Klarifikasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Tambang Ke Pemred Harian Kompas
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Klarifikasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Tambang Ke Pemred Harian Kompas as PDF for free.
More details
- Words: 585
- Pages: 3
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MANGGARAI BARAT Jl. Raymundus Rambu – Kecamatan Komodo – Labuan Bajo Nomor Lampiran Perihal
: 550/513/VII/Dishubinfokom-2009 :: Klarifikasi
Yth.
Kepada PEMRED Harian KOMPAS Di – Jakarta
Mencermati Pemberitaan harian Kompas yang dilansir pada Hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 di Jakarta dengan Topik DPRD MINTA PENAMBANGAN DIHENTIKAN, untuk itu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat menyampaikan Klarifikasi sebagai berikut : 1. Saat dengar Pendapat di Ruangan Sidang Utama DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 Juni 2009, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Matheus Hamsi, TIDAK HADIR, sehingga tidak mengetahui secara pasti hasil dengar pendapat tersebut. Saat dengar pendapat tersebut, Pihak DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang dipimpin oleh 2 orang Wakil Ketua atas nama Ambrosius Janggat dan Drs. Yohanes Suherman, sedangkan dari Pemerintah Daerah dipimpin oleh Bupati Manggarai Barat yang juga dihadiri oleh seluruh SKPD pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam dengar pendapat tersebut, Bupati telah menjelaskan secara transparan, konstitusional dan demokratis secara kronologis tentang kegiatan eksplorasi pertambangan di Batu Gosok yang kemudian dilanjutkan dengan Dialog langsung dengan seluruh Anggota DPRD yang hadir. Dan Kesimpulan dengar pendapat oleh pimpinan siding sama sekali TIDAK ADA REKOMENDASI untuk menghentikan kegiatan Pertambangan, dan acara dengar pendapat untuk menghentikan kegiatan Pertambangan, dan acara dengar pendapat tersebut dihadiri oleh Perwakilan Pengurus Gerakan Masyarakat Anti Tambang ( GERAM) serta jajaran MUSPIDA se-Kabupaten Manggarai Barat. 2. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat adalah hasil Pembahasan dan Kesepakatan bersama antar pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah memberikan Laporan secara Tertulis dan Terinci tentang kegiatan Eksplorasi Pertambangan saat ini di Batu Gosok ke Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009 dengan tembusannya telah disampaikan kepada Menteri Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. 4. Pelaksanaan usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat sudah sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku, antara lain : Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang – undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Manggarai Barat; Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang no 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian;
Pertauran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL); Keputusan Menteri Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Nomor 30 Tentang Tata Ruang; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kepariwisataan; Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat. 5. Pemerintah dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, mengajak Harian Kompas dan semua Media Massa Baik Cetak maupun Elektronik untuk mendukung dan mensukseskan agar Binatang Purba Varanus Komodo yang terdapat di Pulau Komodo agar Masuk di dalam Nominasi 7 Keajaiban Dunia yang Baru. Demikian klarifikasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
Labuan Bajo, 3 Juli 2009
: 550/513/VII/Dishubinfokom-2009 :: Klarifikasi
Yth.
Kepada PEMRED Harian KOMPAS Di – Jakarta
Mencermati Pemberitaan harian Kompas yang dilansir pada Hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 di Jakarta dengan Topik DPRD MINTA PENAMBANGAN DIHENTIKAN, untuk itu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat menyampaikan Klarifikasi sebagai berikut : 1. Saat dengar Pendapat di Ruangan Sidang Utama DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 Juni 2009, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Matheus Hamsi, TIDAK HADIR, sehingga tidak mengetahui secara pasti hasil dengar pendapat tersebut. Saat dengar pendapat tersebut, Pihak DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang dipimpin oleh 2 orang Wakil Ketua atas nama Ambrosius Janggat dan Drs. Yohanes Suherman, sedangkan dari Pemerintah Daerah dipimpin oleh Bupati Manggarai Barat yang juga dihadiri oleh seluruh SKPD pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam dengar pendapat tersebut, Bupati telah menjelaskan secara transparan, konstitusional dan demokratis secara kronologis tentang kegiatan eksplorasi pertambangan di Batu Gosok yang kemudian dilanjutkan dengan Dialog langsung dengan seluruh Anggota DPRD yang hadir. Dan Kesimpulan dengar pendapat oleh pimpinan siding sama sekali TIDAK ADA REKOMENDASI untuk menghentikan kegiatan Pertambangan, dan acara dengar pendapat untuk menghentikan kegiatan Pertambangan, dan acara dengar pendapat tersebut dihadiri oleh Perwakilan Pengurus Gerakan Masyarakat Anti Tambang ( GERAM) serta jajaran MUSPIDA se-Kabupaten Manggarai Barat. 2. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat adalah hasil Pembahasan dan Kesepakatan bersama antar pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah memberikan Laporan secara Tertulis dan Terinci tentang kegiatan Eksplorasi Pertambangan saat ini di Batu Gosok ke Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009 dengan tembusannya telah disampaikan kepada Menteri Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. 4. Pelaksanaan usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat sudah sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku, antara lain : Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang – undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Manggarai Barat; Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang no 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian;
Pertauran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL); Keputusan Menteri Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Nomor 30 Tentang Tata Ruang; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kepariwisataan; Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat. 5. Pemerintah dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, mengajak Harian Kompas dan semua Media Massa Baik Cetak maupun Elektronik untuk mendukung dan mensukseskan agar Binatang Purba Varanus Komodo yang terdapat di Pulau Komodo agar Masuk di dalam Nominasi 7 Keajaiban Dunia yang Baru. Demikian klarifikasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
Labuan Bajo, 3 Juli 2009
