Klarifikasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Tambang Ke Pemred Harian Kompas Edisi Rabu Tanggal 15 Juli 2009

DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MANGGARAI BARAT JL. Raymundus Rambu – Kecamatan Komodo Labuan Bajo. Nomor Lampiran Perihal

: 550/517/VII/Dishubinfokom-2009 :: Klarifikasi

Kepada Yth. PEMRED Harian Kompas di Jakarta

Mencermati pemberitaan harian Kompas yang dilansir pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 di Jakarta dengan Topik HENTIKAN PENAMBAGAN, untuk itu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Lokasi Pertambangan emas di Batu Gosok, yang sekarang berada dalam tahap eksplorasi sangat jauh dari zona inti dan berada di luar Kawasan Taman Nasional Komodo karena Taman Nasional Komodo itu berada di Pulau Komodo. Sedangkan lokasi pertambangan emas berada di Pulau Flores. Kami sangat menghargai dan menghormati pendapat dari Menteri Kehutanan, karena pendapat yang dimuat pada Kompas Jumat 3 Juli 2009 sangat cerdas dan bermartabat baik profesi, konstitusi dan obyektivitas, bahwa tidak ada tambang di Wilayah Taman Nasional Komodo. Hal senada disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Drs. Tamen Sitorus, M.Sc di Labuan melalui Surat Nomor S.1142/BTNK-1/2009, tanggal 9 Juli 2009, Perihal Klarifikasi pemberitaan Harian Kompas yang ditujukan ke Dirjen PHKA Dephut, yang menyatakan bahwa, Lokasi Penambangan bukan di dalam Taman Nasional Komodo dan bukan merupakan habitat satwa Komodo. 2. Lokasi tersebut sangat gersang sebelum kegiatan pertambangan dilakukan dan tidak berpenghuni. Kegiatan tersebut tidak ada kaitan dengan kawasan Laut dan tidak bertentangan dengan kegiatan Pariwisata serta tidak mengganggu lingkungan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan semua proses pertambangan sesuai prosedural undang-undang yang berlaku dan telah sesaui dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tentang Tata Ruang; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat. 3. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Sudirman, Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali-Nusa Tenggara di Jakarta, dalam Harian Kompas Edisi Tanggal 15 Juli 2009 sangat tidak konstitusional dan tidak profesional karena Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Tidak termaktub kegiatan UPL/UKL, karena AMDAL, UPL/UPKL itu dilaksanakan menjelang Eksploitasi bukan menjelang Eksplorasi (bersifat temporer/sesaat). Pernyataan tersebut juga tidak didahului oleh suatu Kajian Teknis Lingkungan Hidup namun hanya mendengar penjelasan sepihak dari masyarakat yang anti tambang 4. Dari Hasil Pamantauan Tim dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup ke Batu Gosok, akan merekomendasikan Penghentian Sementara Kegiatan Tambang di Batu Gosok, hal tersebut sangat tidak konstitusional dan tidak profesional, karena Bupati dan Menteri Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral saja yang mempunyai hak untuk memberhentikan kegiatan pertambangan di Batu Gosok tersebut.

5. Kami juga menilai bahwa Pernyataan Saudara Sudirman tersebut merupakan suatu upaya untuk menggagalkan Komodo sebagai salah satu nominasi 7 Keajaiban Dunia. 6. Atas Penjelasan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, Darorih, dalam Kompas 15 Juli 2009, sangat tidak beralasan, karena Pembuangan Tailing atau Limbah Tambang itu terjadi pada Tahap Eksploitasi bukan pada Tahap Eksplorasi. Dapat kami sampaikan juga, bahwa Tekhnolgi China saat ini, Tailing atau Limbah Tambang Tidak lagi dialirkan ke laut. Dengan demikian janganlah berbicara tentang Pertambangan jika porsi kerjanya pada Bidang Kehutanan, janganlah berbicara Pariwisata jika porsi kerjanya pada Bidang Lingkungan Hidup, demikianpun sebaliknya. Demikian klarifikasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Labuan Bajo, 15 Juli 2009