Latar Belakang.docx

A. Latar Belakang pembangunan kesehatan sesuai dengan Indonesia Sehat 2010, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinginya' Hal tersebut sejalan dengan salah satu komitmen global yakni Millenium Development Goals (lu/DGs), dimana sektor kesehatan mempunyai peran cukup besar antara lain dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu maternal, pemberantasan penyakit menular dan dalam rangka eradiksi kemiskinan. Dengan berlakunya azas desentralisasi, maka penyelenggaraan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat lebih berperan sebagai pengarah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No'1457 tahun 2003 bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota diukur dengan indikator yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan kebutuhan setempat. Puskesmas sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan demikian keberhasilan Kabupaten/Kota untuk mencapai SPM sangat dipengaruhi oleh kinerja Puskesmas yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional. Pada saat ini, perawat merupakan tenaga kesehatan terbanyak (47,28o/o) dari seluruh tenaga kesehatan di daerah (Depkes, 2001). Dari jumlah tersebut, 46,840/o bekerja di puskesmas (DiSen KesMas, 2003) dan merupakan tenaga kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga kinerja perawat puskesmas turut menentuka n kinerja Puskesmas secara keseluruhan. Meskipun jumlahnya cukup besar, tetapi kualitas perawat puskesmas pertu mendapatkan perhatian karena sebagian besar (86,53%) masih berpendidikan SPK dan kurang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan teknis sesuai peran dan fungsinya (wHo-DEpKES, 2001). Fakta lain menunjukkan bahwa di daerah terpencil perawat puskesmas melaksanakan hampir sebagian besar upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas.

Untuk meningkatkan profesionalisme perawat dengan segala keterbatasannya saat ini perlu dukungan berbagai pihak agar perawat Puskesmas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang, yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2002 tentang Registrasi dan praktik perawat. selain itu perlu pula disesuaikan dengan sistem pembinaan karirnya yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor No 94 tahun 2001, tentang Jabatan Fungsionar perawat dan Angka Kreditnya. Secara bertahap kompetensi perawat puskesmas yang ada saat ini, akan ditingkatkan sehingga mampu memberi kontribusi optimal terhadap tercapainya pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu serta berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan pedoman bagi perawat Puskesmas, yaitu pedoman Keoiatan perawat KesehatanMasyarakat di Puskesmas yang diharapkan dapat memandu berbagai pihak prutama perawat Puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan perawat 'cli Puskesmas sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

B. Dasar Hukum 1. Undang Nomor 12'Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3637); 4.Keputusan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

94/Kep/M.Pan/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praklik perawat. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor l6l/Menkes/per/l/2010 tentangRegistrasi Tenaga Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 909/Menkes/per/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Keperawatan Keluarga; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/201O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

C. Ruang Lingkup Yang dimaksud Perawat Kesehatan Masyarakat di puskesmas adalah semua Perawat Puskesmas yang menjabat sebagai pejabat fungsional perawat dan bekerja di puskesmas, untuk selanjutnya disebut sebagai perawat puskesmas, Tanggung jawab utamanya adalah melakanakan pelayanan/ asuhan keperawatan kepada pasien/klien baik individu, keluarga, kelompok khusus, masyarakat