Kel.5 Teori Evaluasi.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menejemen merupakan sebuah subyek yang sangat penting karena mempersoalkan usaha penetapan serta pencapaian sasaran-sasaran. Dan manajemen menyentuh serta mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia. Menejemen menyebabkan bahwa kita menyadari kemampuan-kemampuan kita; dengan menunjukkan cara kearah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik. Fungsi fundamental keempat, manajemen yang akan di bahas adalah pengawasan. Pengawasan memang mengalami perubahan tetapi tidaklah seperti halnya fungsi-fungsi fundamental lainnya. Pengawasan

dianggap

sebagai

aktivitas

untuk

menemukan,

mengoreksi

penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Wajar apabila terdapat adanya kekeliruan tertentu,kegagalan dan petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan daripada tujuan yang dicapai. Maka oleh karennya fungsi pengawasan perlu dilakukan. Pengawasan dan Evaluasi diibaratkan sebagai satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, pengawasan tanpa Evaluasi maka tidak akan terlaksana dengan baik kerena tidak adanya pedoman yang digunakan dalam pengawasan. Begitu juga pengawasan tanpa Evaluasi maka tidak dapat diketahui sampai dimana rencana yang sudah dijalankan. Membicarakan tentang pengawasan dan evaluasi tentu tak lepas dari lembaga atau orang yang melakukan pengawasan dan evaluasi. Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi , sebuah lembaga atau personal tentunya harus memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? 2. Apa yang dimaksud dengan pengawasan? 3. Bagaimana prosedur dan tehnik pengawasan? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan evaluasi 2. Untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan pengawasan 3. Untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tehnik pengawasan

1

BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Teori Evaluasi Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan program dapat tercapai. Evaluasi merupakan alat untuk menganalisis dan menilai fenomena dan aplikasi ilmu pengetahuan. Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, ilmu evaluasi didukung oleh sejumlah teori. Evaluasi biasanya

ditujukan

untuk

menilai

sejauh

mana

keefektivan

kebijakan

guna

dipertanggungjawabkan kepada yang berwenang. Evaluasi dapat melihat sejauh mana tujuan tercapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara ekspektasi dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008: 166), ”secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut”. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 1) “evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan”. Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan penggambaran proses, mencari dan memberikan informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan”. Dari pengertian evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan pengukuran, menilai, menganalisis terhadap program atau kebijakan untuk menentukan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan, sebagai pedoman pengambilan langkah dimasa yang akan datang.

B. Tujuan Evaluasi Evaluasi dilakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. Secara khusus, adapun beberapa tujuan evaluasi adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.

2

2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedia teaching. 3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. 4. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. C. Pengertian Pengawasan Menurut Sondang P. Siagian (2005:125): Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Handayaningrat (1994:143): Pengawasan merupakan proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Koontz dan O’Donnel dalam Ibrahim Lubis (1985:154): Pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Perencanaan dan 3

pengawasan merupakan dua sisi mata uang, sehingga jelas bahwa tanpa adanya perencanaan, pengawasan tidak akan mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan, sedangkan rencana tanpa pengawasan berarti penyimpangan dan atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat yang mencegahnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan dalam suatu manajemen. Pengawasan dimaksudkan untuk

mencegah

atau

memperbaiki

kesalahan,

penyimpangan,

ketidaksesuaian,

penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan adalah untuk memastikan hal yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

D. Perbedaan Evaluasi dan Pengawasan  EVALUASI 1. Sifatnya menilai dengan membandingkan antara apa yang mestinya dilakukan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi 2. Waktunya ditentukan setelah kegiatan diperkirakan telah menghasilkan sesuai target yang telah ditentukan 3. Perlu syarat tertentu, yaitu menguasai kompetensi sesuai dengan apa yang akan di supervisi 4. Petugas bisa memberi komentar sepanjang dia yakin bahwa apa yang disampaikan sesuai ketentuan 5. Fungsinya untuk menilai keberhasilan kegiatan dengan membandingkan antara tujuan dengan hasil yang dicapai atau antara program dengan pelaksanaannya.  PENGAWASAN 1. Sifatnya hanya memotret saja, mencatat apa adanya tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diamati/saksikan, dan apa yang dilakukan 2. Waktunya bisa kapan saja sejak awal sampai akhir 3. Kriteria tenaga tidak memerlukan syarat khusus, namun tetap harus mengikuti coaching pemahaman

4

4. Petugas tidak perlu memberi komentar yang sifatnya membenarkan atau menyalahkan 5. Fungsinya untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai ketentuan (preventif) atau untuk masukan guna pembinaan oleh yang berwenang

E. Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan Menurut Handayaningrat (1994:149): Upaya untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip dari pengawasan itu sendiri. prinsip-prinsip pengawasan antara lain: a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi. b. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan. d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. e. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan tepat. f. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (continue). g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feedback) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.

F. Fungsi-Fungsi Dasar Pengawasan Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan adalah : 1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. 2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. 3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

5

5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.

G. Macam-Macam Pengawasan Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah. 2. Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan 6

maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. 3. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

7

H. Prosedur Pengawasan Seperti dikemukakan di depan bahwa langkah-langkah proses pengawasan ada empat langkah. Empat langkah tersebut apabila digambarkan sebagai berikut: 1. Menetapkan Standar Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar), Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak. Standar tersebut harus ditetapkan lebih dahulu sebelum para pekerja melaksanakan pekerjaan (tugas-tugasnya), dan para pekerja harus tahu benar ukuran yang dipergunakan untuk menilai pekerjaannya. Karena itu harus dijelaskan sebaik-baiknya kepada para pekerja sebelum melaksanakan pekerjaannya. Dalam garis besarnya, jenis-jenis standar itu dapat digolongkan ke dalam empat bentuk yaitu: a. Standar fisik : 1. Jumlah produksi 2. Kwalitas produksi 3. Jumlah langganan b. Standar moneter : 1. Biaya tenaga kerja 2. Biaya penjualan 3. Laba kotor 4. Pendapatan penjualan c. Standar waktu : 1. Kecepatan produksi 2. Batas waktu selesainya suatu pekerjaan

8

d. Standar intangible : 1. Sikap pekerja terhadap perusahaan 2. Kesetiaan pekerja terhadap pekerjaan Demikianlah berbagai jenis standar yang dipergunakan untuk menilai efektif tidaknya kegiatan-kegiatan para pekerja. Bentuk standar mana yang akan dipergunakan akan tergantung kepada jenis kegiatan yang akan dinilai. 2. Pengukuran Kegiatan Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat perlu diperhatikan: a. Berapa kali (how after) pelaksanaan seharusnya diukur (setiap jam, setiap hari, setiap bulan dan sebagainya). b. Dalam bentuk apa (what form) pengukuran akan dilakukan (laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon). c. Siapa (who) yang terlibat pengukuran (manajer, kepala bagian dan sebagainya). Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan: a. Observasi/inspeksi b. Laporan lisan dan tertulis c. Pengujian/test, mengambil sample d. Metode otomatis 3. Membandingkan kegiatan dengan standar Dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan-penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak

dapat

dicapai

dan

mengidentifikasi

penyebab-penyebab

terjadinya

penyimpangan.

9

4. Melakukan tindakan koreksi Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil/dilakukan. Tindakan koreksi mungkin berupa: a. Mengubah standar mula-mula (mungkin standar terlalu tinggi atu rendah). b. Mengubah pengukuran kegiatan (inspeksi terlalu sering/kurang, mungkin mengganti sistem pengukuran). c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpanganpenyimpangan.

I. Tehnik Pengawasan Menurut Siagian (2010) bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, sebaggai berikut: 1. Pengawasan langsung (direct control) Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan oraganisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan ini dapat berbentuk: a. Inspeksi langsung b. On-the-spot observation c. On-the-spot report Akan tetapi, karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seoarang pimpinan terutama dalam organisasi besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu itu seringkali pimpinan tersebut harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

10

2. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tulisan dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung adalah sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. Padahal, seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal, baik positif maupun yang bersifat negatif. Karena jika hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan maka pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya pimpinan akan mengambilnya kesimpulan yang salah dan bahkan keputusan yang salah. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa kecenderungan bawahan melaporkan hal-hal yang positif saja sering adalah akibat sifat pimpinan yang ssuka menghukum orangorang yang melaporkan hal-hal yang sifatnya negatif dan merangsang orang-orang yang memberikan laporan yang baik. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan untuk mempunyai perspektif yang obyektif, pimpinan sering perlu mengetahui hal-hal yang negatif, terutama kegagalan-kegagalan yang dihadapi serta masalah-masalah yang belum dipecahkan. Kesimpulannya adalah pengawasan tidak akan berjalan dengan baik jika hanya bergantung kepada laporan saja. Pimpinan yang bijaksana akan menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

J.Syarat-Syarat Pengawasan Rencana sebaik apapun dapat mengalami kegagalan, apabila manajerial tidak menjalankan

“pengendalian”,

yaitu

mengawasi,

memeriksa,

mencocokan

dan

mengusahakan supaya segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana dan hasil yang ditetapkan. Untuk menciptakan kondisi daripada pengawasan, maka syarat syarat umum

11

mesti dapat dipergunakan. Sesuai dengan pendapat Soewarno Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, bahwa pengawasan mesti memenuhi beberapa syarat-syarat, sebagai berikut: 1.

Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan.

2.

Menghindarkan adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri.

3.

Melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang (Handayaningrat, 1994:150).

Berdasarkan penjelasan teori di atas, bahwa supaya proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, maka diperlukanya syarat-syarat dalam pelaksanaannya. Menurut pendapat Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah menyebutkan beberapa syarat daripada pengawasan, yaitu: 1.

Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan;

2.

Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai;

3.

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan bila ada;

4.

Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan supaya pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana (Hasibuan, 1996:249). Berdasarkan penjelasan teori di atas, bahwa demikian peranan pengawasan sangat

menentukan baik atau buruknya dalam hal pelaksanaan suatu kegiatan, program atau sejenisnya. Dengan adanya syarat-syarat dalam pengawasan memungkinkan pengawaasan akan sesuai dengan apa yang diharapkan juga supaya pemanfaatan semua unsur dari manajemen, efektif dan efisien.

12

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan Evaluasi adalah proses kegiatan pengukuran, menilai, menganalisis terhadap

program atau kebijakan untuk menentukan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan, sebagai pedoman pengambilan langkah dimasa yang akan datang. Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan dalam suatu manajemen. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan adalah untuk memastikan hal yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. B.

Saran Demikianlah makalah yang dapat penulis susun, tentunya makalah ini masih jauh

dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan penulis untuk memperbaiki makalah ini. Penulis juga minta maaf apabila ada penulisan atau ulasan yang salah atau kurang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

13

DAFTAR PUSTAKA Arikunto ,Prof, Dr. Suharsimi,2010.,Dasar-dasar evaluasi pendidikan. Jakarta:Bumi Aksara.

Handayaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta : Haji Masagung

Hasibuan, Malayu S. P.1996. Manajemen Dasar: Pengertian Dan Masalah. Edisi Kedua. Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta : Bumi Aksara

14