Tugas Kelompok Kesehatan Kelompok Renta.docx

Tugas kelompok Kesehatan Kelompok Rentan Maria Imelda Sao Wenggo (14110056) Candra Meilita Puryanda Dewi (14110064) Lisa Evangelista (14110067) Halimah Tu’Saadiah (14110068) Putri Dian R (14110070)

1. Produk hukum dan upaya perlindungan anak UUD 1945 pasal 28b ayat 2 mengataka bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Disisi lain perlindungan terhadap anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai pasal 52-66 UUD No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Melalui Kepres No. 88 tahun 2000 telah menetapkan rencana aksi nasional penghapusan traffing perempuan dan anak serta menetapkan gugusan tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan traffiking produk hukum yang belum tersosialisasi : a. UUD No. 04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak b. UUD no. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak c. UUD No. 20 tahun 1999 tenatang Pengesahan Konfensi ILO No. 138 mengenai usia minimal untuk diperbolehkan kerja. d. UUD 1945 No. 01 tahun 2000 tentang pengesahan konfensi ILO No, 182; Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. e. UUD No. 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Produk hukum dan upaya perlindungan untuk perempuan rentan. a. Indonesia telah menanda tangani CEDAW (Convention On Elimination Of All Forum Of Discrimation Against Human) yaitu konvensi PDD tentang penghapusan terhadao bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 24 Juni 1984. b. Pasal 5 konvensi perempuan tersebut dinyatakan adanya jaminan persamaan tingkah laku, baik sosial dan budaya, antara laki-laki dsn perempua, disamping itu pasal 15 menyatakan bahwa negara juga menjamin dan mewajibkan persamaan laki-laki dan perempuan dihadapan hukum.

1

c. Untuk bidang kesehatan reproduksi pasal 12 menetapkan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita. 3. Produk hukum dan upaya perlindungan penyandang cacat Pasal 67 UU No. 13 th 2003 menyatakan bahwa, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungangan terhadap penyandang cacat ini pengaturannya selai dalam undangundang ketenagakerjaan ini juga diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, disebutkan dalam pasal 13, bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatanya. Perlindungan ini antara lain : - peneyediaan aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan ; - pemberian alat kerja, dan - pemebrian alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan ini merupakan bentuk pengakuan HAM yang memenuhi ketentuan UU HAM No. 39 th 1999 yaitu dalam pasal 41 ayat 2 dan pasal 42. 4. Produk hukum dan upaya perlindungan kelompok minoritas Rambu-rambu perlindungan yang penting yang akan menguntungkan kaum minoritas mencakup pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum, persamaan dihadapan badanbadan pengadilan, persamaan dihadapan hukum, perlindungan hukum yang sama disamping hak penting seperti kebebasan beragama, menyatakan pendapat dan berserikat. Dalam hubungan ini telah banyak diberlakukan berbagai peraturan perundangan sebagai instrumen hukum dan HAM nasional disamping instrumen HAM Internasional, seperti: (a) Konvenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 (Pasal 1); (b) Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Ras 1978 (Pasal 1, 2 dan 3); dan (c) Deklarasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan 1981 (Pasal 2). Sedangkan penjelasan ketentuan umum Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 2

tahun 1999, diskriminasi adalah pembatasn, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Secara normatif bentuk perlindungan hukum telah diatur melalui instrumen internasional maupun nasional yang berkaitan dengan HAM terhadap kelompok minoritas, namun dalam implementasi masih dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini mencakup pola interaksi antara kelompok minoritas dengan kelompok lainnya untuk dilakukan dengan baik berlandaskan azas keterbukaan dan toleransi terhadap tata nilai semua kelompok yang ada di masyarakat.

3