bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvoorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) dari TERGUGAT; Maka dari uraian yang telah PENGGUGAT uraikan sebagaimana tersebut diatas sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut: 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Perjanjian Asuransi Kumpulan sebagaimana Polis Nomor 2001231483 atas nama KSU RESKI UTAMA MALANG, untuk Peserta Nomor 00182 dan 000200 atas nama FREDDY CHRISTMAN

POETRANTO,

adalah

sah

secara

hukum

karenanya mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT; 3.

Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran uang pertanggungan atau santunan asuransi kepada PENGGUGAT sebagaimana ditentukan dalam polis Asuransi Nomor 2001231483, untuk No. Peserta 000182 dan No. Peserta 000200 yang tercantum atas nama FREDDY CHRISTMAN POETRANTO;

4.

Menyatakan akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut telah

mendatangkan

kerugian

bagi

PENGGUGAT

yang

rinciannya adalah sebagai berikut :  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000182 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000200 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

 Keuntungan setiap bulannya yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT melakukan pembayaran uang santunan sesuai perjanjian tepat pada waktunya, sehingga dapat diputar-usahakan dalam bisnis PENGGUGAT sebagai badan hukum yang berbentuk Koperasi, yang diperkirakan memperoleh keuntungan 2% setiap bulannya, jika dihitung sejak pengajuan klaim yaitu April 2013 hingga saat ini, per bulan adalah: a. 2% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 500.000,b. 2% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.000.000,Jadi setiap bulan keuntungan yang seharusnya didapat PENGGUGAT adalah Rp. 4.500.000,- ; Dalam hal ini dihitung mulai seharusnya klaim dibayar oleh TERGUGAT (bulan April 2013) hingga gugatan ini diajukan (Desember 2014), yaitu 20 (dua puluh) bulan, maka total keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah Rp. 4.500.000,x 20 bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilanpuluh juta rupiah). sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT

adalah

sebesar

Rp.

25.000.000,-

+Rp.

200.000.000,- + Rp. 90.000.000,- = Rp. 315.000.000,(tigaratus limabelas juta rupiah); 5.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara penuh dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000182 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan  Pembayaran santunan asuransi dari nomor Peserta 000200 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);  Keuntungan setiap bulannya yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT melakukan pembayaran

40

uang santunan sesuai perjanjian tepat pada waktunya, sehingga dapat diputar-usahakan dalam bisnis PENGGUGAT sebagai badan hukum yang berbentuk Koperasi, yang diperkirakan memperoleh keuntungan 2% setiap bulannya, jika dihitung sejak pengajuan klaim yaitu April 2013 hingga saat ini, per bulan adalah: a. 2% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 500.000,b. 2% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.000.000,Jadi setiap bulan keuntungan yang seharusnya didapat PENGGUGAT adalah Rp. 4.500.000,- ; Dalam hal ini dihitung mulai seharusnya klaim dibayar oleh TERGUGAT (bulan April 2013) hingga gugatan ini diajukan (Desember 2014), yaitu 20 (dua puluh) bulan, maka total keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah Rp. 4.500.000,x 20 bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilanpuluh juta rupiah). sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT

adalah

sebesar

Rp.

25.000.000,-

+Rp.

200.000.000,- + Rp. 90.000.000,- = Rp. 315.000.000,(tigaratus limabelas juta rupiah); 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan isi putusan; 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar keuntungan yang harus diterima oleh PENGGUGAT yang dihitung sejak gugatan ini diajukan yang setiap bulannya yaitu: • 2% x Rp. 25.000.000,- = Rp.500.000,- per bulan, dan • 2% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.000.000,- per bulan Sehingga total adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai semua klaim PENGGUGAT ini terbayar lunas

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik TERGUGAT, yaitu setempat dikenal dengan Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 83 Malang. 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), sekalipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi,serta upaya hukum lainnya (Serta Merta); 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau : apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang

42

BAB IV PEMBAHASAN Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan maka para pihak : •

Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum ;

•

Untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya RETZA DENNY ISTIAWAN, SH staf Utama Departemen Hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912; Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir telah diupayakan

perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 dengan ditunjuk seorang mediator yaitu RIGHMENT MS SITUMORANG, SH, MH sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian tersebut akan tetapi proses mediasi dalam laporannya oleh Mediator tersebut dinyatakan Gagal ; Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ; Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, maka kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut : Dalam Eksepsi; 1. Bahwa Penggugat, in casu, WAHYU ARI WICAKSONO, tidak memiliki kualitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo untuk dan atas nama Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama; 2. Bahwa Polis Nomor 2001231483 diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Pemegang Polis Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama; Bahwa mengacu kepada Perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Hukum Koperasi, kecuali ditentukan lain secara khusus berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disahkan keberlakukannya, dalam hal suatu Badan Hukum Koperasi melakukan perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar Pengadilan, diwakili oleh Ketua Koperasi;

3. Bahwa dalam setiap surat-menyurat kepada Tergugat, WAHYU ARI WISAKSONO menyatakan dan menyebutkan kedudukan dan jabatannya sebagai MANAGER Unit Simpan Pinjam, dan bukan merupakan Ketua Koperasi; 4. Bahwa

dalam

Gugatan

in

casu,

WAHYU

ARI WISAKSONO

menyebutkan jabatannya sebagai Ketua Koperasi; 5. Bahwa sehubungan dengan perbedaan-perbedaan jabatan tersebut, apakah WAHYU ARI WISAKSONO sebagai Ketua Koperasi ataukah WAHYU ARI WISAKSONO sebagai Manager Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha Reski Utama, perlu terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi yang di dalamnya mencantumkan susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Reski Utama, yang telah dinyatakan Sah dan Berlaku berdasarkan Perundang-undangan; 6. Bahwa sepanjang tidak ada belum dapat dibuktikan mengenai kedudukan dan/atau kewenangannya, WAHYU ARI WISAKSONO harus dinyatakan tidak memiliki kualitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo untuk dan atas nama Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama; 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim

untuk

menyatakan

Penggugat,

in

casu,

WAHYU

ARI

WISAKSONO, tidak memiliki kualitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo untuk dan atas nama Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama, dari dan oleh karenanya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijike verklaard/NO); DALAM POKOK PERKARA 8. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat; 9. Bahwa benar, di antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan Perjanjian Asuransi jiwa Kumpulan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Polis AJB Bumiputera 1912 Nomor 2001231483, untuk macam asuransi jiwa Ekawaktu Proteksi Kredit; Bahwa tujuan yang merupakan manfaat dari

44

asuransi jiwa tersebut adalah menyelenggarakan pertangungan jiwa atas resiko meninggal dunia, di mana apabila Peserta , yaitu debitur pada Koperasi Reski Utama Malang yang telah di terima kepesertaan asuansinya, meninggal dunia dalam masa kepesertaan asuransi, yaitu sesuai dengan jangka waktu kredit, maka akan dibayarkan kepada Ahli Waris melalui Pemegang Polis sejumlah Uang Pertanggungan yang besarnya sama dengan nilai pinjaman awal, tidak termasuk bunga dan tidak termasuk denda atas keterlambatan; 10. Bahwa atas adanya perjanjian asuransi tersebut, pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat mengajukan Tn. Freddy Christman Poetranto sebagai peserta sehubungan dengan adanya Surat Perjanjian Kredit Nomor 0111.7/PK-RU/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 antara Penggugat sebagai Kreditur dan Tn. Freddy Christman Poetranto sebagai Debitur untuk adanya hutang piutang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu Asuransi adalah sama dengan jangka waktu kredit, yaitu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013; b Uang Pertanggungan adalah sebesar nilai kredit awal, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); b. Premi sebesar Rp. 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); Bahwa pengajuan kepesertaan asuransi tersebut, disertai dengan Surat Pernyataan kesehatan Calon Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan, yang di dalamnya Tn. Freddy Christman Poetranto menyatakan Sehat tanpa adanya riwayat penyakit dalam 5 (lima) tahun terakhir dan Penggugat menyatakan penjaminan yang bunyinya “Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan saya menyatakan jika ada keterangan-keterangan yang tidak benar maka AJB Bumiputera 1912 berhak membatalkan perjanjian asuransi saya dan AJB Bumiputera 1912 bebas dari kewajiban untuk membayar apapun”, serta selanjutnya dibubuhi tanda tangan Tn. Freddy Christman

Poetranto dan tanda tangan Penggugat sekaligus dibubuhi stempel Koperasi Serba Usaha Reski Utama, tertanggal 22 Maret 2012; 11. Bahwa atas sepenuh itikad baik Tergugat, dan rasa percaya Tergugat terhadap kejujuran dan keterbukaan Penggugat serta calon Peserta dimaksud, Tergugat melakukan akseptasi dan menerima permohonan Penggugat, serta selanjutnya mengadakan pertanggungan atas resiko meninggal dunia Tn. Freddy Christman Poetranto selama masa asuransi atau selama jangka waktu kredit, yaitu sejak 22 Maret 2012 sampai dengan 21 Maret 2013; 12. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 2012 Penggugat kembali mengajukan Tn. Freddy Christman Poetranto sebagai peserta sehubungan dengan adanya Surat Perjanjian Kredit Nomor 0111.9/PK-RU/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012 antaraPenggugat sebagai Kreditur dan Tn. Freddy Christman Poetranto sebagai Debitur untukadanya hutang piutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), denganketentuan sebagai berikut: a. Jangka waktu Asuransi adalah sama dengan jangka waktu kredit, yaitu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan 6 Juli 2013; b. Uang Pertanggungan adalah sebesar nilai kredit awal, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); c. Premi sebesar Rp. 3.552.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah); Bahwa pengajuan kepesertaan asuransi tersebut, disertai dengan Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan, yang di dalamnya Tn. Freddy Christman Poetranto menyatakan Sehat tanpa adanya riwayat penyakit dalam 5 (lima) tahun terakhir dan Penggugat menyatakan penjaminan yang bunyinya “Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan saya menyatakan jika ada keterangan-keterangan yang tidak benar maka AJB Bumiputera 1912 berhak membatalkan perjanjian asuransi saya dan AJB Bumiputera 1912 bebas dari kewajiban untuk

46

membayar apapun”, serta selanjutnya dibubuhi tanda tangan Tn. Freddy Christman Poetranto dan tanda tangan Penggugat sekaligus dibubuhi stempel Koperasi Serba Usaha Reski Utama,tertanggal 6 Juli 2012; 13. Bahwa atas sepenuh itikad baik Tergugat, dan rasa percaya Tergugat terhadap kejujuran dan keterbukaan Penggugat serta calon Peserta dimaksud, Tergugat melakukan akseptasi dan menerima permohonan Penggugat, serta selanjutnya mengadakan pertanggungan atas resiko meninggal dunia Tn. Freddy Christman Poetranto selama masa asuransi atau selama jangka waktu kredit, yaitu sejak 6 Juli 2012 sampai dengan 5 Juli 2013; 14. Bahwa pada tanggal 9 April 2013, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya mengajukan klaim pembayaran manfaat asuransi atas meninggal dunia atau wafatnya Tn. Freddy Christman Poetranto (Alm.) pada tanggal 17 Maret 2013; 15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata Penggugat selaku Pemegang Polis maupun Tn. Freddy Christman Poetranto (Alm.) selaku Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi yang dinyatakan dalam Polis Nomor 200123483, tidak menyampaikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya, atau setidak-tidaknya tidak menyampaikan keterangan yang benar kepada Tergugat, dalam Surat Pernyataan 16. Bahwa seandainya apabila Penggugat selaku Pemegang Polis maupun Tn. Freddy Christman Poetranto (Alm.) selaku Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi yang dinyatakan dalam Polis Nomor 200123483 menyampaikan keterangan yang sebenarnya dalam Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan masing-masing tertanggal 22 Maret 2012 dan tertanggal 6 Juli 2012, dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak akan melakukan penutupan resiko terhadap Tn. Freddy Christman Poetranto (Alm.), atau setidak-tidaknya memberlakukan syarat-syarat khusus sebelum memutuskan menerima atau menolak pengajuan permohonan penutupan resiko atas jiwa Tn. Freddy Christman Poetranto (Alm.);

17. Bahwa ketentuan Pasal 251 KUHDagang mengatur bahwa semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila Penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal; 18. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan di atas, telah cukup beralasan dan telah berdasarkan perundang-undangan, apabila selanjutnya Tergugat membuat dan menyampaikan surat AJB Bumiputera 1912 kepada Penggugat Nomor 015/HBT/Teknik/ Klaim/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 perihal Penolakan Pembayaran Klaim; Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim dalam Perkara a quo berkenan untuk menetapkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut: A Dalam Eksepsi 

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Menyatakan Gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijkeverklaard/NO);

B Dalam Perkara Pokok •

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

•

Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat; Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk

dapat ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang,

bahwa

dipersidangan

penggugat

dan

tergugat

telah

mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 Juni 2015 dan kesimpulan tersebut dianggap telah pula terserap secara keseluruhan dalam putusan ini ;

48

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap secara mutatis mutandis telah tercantum dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu yang disampaikan lagi oleh para pihak dan para pihak hanya memohon putusan atas perkaranya tersebut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI ; Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat, in casu, WAHYU ARI WISAKSONO, tidak memiliki kualitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo untuk dan atas nama Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama; Bahwa Polis Nomor 2001231483 diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama Pemegang Polis Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama;

2.

Bahwa mengacu kepada Perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Hukum Koperasi, kecuali ditentukan lain secara khusus berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disahkan keberlakukannya, dalam hal suatu Badan Hukum Koperasi melakukan perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar Pengadilan, diwakili oleh Ketua Koperasi;

3.

Bahwa dalam setiap surat-menyurat kepada Tergugat, WAHYU ARI WISAKSONO menyatakan dan menyebutkan kedudukan dan jabatannya sebagai MANAGER Unit Simpan Pinjam, dan bukan merupakan Ketua Koperasi;

4.

Bahwa

dalam

Gugatan

in

casu,

WAHYU

ARI

WISAKSONO

menyebutkan jabatannya sebagai Ketua Koperasi; 5.

Bahwa sehubungan dengan perbedaan-perbedaan jabatan tersebut, apakah WAHYU ARI WISAKSONO sebagai Ketua Koperasi ataukah WAHYU ARI WISAKSONO sebagai Manager Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha Reski Utama, perlu terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi yang di dalamnya mencantumkan susunan

Pengurus Koperasi Serba Usaha Reski Utama, yang telah dinyatakan Sah dan Berlaku berdasarkan Perundang-undangan; 6.

Bahwa sepanjang tidak ada belum dapat dibuktikan mengenai kedudukan dan/atau kewenangannya, WAHYU ARI WISAKSONO harus dinyatakan tidak memiliki kualitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo untuk dan atas nama Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama;

7.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim

untuk

menyatakan

Penggugat,

in

casu,

WAHYU

ARI

WISAKSONO, tidak memiliki kualitas Hukum untuk mengajukan Gugatan a quo untuk dan atas nama Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Reski Utama, dari dan oleh karenanya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijike verklaard/NO); Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan gugatan dari Penggugatdan jawaban menyangkut eksepsi dari Tergugat adalah eksepsi mengenai error in persona dalam bentuk diskualifikasi kapasitas/kedudukan/legal standing (persona standi in judicio/gemis aanhoedanigheid) dari Penggugat dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meninjau eksepsi ini berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (berhubung Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi); Bagian Ketiga Pengurus Pasal 29 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. 2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. 3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. 4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. 5. Persyaratan untuk dapat dipilh dan diangkat menjadi Anggota. Pasal 30

50

1) Pengurus bertugas : a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran c. pendapatan dan belanja Koperasi ; d. menyelenggarakan Rapat Anggota; e. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; g. memelihara daftar buku anggota dan pengurus . 2) Pengurus berwenang ; a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan ; b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian c. anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ; d. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggunjawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal itu maka pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam hukum acara perdata dimungkinkan suatu badan atau badan hukum melakukan gugatan yang diwakili oleh pengurusnya ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini maka secara hukum yang menjadi pihak Penggugatnya adalah orang yaitu yang bernama WAHYU ARI WISAKSONO yang memiliki jabatan Ketua KSU Reski Utama ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan atau kerancuan mengenai pihak Penggugatnya karena berdasarkan gugatan Penggugat maka yang memiliki kepentingan dalam perkara ini adalah Koperasi Reski Utama dengan AJB Bumiputera 1912; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya kalau akan diajukan gugatan maka yang benar secara hukum adalah Koperasi Reski Utama sebagai Penggugat melawan AJB Bumiputera 1912 sebagai Tergugat karena jika

diajukan seperti dalam perkara a quo maka berakibat seakan-akan terkesan Penggugatnya adalah perorangan yaitu WAHYU ARI WISAKSONO yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Reski Utama ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal itu juga dikaitkan dengan pokok perkara gugatan yaitu gugatan wanprestasi terhadap suatu perikatan atau perjanjian antara Koperasi Reski Utama dengan AJB Bumiputera 1912 sehingga terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu Koperasi Reski Utama dengan AJB Bumiputera 1912 sebagaimana asas yang terdapat dalam Pasal 1340 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) : Persetujuan Hanya Mengikat Atau Berlaku Antara Pihak Yang Membuatnya atau Contract Party ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penggunaan yang tepat secara hukum mengenai pihak terutama mengenai kapasitas Penggugat dalam suatu perkara perdata adalah suatu penerapan pembatasan mengenai siapa yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian yang secara logis dan rasional demi tegaknya ketertiban dalam hukum acara perdata dan untuk kelancaran proses selanjutnya apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selain alasan itu juga maka sesuai dengan eksepsi Tergugat adalah mengenai kapasitas secara hukum apakah WAHYU ARI WISAKSONO sebagai Ketua Koperasi ataukah WAHYU ARI WISAKSONO sebagai Manager Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha Reski Utama ataukah pengurus seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak ditemukan selama persidangan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya hal-hal tersebut di atas maka secara hukum eksepsi Tergugat mengenai error in persona dalam bentuk diskualifikasi kapasitas/kedudukan/legal standing (persona standi in judicio/gemisaanhoedanigheid) adalah eksepsi yang memiliki alas atau dasar hak dan hukum yang sah untuk dikabulkan karena ternyata Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan/legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini karena

52

kekeliruan dalam menempatkan Penggugat yang sebenarnya yaitu Koperasi Reski Utama dalam perkara aquo; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Eksepsi Dari Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA ; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Dari Tergugat, maka konsekuensinya secara hukum adalah Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam perkara ini sehingga dalam pokok perkara ini Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang terdapat dalam amar putusan ini ; Memperhatikan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR (Herziene Inlandsch Reglement), serta segala ketentuan peraturan perundangundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: DALAM EKSEPSI ; •

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA ;

•

Menyatakan Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya ;

•

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 701.000.- ( tujuh ratus satu ribu rupiah ) ;

Setelah menelaah dengan seksama isi dari P U T U S A N No. 272/Pdt.G/2014/ PN.Mlg. Kami setuju dengan putusan yang diberikan hakim yakni menolak gugatan penggugat dan megabulkan eksepsi dari tergugat.

DAFTAR PUSTAKA Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit PT Intermasa, 1986; Mashudi, SH. MH dan Moch. Chidir Ali, SH. (Alm.), Hukum Asuransi, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995; Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999; Hasanuddin Rahman, S.H., Aspek–Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Undang-Undang Perasuransian UU RI Nomor 40 Tahun 2014, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015; http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/96899f5fe819f4dd4ad 54d267daba302/pdf https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/24/070000926/upaya-ojk-selamatkanajb-bumiputera-1912. https://keuangan.kontan.co.id/news/premi-asuransi-umum-diproyeksi-tumbuh-10pada-2019 www.jpnn.com/news/eks-dirut-tagih-fee-ke-ajb-bumiputera-1912 https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-perusahaan-asuransi-di-indonesia https://www.liputan6.com/bisnis/read/2849322/ini-faktor-bikin-ajb-bumiputerakena-masalah

54