Kelompok 6.docx

Makalah

WAKAF DALAM SISTEM PERUNDANGAN DI INDONESIA Dosen pengampu: Fitri Kurniawati M.E.Sy

Disusun oleh: Kelompok 6

Adi Saputra

:1602040172

Guntur Hartoyo R

:1602040021

Rafikatama Ainunnisa :1502040089 Yustina Wigati

:1602040169

JURUSAN EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO TAHUN AJARAN 2018/2019

KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr.wb Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang wakaf dalam sistem perundangan diindonesia Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Kami selaku penyusun .Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam makalah ini, baik dari segi penyusunan maupun tata bahasanya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah kami. Wassalamualaikum wr.wb.

Metro, 9 September 2018

Kelompok 6

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ....................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN1......................................................................... Latar Belakang ................................................................................................. 1 Rumusan Masalah ............................................................................................ 3

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................. 4 Dasar Wakaf Dalam Undang Undang (Hukum Positif) Dari Masa Kemasa ... 4. Wakaf Dalam KHI Indonesia ........................................................................... 7 Inovasi Wakaf Dalam Undang Undang .......................................................... 10

BAB III PENUTUP ....................................................................................... 14 Kesimpulan ...................................................................................................... 14 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun

1903 sampai 1935, Belanda

mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (circulaires van de gouvernements secretaris) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan. Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum

hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan dan

pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif lainnya Setelah Indonesia merdeka,regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi peraturan pemerintah. Perlindungan atas

49 ayat 3

dan diatur menurut

aset wakaf juga dipertegas kembali

dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan. Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan.Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini pengelolaan

menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam

harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya

pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara subsansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan Saat ini telah lahir Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan Undang-undang ini, sektor

wakaf diharapkan mampu

berfungsi sedemikian rupa, sehingga mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam. Apalagi para ulama dan pemerhati masalah-masalah wakaf dari berbagai ormas Islam, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun ormas-ormas Islam lainnya mendukung proses legislasi wakaf ini

dengan

sunggung-sungguh. Konteks kelahiran dan motif terpenting Lahirnya Undangundang wakaf merupakan bentuk akomodasi pemerintah terhadap kepentingan sosial-religius umat Islam, karena berkembangnya lembaga wakaf meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Islam. Oleh karena itu, pemerintah

melalui

Departemen Agama, memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan tentang wakaf. Dalam proses regulasi tersebut, Departemen Agama berperan memfasilitasi aspirasi umat yang muncul dari bawah. Setelah itu, mengkonseptualisasi aspirasi yang berkembang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) bersama

tim yang dibentuknya.

Pentingnya regulasi Perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.1 sesuai dengan latar belakang diatas maka kelompok 6 ini

1

Abdurrohman Kasdi.2017.fiqih wakaf dari wakaf klasik hingga wakaf produktif.Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta

ingin memaparkan tentang wakaf dalam sistem perundangan diindonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah Dasar Wakaf Dalam Undang Undang (Hukum Positif) Dari Masa Kemasa. 2. Bagaimanakah Ketentuan Wakaf Dalam Khi Indonesia. 3. Bagaimana Kah Inovasi Wakaf Dalam Undang Undang.

.

BAB II PEMBAHASAN A.Wakaf Dalam Undang Undang (Hukum Positif) Dari Masa Kemasa. Pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut : Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (Kompilasi Hukum Islam (KHI)).2 Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.3 Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan PemerintaNomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud

dengan wakaf adalah perbuatan

hukum

wakif untuk

memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah4

2

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 3

Sejak Islam datang ke indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh masyarakat Islam sesuai dengan faham Syafi’iyyah dan adat kebiasaan. Baru pada tahun 1905 dikeluarkan sirkulir oleh pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam BS No. 6196 tanggal 31 Juni. BS tersebut pun baru mengatur perwakafan masjid dan rumah suci. BS tesebut, antara lain, mengatakan bahwa bagi mereka yang ingin melaksanakan wakaf diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati. Akan tetapi peraturan ini dianggap oleh masyarakat Islam sebagai alat untuk membatasi ibadah mereka. BS itu pun memerintahkan bupati supaya mendaftarkan tanah-tanah wakaf dan masjid-masjid. sejak tahun 1905. Sebelum Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 . Hukum dan Perundang-undangan perwakafan di indonesia sampai sa’at ini belum meliputi seluruh bentuk perwakafan. Tanggal 4 juni 1931 dikeluarkan kembali BS No. 12573 yang bukan saja mengatur masjid, melainkan juga secara tegas menyebut wakaf Bedehuizen Mooskien en Wakaps. Sirkulir ini mengatur tanah wakaf. BS tersebut menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun masjid di atasnya harus terlebih dahulu dimintakan izin oleh si wakif dari penguasa. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Permintaan izin tersebut dimaksud agar tanah yang di bangun masjid di atasnya itu di kemudian hari tidak terganggu atau tergusur untuk pembangunan kota. Dengan demikian, prosedur perizinan wakaf sebagaimana diatur dalam ini menyebutkan bahwa apabila izin pembangunan tanah wakaf dipandang oleh bupati akan mengganggu ketertiban, maka bupati dapat menentukan tempat lain untuk pembangunan Masjid itu. BS ini pun mengalami nasib yang sama seperti BS sebelumnya, karena masyarakat Islam masih menganggapnya sebagai upaya pembatasan ibadah mereka. Lahirnya Undang Undang pokok Agraria di zaman kemerdekaan, yaitu Nomor 5 tahun 1960 yang merupakan unifikasi hukum tanah di seluruh indonesia (Daerah istimewa yogyakarta baru melaksanakannya tahun 1984) memperkokoh dasar hukum perwakafan, khususnya

perwakafan tanah milik. Pasal 14 (1) huruf b, undang-undang tersebiut menyatakan: Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan perbiadatan dan keperluan keperluan lainnya, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan yang ada dalam Undang-undang nomor; 41 Tahun 2004, PP nomor 42 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) dan Pasal 216 sama-sama menyatakan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya atau melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam” Selama ini, baru terdapat peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Pokok Agraria, Khususnya pasal 49 (1). Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:

1.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.

2.

Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatanya sesuai dengan tujuan wakif.

3.

Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap

materi

perwakafan

yang

ada

pada

perundang-undangan

sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2;pasal 221 ayat 2). 4.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun. Upaya supporting (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.

B.Wakaf Dalam Aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai masalah wakaf dalam kompilasi hukum islam dirumuskan dalam ketentuan pasal 215 ayat 1 yang berbunyi :

yaitu

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya

dan

melembagakan untuk selama lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam5 . berdasarkan rumusan tersebut ,maka dalam KHI wakaf adalah untuk selama lamanya. dalam hal ini belum diatur wakaf sementara ataupun untuk wakaf jangka waktu tertentu. dalam aturan KHI wakif sama halnya yang ditentukan dengan ketentuan PP no 28/1977 yaitu dapat berupa orang orang atau badan hukum. pernyataan pernyataan mengenai tentang nadzir baik perorangan maupun badan hukum yang ditentukan dalamKHI

sama dengan yang

ditentukan dalam PP no 28/1977. demikian juga jumlah minimal nadzir yang telah ditentukan dalam KHI sekurang kurangnya terdiri dari 3 orang hal tersebut sama dengan ketentuannya dengan PP no 28/1977 hanya saja dalam KHI diberikan batas maksimal sebanyak banyaknya yaitu sepuluh orang .sedangkan dalam PP no 28/1977 tidak diberikan batas maksimal. yang menjadi objek wakaf dijelaskan dalam pasal 215 ayat (4 ) yaitu ketentuannya adalah benda wakaf adalah benda baik

benda bergerak

ataupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai. diberikan catatan tidak hanya sekali pakai yaitu (habis dikonsumsi)yang demikian sesuai dengan prinsip wakaf yang merupakan sedekah jariyah yaitu (sedekah yang pahalanya terus mengalir ). dalam hal ini telah terjadi perluasan objek wakaf di mana dalam PP no 28/1977 objek wakaf hanya merupakan tanah milik . namun demikian, dalam KHI belum dijelaskan lebih lanjud benda benda yang dapat diwakafkan baik benda bergerak maupun tidak bergerak.6

5

Tim redaksi N uansa Aulia .(2008,2009.2012.2013)(2015.2006 Edisi revisi)KOMPILASI HUKUM ISLAM Bandung: CV Nuansa Aulia 2..imam mustofa .2014.wakaf produktif.LAMPUNG:STAIN Jurai Siwo Metro

kompilasi hukum islam telah menandai kemajuan yang dialami hukum islam di indonesia, berikut ini kita akan mencoba melihat bagaimana penerapan hukum perwakafkan dalam komplikasi hukum islam di indonesia.

fungsi wakaf komplikasi hukum islam 216 dan PP .no.28/1977 pasal 2 dijelaskan bahwa fungsi wakaf memperkenalkan mengenalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluanya.

maukuf/benda wakaf. pada KHI pasal 215 (4) dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam. dan benda ini, sebagaiman termuat dalam pasal 217 (3), disyaratkan merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa .

Maukuf Ilaih/Tujuan Wakaf tujuan wakaf ini adalah menyatakan

kehendak dari wakaf untuk

mewakafkan benda miliknya dalam pasal 5 pp no. 28.1977 . pasal 218 KHI dinyatakan: (1) pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana

dimaksud

pada

pasal

9

ayat

2

yang

kemudian

menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

(2) dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri agama. syarat-syarat

nadzir menurut

pasal

219

KHI adalah nadzir

sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1. warga negara indonesia 2. beragama islam 3. sudah dewasa 4. sehat jasmani dan rohani 5. tidak berada di bawah pengampunan 6. dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan 7. dan jika berbentuk badan Hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan yaitu

harus

berkedudukan di indonesia dan

mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Kewajiban Dan Hak Nadzir. kewajiban dan hak-hak nadzir diatur pada pasal 220 KHI dan pasal 7 pp.no.28/1977 sebagai berikut nadzar berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama.

C. Inovasi Wakaf Dalam Undang-Undang Wakaf merupakan salah satu kompetensi absolut peradilan agama. Oleh sebab itu hukum wakf mendapat perhatian dari penyelenggra negara, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Itu berarti rakyat indonesia telah lama mengenal wakaf, khususnya umat islam

Praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. Pemunculan wakaf produktif menjadi pilihan alternatif ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut di indonesia. Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami yang signifikan. Pelakssanaan wakaf produktif di indonesia masih belum direalisasikan secara optimal, karena mayoritas umat muslim di indonesia mempresepsikan bahwa wakaf agama lebih penting dari wakaf tujuan keadilan sosial. Sedangkana yang tidak kalah monumental adalah layanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dompet dhuafa republika. LKC adalah objek wakaf tunai yang efektif, memberikan secercah harapan kepada kaum dhuafa. Sedangkan sebagian besar wakaf yang ada masih mengalami kekurangan dana untuk memelihara dan melestarikan harta tersebut, serta masih menggantungkan dana diluar dana wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada di indonesia sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait. dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan. Karena menurut kacamata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Menurut data departemen agama terakhir jumlah tanah wakaf di indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luasa total 1.566.672.406 M2

Reformasi Hukum Perwakafan Di Indonesia Kehadiran uu no 41 tahun 2004 telah lama di nanti-nantikan. Karena itu hadirnya undang-undand tentang wakaf disambut dengan hangat oleh berbagai pihak. Hal itu nampak pada saat RUU tentang wakaf ini dibahas di DPR khusunya komisi IV. Hal ini terungkap dalam rapat kerja DPR dengan pemerintah pada tanggal 6 september 2004 yang lalu. Secara kuantitas jumlah tanah wakaf di indonesia cukup banyak tetapi

sampai saat ini belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Padahal di negara lain seperti mesir saudi arabia, yordania, turki dan bangladesh wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat. Dalam UU RI No 41Tahun 2004 tentang wakaf telah disahkan oleh presiden SBY pada tanggal 7 oktober 2004 sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf. Dalam UU No 41 tahun 2004 dijelaskan subsstansi yang berkenaan dengan masalh wakaf. Di antarany pengertian, unsur-unsur, nadzir, jenis harta benda wakaf akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar tersebut, tata cara pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup sampai penyelesain sengketa wakaf. Pelaksanaan undang-undang ini juga didukung oleh peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 lahirnya tersebut merupaka ,pelaksanaan dari pasalpasal dalam undang-undang wakaf. Departemen agama islam indonesia berusaha mengembangkan wakaf yang tidak hanya pada aspek pemikiran, tapi juga berusaha membuat inovasi atau langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf agar wakaf semakin dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah mengidentifikasikan data secara nasional mengenai potensi wakaf produktif dan strategis sebagai pilot proyek percontohan pemberdayaan tanah wakaf , serta mencoba mengembangkan lembaga yang handal dan terpercaya dalam pengelolaannya Dalam UU wakaf terdapat reformasi paradigma tentang wakaf di indonesia. Adapun beberapa hal baru dan pebting diantaranya adalah mengenai masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukan harta wakaf, serta perlunya dibentuk badan wakaf indonesia. Berkenaan dengan masalah nadzir, karena dalam UU ini yang dikelola tidak hanya benda yang tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilakukan oleh indonesia, tetapi juga beenda bergerak seperti uang, logam

mulia, surat berharga dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam UU ini wakaf uang diatur dalam UU tersendiri, dalam pasal 22 UU ini disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang di tunjuk oleh menteri dan masih ada undang-undang lain yang membahas tentang benda wakaf. Secara sederhana dapat diuraikan bahwa UU no 41 tahun 2004 mengatur beberapa hal mengenai wakaf antara lain : 1. Dasar-dasar wakaf. 2. Pendaftaran dan pengumuman harta wakaf. 3. Perubahan status harta benda wakaf. 4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 5. Badan wakaf indonesia. 6. Penyelesaian sengketa. 7. Pembinaan dan pengawasan. 8. Ketentuan dan sanksi administrasi. Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, dapat kita pahami bahwa UU ini telah mengatur begitu luas mengenai praktek perwakafan di indonesia, sehingga, sangat ironis apabila dalam pengelolaan wakaf tidak mengikuti prosedur yang ada dalam UU ini. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perwakafan di indonesia di atur dalam PP No 28 Tahun 1977 sebelum lahirnya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PP tersebut mengenai perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Namun peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda.7

7

Ibrahim Siregar.2012 Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia.Jurnal : STAIN Padangsidimpuan Sumatra Utara.

BAB III PENUTUP KESIMPULAN. 1.

Dasar wakaf dalam uu hukum positf di indonesia

perwakafan di indonesia di atur dalam PP No 28 Tahun 1977 sebelum lahirnya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PP tersebut mengenai perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. 2. Mengenai masalah wakaf dalam kompilasi hukum islam yaitu dirumuskan dalam ketentuan pasal 215 ayat 1 dalam aturan KHI wakif sama halnya yang ditentukan dengan ketentuan PP no 28/1977 yaitu dapat berupa orang orang atau badan hukum yang menjadi objek wakaf dijelaskan dalam pasal 215 ayat (4 ) yaitu ketentuannya adalah benda wakaf adalah benda baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai. 3. Inovasi wakaf Diantaranya ialah inovasi wakaf produktif di indonesia namun sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait. dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan Pelakssanaan wakaf produktif di indonesia masih belum direalisasikan secara

optimal,

karena

mayoritas

umat

muslim

di

indonesia

mempresepsikan bahwa wakaf agama lebih penting dari wakaf tujuan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman

Kasdi.2017.Fiqih

Wakaf

Dari

Wakaf

Klasik

Hingga

Wakaf

Produktif.Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta Fatkur Huda. Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI,Dan UU No.

41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi

Umat. Jurnal

Ibrahim Siregar.2012 Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia.Jurnal : STAIN Padangsidimpuan Sumatra Utara. Imam Mustofa .2014.Wakaf Produktif.LAMPUNG:STAIN Jurai Siwo Metro Tim

Redaksi

NUansa

Aulia

Revisi)KOMPILASI HUKUM ISLAM

.(2008,2009.2012.2013)(2015.2006 Bandung: CV Nuansa Aulia

Edisi