Kerangka Acuan Kerja Pokja Sanitasi.docx

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Nama Kegiatan Kode Rekening Kegiatan Nama SKPD Tahun Anggaran

: Kelompok Kerja Sanitasi Kota Batu : 1.06.1.06.0101.24.30 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 2013

1. URAIAN KEGIATAN 1.1 Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kabupaten/kota, hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dgn maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dgn kotoran dan bahan buangan berbahaya dengan harapan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (wikipedia). Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia (Bappenas). Kondisi sanitasi yang baik tercipta jika faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata dikendalikan.

rantai

Perbaikan

penularan kondisi

penyakit

sanitasi

dapat

biasanya

dilenyapkan mencakup

atau

bidang

pengelolaan sampah, pengendalian tinja, penanganan air limbah rumah tangga dan penyaluran air hujan (drainase). Upaya perbaikan kondisi sanitasi juga harus dibarengi dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan

bidang

kesehatan,

pengendalian

lingkungan

hidup

dan

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Urusan-urusan tersebut dalam skala kabupaten/kota menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perbaikan kondisi sanitasi pada skala kabupaten/kota pada dasarnya menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 1

Untuk memperbaiki kondisi sanitasi, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di daerah. Pada November 2007, pemerintah telah menyelenggarakan Konferensi Sanitasi Nasional dengan agenda penyiapan langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs. Tahun 2008 bersamaan dengan International Year of Sanitation (IYOS), pemerintah dan para stakeholder yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan sanitasi menyepakati perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkatan pada pembangunan sanitasi. Pada April 2009, untuk mendorong akselerasi pembangunan sanitasi, pemerintah menyelenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi di masa depan. Acara ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih terintegrasi untuk bisa diadopsi oleh pemerintah daerah. Kota Batu secara geografis terletak antara 112°17’-112º57’ Bujur Timur dan 7°44’-8º26’ Lintang Selatan. Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sangat potensial terutama untuk pengembangan di sektor pariwisata dan pertanian. Lokasi Kota Batu terletak di sebelah selatan Kota Surabaya dengan jarak sekitar 100 Km. Secara administratif Kota batu dibatasi oleh: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan, sebelah timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Malang dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Malang. Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 19 Desa, 5 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Luas wilayah

Kota Batu 19.908,72 ha, untuk

Kecamatan Batu seluas 4.545,81 ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 ha dan Kecamatan Bumiaji 12.797,89 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 206.980 jiwa (BPS, 2010) dengan kepadatan rata-rata 1.040 jiwa/km2. Wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Di antara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, ada tiga gunung yang telah diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 m), Gunung Welirang (3.156 m) dan Gunung Arjuno (3.339 m).

Di kaki Gunung Welirang dan

Gunung Arjuno terdapat hulu sungai Brantas yang disebut Sumber Brantas, sungai ini melintasi 14 daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur, dan menjadi sumber kehidupan bagi wilayah tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi Kota Batu yang mengarah pada Tourism and Agropolitan City yang semakin pesat, berpotensi memberi dampak pada penurunan kondisi kualitas air. Permasalahan yang mempengaruhi terhadap kualitas air pada DPS (Daerah Pengaliran Sungai) Brantas hulu, khususnya di wilayah Kota Batu 2

adalah sebagai berikut: kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai), pencemaran limbah domestik, pencemaran air buangan industri, pencemaran air limbah rumah sakit, pembuangan sampah yang langsung ke badan air dan tingginya penggunaan pupuk kimia pertanian, dan masalah pengelolaan serta kesadaran masyarakat. Kondisi lingkungan Kota Batu harus tetap terjaga baik. Manusia sebagai pihak yang memproduksi limbah dan cenderung merusak lingkungan harus ikut bertanggungjawab. Baik tidaknya kondisi sarana dan prasarana serta perilaku penduduk terkait dengan sanitasi di Kota Batu akan membawa dampak terhadap kualitas air Sungai Brantas. Dampak ini akan dirasakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah DAS Brantas yang mencakup 14 kota/kabupaten di Jawa Timur. Pada tahun 2008 – 2009, Pemerintah Kota Batu terdorong untuk ikut serta dalam program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah Republik Indonesia (melalui Bappenas) untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia

yang

terintegrasi,

dan

dilaksanakan

secara

berkelanjutan

dengan

sistematis, melibatkan

terencana, seluruh

terpadu, pemangku

kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Produk dari program ini adalah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu Tahun 2010 – 2014. Penyusunan dokumen ini merupakan upaya Pemerintah Kota Batu untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi kota dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. SSK yang disusun oleh Pokja Sanitasi ini mengacu kepada 4 karakteristik utama yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya, yaitu:1) Intersektor dan terintegrasi; 2) Mensinkronkan pendekatan top down dengan bottom up; 3) Skala kota (city wide); 4) Berdasarkan data empiris (dari studi –studi pendukung Buku Putih Sanitasi) (ISSDP, 2008). Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan sanitasi jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan.

3

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batu ini adalah: a.) Tujuan Umum, Sebagai program pembangunan 5 tahunan sektor sanitasi dan dijadikan pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. b) Tujuan Khusus, Memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kota Batu selama 5 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. Strategi sanitasi kota diperlukan karena dibutuhkan waktu bertahuntahun bagi Kota Batu untuk memperbaiki layanan sanitasi. Dan juga sebagai pengikat bagi SKPD-SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat bersinergi mengembanglan layanan sanitasi kota. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kota diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan. SSK Kota Batu disusun untuk dapat diimplementasikan selama kurun waktu 2010 – 2014. Dalam pelaksanaannya perlu dimonitoring dan dievaluasi, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana pencapaian-pencapaiannya. Untuk kemudian dilakukan perbaikan perbaikan. Sejalan dengan hal tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran

nomor

660/4919/SJ

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. Dalam surat edaran itu Mendagri Gamawan Fauzi meminta perhatian kepada seluruh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) agar segera melakukan upaya percepatan

pembangunan

sanitasi

permukiman

secara

menyeluruh,

berkelanjutan dan terpadu di daerah mengacu pada pengelolaan program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) di daerah. Selain itu, daerah diminta membentuk dan menetapkan Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program PPSP. Daerah diminta meningkatkan pelayanan sanitasi dengan membangun sistem dan prosedur yang handal untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai kewenangan masing-masing. Mendagri meminta kepala daerah menetapkan keputusan (gubernur/bupati/walikota)

tentang

pokja

sanitasi

agar

melakukan

penyesuaian sebagaimana yang dilampirkan dalam surat edaran tersebut. Di lampiran surat edaran ini juga disertakan struktur organisasi pokja sanitasi. Berdasarkan surat Mendagri ini, ketua pokja sanitasi baik di level provinsi maupun kabupaten/kota diduduki oleh Sekretaris Daerah, dan sekretarisnya adalah asisten perekonomian dan pembangunan. Melalui

surat

ini

Kementerian

Dalam

Negeri

menata

kembali

kelembagaan Pokja Sanitasi sehingga setiap fungsi bisa berjalan lebih efektif. Makanya, tupoksi seluruh struktur pokja di-update kembali sehingga semua tahapan dalam PPSP dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi tergambar dengan jelas. 4

Sebagai tindak lanjut dari hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Pokja Sanitasi Kota Batu tahun 2013. Pokja Sanitasi ini diwadahi dalam sebuah kegiatan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Batu. Kelompok kerja yang beranggota unsur SKPD dan instansi terkait.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan kelompok kerja sanitasi (pokja sanitasi) ini adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi dari program/ kegiatan yang tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Batu. Adapun tujuannya adalah untuk memperbarui/meng-update dokumen SSK dan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan anggota Pokja.

1.3 Sasaran Sasaran dari kegiatan kelompok kerja sanitasi (pokja sanitasi) ini adalah terbaruinya/ter-update-nya dokumen SSK Kota Batu dan meningkatnya kapasitas dan ketrampilan anggota Pokja sehingga program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen SSK layak untuk dilaksanakan dan didanai baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun negara-negara donor serta swasta.

1.4 Sumber Pendanaan Biaya pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Sanitasi ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2013.

2. WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Kegiatan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Batu akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender, berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut: Bulan I No 1

KEGIATAN Persiapan

2

Pengumpulan Data

3

Review Dokumen SSK

4

Pembahasan

5

Pelaporan

1

2

3

Bulan II 4

1

2

3

Bulan III 4

1

2

3

4

5

3. RENCANA KERJA Kegiatan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Batu dilaksanakan dengan metode Swakelola oleh Instansi sendiri, dalam hal ini Bappeda Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat/dimungkinkan untuk bersinergi dengan USAID-IUWASH (United States Agency International Development – Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene) dan PPSP (Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan).

a. Bulan I -

Dilakukan persiapan pekerjaan terkait dengan pembentukan Tim Pokja mulai dari permintaan personil, penyusunan draft SK Pokja dan penandatanganan oleh Walikota Batu.

-

Pengumpulan data dari SKPD terkait yang melaksanakan program / kegiatan yang berhubungan dengan persampahan, air limbah, drainase lingkungan dan Pola Hidup Bersih Sehat.

-

Mereview dokumen SSK

b. Bulan II -

Pembahasan terhadap data-data dan review SSK yang dilaksanakan oleh anggota Pokja Sanitasi

c. Bulan III -

Pembahasan lanjutan dan penyusunan laporan berupa dokumen SSK Kota Batu tahun 2013.

4. RINCIAN BIAYA PEKERJAAN Rincian pekerjaan untuk kegiatan ini meliputi: 1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan terdiri dari Pokja Sanitasi; 2) Belanja Penggandaan; dan 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan.

Adapun rincian biaya pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: No 1

Kode Rekening 1.06.1.06.0101.24.30.5.2.1.01.01

Uraian Honorarium panitia pelaksana

Biaya (Rp) 8.250.000,00

kegiatan 2

1.06.1.06.0101.24.30.5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

3

1.06.1.06.0101.24.30.5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman

225.000,00 8.400.000,00

Rapat/Kegiatan JUMLAH

16.875.000,00

6

5. PRODUK YANG DIHASILKAN Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Batu Tahun 2013.

Batu, Januari 2013 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu selaku Pengguna Anggaran

Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19660517 199303 2 003

7